Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan

Mata-mata USA: Korut Sedang Bikin Rudal Balistik Antarbenua Baru

WASHINGTON - Agen mata-mata Amerika Serikat (AS) melihat tanda-tanda bahwa Korea Utara (Korut) sedang membangun rudal balistik antarbenua (ICBM) baru. Lokasinya di sebuah pabrik yang menghasilkan ICBM pertama yang mampu mencapai wilayah AS.

Bukti yang diperoleh baru-baru ini, termasuk foto-foto satelit yang diambil dalam beberapa pekan terakhir, menunjukkan bahwa pekerjaan sedang berlangsung pada setidaknya satu dan mungkin dua ICBM berbahan bakar cair di sebuah fasilitas penelitian besar di Sanumdong, di pinggiran Pyongyang.

Informasi itu dilaporkan The Washington Post mengutip para pejabat AS yang mengetahui informasi rahasia intelijen AS.

Temuan ini adalah yang terbaru untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di dalam fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara pada saat para pemimpin negara itu terlibat dalam pembicaraan perlucutan senjata dengan AS.

Informasi intelijen Washington terbaru ini tidak menunjukkan perluasan kemampuan Korea Utara. Namun, informasi itu menunjukkan bahwa rezim Pyongyang bekerja membuat senjata canggih secara terus-menerus, beberapa setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam posting di Twitter bahwa Pyongyang "tidak lagi ancaman nuklir".
Citra satelit komersial menunjukkan fasilitas perakitan rudal di Sanumdong, Korea Utara, pada 7 Juli 2018. Foto/Planet/James Martin Center for Nonproliferation Studies at the Middlebury Institute of International Studies

Laporan tentang pembangunan rudal baru muncul setelah pengungkapan aktivitas tentang fasilitas pengayaan uranium yang dicurigai AS, yang disebut Kangson. Korea Utara diduga beroperasi secara rahasia di fasilitas itu.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu mengakui bahwa pabrik Korea Utara terus memproduksi bahan fisil yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Namun, bekas bos CIA itu menolak untuk mengatakan apakah Pyongyang sedang membangun rudal baru atau tidak.

Selama pertemuan puncak dengan Trump di Singapura pada bulan Juni, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara samar berkomitmen mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sejak itu, Korea Utara telah membuat beberapa gerakan nyata yang menandakan niatnya untuk melucuti senjata termasuk berhenti menguji coba rudal dan senjata nuklir serta membongkar situs uji coba misil.

Sebaliknya, menurut intelijen AS, para pejabat senior Korea Utara telah mendiskusikan niat mereka untuk menipu Washington tentang jumlah hulu ledak nuklir, rudal dan jenis yang mereka miliki, serta jumlah fasilitasnya. Mereka juga menolak inspektur internasional untuk mengonfirmasi aktivitas program senjata Pyongyang.

Masih menurut intelijen AS, strategi rezim Pyongyang termasuk berencana untuk menyatakan bahwa mereka sepenuhnya melakukan denuklirisasi dengan mengumumkan membuang 20 hulu ledak, namun sejatinya tetap mempertahankan lusinan hulu ledak.

Pabrik Sanumdong telah menghasilkan dua ICBM Korea Utara, termasuk Hwasong-15 yang kuat, rudal yang pertama dengan jangkauan yang diyakini bisa menyerang wilayah Pantai Timur AS. Bukti yang baru diperoleh mata-mata Washington menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung pada setidaknya pada satu ICBM Hwasong-15 di pabrik Sanumdong. Data intelijen AS itu bersumber dari citra atau gambar yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami melihat mereka akan bekerja, sama seperti sebelumnya," kata salah seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim karena membahas informasi intelijen yang sensitif, yang dilansir Selasa (31/7/2018). Namun, pejabat itu membenarkan bahwa Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di pantai barat Korea Utara memang sudah dibongkar rezim Kim Jong-un untuk menghormati janji yang dibuat dengan Trump dalam pertemuan puncak di Singapura.

Gedung Putih maupun Pentagon belum berkomentar atas laporan ini. Pemerintah Korea Utara juga belum bereaksi atas pengungkapan data intelijen Amerika perihal aktivitas program rudalnya.

Banyak analis dan ahli independen melihat pembongkaran situs itu sebagai sesuatu yang sangat simbolis, karena Korea Utara sekarang telah berhasil meluncurkan ICBM yang menggunakan jenis mesin berbahan bakar cair yang diuji di Sohae. Selain itu, alat uji coba dapat dengan mudah dibangun kembali dalam beberapa bulan.(mas)

Sumber: https://international.sindonews.com/read/1326349/42/mata-mata-as-korut-sedang-bikin-rudal-balistik-antarbenua-baru-1532997854/13

Indonesia Sesalkan Keputusan USA Keluar dari Dewan HAM PBB

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyesalkan keputusan yang diambil Pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB,” bunyi pernyataan resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sebagaimana disiarkan situs www.kemlu.go.id, Rabu (20/6).

Diingatkan Menlu, bahwa Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM.

Selain itu, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

“Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB,” ujar Menlu.

Menlu Retno Marsudi menegaskan, bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

AS: Reformasi Dewan HAM PBB Tidak Berhasil

Keputusan Pemerintah AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, yang didampingi Menlu AS, Mike Pompeo, Selasa (19/6).
Ilustrasi. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan tentang situasi antara Israel dan Palestina, Jumat, 1 Juni 2018  di markas besar PBB. (Foto: nwitimes.com/ AP/ Mary Altaffer)




Haley menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah upaya AS untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil. Salah satu wacana reformasi yang dicanangkan AS adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM.

“Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius,” tutur Haley.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyayangkan keputusan AS ini.

“Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia,” ujarnya. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Pengamat Pertanyakan Kebijakan PNG Blokir Facebook

Pemerintah Papua Nugini akan memblokir Facebook selama sebulan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah akun palsu dan mempelajari efek dari media sosial tersebut kepada masyarakat Papua Nugini.

"Selama itu kamu akan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi pengguna yang bersembunyi dibalik akun palsu, pengguna yang mengunggah gambar porno, dan mereka yang mengeposkan informasi salah dan menyesatkan," jelas Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil, seperti dikutip PNGFact.

Pemerintah Papua juga menyebut akan membangun media sosial buatan sendiri untuk menyaingi Facebook.


"Kami juga kemungkinan akan membangun situs media sosial baru untuk warga Papua Nuigini agar menggunakan profil asli," tambahnya.

"Jika diperlukan kami akan pengembang aplikasi lokal untuk menciptakan situs yang lebih kondusif bagi warga Papua Nugini untuk berkomunikasi di dalam dan luar negeri."

Basil juga menyebut kalau pemblokiran ini juga akan memberi kesempatan Institut Penelitian Nasional di negaranya untuk menganalisa dan membuat riset mengenai siapa yang menggunakan platform tersebut.

Studi juga akan dilakukan mengenai bagaimana mereka menggunakannya. Sebab, saat ini di Papua Nuigini tengah meningkat kekhawatiran tentang kesejahteraan sosial, keamanan dan produktivitas.

Langkah ini disebutkan merupakan upaya untuk mendorong penegakan hukum Kejahatan Siber yang disahkan negara itu pada 2016 lalu. Pemerintah juga menyebut akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi.

Pemblokiran ini terkait dengan kekhawatiran Menteri Komunikasi Papua Nugini ini soal perlindungan data pribadi bagi masyarakat Papua Nugini di Facebook.


