Persatuan Tidak Didapat Dengan Mudah, Peliharalah!

Setelah Theys Eluai, ULMWP.

Persatuan tidak didapat dengan mudah, peliharalah!

Theys Eluai adalah figur pemersatu gerakan perjuangan Papua, suaranya mampu mempersatukan dan menggerakkan semua elemen perjuangan dari pesisir hingga gunung. Dalam zamannyalah nasionalisme kebangsaan Papua bangkit lg dan makin menguat. Bahkan bendera Papua bisa berkibar. Karismanya begitu kuat hingga dianggap sebagai ancaman lepasnya Papua.

Akhirnya rencana kematiannya pun dibuat, pertama-tama bukan untuk membunuhnya tetapi untuk mematikan semangat dan persatuan rakyat Papua.

Salah satu penyebab kematian Theys Eluai adalah orang Papua tra jaga dia ( figur dan simbol pemersatu). Mereka terhanyut dalam nafsu hingga lupa memakai akal.
Empat belas tahun setelah kematiannya (2000-2014) lahir sebuah wadah pemersatu gerakan perjuangan Papua yg bernama United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) di Vanuatu.

Paskah kelahiran ULMWP, geliat indonesia di Pasifik makin masif bahkan indonesian rela melahirkan anak haram bernama Melindo (melanesia indonesia) hanya untuk mengeliminasi pendataftaran ULMWP di kominutas negara-negara Melanesia (MSG).

Gerak ULMWP yg begitu lincah dibawah kepemimpinan Octovianus Mote mendapat sambutan dan dukungan yg makin luas dan kuat. Dua tahun berturut-turut beberapa negara Pasifik mengangkat isu Papua di SU PBB, selain di Pasifik, dukungan pun mulai datang dari Afrika.

Semua prestasi ini buat indonesia berang, Luhut yg kala itu menjabat sebagai Menkopolhukam, bahkan berujar, kalau orang Papua mau merdeka pergi saja ke Melanesia (Pasifik). Pengamat khusus Papua dari LIPI, Dr. Adriana Elisabet pun megatakan jika Indonesia tidak segera dialog dengan ULMWP, Papua akan lepas.

Rupanya orang Papua tidak sadar, indonesia malah yg aware keduluan, mereka cepat-cepat bangun komunikasi dan hubungan dengan Pasifik. Bahkan rela mengelontarkan duit ratusan miliar dan turut serta dalam menjatuhkan beberapa pemerintahan yg sah agar isu Papua tidak lagi dibicarakan. Pun terhadap Salomon dan Vanuatu yg jelas-jelas mendukung Papua tak lepas dari godaan dan rayuan indonesia. Pemerintah Salomon dibawah kepemimpinan Rick Hou akhirnya diam-diam mengutus delegasi ke Papua tanpa kordinasi dgn ULMWP. Dan kemarin kita lihat DPR RI barusan mengundang semua parlemen negara-negara Pasifik ke Jakarta.

Papua yg merupakan ras melanesia malah tertinggal dan sibuk dalam soal-soal perbedaan.
Para Pejuang tidak menyadari bahwa kekuatan mereka adalah persatuan. Jika ULMWP tidak dilindungi seperti Theys Eluay niscaya perjuangan ini akan stagnan dan memerlukan waktu yg sangat lama lagi untuk memulihkan kepercayaan dari para suporter.

Paskah kematian Theys banyak hal sudah terjadi, bukan? otsus, pemekaran, imigrasi besar-besaran kaum migran, penguasaan sumber daya dan birokrasi, slow motion genocide, dll.

Bayangkanlah kalau ULMWP pun harus mati ditangan rakyat Papua sendiri?

By. Jonathan Tjoe

Di Tanah Papua ada 2 Negara Berbentuk Kesatuan dan Federal

Tanah Papua tanah yang kaya

surga kecil jatuh ke bumi

Seluas tanah sebanyak madu

adalah harta harapan

Tanah papua tanah leluhur

Disana aku lahir

Bersama angin bersama daun

Aku di besarkan

Lirik lagu yang diciptakan oleh bung Franky S dan dinyanyikan oleh pace Edo Kondologit begitu familiar dan menjadi lagu yang paling sering dinyanyikan untuk menunjukan bahwa Papua memang “sesuatu”, Papua memang berbeda. Tanah kaya, su macam surga kecil yang ada dibumi. Tapi sayang…. dibalik pujian indah nan merdu dilirik tersebut ada berbagai masalah yang terus terjadi ditanah berjuluk surga kecil ini.

