 |
| Ramses Ohee. (Foto : Amri/SP) |
Sebanyak dua ratusan tokoh adat, tokoh pemuda, dan perempuan se- Tanah Tabi yang meliputi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo dan Kota Jayapura, dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani, Jumat (19/12/2014) kemarin sepakat untuk mendukung dan menantikan kedatangan Presiden RI Joko Widodo yang hendak merayakan Natal bersama masyarakat Papua pada 27 Desember mendatang.
“itu tamu yang mau datang, kita sebagai anak adat, tahu tata krama dan etika adat – istiadat, bagaimana menjamu tamu, sangat di sayangkan kalau ada Hamba Tuhan yang menolak kedatangan Presiden ke tanah ini, yang tolak itu kalau dia Hamba Tuhan, itu Hambat Tuhan yang tra’ tahu adat”, kata Frans Alberth Joku, salah satu tokoh adat yang hadir kemarin dalam pertemuan yang berlangsung sore hingga malam itu.
Pertemuan dan ramah tamah tokoh adat se- Tanah Tabi itu dilaksanakan menyikapi suara – suara sumbang yang menolak kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dan juga membicarakan isu – isu lainnya terkait eksistensi dan kepentingan masyarakat adat di Tanah Tabi ke depan.
Tampil sebagai moderator adalah Bupati Kabupaten Jayapura, Mathias Awaitouw, sedangkan beberapa tokoh adat yang hadir diantaranya Ramses Ohee, Herman AT Yoku dari Dewan Adat Keerom, Sekretaris Dewan Adat Port Numbay, anggota MRP perwakilan Tanah Tabi, Demas Tokoro.
Yusak Andato. (Foto : Amri/SP)
Terlihat juga beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura diantaranya Waket II DPRD, Korneles Yanuaring, dan seorang anggotanya, dari DPRD Kota terlihat Mukri Hamadi dan Silas Youwedan sekitar 200-an Ondoafi se- Tanah Tabi.
“Jokowi itu Presiden, dia berhak datangi seluruh wilayah NKRI, justru dengan kedatangan Presiden kemari, dia bisa lihat dan dengar langsung apa yang menjadi uneg – uneg rakyat Papua, jadi harusnya kita memanfaatkan moment ini untuk bicara dari hati ke hati, bukannya melakukan penolakan”, kata Ramses Ohee, salah satu tokoh adat dari Tabi dan juga Ketua Barisan Merah Putih (BMP) RI.
Menurutnya sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi punya hak untuk melihat seluruh negara ini, karena dari Sabang – Merauke adalah rumahnya.
“dia harus lihat keadaan rumahnya, apakah sudah beres atau tidak, jadi bukan sekedar kebetulan untuk merayakan Natal, dengan datang ke Papua ia bisa melihat dan matanya terbuka melihat kondisi rakyat di Papua ini, kami akan siapkan seluruh masyarakat adat ini untuk bersama – sama menyambut kedatangan Jokowi ke Papua”, kata Ramses lagi.
Frans Alberth joku. (Foto : Amri/SP)
Ramses memberi perumpamaan, Presiden ibaratnya seorang Dokter, dia harus melihat kondisi kita dan mencari informasi sebanyak – banyaknya tentang apa penyakit yang kita derita ini, bagaimana riwayat penyakitnya.
“sehingga setelah kembali ke Jakarta dia akan pikirkan agar tidak terjadi lagi penyakit – penyakit seperti yang terjadi kemarin di Paniai juga, jadi sebagai dokter dia bisa mengobati dengan tepat, kita memang ikut berduka, dan prihatin, tapi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya”, kata Ramses lagi.
Ketua Dewan Adat Keerom, Herman AT. Yoku juga sangat menyayangkan adanya penolakan dari sejumlah Pendeta yang nota bene adalah gembala umat.
“saya minta kepada para Gembala, dan pemimpin umat di setiap dominasi gereja yang ada di Tanah Papua, jangan membawa tendensi politik ke dalam umat dan memprovokasi umat, bawalah umat ke jalan yang baik, jangan mencampurinya dengan politik”, kata Herman Yoku.