Pengamat mempertanyakan 

Meski demikian, pemblokiran ini menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Sebab, menurut Dr Sinpeng, ahli media digital dan politik dari Universitas Sydney, biasanya negara lain melakukan pemblokiran Facebook menjelang pemilihan umum atau diblokir sepenuhnya seperti yang dilakukan China.

"Satu bulan adalah batas waktu yang menarik, saya tidak yakin apa yang bisa mereka dapat dan mengapa pemblokiran ini diperlukan. Anda tetap bisa melakukan analisa Facebook tanpa memblokirnya," tuturnya, seperti diberitakan The Guardian.

Dan data apa yang dikumpulkan pemerintah? Jika mereka mengkhawatirkan berita palsu banyak cara untuk melakukannya tanpa melakukan pemblokiran." (eks/cnnindonesia.com)

5 Rekor Bisa Tercipta di Final Liga Champions 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Laga final Liga Champions 2018 antara Real Madrid vs Liverpool di Stadion NSC Olimpiyskiy, Kiev, Sabtu (26/5), bisa memunculkan sejumlah rekor baru.
Sergio Ramos dan Cristiano Ronaldo berpeluang mencetak rekor di final Liga Champions 2018.
 (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
)

Dikutip dari situs resmi UEFA, berikut ini lima rekor baru yang bisa tercipta usai laga final Liga Champions 2018:

1. Kemenangan di Kiev akan membuat Real Madrid menjadi tim keempat yang mampu merebut tiga gelar Eropa secara beruntun dan tim pertama yang mampu melakukannya dua kali. Kali pertama Madrid melakukannya ketika merebut gelar Piala Champions lima kali beruntun sepanjang 1956 hingga 1960.
Zinedine Zidane bisa menciptakan rekor gelar Liga Champions
saat Real Madrid vs Liverpool. (REUTERS/Susana Vera)

Dua klub lainnya yang mampu merebut gelar Eropa tiga kali beruntun adalah Ajax Amsterdam (1971-1973) dan Bayern Munchen pada 1974 hingga 1976.

2. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane bisa menjadi pelatih pertama yang mampu merebut tiga gelar Liga Champions secara beruntun setelah musim lalu menjadi pelatih pertama yang mampu juara dua kali beruntun.

3. Jika Madrid menang maka Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain kelima, pertama era Liga Champions, yang mampu menang di lima final. Ronaldo akan menyamai rekor trio Madrid Paco Gento [satu-satunya pemain yang menang enam gelar], Alfredo Di Stefano dan Jose Maria Zarraga, ditambah legenda AC Milan Paolo Maldini.
Sergio Ramos punya rekor mencetak gol yang bagus
di final Liga Champions. (AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE)

4. Jika mampu mencetak gol ke gawang Liverpool maka Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di empat laga final Liga Champions setelah pada 2008 [bersama Manchester United], 2014 [vs Atletico Madrid] dan 2017 [vs Juventus].

5. Sergio Ramos berpeluang menyamai rekor Cristiano Ronaldo sebagai satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di tiga final Liga Champions. Ramos sebelumnya mencetak gol pada final 2014 dan 2016 melawan Atletico Madrid.

Saat ini Ramos tercatat sebagai salah satu dari lima pemain yang mampu mencetak gol di dua pertandingan final bersama Raul Gonzalez (2000, 2002), Samuel Eto'o (2006, 2009), Lionel Messi (2009, 2011) dan Mario Mandzukic (2013, 2017). (nva)

Sumber: www.cnnindonesia.com/olahraga

Ini jurnalis yang ungkap skandal megakorupsi di Malaysia diduga libatkan Najib Razak

Clare Rewcastle Brown bertahun-tahun mengalami tekanan dan fitnah karena gencar mengkampanyekan pengungkapan skandal korupsi terbesar di Malaysia yang akhirnya menjatuhkan koalisi yang pernah berkuasa selama 60 tahun.
Clare Rewcastle Brown sarawakreport.org 2013

Jurnalis investigasi dari Inggris itu kini kembali ke negara tempat kelahirannya setelah masuk daftar hitam pemerintah Malaysia selama bertahun-tahun. Sejak pemilu 9 Mei lalu yang menggaungkan angin perubahan di Negeri Jiran, dia kini dianggap sosok selebritas.

Tak ada orang yang lebih kaget akan hasil pemilu Malaysia ketimbang Rewcastle. Dia berharap pemerintahan baru sekarang mampu mengungkap skandal korupsi dan kesalahan tata kelola pemerintah selama ini.

"Ada banyak hal yang akan bertumbangan sekarang," kata dia dalam wawancara di Kuala Lumpur, seperti dilansir laman the Straits Times, Senin (21/5).

Rewcastle yang kini berusia 58 tahun selama ini ibarat duri dalam daging bagi pemerintah Malaysia. Dia bekerja dari luar negeri untuk mengungkap berbagai penyelewengan di Negara Bagian Sarawak tempat dia lahir dan masa kecilnya.

Pengungkapan terbesarnya terjadi pada 2015 ketika dia, lewat situs Sarawak Report, menyebut hampir USD 700 juta atau setara Rp 9,9 triliun mengalir ke rekening bank mantan Perdana Menteri Najib Razak. Jutaan dolar dana itu diduga dirampok dari badan pemerintah 1MDB, skandal korupsi yang akhirnya membuat kekuasaan selama 60 tahun di Malaysia tumbang. Najib kini sedang diperiksa dan terancam didakwa pengadilan.

Hasil kerja Rewcastle selama bertahun-tahun membuat dia kenyang mendapat surat penangkapan, tuntutan, ancaman dan fitnah di dunia maya yang dia duga dilakukan oleh pemerintah Najib lewat jasa perusahaan PR di luar negeri.

Adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown itu juga belum lama ini dihubungi seseorang yang menawarkan dia sejumlah uang asal dia berhenti mempublikasikan hal-hal yang mengungkap kebobrokan pemerintah.

"Jutaan dolar dihabiskan untuk merusak reputasi saya, padahal uang itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih berguna," kata dia. "Tapi yang mereka lakukan malah membuat saya makin terkenal, dasar bodoh."

Rewcastle yang dilarang masuk ke Malaysia sejak 2015 kini dalam waktu semalam disambut sebagai tamu terhormat. Kedatangannya ke Malaysia disambut meriah di media sosial.

"Ini sangat membahagiakan," kata dia.

Rewcastel lahir di Sarawak ketika daerah itu masih jadi koloni Inggris. Dia tinggal selama beberapa tahun mengikuti ibunya, bidan bagi warga lokal.

Dia kemudian bekerja untuk BBC dan media lain di London di bidang jurnalisme investigatif sebelum berlabuh di Sarawak Report yang banyak mengungkap kasus korupsi, penggundulan hutan, pengusiran warga lokal dari tanah mereka.

"Saya melakukan itu terutama karena saya marah dan merasa ada sesuatu yang harusnya bisa diperbuat," kata dia.