Persoalan politik, sejarah aneksasi (integrasi menurut indo), penembakan mengakibatkan jatuhnya korban, pelanggaran ham yang belum tuntas, pembalakan hutan, pemekaran wilayah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Presiden Indonesia, Joko Widodo sampai kesekian kalinya kunjungi Papua. Dan dari kunjungan-kunjungan beliau lebih banyak membahas mengenai percepatan pembangunan. Sedangkan persoalan sejarah dan pelanggaran ham sepertinya tidak menjadi sesuatu yang penting untuk disorot.
Hampir lupa, kembali ke judul diatas, benar di tanah Papua ada dua system pemerintahan yang sedang berjalan. Dan ini bukan sesuatu yang baru hanya sebagai sebuah ulasan singkat yang semoga saja  bisa dipahami dan dilihat.

Ada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik Papua Barat

Indonesia (NKRI) masih menganggap Papua sebagai bagian dari provinsinya sehingga kepedulian untuk mengejar pembangunan yang diabaikan puluhan tahun semenjak bergabung dikebut. Namun disituasi tersebut di Papua sendiri sudah dibentuk oleh bangsa Papua sebuah pemerintahan yang lengkap dan sesuai dalam mekanisme atau syarat-syarat internasional dalam membentuk sebuah negara; dan negara itu bernama Negara Federal Republik Papua Barat. 

indonesia dengan bentuk negara kesatuan, dan Papua dengan bentuk Federal. Keduanya berada diwilayah yang sama, yakni Tanah Papua. indonesia mengklaim dengan uu, sejarah juga hasil pepera yang cacat hukum dan sebagainya sedangkan NFRPB adalah  bentukan Orang Papua yang mendiami tanah Papua semenjak leluhurnya, dan bukan berdasar klaim dari wilayah maupun bentukan negara lain.

Lahirnya Negara Federal Republik Papua Barat tentu tidak begitu saja, tetapi melewati berbagai tahapan dan situasi bangsa Papua hingga memilih seorang presiden dan juga perdana menteri.
Bapak Forkorus Yaboisembut, sebagai presiden dan Bapak Edison Waromi sebagai perdana menteri NegaraFederal Repubik Papua Barat.

Sejak tahun 2011 hingga kini keberadaan Negara Federal Papua Barat masih tetap eksis untuk memperjuangkan Kedaulatan Bangsa Papua atas Tanah Papua yang dianeksasi oleh pemerintah Indonesia. Klaim dan pendudukan wilayah ini menjadi suatu alasan atau dasar untuk dibawah ke ranah hukum internasional.
Bahkan kegiatan-kegiatan ataupun kunjungan-kunjungan kenegaraan antar wilayah masih sering dibuat.

Bagian akhir, sebagai anak bangsa Papua, patut kita tanyakan dalam lubuk hati yang paling dalam, seraya mempelajari sejarah bangsa Papua, juga bangsa-bangsa lain yang kemudian memperjuangkan dan berhasil memerdekakan bangsanya.

- Indonesia jadikan Papua sebagai provinsinya
- Bangsa Papua Memperjuangankan kedaulatannya sebagai Negara Merdeka

Apakah kita ini sebangsa ? ataukah memang berbeda bangsa dan pantas untuk sejajar sebagai Negara?

Salam  Juang

By. Phaul Heger

Mengapa Militer Papua disebut “Kelompok Sipil Bersenjata” ?

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -

Sebagaimana yang dimuat pada gatra.com ada pernyataan perang yang dikeluarkan oleh kelompok sipil bersenjata di Papua. Didalam ulasan beritanya jelas diberitakan :

Goliath Tabuni mengklaim sebagai pimpinan panglima tinggi Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan pangkat Jenderal. Ia mengaku memimpin 7 Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di wilayah pegunungan Papua Barat.

Apa alasannya militer Papua (Tentara Pembebasan Nasional) disebut sipil bersenjata oleh media atau oleh pihak indonesia ? tentunya ada alasan yang utama sehingga mereka lebih memilih menggunakan kalimat sipil bersenjata. Itu bagi Indonesia, tetapi tidak bagi rakyat Papua yang tetap setia menuntut kedaulatan politiknya sebagai sebuah bangsa dan Negara yang merdeka. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah sayap militer dari Negara Papua. Sejarah dari lahirnya Tentara Pembebasan Nasional dapat dibaca di link ini: -ini-sejarah-berdirinya TentaraPembebasan Nasional Papua Barat

Pada masa-masa awal pencaplokan wilayah West Papua, Tentara Nasional Papua sering dicap dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), selain GPK, ada Separatis dll. Semua sebutan ini jelas diberikan jika dilihat dari pandangan Negara Indonesia. Tetapi bagaimana dengan pandangan Bangsa Papua? Tentu sangat berbeda. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah milik rakyat dan bangsa Papua dan selamanya akan tetap diakui oleh rakyat Papua.
Bahkan secara struktur militer sudah lengkap dengan susunan kepangkatan dan tidak asal-asalan seperti kelompok criminal dll. Militer Papua bahkan tersusun rapi sesuai daerah perang ditujuh wilayah tanah papua.

