PT. FREEPORT DAN PT.NEWMONT JADI PERSOALAN DI INDONESIA

Mahasiswa Papua meminta PT. Freeport Ditutup dan Segera Dilakukan Penentuan Nasib Sendiri Bagi Papua

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sedang membahas setidaknya dua persoalan di daerah, yaitu terkait pembangunan smelter milik PT. Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua dan PT. Newmont di pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Terkait dengan dua perusahaan raksasa yang saat ini kami sedang bahas persoalan pembangunan smelter, kami setuju dengan aspirasi yang diperjuangkan pemerintah Provinsi Papua. Bahwa pembangunan smelter harus di Papua dan bukan di luar Papua,” kata Wakil Ketua DPD RI, Prof DR Farouk Muhammad di Kota Jayapura belum lama ini.

Karena itu, DPD akan melakukan pertemuan dengan Mentri Koordinator Perekonomian, Sofyan Jalil di Jakarta pekan depan, 10 Februari atau 11 Februari.

“Tentunya kami akan mendorong agar pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia dilakukan di Papua, bukan di Amerika,” ujarnya.

Jika pembangunan smelter di luar Papua, maka akan berdampak pada pendapatan daerah dan lapangan kerja. Pembangunan smelter di Papua dinilai bakal menambah pendapatan asli daerah untuk Provinsi Papua sendiri dan juga menyerap tenaga kerja bagi putra/i asli Papua.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Papua harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional sesuai dengan amanta UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2. karena segala bentuk eksploitasi dan memanfaatkan SDA harus sebagian besar harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dan aset kepemilikan nasional. Sehingga berkaitan denga perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia harus sepenuhnya memperhatikan aspirasi dan kehendak terbaik masyarakat Papua.

Tutup PT. Freeport

Ribuan mahasiswa Papua di Jawa dan Bali yang tergabung dalam Forum Peduli Keadilan Tanah Papua (FPKTP) menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu, (4/2/15). Mereka menuntut agar PT. Freeport Indonesia di Papua segera ditutup.

Selain itu, mereka juga mendesak agar menutup perusahaan lainnya di Papua dan penentuan nasib sendiri bagi Papua.

“Kami tuntut Freeport dan sejumlah perusahan asing yang ada di tanah Papua ditutup, karena tidak memberikan manfaat bagi orang Papua selama ini. Hanya pembunuhan, penganiayaan, perampasan tanah adat yang ada,” kata Juru Bicara FPKTP, Wenas Kobogau seperti dilansir majalahselangkah.com, Rabu.

Menurut Wenas, perusahaan justru merugikan masyarakat adat demi mengeruk keuntungan. Sementara di sisi lain, pemerintah terkesan ‘masa bodoh’ terhadap perusahaan raksasa yang mengeruk emas dari tanah ulayat masyarakat adat. Mirisnya militer malah menjadi semacam ‘anjing-anjing penjaga’ yang melindungi eksploitasi.

“Rakyat asli Papua, pemilik tanah Papua ini yang selalu dirugikan. Kami minta Freeport tutup. Peruhasaan-perusahaan asing tutup. Semua militer angkat kaki dari tanah Papua. Berikan hak bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” kata Wenas.

Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik saat menemui massa FPKTP berjanji akan melanjutkan suara para mahasiswa dalam foum di Komisi VII.

“Saya akan berdiskusi dengan teman-teman anggota dewan yang lain terkait tuntutan masyarakat Papua, karena itu saya akan kembali ke dalam gedung DPR RI,” kata Wandik.

Untuk diketahui, permintaan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk membangun smelter di Papua tidak didengar oleh negara Indonesia dan pihak PT Freeport dengan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Alasannya, kata wakil presiden RI, Jusuf Kalla, tak tersedianya listrik di Papua.

Mahasiswa Papua menolak walau smelter dibangun di Papua, karena Freeport, perusahaan lain di Papua, militer Indonesia dituduh menjadi dalang kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua.

“Tuntutan kami tetap, Freeport dan semua perusahaan lain di tanah Papua angkat kaki, dan kami ingin kemerdekaan bangsa Papua.”

(A/GRE/MS/R2/LO1) -

Sumber : suluhpapua.com

PRESIDEN JOKOWI HARUS LIBATKAN PRESIDEN FORKORUS

DIALOG DAMAI JAKARTA – PAPUA, PRESIDEN JOKOWI HARUS LIBATKAN “PRESIDEN” FORKORUS

Anggota DPR Papua mendukung pemerintah pusat menggelar dialog damai Jakarta – Papua seperti yang di sampaikan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo dalam lawatannya ke Papua beberapa waktu lalu.

Menurutnya untuk melakukan dialog damai tersebut Presiden harus melibatkan berbagai pihak dan komponen yang berseberangan dengan pemerintah selama ini, termasuk di dalamnya adalah ‘Presiden’ Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) Forkorus Yaboisembut yang telah di deklarasikan saat Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura beberapa tahun lalu.

Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPR Papua Bidang Hukum dan HAM, Ruben Magay kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/1/2015) kemarin.

Menurut Ruben Magai, rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai, namun ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merespon usulan itu.