Pada 2010 dia mengawali Sarawak Report dan sebuah media penyiaran Radio Free Sarawak yang beroperasi di suatu lokasi rahasia di London, kemudian Bali, Brunei, dan Sarawak. [pan]

Sumber: www.merdeka.com

PBB Cabut Pencekalan Pejabat Korut Demi Pertemuan Kim - Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Perserikatan Bangsa-Bangsa mencabut larangan bepergian bagi pejabat Korea Utara anggota delegasi pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Singapura pada 12 Juni mendatang.
Sejumlah diplomat mengonfirmasi kabar ini kepada AFP pada Rabu (24/5), setelah Duta Besar Singapura untuk PBB, Burhan Gafoor, menyampaikan permintaan resmi pencabutan sanksi tersebut.

"Pertemuan ini akan menjadi kesempatan untuk mempercepat resolusi damai terkait isu nuklir Korea Utara dan pencapaian perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan," tulis Gafoor dalam surat permintaan yang dilihat AFP.

Surat itu tidak merinci jumlah anggota delegasi dari Pyongyang yang membutuhkan izin tersebut. Namun selama ini, PBB sudah menjatuhkan sanksi terhadap 80 warga dan 75 entitas Korut dengan konsekuensi larangan bepergian dan pembekuan aset.


Sementara itu, kepastian pertemuan ini sendiri masih simpang siur, terutama setelah pekan lalu Korut mengancam bakal membatalkan rencana tersebut.

Melalui media propaganda, Korut menekankan bahwa pertemuan itu "tidak dapat beriringan dengan latihan militer."

Selama ini, Korut selalu memprotes latihan militer gabungan antara Korsel dan AS yang dianggap mengancam keamanan negaranya.

Setelah ancaman tersebut, Trump pun menyatakan keraguan. Ia bahkan mengatakan bahwa pertemuan itu kemungkinan bisa batal. Trump akhirnya mengatakan bahwa keputusan mengenai pertemuan ini akan ditentukan pekan depan.

"Mengenai Singapura, kita akan lihat. [Pertemuan] ini bisa terjadi. Apa pun itu, kita akan tahu pekan depan. Jika terjadi, saya pikir akan menjadi hal yang baik untuk Korea Utara," kata Trump, sebagaimana dilansir AFP. (has/www.cnnindonesia.com/internasional)

Hasil Konferensi Nasional Partai Hijau Australia, Resolusi Tentang West Papua

Partai Hijau Australia mengesahkan resolusi tentang West Papua di konferensi nasional mereka di Brisbane pada 20 Mei 2018, sebagai berikut:

Bahwa Konferensi Nasional:

- Menegaskan kembali komitmen kami untuk penentuan nasib sendiri orang West Papua;
- Mengakui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai perwakilan dari aspirasi politik orang West Papua;
- Mendukung West Papua untuk didaftarkan kembali di daftar Dekolonisasi PBB di Majelis Umum PBB 2019;
- Meminta penyingkapan penuh atas bantuan dari Australia yang diberikan kepada polisi dan militer Indonesia yang digunakan di West Papua, termasuk Joint Centre for Law Enforcement Cooperation, Detasemen Khusus 88, dan TNI;
- Meminta pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia orang West Papua, termasuk kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi;
- Meminta supaya akses jurnalis asing ke West Papua dibuka.

Rasional:
sebagai hasil dari lokakarya/presentasi yang diadakan pada Konferensi Nasional, anggota Partai Hijau Australia yang telah disetujui secara konsensus untuk mengesahkan resolusi mendesak tentang West Papua.
Pembicara di lokakarya/presentasi ini adalah:
- Dr. Jacob Rumbiak (ULMWP)
- Veronica Koman (pengacara HAM Indonesia, anggota dari International Lawyers for West Papua)
- Jason MacLeod (pendidik aktivis, pengorganisir, peneliti)
- Senator Richard di Natale dan Andrew Bartlett

Suatu kehormatan bisa mendengar aktivisme para pembicara untuk West Papua. Sebagai hasil dari lokakarya tersebut, kami meminta Konferensi Nasional untuk mendukung perjuangan orang West Papua untuk hak penentuan nasib sendiri mereka melalui cara-cara yang sudah disebutkan di atas.

——

Greens Australia passed resolutions on West Papua during the 2018 National Conference, as below:

That National Conference:

- reaffirms our commitment to self-determination for West Papuan people;
- recognises the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as the representative voice of the political aspirations of West Papuan People;
- supports West Papua being re-listed on the UN Decolonization list at the 2019 UN General Assembly;
- calls for the full disclosure of Australian aid used in West Papua which is given to the Indonesian police & military, including the Joint Centre for Law Enforcement Cooperation, Special Detachment 88, and the TNI;
- calls on the Indonesian government to uphold the human rights of the West Papuan people, including the freedom of the press and the freedom of expression;
- calls for the free access of foreign Journalists to West Papua.

Rationale:
As a result of a workshop/presentation held at National Conference today (Saturday 19 May 2018), Australian Greens members present agreed by consensus to present an urgent resolution on West Papua to conference.

The speakers at the workshop/presentation were:
- Dr Jacob Rumbiak (ULMWP)
- Veronica Koman (Indonesian human rights lawyer, member of International Lawyers for West Papua)
- Jason MacLeod (activist educator, community organiser and community based researcher)
- Senators Ricahrd Di Natale & Andrew Bartlett

It was an honour to hear from the speakers and of their on-going activism for West Papua. As a result of this workshop, we urgently ask National Conference to support the struggle of the West Papuan people for self-determination through the measures listed above.

Sumber: Veronica

Jelang Referendum, Mayoritas Rakyat Kaledonia Baru Tak Mau Merdeka

Bendera suku Kanak dan bendera Prancis di kepulauan Ouvea (Foto AFP)
KALEDONIA BARU,  - Enam bulan menjelang referendum untuk memutuskan apakah tetap bertahan bersama Prancis atau berpisah dan menjadi negara sendiri, mayoritas rakyat Kaledonia Baru memilih tetap bertahan, dalam dua jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh dua lembaga survei, Kantar TNS dan I-Scope.

Jajak pendapat yang dilakukan Kantar TNS menemukan bahwa 58 persen responden menentang kemerdekaan sementara 12 persen mendukung. Sisanya, 15 persen responden ragu-ragu dan 12 persen menolak untuk menjawab. Lembaga ini memperkirakan antara 66 dan 73 persen rakyat Kaledonia Baru menentang kemerdekaan.

Sementara itu jajak pendapat yang dilakukan oleh I-Scope, yang ditugaskan oleh stasiun TV Caledonia, menemukan 60 persen responden menentang kemerdekaan dan 23 persen mendukung. Sedangkan sisanya masih belum memutuskan.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa hanya di pemukiman suku Kanak, yang merupakan pendukung kemerdekaan, aspirasi untuk merdeka unggul.

Survei juga menunjukkan bahwa persentase orang yang menentang kemerdekaan meningkat seiring bertambahnya usia.

Daniel Goa, juru bicara gerakan pro-kemerdekaan, FLNKS, menyerukan persatuan di kalangan elemen pendukung kemerdekaan.

Ia mengatakan tujuan pertama dari kampanye mereka harus menjadi kesatuan gerakan demi kepentingan rakyat Kanak.

Seruan Goa diarahkan terutama kepada sekelompok pendukung pro-kemerdekaan dan nasionalis, yang dikenal sebagai RIN, yang mempertimbangkan memboikot referendum karena tidak setuju dengan bertambahnya aturan pembatasan pemungutan suara.

Goa mengatakan retorika kelompok itu kembali ke pertikaian lama dan hanya menanamkan rasa takut.