Baca: Kami siap berperang dengan indonesia

Terkait pernyataan perang yang berisi 7 poin didalamnya dari sudut pandang  sebagai masyarakat sipil, silahkan dilakukan; seperti pernyataan sebelumnya dari Gen. Goliath Tabuni, “siap memimpin revolusi tahapan menuju revolusi total”.
Mungkinkah pernyataan perang ini sebagai lanjutan dari revolusi total? Ataukah masih didalam revolusi tahapan. Bukan ranahku untuk menjawab  tetapi hanya menduga.

 Baca: Tentang Target Revolusi Tentara Papua  | Siap Perjuangkan Hak Politik

Kemerdekaan suatu bangsa bisa dicapai dengan cara-cara damai (diplomasi dll), namun bila cara damai diabaikan dan mendapatkan jalan buntu maka kekerasan (perang)pun diperlukan. Silahkan  Militer Papua vs Militer Indonesia asalkan tidak mengorbankan rakyat sipil Papua maupun rakyat sipil indonesia yang masih cari makan diatas tanah Papua.


Salam Juang | Papua Tetap Merdeka

Semoga :)

By: Phaul Heger  

Air Mata di Papua, Banjir di Jakarta (Opini)

Tanah Papua yang indah namun  penuh dengan berbagai persoalan telah hilang ribuan nyawa dari waktu ke waktu. Tangisan air mata yang tak mungkin dihapus begitu saja. Memori masa lalu dalam kebrutalan tindakan pihak asing dalam merebut wilayah masih jelas dan segar dalam ingatan.

Dalam mengambil apa yang bukan milik mereka; Namun atas nama negara mereka telah bertindak. Kaum pribumi yang dengan jiwa raga mempertahankan kedaulatan kemerdekaan wilayahnya kemudian dicap sebagai sepratis, bahkan ditembak mati.

Hutan-hutan rimba Papua menjadi tempat pelarian, bahkan banyak juga yang kemudian mengungsi dan hidup dinegara tetangga. Banyak generasi muda yang terlahir dan hidup tanpa ayah ataupun tanpa ibu, bahkan ada kemudian bertanya dimana ayahnya, keluarganya dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka telah menjadi korban dari suatu rezim yang memaksakan wilayah yang telah dicaploknya.

Berbagai pelanggaran ini tidak membuat kami generasi ini membenci negara yang menjajah, tetapi kami bahkan terus mengingatkan kepada negara penjajah ini agar pencaplokan dan pendudukan atas wilayah kami segera dihentikan. Kebencian kami adalah ketika rakyat kami terus disiksa atas nama persatuan palsu, kami dipaksa menjadi indonesia sementara jelas dalam fakta sejarah kami telah bernegara sendiri.

Kami tahu kami tak membalas namun dalam  doa-doa, kami berharap bangsa indonesia yang besar ini dapat sadar dan memberikan kesempatan kepada bangsa dan negara papua untuk berdaulat, biarlah Tuhan yang menentukan.

Akhir tahun 2014 pada awal bulan desember kita semua dikejutkan dengan terjadinya penembakan, 5 orang siswa ditembak mati oleh aparat indonesia, puluhan lainnya luka luka.
Jika kita melihat kebelakannya ada lagi serangkaian peristiwa yang telah terjadi. Inikah wajah negara indonesia dalam membangun Papua? Mengapa kekerasan seperti dibiarkan ?

Dalam duka dari generasi ke generasi, kami terus mengeluh, kami mengeluh bukan pada bangsa indonesia tetapi pada sang pencipta yang serasa tidak adil memberikan kami tempat namun tempat kami dirampas oleh bangsa lain. Air mata duka yang kami rasakan tak akan terhapus selama bangsa asing itu masih ada.

Jakarta, ibukota negara indonesia dilanda banjir. 

Banjir merendam jalan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (9/2)/Antara

Dari beberapa catatan dimedia online memuat ada beberapa titik yang telah tergenang, bahkan di ring satu didekat istana presiden indonesiapun telah digenangi air.

Musim hujan, mungkin saja ini musimnya, sehingga turun dengan begitu deras tanpa berhenti.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah ibukota namun rasa-rasanya sangat sulit untuk menghalau air yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat ibukota.

Mari kita lihat dari fenomena alam dan hubungannya dengan kehidupan umat manusia. Jakarta adalah pusat negara indonesia dimana segala kebijakan mengenai daerah daerah disetujui.
Bahkan termasuk dengan kita yang di Papua. Dari layar tv, media cetak dan media online kita dapat melihat berbagai macam ketimpangan yang terjadi, ada KKN, ada kekerasan-kekerasan, ada perbandingan kehidupan dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Semua kemasan pemberitaan ini menunjukan bahwa bangsa ini sudah salah jalan.
Mempertontonkan ketertinggalannya pada bangsa lain. Mengapa dikatakan bodoh, indonesia adalah negara demokrasi, sudah sepantasnya menjalankan sistem demokrasi itu dengan baik. Bukan sebaliknya demokrasi hanya label namum pelaksanaan jauh dari demokrasi.  

