Nilai Rakyat Dimata Penguasa Pemeritah dan TNI

WEST PAPUA:

NILAI RAKYAT WEST PAPUA & NILAI RAKYAT INDONESIA DI MATA PENGUASA PEMERINTAH & TENTARA NASIONAL INDONESIA

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Sebelum penulis menjelaskan topik artikel ini, penulis berusaha membuka sedikit wawasan untuk memahami pergerakan-pergerakan yang aneh tapi nyata di West Papua. Sekitar tahun 1970-an, saya mempunyai kebanggaan tersendiri dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi sejak tahun 1990-an sampai sekarang, kebanggaan terhadap OPM itu berkurang, bahkan rasa "lucu" mendengar nama OPM. Merasa lucu karena penulis tahu, ada OPM yang dipelihra oleh TNI/Polri di seluruh Tanah West Papua ini.

Tujuannya supaya wilayah West Papua dari Sorong-Merauke tetap dipelihara dan dikelola sebagai wilayah konflik. Timor Leste telah merdeka dan GAM di Aceh sudah berdamai dengan Indonesia melalui Perjanjian Helzinki. Kedua wilayah ini tidak ada peluang untuk aparat keamanan naik pangkat, mengisi kantong kosong (uang nyamuk) dan penambahan/rotasi kekuatan militer.

Peristiwa sekitar tahun 1995, penculikan dan penyanderaan dua siswa SMA di Arso, Marawija dan Siti Nursila?? yang di tahan di Sungai Bewani hampir 6 bulan lebih ialah kerjanya OPM yang dipelihara. Kesan penulis, itu kerjanya Kopassus. Peristiwa ini menjadi berita Nasional setiap hari. Waktu 6 bulan adalah kesempatan yang cukup untuk terbangun opini pembenaran bahwa di West Papua ada kejahatan OPM. Aparat keamanan sudah berhasil membangun berita kebohongan dalam opini publik rakyat Indonesia.

Pada 16 Agustus 2004, pimpinan Dansatgas BAN-II/Koppasus, Letkol Inf. Yogi Gunawan menembak mati Pendeta Elisa Tabuni di Tingginamhut, Puncak Jaya. Ini peristiwa pertama aparat keamanan memulai Proyek Kekerasan Militer di Puncak Jaya.

Sejak 16 Agustus sampai Oktober 2004, berita penembakan ini dipublikasi lewat Cenderawasih Pos tiap hari, berita di halaman depan, bahwa yang menembak mati Pdt. Elisa Tabuni ialah OPM pimpinan Goliat Tabuni.

Opini kebohongan publik dari aparat keamanan (TNI) selama 4 bulan telah terbangun di West Papua dan juga di Indonesia bahwa di Puncak Jaya ada pemimpin OPM yang bernama Goliat Tabuni.

Untuk memastikan itu, penulis terbang ke Mulia, Puncak Jaya pada 21 Oktober 2004. Penulis mengadakan pertemuan dengan bupati Eliezer Renmaur, Elvis Tabuni sebagai wakil Ketua DPRD, Letkol Inf. Yogi Gunawan, Victor Tobing (maaf pangkat belum tahu) dan tokoh gereja, adat dan juga hadir sejumlah anggota TNI/Polri. Pertemuan ini berlangsung di Mulia Inn.

Pak Yogi Gunawan sampaikan: "Pak Socratez, yang membunuh pendeta Elisa Tabuni adalah OPM, pasukannya Goliat Tabuni."

Penulis langsung jawab: " Pak Yogi, maaf, yang membunuh pendeta Elisa Tabuni adalah aparat keamanan, yaitu Kopassus, saya punya bukti kuat."

Setelah aparat keamanan berhasil menciptakan situasi tidak aman dan teror terbuka dalam masyarakat, mereka minta dana pengamanan sebesar Rp 760 juta pada 15 Oktober 2004 dan Rp 500juta pada 16 Oktober dan 750juta pada 17 Oktober dan Total 2 Milyar 10juta.

Ini gambaran penulis sajikan kepada para pembaca supaya konflik berkepanjangan di Puncak Jaya dan di seluruh West Papua ialah konflik yang ciptakan dan dipelihara. Wilayah konflik menjadi jastifikasi (pembenaran) untuk operasi-operasi militer dan teror terhadap rakyat dan bangsa West Papua. Tulisan singkat ini cukup jelas memberikan cahaya sedikit untuk mengetahui siapa aktor kekerasan dan konflik sebenarnya di West Papua.

2. Nilai bangsa West Papua dan Bangsa Indonesia

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen George E.Supit memerintahkan operasi militer di Puncak Jaya untuk mengejar OPM atas tewasnya anggota TNI Letda Inf. Amran Blegur Komandan Pos TNI Satgas Pamrahwan Tingginambut dan anggota TNI Pratu Freddy.

Kami sama-sama tidak setuju dengan kekerasan dan mengutuk orang yang menghilangkan nyawa anggota TNI/Polri dan nyawa rakyat sipil. Menghilangkan nyawa manusia merupakan tindakan biadab.

Sesuai apa yang diyakini penulis, bahwa yang lebih adil, manusiawi, bermartabat dan lebih damai, apabila Saudara Pangdam XVII Cenderwasih, Mayjen George E. Supit memerintahkan menangkap, mengadili, menghukum dan memecat anggota TNI yang menembak mati 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014.

Pada 20 Agustus 2018, di depan Allah, di depan rakyat dan bangsa West Papua, di depan rakyat dan bangsa Indonesia dan komunitas Internasional telah diumumkan bahwa pemerintah Republik Indonesi dan Tentara Nasional Indonesia memposisikan rakyat dan bangsa West Papua tidak ada nilainya, kalau ditembak mati oleh anggota TNI/Polri tidak perlu diurus. Bila perlu rakyat dan bangsa West Papua dimusnahkan.

Sebaliknya, kalau ada rakyat Indonesia, anggota TNI yang ditembak mati oleh (OPM?), anggota OPM? itu harus dikejar & ditembak mati karena rakyat Indonesia lebih bernilai.

Penulis sebagai Gembala umat akan percaya kepada Pemerintah dan TNI kalau penembak 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 & seluruh kasus pelaggaran HAM lain juga diselesaikan dan para pelaku di hukum dan dipecat. Tapi, sulit juga karena penculik dan pembunuh Theodorus (Theys) Hiyo Eluay, pak Hartomo sudah dipromosikan Kepala BAIS.

Rekonsiliasi dan perdamaian sejati tidak dapat diperoleh secara gampangan/murahan, melainkan hanya atas dasar kebenaran, kasih yang tulus, kejujuran dan keadilan.

AMIN & BENAR apa yang ditulis Franz Magnis-Suseno, "...cita-cita ABRI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, hancur" (hal..14). "Tidak disangkal lagi bahwa di Timor Timur telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa" (hal. 17). "...Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas kehancuran kehormatan Indonesia di mata dunia Internasional adalah TNI" (hal. 33). (Sumber: Berebut Jiwa Bangsa, 2007).

Seperti keadaan di Timor Timur dulu, sekarang wajah yang sama ada di West Papua karena pemerintah militer yang sama.

Semoga berguna.

Ita Wakhu Purom, 21/08/2018;16:48PM

Author : Unknown

Share this

Related Posts