Goa mengatakan  rakyat Kanak kalah selama ini karena kolonisasi telah mengubah mereka menjadi minoritas.

Lebih jauh, kekalahan rakyat Kanak yang disebabkan perpecahan akan membuat kredibilitas mereka diragukan di masa depan terhadap perjuangan apa pun.

Sementara itu partai-partai anti kemerdekaan diperkirakan akan memenangi referendum Kaledonia Baru. (radionz.co.nz)

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Sebuah Perayaan, Kedutaan Besar dan Penghancur Bernama Donald Trump

Opini: Sebuah Perayaan, Kedutaan Besar dan Penghancur Bernama Donald Trump

Api dan pertempuran di Jalur Gaza setelah pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem adalah bukti kekuasaan Presiden Donald Trump yang berbahaya dan merusak, kata pemimpin redaksi DW Ines Pohl.

Apa yang mendorong Donald Trump untuk merayakan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada peringatan 70 tahun pengusiran orang-orang Palestina dari negara baru Israel pada tahun 1948? Kompleks kedutaan meluas hingga ke Yerusalem Timur - wilayah yang akan diklaim Palestina sebagai ibukotanya dalam hal solusi dua negara. Ini adalah tamparan diplomatik di wajah banyak orang Palestina. Itu memang tidak membenarkan terjadinya kekerasan, tetapi ini adalah provokasi yang disengaja,  yang berarti presiden AS juga bertanggung jawab atas banyaknya orang yang tewas dan terluka dalam protes yang diakibatkannya.

Menghancurkan kesepakatan Iran

Pemred DW Ines Pohl
Apa yang mendorong Trump untuk menghancurkan kesepakatan nuklir Iran dengan satu tanda tangan, tanpa berkonsultasi dengan rekan-rekannya di Eropa dan menentukan jalan ke depan? Dengan langkahnya, Trump telah menunjukkan kesediaan untuk mengambilrisiko eskalasilebih lanjut di Timur Tengah, serta membuang 70 tahun hubungan trans-Atlantik yang damai dengan Eropa.

Apa yang membuatnya berusaha memporak-porandakan setiap pencapaian pendahulunya, tanpa punya rencana apa yang harus dilaksanakan usai perusakan itu?

Donald Trump sebelumnya bukan politisi terpilih. Dia belum pernah bersosialisasi dalam bisnis yang sistemnya memberi dan menerima, bergumul untuk mencapai kompromi, juga pertimbangan yang cermat antara keuntungan dan kerugian. Dan dalam skenario terbaik, juga memikirkan dengan hati-hati konsekuensi dari tindakan mereka - termasuk yang jangkauannya sampai jauh ke masa depan.

Orang hanya perlu melihat simbol yang dipilihnya untuk menggambarkan kekuatannya. Huruf-huruf emas yang mengeja namanya, dan terpampang di menara yang dibangunnya, menunjukkannya: Lihat aku, aku yang terbaik, dan aku bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ini juga menunjukkan apa yang jadi dorongan bagi tindakannya, bukan "America First" melainkan "Donald Trump First."


Tidak ada Plan B

Ini bukanlah sesuatu yang baru, semua sudah tahu. Tapi kejadian baru-baru ini menyoroti kekuatan merusak yang dimiliki pria ini. Trump tidak punya rencana B. Ketika dia bertindak, dia tidak memikirkan konsekuensinya, yang mungkin baru jelas empat atau delapan tahun nanti. Dia tidak peduli bagaimana tindakannya dan serangan verbalnya mempengaruhi negara lain selain AS.

Dia menggunakan kekuasaannya, karena ia mampu. Dan selalu dengan tujuan menarik perhatian sebanyak mungkin kepada dirinya sendiri. Dan itu mudah diperoleh jika orang dengan penuh keyakinan menabur kehancuran.

Itulah alasan mengapa dia memilih hari bersejarah yang penting untuk membuka kembali Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Dan itulah alasan mengapa ia keluar dari kesepakatan dengan Iran, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Bangun, Jerman dan Eropa!

Untuk Eropa dan Jerman, ini artinya, harus sigap. Tujuh dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, inilah saatnya bagi Eropa untuk menjadi dewasa. Dan itu berarti memikul tanggung jawab untuk kebijakan luar negeri dan masalah keamanan. Jerman sekarang harus serius dan mulai berinvestasi dalam angkatan bersenjatanya lagi, walaupun banyak orang sampai sekarang bisa tinggal di Jerman, dengan pasukan yang tidak sepenuhnya diperlengkapi untuk pertahanan.

Inggris perlu mengklarifikasi  bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Perancis dan Jerman dalam masalah keamanan dan pertahanan, walaupun Brexit sudah terjadi. Dan Uni Eropa perlu menemukan cara untuk menghentikan krisis internalnya dan muncul sebagai badan yang kuat, dengan definisi yang jelas, di komunitas seperti apa ingin hidup di masa depan.

Ini adalah tantangan besar, tetapi ada satu hal yang jelas: Orang bukan hanya tidak bisa bergantung, melainkan tidak boleh bergantung pada negara yang dipimpin pria seperti Donald Trump. Peristiwa menyedihkan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza jadi bukti menyedihkan bagaimana mendesaknya langkah yang harus diambil.

Sumber: http://www.dw.com/id/kedutaan-as-resmi-dibuka-bentrokan-pecah-di-gaza/a-43774541

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem Resmi Dibuka

Menkeu AS Steven Mnuchin dan Ivanka Trump berdiri di dekat tulisan pada dingin yang berbunyi: Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada peresmian pemindahan Kedutaan AS di sana, Senin (14/5/2018).
YERUSALEM – Amerika Serikat telah dengan resmi memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem hari Senin (14/5/2018), sementara sedikitnya 37 orang Palestina tewas dan ratusan orang luka-luka dalam bentrokan dengan pasukan Israel di perbatasan Gaza dengan negara Yahudi itu.  Kurang dari 100 kilometer jauhnya dari protes dengan kekerasan itu, para pejabat Amerika dan Israel berkumpul di Yerusalem semendara gedung kedutaan dibuka.

Presiden Amerika Donald Trump mengabaikan tanggapan banyak negara di seluruh dunia Desember lalu yang menggagalkan kebijakan Amerika yang sudah lama untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, di mana sebagian besar negara masih mempunyai kedutaan di Israel.
Menantu Trump, Jared Kushner, seorang penasihat Gedung Putih dan turut dalam delegasi Amerika di upacara itu, mengatakan, “Sekalipun presiden-presiden Amerika sebelum Trump tidak memenuhi janji mereka untuk memindahkan kedutaan Amerika setelah memegang jabatan, presiden ini menepati janjinya. Karena kalau Presiden Trump memberi janji, ia tepati.”

Dalam pidatonya melalui video jarak jauh, Trump menyebut pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem “sudah lama diusahakan – Yerusalem adalah ibu kota Israel.”

Pemimpin Amerika itu juga mengatakan bahwa Amerika Serikat “tetap mendukung persetujuan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina”.

Para pemimpin Arab mengutuk tindakan Amerika itu, dan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyebutnya “provokatif”, sementara Menteri Luar Negeri Iran menyebutnya sebagai “hari yang sangat memalukan.”

Protes menentang pembukaan kedutaan itu berkobar di Gaza. Ribuan demonstran berkumpul dan para pejabat kesehatan Gaza mengatakan paling sedikit 500 orang telah cedera, termasuk puluhan oleh tembakan senjata api. Jumlah orang Palestina yang tewas oleh pasukan Israel dalam 6 pekan berlangsungnya protes telah mencapai lebih dari 60 orang.