Segala kebijakan yang diambil ini mempengaruhi kehidupan banyak orang.
Lihat saja, tuntutan rakyat Papua, agar diberikan referendum tidak direspon, rakyat papua menuntut dialog, tidak direspon bahkan rakyat Papua menggelar kongres dan mendeklarasikan pemulihan kemerdekaannya, masih tidak direspon malah dihancurkan semua itu dengan label separatis, makar dan lain sebagainya. Solusi diberikan otonomi khusus yang entah dimana kekhsususannya itu. 

Banjir di Jalan Budimulya Raya, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (10/2/2015). Curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat sejumlah tempat di Jakarta terendam banjir. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Dampak dari semua itulah yang menurut saya telah menjadi suatu kenyataan ketika di timur khususnya di Papua terjadi kekerasan dari tahun ke tahun, membuat kesedihan berkepanjangan, air mata mewakili hati yang remuk, tak ada kata lagi yang keluar, kami tegar namun tetap mengenang dan menangisi kepergian rekan-rekan seperjuangan.
Sementara dijakarta, rakyat ibukota harus mengungsi karena rumah mereka terendam air, air mata di timur, namun dibarat air hujan. Alam membalas setiap kebijakan yang tak tepat.

(Hanya sebuah catatan untuk kita renungkan)

By. Phaul Heger

Inisiatif Kemlu RI Bentuk Pokja Tidak Tepat (Opini)

Melihat pada isu Papua Merdeka yang semakin mendunia, sejauh ini Indonesia masih menganggap isu tersebut tidaklah sesuai fakta. Padahal sangat jelas, gerakan tuntutan kemerdekaan Papua bukan diluar negeri, tetapi ada didalam negeri yaitu di Papua, bahkan dari tingkat ibukota propinsi sampai tingkat kampung.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, harusnya perhatian pemerintah pusat kepada apa yang diinginkan dan diharapkan oleh rakyat Papua. Bukan semata-mata membentuk pokja yang nantinya mengcounter setiap opini dan berbagai isu papua. Justru disinilah letak ketidak tepatan yang terjadi. Kami merasa bahwa hak kami dalam menuntut pada pemerintah semakin dikekang.

Persoalan dasar dari pada sejarah kelam masa lalu merupakan sebuah permasalahan yang sesegera mungkin ditindaklanjuti, pendekatan kepada rakyat Papua bukan dengan militer dan dalih persatuan semata tetapi lebih kepada keinginan luhur yang tulus dalam membangun persatuan berbangsa.

Jika Papua itu bagian tak terpisahkan dari Indonesia, sudah sepantasnya Indonesia memahami, mendengar dan menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan rakyat Papua.

Dikutip dari laman news.liputan6.com ; Pokja inisiatif Kemlu ini, lanjut Djumala, sangatlah penting. Sebab Kemlu sudah saatnya mempunyai pokja yang menyaring, menyalurkan, mendiseminasi informasi.

"Tugas utamanya adalah melakukan manajemen informasi di dalam isu-isu terkait Papua," ujar Darmansjah.

Bukan cuma Pokja, soal maraknya pergerakan kelompok separatisme Papua yang mencari dukungan di luar negeri, Kemlu juga sudah punya resep penangkalnya.

"Caranya, dan ini bukan cara baru, adalah mengadakan engangemet (pendekatan). Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang menarik jarak," sambung dia.

"Engagement kepada siapa? Kepada semua instrumen yang bisa menyebarkan informasi, kepada kelompok-kelompok yang bisa membentuk opini, kepada media, politisi dan bahkan kepada kelompok yang menamakan dirinya sebagai perwakilan separatis," beber Darmansjah.

Ditambahkannya, terobosan-terobosan tersebut nantinya pengaplikasiannya akan transparan. Sebab, saat sekarang adalah era keterbukaan, era globalisasi.

"Kita tidak bisa lagi menjaga jarak, harus engangement. Kita harus melakukan strategi seperti itu," pungkas Darmansjah. (Tnt/Ein)

Jadi menurut saya tidaklah penting dan tidak tepat kemlu bentuk pokja, jelas ini era keterbukaan, mari kita secara terbuka, bertanya pada rakyat Papua, jangan terus menyebut kelompok separatis, sementara jelas bagi bagi kami rakyat papua kalian juga perampas hak-hak kemerdekaan kami rakyat bangsa Papua.

Indonesia harus membuka diri untuk mencari solusi terbaik, bahkan seperti yang telah diusulkan oleh rakyat papua dalam berbagai aksi dari tahun ke tahun, segera buka ruang demokrasi, ruang perundingan ataupun segera gelar referendum, biarkan rakyat yang menentukan memilih mana.