Menurutnya antara adat dan agama sama, adat tidak pernah melarang orang untuk datang, demikian juga di dalam agama, tidak pernah kita di ajarkan untuk menolak seseorang, apalagi tamu dan pemimpin kita.
Herman AT. Yoku. (Foto : Amri/SP)
“soal dia salah atau benar, bertanggung jawab atau tidak atas insiden di Paniai, itu ada mekanismenya, karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kita untuk melarang orang untuk bertamu atau mendatangi suatu tempat”
Untuk itu Herman AT Yoku mewakili masyarakat adat se- Tanah Tabi dari Kabupaten Keerom menyatakan siap mendukung dan menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo yang tinggal sepekan lagi.
“sikap kami dari perbatasan Keerom dukung kedatangan beliau, kedatangan Presiden ke Papua merupakan suatu kehormatan bagi kami masyarakat adat Tabi”, kata Herman Yoku.
Salah satu tokoh pemuda dari Tanah Tabi, Yusak Andato juga menegaskan sikap pemuda di Tanah Tabi, menurutnya selama ini pemuda Tabi tidak pernah ribut dan bikin kacau, jadi ia menegaskan semua pemuda di Tanah Tabi mendukung kedatangan Jokowi, apalagi hendak merayakan Natal bersama – sama masyarakat.
“Jokowi datang juga jangan hanya ikut Natal, tapi juga ada misi yang harusnya bisa di capai, termasuk bagaimana bisa memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan dan masalah yang di keluhkan oleh orang Papua, selain kekerasan, hak – hak masyarakat adat, termasuk salah satunya soal 14 kursi masyarakat adat di DPRP yang sampai hari ini digantung”, kata Yusak lagi.
Demas Tokoro sebagai salah satu anggota MRP dari daerah pemilihan Tabi juga menyayangkan adanya penolakan terhadap rencana kunjungan Jokowi.
Demas Tokoro. (Foto : Amri/SP)
“kalau ada yang tolak, itu satu dua orang, tidak semua, ini baru pertama kali Presiden mau datang dan merayakan Natal dengan orang Papua, jadi kami sangat mendukung”, tandasnya.
Dalam pertemuan kemarin juga masyarakat adat se- Tanah Tabi sudah menyatakan sikap untuk tidak terbawa arus sehingga Dewan Adat di giring ke ranah politik ideologi dan sebagainya.
“saya mau kasih ingat bahwa Dewan Adat dan tokoh adat itu tidak urus politik dan segala macam, kita urus dan pikir ini akar rumput, jadi kita yang memiliki tanah ini (Tanah Tabi-red), kita adalah tuan, rumah, jadi kita yang punya kewenangan sebagai anak adat untuk melayani dan menyambut tamu kita”, kata salah seorang Ondoafi lainnya saat sesi curah pendapat.
Sedianya setelah pertemuan tokoh adat, pemuda dan perempuan se- Tanah Tabi, nantinya akan di matangkan lagi beberapa keputusan – keputusan penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang Papua khususnya suku asli Tabi.
Sebelumnya, sejumlah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan Natal nasional di Jayapura, pada 27 Desember 2014 mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa saat mengelar jumpa pers di Kantor P3W, Padang Bulan, Jayapura, Kamis (11/12/2014).
Pdt. Benny Giay menyatakan bahwa pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan merayakan Natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai. Apalagi perayaan Natal itu akan menghabiskan dana puluhan miliar.
“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar. Damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” ungkapnya.
Dikatakannya, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi. Karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan Natal di tanah Papua. Jokowi dinilai sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang saat Natal, tapi kekerasan jalan terus.
“Jadi yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua, membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua, bukan datang untuk membantai masyarakat Papua,” katanya.
Penolakan terhadap Jokowi juga di suarakan oleh mahasiswa yang melakukan demo damai di pintu utama kampus Uncen baru di Perumnas III Waena.
(B/WAL/R1/LO1)
Sumber : Suluhpapua