Para pengkritik telah menyalahkan pasukan Israel karena menggunakan peluru tajam, sementara Israel mengatakan tindakannya diperlukan untuk keamanan karena demonstran mengancam pagar perbatasan. [https://kliksatu.co.id]

Jelang Pembukaan Kedubes USA di Yerusalem, Israel Waswas

YERUSALEM - ’ Tuhan memberkati Presiden Donald Trump ’. Kalimat itu ditulis dalam ukuran besar dan terpampang di depan kantor baru Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Di berbagai titik, penanda jalan menuju kantor tersebut juga sudah dipasang. Besok (14/5) gedung baru itu diresmikan. Bertepatan dengan 70 tahun berdirinya Israel sebagai negara.

Sejak Trump menyatakan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem, penduduk Israel terus mengelu-elukannya.

Meski begitu, Trump tidak akan hadir dalam upacara pembukaan kedutaan. Sebagai ganti, dia menyiapkan video berisi rekaman pidatonya.

Rombongan dari AS yang datang adalah putrinya, Ivanka Trump, dan penasihat senior Trump sekaligus suami Ivanka, Jared Kushner.

Turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri John J. Sullivan dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin. Panitia menyebarkan sekitar 800 undangan.

Warga Palestina sudah bersiap melakukan aksi dua hari di Ramallah pada 14–15 Mei. Datangnya Ramadan keesokan hari diprediksi membuat situasi bertambah panas.

’’Ada harga yang harus dibayar untuk pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem dan itu sepadan,’’ kata Menhan Israel Avigdor Lieberman. Untuk sementara, hanya 50 staf yang bekerja di kantor baru kedutaan besar tersebut.

Hari ini warga Israel mengadakan perayaan tahunan Yerusalem Day. Itulah peringatan bersatunya Yerusalem Timur dan Barat di bawah kekuasaan Israel.

’’Ini adalah Mei yang paling berbahaya sejak 1967,’’ ujar seorang mantan kepala intelijen Israel sebagaimana dikutip The Atlantic.

Dia merujuk pada perang enam hari antara negara-negara Arab melawan Israel yang berlangsung mulai 5 Juni 1967. Akhir dari perang tersebut, Israel berhasil menduduki Yerusalem Timur. (sha/c14/pri)

Sumber: https://www.jpnn.com

Buku Baru Maire Leadbeater, Ungkap Penghianatan NZ Terhadap Aspirasi Rakyat Papua

WELLINGTON - Pada tahun 1950-an, Selandia Baru termasuk negara yang mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Papua, seperti juga Australia dan Belanda. Tetapi pada tahun 1962, negara itu berbalik dan memilih mendukung Indonesia mengambil alih wilayah tersebut.

Bagi sebagian orang Papua dan juga rakyat Selandia Baru yang mengetahui sejarah itu, hal ini dipandang sebagai penghianatan. Apalagi sejarah kemudian menunjukkan rakyat Papua mengalami diskriminasi, terpinggirkan dan bahkan menderita pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) luar biasa selama lebih 50 tahun berintegrasi dengan Indonesia.

Inkonsistensi dan kemunafikan politik luar negeri Selandia Baru terhadap Papua akan diungkap oleh Maire Leadbeater, bekas councillor kota Auckland, Selandia Baru, yang selama 25 tahun terakhir mendedikasikan hidupnya pada kampanye perdamaian dan mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Papua, dalam sebuah buku karyanya yang akan diluncurkan pada bulan Juni mendatang.


Buku tersebut diberi judul See No Evil, New Zealand's Betrayal of the People of West Papua, diterbitkan oleh Otago University Press,  menyoroti politik luar negeri Selandia Baru terhadap Papua, yang ia nilai merupakan diplomasi munafik tetapi tidak banyak diketahui oleh rakyatnya sendiri.

Dengan tebal 296 halaman, buku yang dibandrol NZ$49.95 ini, terutama ditujukan untuk menantang rakyat Selandia Baru untuk mengetahui sejarah Papua yang baru sedikit terungkap. Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi penerbitnya, www.otago.ac.nz, fokus buku ini terutama mengungkapkan dampak kebijakan luar negeri Selandia Baru terhadap penduduk asli Melanesia di Papua, terutama setelah apa yang dipandang sebagai 'represi' oleh Indonesia sehingga rakyat Papua mengalami --dalam istilah penulis buku ini -- genosida dalam gerak lambat.

Untuk mengungkap kisah-kisah yang belum pernah diungkapkan ini, Leadbeater yang kini berusia 72 tahun, menggali arsip-arsip sejarah pemerintah Selandia Baru. Walau Papua di mata internasional dipersepsikan sebagai wilayah yang tertutup bagi wartawan asing, sejarah dan kisah tragis yang dialami rakyatnya semakin banyak diungkap. Negara-negara di kepulauan Pasifik juga giat menyuarakan perubahan. Hanya saja, Selandia Baru masih memilih kebijakan luar negeri yang berhati-hati bahkan cenderung memilih jalur aman, demi kepentingan bisnis dengan Indonesia.

Maire Leadbeater
Perempuan yang juga pernah membantu memperjuangkan aspirasi kemerdekaan Timor Leste sehingga ia dianugerai Order of Timor-Leste oleh pemerintah negara tersebut pada 2017, termasuk yang getol menyuarakan hak penentuan rakyat sendiri rakyat Papua. Pensiunan pekerja sosial ini, cukup rajin bersuara kritis terhadap pemerintah negaranya, yang menurutnya, kurang vokal menyuarakan hal tersebut.

Di masa tuanya kini, ia semakin punya banyak waktu, termasuk untuk menulis buku. Nenek dari 5 cucu ini sebelumnya telah menulis beberapa buku, antara lain Negligent Neighbour: New Zealand’s collusion with the invasion andoccupation of Timor Leste (2006) dan Peace, Power and Politics: How New Zealand became nuclear free, yang diterbitkan oleh Otago University Press (2013). 

"Sungguh menyedihkan untuk dicatat bahwa pemerintah Selandia Baru tampaknya tidak menarik pelajaran dari Timor Timur tetapi terus memprioritaskan hubungan bilateral dengan Indonesia di atas hak dan penderitaan rakyat Papua. Saya percaya situasi di Papua Barat hanya dapat digambarkan sebagai pendudukan militer, dan bahwa orang-orang Papua, seperti orang Timor Timur memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri yang sejati," kata dia, dalam sebuah tulisannya, Companion to East Timor, yang dimuat pada situs School of Humanities and Social Sciences, UNSW, Canberra.

Tahun lalu, mewakili kelompok Kristen Quaker atau disebut juga Perkumpulan Agama Sahabat, ia menemui sejumlah anggota parlemen Selandia Baru di Gedung Parlemen negara itu di Wellington. Ia menyerahkan petisi publik yang isinya mendesak pemerintah Selandia Baru mengambil sikap dan tindakan atas situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Petisi yang ditandatangani oleh 729 orang itu diserahkan kepada Komite Luar Negeri dan Pertahanan parlemen Selandia Baru. Ketua komite, Todd Muller, turut hadir dan mendengarkan paparan Leadbeater. Namun hingga kini kebijakan luar negeri Selandia Baru belum banyak mengakomodasi hal yang disuarakan oleh Leadbeater.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/buku-baru-ungkap-penghianatan-nz-terhadap-aspirasi-rakyat-papua

10 Negara Pembeli Senjata Paling Kuat Rusia, No 1 India

STOCKHOLM - Rusia mengekspor sekitar USD15 miliar senjata ke-53 negara di seluruh dunia pada tahun 2017. Demikian laporan kantor berita AFP pada bulan Februari lalu mengutip pernyataan CEO Rosoboronexport Alexander Mikheev.