Jika niat Indonesia baik, sudah pasti papua tetap bagian dari Indonesia, tetapi jika melihat dari perkembangan sejauh ini, apalagi pelanggaran yang terus-menerus, sudah pasti pilihannya Papua merdeka.(PH)

Spanduk tuntutan rakyat Papua. Photo by Bob.J.T

Komisi Kepresidenan Papua

 
Frans Maniagasi, pemerhati masalah Papua.


KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke Papua akhir 2014 lalu menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi itu pemerintah dapat menyelesaikan persoalan Papua yang sudah berlarut-larut sejak Indonesia merdeka.

Ini salah satu masalah bangsa dan menyangkut nasib dan masa depan keutuhan NKRI. Penyelesaian masalah Papua secara elegan, demokratis, jujur, dan bermartabat sangat diperlukan.

Upaya penyelesaian soal Papua sebenarnya secara yuridis formal dan politis telah diamanatkan dalam UU No 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, selama satu dekade lebih atau setelah 13 tahun otsus dilaksanakan, tidak ada tanda-tanda dan kemauan baik pemerintah pusat untuk menuntaskan soal Papua ibarat `jauh panggang dari api'.

Agar tidak memperkeruh silang pendapat dan memperluas kontroversi dan konflik antara negara dan masyarakat Papua seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dalam insiden Paniai, tidak ada cara lain, mesti diusahakan solusi masalah Papua. Dengan demikian, tidak terlalu lama berkomplikasi rumit di masa depan terutama dalam lima tahun ini.

Perlu adanya perhatian yang serius dan sungguhsungguh dari Presiden Jokowi untuk solusi masalah Papua. Menurut pendapat saya, soal Papua akan mewarnai dinamika politik dalam dan terutama luar negeri Indonesia sehingga tak dapat dipandang sebelah mata.

Untuk mendorong proses penyelesaian masalah, ada gagasan dan ide yang sebenarnya sudah pernah disampaikan pada awal pemerintahan Presiden SBY dan JK di 2004, dalam temu bicara antara Presiden SBY dan tokoh-tokoh Papua pada saat itu yang dipimpin Gubernur JP Solossa (alm) di Istana Negara. Ide itu ialah pembentukan sebuah institusi kepresidenan atau sebut saja Komisi Kepresidenan untuk Papua.

Tugas dan fungsi dari Komisi Kepresidenan Papua (KKP) ialah memberikan masukan, saran, dan nasihat serta mendorong proses penyelesaian masalah Papua kepada Presiden, sesuai dengan UU 21/2001, termasuk ikut mengawasi jalannya pembangunan di Papua dan ikut terlibat secara aktif mengontrol penggunaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus (2% setara DAU nasional) dan dana-dana pembangunan lainnya agar tepat sasaran kepada rakyat di wilayah itu.

Selain itu, tugas KKP ialah memberikan pertimbangan dan masukan kepada presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat keamanan atas nama negara, sesuai UU 21/2001. Dengan demikian, perlu untuk dipikirkan kembali pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kedudukan KKP di bawah presiden terlingkup dalam lembaga kepresidenan dan bertanggung jawab kepada presiden, serta berkoordinasi dengan dua Gubernur Papua dan Papua Barat.

KPP berbeda dengan UP4B yang dibentuk Presiden SBY.

Rekomendasi KKP kepada presiden untuk ditindaklanjuti kepada lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dalam menanggulangi dan memberantas kasus-kasus korupsi. engapa hal ini urgen menjadi salah satu agenda tugas dan kerja dari KPP?

Alasannya ialah selama satu dekade lebih data menunjukkan meskipun pusat menyalurkan dana yang cukup besar dan signifikan, temuan di lapangan dana tersebut banyak yang tidak terjangkau oleh rakyat. Bahkan yang terjadi rakyat Papua terutama warga asli hidupnya semakin memprihatinkan.

Belanja birokrasi dan pemerintahan menyita hampir 70% dana pembangunan, sedangkan sisanya barulah diperuntukkan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang besar dan cukup signifikan itu sering kali juga menjadi polemik antara pemerintah Papua dan pusat.

Dari logika kita katakan dana APBD Papua yang mencapai Rp12 triliun (Tahun Anggaran 2015) jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya 3 juta mestinya telah memberikan perubahan dan peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, keadaan ini justru bertolak belakang dengan realitas di lapangan.

Ternyata dana yang sangat besar bukan merupakan jaminan untuk mengangkat harkat dan derajat kehidupan orang asli Papua dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, di mana letak kekeliruan pelaksanaan pembangunan di Papua sehingga selama satu dekade lebih pemberlakuan otsus kehidupan masyarakat asli tak kunjung terangkat?

Siapa pun yang hari ini hidup di Papua akan dihadapkan kepada situasi seperti itu. Ini menjadi perenungan bagi kita yang masih peduli dengan Papua.

Komisi tersebut juga mengusulkan kepada presiden selaku panglima tertinggi TNI untuk melakukan reposisi peranan TNI di Papua sebagai konsekuensi dari upaya penyelesaian masalah. Demikian juga dengan kepolisian sehingga dapat menghindari terjadinya insiden kekerasan.