Menurut Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) sekitar USD 6,14 miliar dari USD 15 miliar itu merupakan persenjataan utama, termasuk pesawat militer, kapal, kendaraan lapis baja, amunisi yang dipandu, dan banyak lagi. Sementara USD 4 miliar dari USD 6,14 miliar diekspor adalah pesawat militer.

SIPRI adalah kelompok riset independen yang mengumpulkan data terperinci tentang transfer senjata utama, termasuk negara-negara yang mengekspor dan mengimpor senjata.

"Meskipun data SIPRI tidak termasuk amunisi, senjata kecil, dan peralatan lainnya, itu cukup representatif dari negara mana yang membeli persenjataan paling banyak secara keseluruhan dari Rusia," ucap Siemon Wezeman, peneliti senior di SIPRI, seperti dikutip dari Business Insider, Jumat (4/5/2018).

Berikut adalah 10 negara teratas yang membeli persenjataan dari Rusia pada 2017:

10. Bangladesh
Jumlah pembelian: USD93 juta

Beberapa pembelian besar: SIPRI melaporkan pada 2015, Bangladesh membeli enam helikopter transportasi Mi-8MT/Mi-17, yang dikirim pada tahun 2017. Pada 2017, Bangladesh membeli lima lagi, yang belum dikirimkan.

Pada tahun 2014, Bangladesh membeli 340 pengangkut personel lapis baja BTR-80 APC Rusia, yang semuanya dikirimkan pada 2016-2017.

9. Azerbaijan
Jumlah pembelian: USD 128 juta

Beberapa pembelian besar: Pada tahun 2011, Azerbaijan membeli 36 peluncur roket ganda TOS-1 self-propelled, yang semuanya dikirimkan pada 2013-2017.

Pada 2016, Azerbaijan membeli 70 kendaraan tempur infanteri BTR-82A Rusia, 40 di antaranya dikirim pada tahun 2017.

8. Belarusia
Jumlah pembelian: USD 145 juta

Beberapa pembelian besar: SIPRI melaporkan pada 2015, Belarusia membeli 12 helikopter transportasi Mi-8MT/Mi-17, yang dikirim pada 2016-2017. Pada 2017, Belarus membeli 12 jet tempur Su-30MK, yang diharapkan akan dikirim pada 2019-2020.

Pada 2017, Belarusia juga membeli 100 sistem rudal Tor Rusia, dan empat tank T-72B3.

Belarus adalah bagian dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang dipimpin Rusia, dan Rusia bahkan menggunakan latihan militer Zapad 2017 baru-baru ini untuk menguji seberapa baik tentara Belarusia akan berada di bawah kendali langsungnya jika perang pecah dengan Barat.

7. Kazakhstan
Jumlah pembelian: USD 163 juta

Beberapa pembelian besar: Pada 2017, Kazakhstan membeli 12 jet tempur Su-30MK, dua di antaranya dikirim pada tahun yang sama, SIPRI melaporkan.

Kazakhstan kembali membeli empat helikopter tempur Mi-35M Rusia pada tahun 2017, yang diharapkan akan dikirim pada 2018.

Negara ini juga membeli 90 kendaraan tempur infanteri BTR-82A Rusia pada tahun 2012, yang semuanya dikirim pada 2015-2017, serta kapal penyapu ranjau Project 10750 pada 2013, yang dikirim pada tahun 2017.

6. Angola
Jumlah pembelian: USD 188 juta

Beberapa pembelian besar: Pada tahun 2013, Angola membeli 12 jet tempur Su-30K dari Rusia, enam di antaranya dikirimkan pada tahun 2017, SIPRI melaporkan.

Jet-jet itu tampaknya bekas, dan dibiayai dengan pinjaman Rusia, SIPRI melaporkan. India awalnya membeli jet, tetapi kemudian mengembalikannya.

5. Vietnam
Jumlah pembelian: USD 461 juta

Beberapa pembelian besar: Pada tahun 2009, Vietnam membeli enam kapal selam Kelas 636 Kilo Rusia untuk USD1,8-2,1 miliar, yang semuanya dikirimkan pada 2013-2017, SIPRI melaporkan.

Pada 2017, Vietnam membeli 64 tank T-90S Rusia, yang belum dikirimkan.

4. Aljazair
Jumlah pembelian: USD 795 juta
Beberapa pembelian besar: Pada tahun 2013, Aljazair membeli 42 helikopter tempur Mi-28N Rusia, 30 diantaranya dikirimkan pada 2016-2017, SIPRI melaporkan. Pada 2015, Aljazair kembali membeli 8 helikopter transportasi Mi-26, yang semuanya diserahkan pada tahun 2017.

Pada tahun 2014, Aljazair membeli dua kapal selam kelas Kilo tipe 636 Rusia, yang diperkirakan akan diserahkan pada 2018.

3. Cina
Jumlah pembelian: USD859 juta

Beberapa pembelian besar: Pada 2015, Cina membeli 24 jet tempur Su-35 Rusia seharga USD 2 miliar, 14 di antaranya dikirim pada 2016-2017, SIPRI melaporkan.

Pada 2015, China membeli enam sistem pertahanan rudal S-400 Rusia seharga USD 3 miliar, yang diharapkan akan dikirimkan pada 2018.

Satu S-400 rusak dihantam badai pada bulan Januari ketika sedang dikirim.

2. Mesir
Jumlah pebelian: USD 1,111 miliar

Beberapa pembelian besar: Pada tahun 2015, Mesir membeli 46 helikopter tempur Ka-52 dan 50 jet tempur MiG-29M, SIPRI melaporkan. Lima belas dari masing-masing dikirim pada tahun 2017.

Mesir juga telah membeli berbagai jenis rudal dan rudal SAM untuk helikopter tempur pada tahun 2014 dan 2015, banyak yang dikirim pada tahun 2017.

1. India
Jumlah pembelian: USD 1,893 miliar

Beberapa pembelian besar: Pada tahun 2012, India membeli 42 jet tempur Su-30MK Rusia seharga USD 1,6 miliar, 25 di antaranya dikirim pada 2016-2017, SIPRI melaporkan.

India membeli dua AWAC Rusia A-50ehl pada tahun 2017, dan telah membeli MiG-29SMTs, serta helikopter ringan dan transportasi, beberapa di antaranya dikirim pada tahun 2017.

India telah membeli hampir 1.000 tank T-90 dalam beberapa tahun terakhir, 220 di antaranya telah dikirimkan sejauh ini.

Sumber: https://international.sindonews.com

Utusan PBB Tetapkan Kerangka Perundingan Damai Baru Suriah

Sukarelawan pertahanan sipil Suriah, White Helmet, mencari korban selamat di reruntuhan menyusul laporan serangan udara pemerintah di kota Ariha, barat daya provinsi Idlib, 27 Februari 2017. (Foto: AFP/Omar Haj Kadour)

JENEWA,  - Putaran perundingan damai Suriah lebih lanjut diperlukan untuk mencapai kesepakatan, ungkap utusan PBB yang mengajukan usulan untuk memulai proses damai terhadap kedua rival, menetapkan tiga agenda diskusi utama.

Dalam sebuah surat yang disampaikan kepada kedua belah pihak, dan ditunjukkan kepada AFP pada Minggu (26/2), dia mengatakan bahwa pada akhir sesi ini “kami akan memiliki pemahaman bersama yang dalam tentang bagaimana kami melanjutkan putaran selanjutnya” pada setiap agenda diskusi.

Negosiator dari rezim Suriah dan oposisi berada di Jenewa untuk putaran keempat perundingan yang didukung PBB, tetapi perundingan itu dibayangi oleh serangan mematikan di lapangan.

Perundingan tersebut dapat berlangsung sampai 5 Maret, beberapa hari lebih lama dibandingkan jadwal awal, menurut sumber oposisi.

Pada Sabtu, serangan bunuh diri di kota terbesar ketiga Suriah Homs menewaskan puluhan orang, mendorong utusan Damaskus untuk Jenewa menuntut agar semua negosiator oposisi mengutuk serangan itu atau dianggap sebagai “antek teroris.”

Dalam makalah yang diserahkan di Jenewa oleh utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, dia mengidentifikasi tiga “agenda” isu yang akan dibahas, di antaranya pemerintahan konstitusi dan pemilu.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Pemohon Visa Wajib Serahkan Password Medsos

White House. Foto: Karen Bleier/AFP

Belum surut polemik kebijakan Muslim Ban, pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan aturan yang terkait keimigrasian. 

Kini dengan dalih yang sama yakni keamanan AS, Departemen Keamanan Dalam Negeri bakal meminta para pemohon visa melampirkan password alias kata sandi media sosial (medsos) mereka. 

’’Yang segera kami wujudkan adalah penegasan. Yakni, beberapa syarat tambahan pada tahap pemeriksaan (imigran atau pengungsi, Red),’’ kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam hearing Komite Keamanan Dalam Negeri House of Representatives (setingkat DPR). 

Dalam pertemuan Selasa lalu (7/2) itu, dia mengungkapkan bahwa target utama kebijakan departemennya masih tetap tujuh negara blacklist Trump.
Kelly menyatakan, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman merupakan contoh negara dengan sistem keamanan yang lemah.
Karena itu, untuk mencegah lolosnya individu radikal dari negara-negara tersebut, AS memperketat pemeriksaan. 

Bukan hanya dokumen, tetapi juga latar belakang masing-masing individu. ’’Kami sangat mungkin melacak media sosial mereka dengan meminta password,’’ tegasnya.
Rencananya, Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksi seluruh kedutaan besar AS di seluruh dunia untuk meminta kata sandi media sosial dari para pemohon visa. 

Mulai Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan demikian, Washington bisa mengecek aktivitas para pemohon visa di jagat maya. 

Termasuk, melacak situs apa saja yang paling banyak diakses si pemohon visa.
Lewat cara itu, menurut Kelly, AS akan lebih mudah mendeteksi perilaku tidak wajar para pemohon visa. 

’’Itu hanya salah satu mekanisme yang kami usulkan demi mencegah masuknya orang-orang radikal ke negara ini. Itu bisa menjadi alternatif untuk menangkal teroris atau menjauhkan AS dari segala bentuk teror,’’ jelas mantan petinggi korps Marinir tersebut. 

Begitu mendeteksi ketidakwajaran pada media sosial si pemohon visa, kedutaan besar AS berhak langsung menolak permohonan individu tersebut. 

Bahkan, individu itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi Washington.
Kendati paparannya sudah sangat terperinci, Kelly menyatakan bahwa rencana tersebut belum akan menjadi kebijakan departemennya. Dia masih menunggu masukan dari para legislator. 

Para pakar dan organisasi HAM langsung memprotes Kelly. Mereka menganggap skrining ala Departemen Keamanan Dalam Negeri itu berlebihan. 


’’Identitas online seseorang adalah akses menuju data melimpah tentang orang tersebut. Baik itu ekspresi yang dia unggah di dunia maya maupun informasi sensitif lainnya. Itu akan memengaruhi relasi individu tersebut dengan orang lain dan komunitas tertentu,’’ terang mereka. 

Jika mekanisme yang bertentangan dengan prinsip dasar HAM itu tetap diterapkan, AS pun harus siap-siap mendapat perlakuan yang sama dari negara lain. 

’’Itu akan membuat bangsa-bangsa lain menerapkan mekanisme yang sama. Karena itu, jangan kaget jika suatu saat nanti warga AS wajib menuliskan kata sandi akun Facebook mereka jika ingin berkunjung ke tempat lain,’’ ujar sumber Agence France-Presse. 

Namun, Kelly tidak menganggap semua itu sebagai kendala. Tokoh 66 tahun tersebut menegaskan bahwa semua pemohon visa yang punya tujuan baik tidak akan keberatan memberitahukan kata sandi media sosial mereka pada kedutaan besar AS. 

’’Apabila memang ingin masuk AS, mereka pasti akan mau bekerja sama. Tapi, jika tidak, ya silakan batal saja,’’ ungkapnya. 

Sementara itu, daftar teror Gedung Putih yang disampaikan Trump setelah mengunjungi markas Central Command Senin (6/2) menuai protes. Rosie Ayliffe menyatakan, 78 insiden yang diidentifikasi Washington sebagai aksi teror itu tidak akurat. 

Sebab, ada beberapa insiden yang sama sekali tidak berkaitan dengan terorisme. Termasuk insiden yang merenggut nyawa putrinya, Mia Ayliffe-Chung. 

Tahun lalu Mia yang berusia 21 tahun menjadi korban penikaman. Trump memasukkan insiden yang menewaskan dua backpacker asal Inggris tersebut sebagai aksi teror. 

’’Dalam investigasi awal pun, polisi sudah langsung mengesampingkan unsur teror dalam insiden yang merenggut nyawa Mia dan temannya, Tom. Insiden itu tidak berkaitan dengan Islam radikal atau terorisme,’’ tegasnya dalam surat terbuka. 

Ayliffe mengungkapkan, satu-satunya fakta yang merujuk pada Islam hanyalah ucapan pelaku sebelum beraksi.
Saat itu, Smail Ayad, si pelaku, meneriakkan ’’Allahu akbar’’ sebelum menikam dua korbannya hingga tewas. 

’’Tidak ada motivasi lain yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Itu murni pembunuhan. Aksi kriminal,’’ terang Ray Rohweder, detektif yang menangani kasus pembunuhan Mia dan Tom. (AFP/Reuters/Sputnik/hep/c5/any)

Sumber: Jpnn.com

Ratu Belanda turun takhta

Ratu Beatrix dari Belanda mengumumkan, bahwa ia akan mundur dan mewariskan takhta pada anaknya, Pangeran Willem Alexander, pada 30 April 2013 mendatang, seperti dilansir dalam Reuters, Selasa (29/1/2013).

"Dengan sebuah keyakinan besar, saya akan menyerahkan takhta saya pada Pengeran Orange, Willem Alexander," ungkap Ratu Beatrix dalam sebuah pidato langsung yang ditayangkan di televisi nasional Belanda

Ratu Beatrix mengatakan, dia telah memikirkan keputusanya sejak lama. Dia mengungkapkan, bahwa alasannya untuk mundur adalah usianya yang telah menginjak 75 tahun pada Kamis pekan lalu dan usia kerjaan yang telah menginjak 200 tahun pada 2013.