Komisi diberi kewenangan dan tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan di Papua dan Papua Barat sesuai dengan UU No 21/2001 dengan mengutamakan manajemen tata pengelolaan pemerintahan sesuai dengan kekhususan dan kekhasan wilayah tersebut. Komisi juga diberi jangka waktu kerja selama lima tahun dengan tujuan untuk ikut serta secara aktif dalam agenda dan proses-proses penyelesaian masalah Papua.

Penyelesaian soal Papua merupakan hal yang mendesak mumpung di era Presiden Jokowi inilah peluang solusi masalah mesti dilakukan. Jangan kita sebagai bangsa menunda-nunda penyelesaian masalah Papua.

Soal Papua ialah `luka' yang sewaktu-waktu luka itu dapat mengakibatkan terjadinya pembusukan dan pada gilirannya karena tak dapat diatasi, keputusan dokter ialah melakukan amputasi. Pada saat itu sudah terlambat, maka sebagai bangsa kita tak dapat menyalahkan siapa pun. Perubahan tak dapat dibendung karena negara gagal menyelesaikan soal Papua.
 
LHE

Sumber : Metronews

Akankah Indonesia Sanggup Mengeksekusi Mati Warga Negara Australia ??

Pasca dilakukannya eksekusi mati, terhadap 6 orang terpidana kasus Narkoba, dimana 5 orang diantaranya adalah warga negara asing (WNA), masing-masing : Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir
alias Tommy Wijaya dari Belanda, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou dari Nigeria), Marco Archer Cardoso Moreira dari Brazil, Namaona Denis alias Solomon Chibuike Okafer dari Malawi, dan Tran
Thi Bich Hahn dari Vietnam, serta satu orang berkewarganegaraan Indonesia yaitu : Rani Adriani asal Cianjur, Jawa Barat, beberapa hari lalu (Minggu,18/01/2015-red), Indonesia menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, terutama dari beberapa negara yang warganya turut dieksekusi mati.

Negara yang pertama menentang keputusan Mahkama Agung (MA), atas pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus Narkoba adalah Brazil dan Belanda. Dimana pasca dilakukannya eksekusi mati terhadap warga negaranya, pemerintah Brazil dan Belanda bertindak cepat dengan menarik kembali Duta Besar mereka untuk kembali ke negaranya, dan memutuskan hubungan diplomasi dengan pemerintah Indonesia.
Sementara itu, menanggapi pelaksanaan eksekusi mati atas warga negaranya, Menteri Luar Negeri Belanda dengan tegas menyatakan mengutuk Eksekusi Mati yang dilakukan di Indonesia,"Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah eksekusi tersebut, hingga ke tingkat tertinggi. Raja Belanda telah menghubungi Presiden Joko Widodo. Perdana Menteri Mark Rutte telah menulis surat kepada Presiden
Jokowi," ujar Koenders.
Selain Belanda, presiden Brazil memilih berkabung (berduka) atas warga negaranya yang juga turut dieksekusi mati di Indonesia, presiden Brazil dengan tegas menarik Duta Besarnya yang ada di Indonesia dan secara tegas memutuskan hubungan kerja samanya dengan pemerintah Indonesia.
Selain Brazil dan Belanda, pemerintah Nigeriapun melakukan protes terhadap dua warga negaranya yang turut di eksekusi mati. Dimana menyikapi warga negaranya yang dieksekusi, pemerintah Nigeria langsung memanggil duta besar Indonesia yang ada di Nigeria, guna memita penjelasan, seperti yang dilansir di laman
www.viva.co.id , edisi senin,19 januari 2015.

Eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia beberapa hari lalu ini, nampaknya memberikan dampak yang besar terhadap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Negara-negara yang warganya dieksekusi, dimana dua negara langsung bertindak cepat, dengan menarik duta besar mereka yang berada di Indonesia. Namun dengan ditariknya dua duta besar yaitu Belanda dan Brazil, nampaknya hal itu tidak membuat gentar pemerintah Indonesia, dimana dalam pernyataannya diberbagai media, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara lain wajib menghormati kedaulatan hukum yang ada di Indonesia.
Namun melihat kondisi ini, sesungguhnya pernyataan presiden Indionesia hanyalah untuk menutup-nutupi keraguan mereka pemerintah yang sesungguhnya. Dimana, dari ke 5 warga negara asing yang dieksekusi mati, Indonesia tidak memiliki kepentingan dan keuntungan yang lebih besar dengan negara-negara ini, sehingga, meskipun ke 5 negara ini secara bersama-sama menarik kedutaan besarnya dari Indonesia, dan memutuskan hubungan kerja sama mereka dengan Indonesia, maka hal itu tidak merugikan Indonesia sama sekali.
Tetapi, yang saat ini akan menjadi kekhawatiran Indonesia adalah, dimana dari sekian banyak warga negara asing yang terpidana kasus Narkoba, disana juga ada warga nega asing dari Australia, dan jauh- jauh hari sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap 6 orang terpida yang dilakukan kemarin, pemerintah Australia lewat duta besarnya yang ada di Indonesia telah mengupayakan berbagai macam upaya, agar warga negaranya tidak dieksekusi mati, namun belum juga mendapatkan respon dari pemerintah Indonesia, dan bahkan pasca dilakukan eksekusi mati terhadap 6 orang terpidana narkoba pada tanggal 18 Januari, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan bahwa Australia Bisa Saja Menarik Duta Besarnya dari Indonesia. (Dilansir di www.viva.co.id ).