"Saya tidak merasa berat menjalankan pekerjaan untuk memberikan pelayanan pada publik. Tapi, saya yakin tanggung jawab terhadap bangsa harus dilanjutkan ke generasi berikutnya," tutur Ratu Beatrix.

Kabarnya, setelah turun takhta, Ratu Beatrix akan menetap di kastil Drakensteyn. Dia akan mengabdikan hidup pada cucunya, sekaligus menjadi penasihat putranya yang akan segera menjabat sebagai raja. Ratu Beatrix naik takhta pada 1980, setelah Ibunya Ratu Juliana mewariskan takhta padanya.

Upacara pelantikan Putra Mahkota illem Alexander yang saat ini berusia 46 tahun pada 27 April mendatang, akan dilakukan di Gereja New Amsterdam. Dengan penobatan itu, dia akan menjadi raja pertama Belanda sejak William III yang meninggal pada tahun 1890.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengatakan, Ratu selalu ada di hati masyrakat Belanda. "Dia telah menjadi ikon Belanda dan dia juga memberikan sebuah penghormatan pada Willem Alexander, yang akan menjadi Raja Belanda Pertama setelah lebih dari 1 abad," ungkap Rutte.

"Alexander dan Putri Maxima benar-benar siap untuk menjalani tugas tersebut. Mereka akan melayani dan mengabdi untuk Belanda," imbuh Rutte.

Harapan atas Kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia

KontraS, Napas dan For Mama menyambut baik rencana kedatangan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ke Indonesia. Kedatangan pelapor khusus PBB ini merupakan tantangan positif bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan adanya pemenuhan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warga negara Indonesia.
Dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) tahun lalu banyak negara-negara yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengundang pelapor khusus PBB ke Indonesia. Hal itu kemudian disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri terkait rencana untuk mengundang tiga pelapor khusus PBB yaitu pelapor khusus Kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelapor khusus hak atas kesehatan dan pelapor khusus untuk perumahan layak. Rencana kunjungan tersebut diagendakan saat itu akan dilakukan pada tahun 2013. Tercatat kemudian jadwal yang dikeluarkan oleh Kantor Tinggi HAM PBB, bahwa pelapor khusus kebebasan berekspresi dan berpendapat ini telah ditetapkan jadwal akan melakukan kunjungan ke negara Indonesia pada tanggal 14 hingga 26 Januari 2013. 

Frank-La-Rue
Kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan berekspresi dan berpendapat, Mr Frank La Rue ke Indonesia tentunya memberikan harapan positif bagi kondisi dan situasi Indonesia belakangan ini yang dipenuhi dengan banyak peristiwa yang mengancam hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Diantaranya tercatat ancaman atas hak tersebut ditemui di beberapa wilayah konflik seperti Papua yaitu kepada para demonstran atau mahasiswa di Papua yang dalam waktu belakangan melakukan aksi; serta pemberlakuan pasal Makar di Papua dan Maluku bagi para Tapol/Napol yang diidentifikasi sebagai pihak yang melakukan tindak pidana keamanan negara. Terhadap para Tapol/Napol tersebut hingga kini masih dalam tahanan yang tersebar kurang lebih hampir  di tujuh tahanan baik di dalam maupun diluar Jawa.
Kami menilai bahwa kedatangan pelapor khusus PBB tersebut penting untuk melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah Papua dan Maluku. Dua wilayah tersebut merupakan wilayah cukup strategis bagi pelapor khusus untuk melihat capaian-capaian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diwilayah tersebut. 

Sebagai bagian dari komitmen yang disampaikan dalam sidang UPR tahun lalu, maka jika kunjungan pelapor khusus PBB ke Indonesia juga mengunjungi wilayah Papua dan Maluku, hal itu berarti menunjukkan sikap keseriusan pemerintah Indonesia dalam upayanya mewujudkan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Jakarta, 10 Januari 2013

KontraS, Napas, For Mama

Sumber: KontraS

Guyana MPs Support West Papua

West Papua: Guyana MPs Support West Papua’s Right Of Self-Determination


Today, 1st December is the 51st anniversary of West Papua’s freedom. It is the day of recognition of West Papua’s identity, symbols and right to be a separate and independent sovereign state.

Our dream of being a free and independent people was crushed by the Indonesia invasion and military occupation in 1963. For 50 years the world has stood by while we defend ourselves with bows and arrows against modern bombers and fighter jets supplied by the western powers. 500,000 Papuans have died. Amnesty International has already confirmed 100,000 deaths.
GuyanaWestPapuaGuyanese MPs expressing solidarity for West Papua at Parliament building. In the background is the historic Stabroek Market.
Today is a new day of hope for us. Members of the Guyana Parliament representing 6 parties, have made a series of passionate and principled statements in support of West Papua’s right of self-determination and condemning Indonesia’s occupation of West Papua. Dr Rupert Roopnaraine, Deputy Leader of the Opposition, stated that the MPs were proud to stand in solidarity with the people of West Papua. Drawing on Guyana’s own experiences of resistance against slavery, indentureship and colonialism, Dr Roopnaraine said, “History tells us that oppressed people will not remain oppressed forever……….We tell the oppressors of the people of West Papua that we know oppression is going to be defeated as long as the fire of freedom burns brightly in the hearts and minds of the oppressed.”

Ms Deborah Bakker, the Deputy Speaker, and a representative of A Partnership for National Unity (APNU) representing 5 parties acknowledged that large sections of the population of West Papua remain committed to an independent West Papua. She confirmed that APNU would continue to support all legitimate and peaceful activities of the free West Papua Campaign. Mr Nagamootoo of the Alliance for Change expressed outrage that Indonesia should seek to stamp its authority on West Papua as a coloniser.

In a written statement, Rashleigh Jackson, the former Minister of Foreign Affairs for Guyana and a former President of the United Nations Security Council said: “It is time to bring to a successful end the persistent and courageous struggle of the people [of West Papua] for freedom and independence. They deserve international support from the UN and other international organisations, from global civil society, from governments and from non-state actors, and indeed from individuals the world over. The campaign to free West Papua is eminently worthy of support which I give wholeheartedly.”
 
It was with sorrow that we learned of the arrest of Victor Yeimo, Alius Asso and Usman Yogobi, during a peaceful march yesterday. The MPs demanded their immediate release as well as the release of Filip Karma and other political prisoners.

Despite being in prison, Filep Karma and Buchtar Tabuni sent a message thanking the Guyana MPs for their support: “1. On behalf of West Papuan people, we want to thank to goverment of Guyana welcoming West Papua independence leader to Guyana. 2. We want to thank you all cross Party Parliamentarian support West Papua right for independence 3. We also thank you for people's of Guyana supporting our struggles for independence. 4. We support International Parlementarian for West Papua in Guyana. 5. Please be our voice.”

As I leave Guyana to continue my journey seeking support around the world, I would like to again say thank you to the people of Guyana, the Government and the MPs from the different parties who gave me a warm welcome with open hearts. The Guyanese people have a proud history of standing up against colonialism. I go with a good spirit and I will tell my people that we are no longer alone in our fight for justice and freedom against colonialism.

Benny Wenda
West Papua Independence Leader