Yang menjadi pertanyaan dan patut ditunggu saat ini adalah : Apakah Mahkama Agung (MA) dan pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan yang sama, atas dua warga negara Australia yang juga terpidana kasus narkoba seperti 5 warga negara asing lainnya yang telah dieksekusi mati lebih dahulu ?
Bagi Indonesia, Brazil, Belanda dan Nigeria serta dua negara lainnya yang warganya dieksekusi mati pada tanggal 18 januari 2015 kemarin tidaklah terlalu penting dan menguntungkan, tetapi ketika hal ini terjadi kepada negara-negara seperti : Australia, Amerika, dan Inggris, apakah Indonesia akan berani mengambil keputusan yang sama ?

Sumber : OponiPapua

Antara NFRPB dan NKRI

Negara Federal Republik Papua Barat berkedudukan di Papua Barat yang saat ini masih diduduki oleh Negara Indonesia. Negara Federal Republik Papua Barat adalah hasil dari Kongres Rakyat Papua III yang digelar pada bulan Oktober 2011. Forum tertinggi keputusan rakyat ada pada kongres. Kongres pertama digelar pada 1960an yang mana telah menghasilkan nama negara beserta perangkatnya. Kongres kedua pada tahun 2000 dimana Theys Eluay dipilih menjadi ketua Presidium Dewan Papua. Namun kebrutalan pihak penjajah yang merasa takut dengan kemajuan perkembangan tuntutan Papua Merdeka telah membunuh sang pemimpin. Barulah pada 2011 dilaksanakan kongres ketiga. Negara Papua yang telah menyatakan atribut negaranya kemudian memproklamasikan kemerdekaan sepihak pada 1 Juli 1971 akhirnya dipulihkan pada 19 Oktober 2011 di Port Numbay; ibukota negara Papua Barat.

Kongres Rakyat Papua III. 2011

Pada Kongres inilah Bapak Forkorus Yaboisembut dipilih menjadi Presiden dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri. Atas sikap berani dan tindakan yang diambil ini, kedua tokoh ini bersama beberapa anggota panitia harus mendekam dipenjara indonesia karena dianggap makar oleh sipenjajah. Kini para pemimpin yang berani ini telah bebas dari penjara kolonial dan terus memperjuangkan hak kedaulatan sebagai negara yang merdeka.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beribukota Jakarta, saat ini dipimpin presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai wapresnya. Masih mengklaim dan menjadikan Papua sebagai hargamatinya indonesia. Papua tetap dipertahankan dengan segala daya dan upaya, bahkan dana besar digelontorkan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua.

Persoalan mendasar yang menjadi tuntutan utama rakyat Papua Barat adalah MERDEKA, namun masih dianggap oleh indonesia sebagai persoalan kesejahteraan. Yah pada akhirnya banyak warga kota diibukota yang masih hidup dipinggiran toko, banyak pengemis yang berkeliaran dimonas, dan masih banyak rakyat indonesia yang butuh bantuan dana dari pusat. Alangkah baik jika mereka ini diperhatikan oleh negara daripada negara membuang uang hanya untuk mempertahankan sebuah wilayah yang jelas- jelas menuntut merdeka.

Pengemis - dinsos-pekanbaru-kesulitan-atasi-pengemi

Pengemis_Musiman (Tribun)

Sangat-sangat tidak bijak menurut hemat saya, alangkah baiknya pemerintah indonesia membuka ruang bagi rakyat Papua Barat sesuai tuntutannya, jangan terlalu takut bahwa Papua akan merdeka dan indonesia akan seperti ini atau itu, alangkah baiknya indonesia belajar dari keberhasilan Inggris dan Scotlandia. Dalam referendum yang diberikan malah mayoritas masih memilih untuk tetap bergabung dengan Inggris.

Sama halnya dengan Papua, kebijakan pemerintah indonesia yang terlalu mengekang hak setiap warga negara di Papua untuk sampaikan keinginannya maka akan semakin menimbulkan kebencian dan rasa tidak memiliki kepada indonesia, yang ada malah rasa asing terhadap indonesia.

Indonesia melalui Presiden pertamanya, Ir Soekarno telah mengakui adanya Negara Papua walau ditambahkan lagi dengan kata boneka, lengkapnya negara boneka papua. Timbul pertanyaan apakah yang membuat negara itu orang lain, yang bukan punya hak ditanah papua, justru mereka yang membentuk negara ini punya hak sepenuhnya atas tanah mereka, klaim soekarno salah alamat dan salah sasaran. Namun kenyataan beliau berhasil, indonesia akhirnya menguasai tanah Papua hingga kini.

Antara NKRI dan NFRPB

Sampai kapan niat baik dalam memperjuangkan hak kedaulatan Negara Papua direspon dengan bijak oleh pemerintah indonesia?

Semoga...

Stop Kekerasan, Sejarah Harus DIBuka

Orang yang mengalami rasa takut (terhadap perang lain) karena telah berbohong, biasanya akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi setiap kebohongan memiliki kecenderungan untuk melahirkan kebohongan baru. Kelihatannya hal serupa juga berlaku dalam tindakan kekerasan. Ketika sekelompok orang memilki kekuasan atas kelompok yang lainya atau suatu bangsa atas bangsa lainya dengan jalan kekerasan(termasuk pembunuhan),tidak mustahil bangsa yang memperoleh kekuasaan melalui kekerasan tersebut akan menjaga kelanggengan kekuasaannya dengan cara memelihara kekerasan sebagai sarana mempertahankan hegemoninya terhadap bangsa yang ia kuasai sehingga bangsa yang dikuasinya kerapkali harus mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara mempertahankan diri melalui kekerasan pula. 

Terhadap itu, saya berpikir : 
Papua mengalami hal itu. Saya meyakini,kekerasan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok (dari bangsa Papua) terhadap kelompok YANG diyakini sebagai musuhnya adalah sebagai usaha mempertahankan eksistensi diri dan bangsanya dari serentetan kekerasan yang pernah ditujukan dan membungkam bahkan terkesan "menghancurkan) individu maupun kelompok dari bangsa Papua pada masa sebelumnya. Jika inilah yang terjadi, maka sudah sepantasnya sejarah Papua dibuka kembali,dilihat secara objektif dengan sikap rendah hati dan menerima kesimpulan yang logis dari ke-objektif-an itu dan memutuskan untuk bertindak secara tepat dan proporsional sesuai kesimpulan itu dan bukanya melakukan manipulasi terhadap fakta sejarah dengan cara menyederhanakan kekerasaan yang terjadi sebagai sebuah konflik biasa yang perlu direkonsiliasi agar dapat menyebut daerah dimana terjadi konflik antara yang menguasai dan dikuasi sebagai ZONA damai! 

Oleh : Agus Mofu

Video Kekerasan yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Aparat.

--------------------------PH----------------------------------- 

Terus kobarkan Semangat Perlawanan sampai Kebebasan Sejati Tercapai.

Natal Tak Seperti Dulu

Aparat yang berjaga ils .lenteratimur.

Di Papua suasana natal tak lagi terasa seperti dahulu, kini semua semua serba dalam pemantauan, aktivitas gereja sudah disusupi kepentingan politik. Ada ketakuatan mendasar atas setiap pertemuan dan perkumpulan orang Papua. 

Inikah sebuah keadilan, inikah sebuah kedamaian, inikah sebuah kebersamaan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang taat pada aturan dan norma-norma yang berlaku. Tekanan situasi ini dampak dari tensi perjuangan papua merdeka yang makin tinggi. Tak dapat dipungkiri ada ketakutan terbesar oleh Negara kolonial terhadap lepasnya bangsa Papua untuk merdeka sejajar Negara Indonesia.

ils by Umagi

Apapun yang dilakukan oleh kolonial tak serta merta mematikan perjuangan itu, kebijakan demi kebijakan tak ada efeknya. Sudah muak dengan semua kebohongan Negara terhadap kesetaraan. 

Hak kemerdekaan adalah hak semua bangsa, maka bangsa Papua juga punya hak yang sama.

Lain halnya dengan di Papua, suasana natal di pulau Jawa sendiri sangat jelas ada sedikit trauma dari masa lalu dimana terjadi pengeboman terhadap gereja-gereja. 

Dampak dari apa yang pernah terjadi itu, kini di setiap ibadah-ibadah perayaan selalu saja ada aparat yang berjaga di depan gereja dengan senjata yang lengkap.  Tentunya jemaat atau umat yang beribadah merasa cemas atau ada sedikit deg-degan dengan situasi ini. Harusnya ibadah dengan tenang dan penuh hikmat namun tak terlalu hikmat.

Semoga saja di tahun-tahun mendatang ada perubahan, hargai-menghargai antar umat beragama, hargai perbedaan yang ada, hargai hak kemerdekaan yang ada. 

Sama-sama sebagai bangsa yang merdeka wajib untuk saling menghormati.  Karena semua sama di mata Tuhan.(PH)

Foto edt by Umaginews.com