Respon itu datang justru dari Presiden terpilih Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerjanya ke Papua dalam rangka perayaan Natal Nasional beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi dihadapan rakyat Papua menyatakan akan melakukan dialog untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua.

“Dialog itu kan sudah lama digagas oleh Jaringan Damai Papua. Namun ketika itu SBY tidak merespon. Padahal dialognya sudah di Jakarta. Kalau sudah ada respon dari pemerintah Jokowi, tinggal nunggu waktu kapan”ujarnya.

Menurutnya, dialog yang dijanjikan itu akan diikuti komponen semua tingkatan. Baik pemerintah pusat, kemudian komponen OPM, PDP, akademisi atau Jaringan Damai Papua.

“Sekarang semua kelompok ini merespon secara baik dan juga Jakarta. Jakarta bisa melihat sudut pandang bahwa pemerintah dalam hal ini, Gubernur, DPRP, MRP,” kata Ruben.

Dijelaskan Ruben, pada 2012 lalu masyarakat Papua telah menggelar Kongres Papua ke III dimana dalam Kongres itu telah diangkat Presiden Negara Federasi Papua Barat yakni Forkorus Yaboisembut. Itu artinya Papua sudah punya Presiden dan orang tak bisa lupa itu.

“Rakyat Papua sudah menganggap Presiden mereka sudah ada, sekarang tinggal menunggu pengakuan dan diplomasi sudah jalan, karena waktu lalu pemerintah pusat tidak cepat merespon permintaan dialog Jakarta-Papua maka masyarakat dengan inisiatif pada Oktober 2012 sudah memilih presiden yakni, Forkorus Yoboisembut,” jelasnya.

Atas nama Negara Federal Papua Barat , lanjut Ruben, itu berarti OPM, sudah mengangkat komponen perangkat pemerintah Papua. Karena selama ini pemerintah pusat masa bodoh sekarang tinggal pengakuan.

“Sekarang dari sudut pandang itulah rakyat Papua berhak menentukan hak nasibnya sendiri,”tegas Ruben.

Lebih jauh, Ruben meminta pemerintah pusat dibawa kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus menyelesaikan empat hal yang dianggap menjadi masalah Papua. Pertama, Jakarta harus paham kalau Papua sudah punya Presiden sendiri. Sehingga pemerintah pusat harus merespon dan mengutus orang untuk membicarakan itu.

Kedua, orang Papua mengajukan dialog melalui Jaringan Damai Papua (JDP) dan konsep kini sudah ada di Jakarta. Ketiga, Pemprov Papua mengajukan RUU Otsus Plus yang ada di Prolegnas RI, dan keempat semua komponen perjuangan Papua merdeka ada di Vanuatu.

“Empat kompon ini  menjadi kekuatan dan itu harus segera direspon oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Menurutnya, selama ini orang Papua bahkan MRP sudah menilai Otsus Papua gagal. Ketika masa kepemimpinan Agus Alua sebagai ketua MRP, mereka memimpin masyarakat tujuh wilayah adat dari Papua dan Papua Barat, dan mereka sudah nyatakan Otsus gagal, begitu juga MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib.

“Dari dua kali Otsus gagal sudah direspon pemerintah daerah Papua dalam bentuk RUU Otsus Plus yang sekarang ada di Prolegnas. Ini semua bentuk jalan keluar yang dicari orang Papua agar tetap berada dalam kerangka NKRI,” katanya.

Namun lanjut dia, kini seolah Jakarta masa bodoh. Jika pemerintah pusat dibawa pemerintahan Jokowi memberikan respon untuk mengadakan dialog harus difasilitasi pihak ketiga yakni, negara lain. Mereka harus menjadi wasit atau menjadi moderator.

“Harus ada pihak netral yang memfasilitasi dialog. Harus melibatkan pihak ketiga. Jangan hanya melibatkan pemerintah pusat dan orang Papua saja. Itu namanya tidak adil,” tegasnya lagi.

(A/ANR/R2/LO1)

Sumber : Suluh Papua

Tokoh Adat Se-Tanah Tabi Dukung Dan Menanti Kedatangan Presiden Jokowi

Tokoh Adat Se-Tanah Tabi Dukung Dan Menanti Kedatangan Presiden Jokowi “YANG TOLAK, ITU HAMBA TUHAN YANG TRA’ TAU ADAT

Ramses Ohee. (Foto : Amri/SP)

Sebanyak dua ratusan tokoh adat, tokoh pemuda, dan perempuan se- Tanah Tabi yang meliputi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo dan Kota Jayapura, dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani, Jumat (19/12/2014) kemarin sepakat untuk mendukung dan menantikan kedatangan Presiden RI Joko Widodo yang hendak merayakan Natal bersama masyarakat Papua pada 27 Desember mendatang.

“itu tamu yang mau datang, kita sebagai anak adat, tahu tata krama dan etika adat – istiadat, bagaimana menjamu tamu, sangat di sayangkan kalau ada Hamba Tuhan yang menolak kedatangan Presiden ke tanah ini, yang tolak itu kalau dia Hamba Tuhan, itu Hambat Tuhan yang tra’ tahu adat”, kata Frans Alberth Joku, salah satu tokoh adat yang hadir kemarin dalam pertemuan yang berlangsung sore hingga malam itu.

Pertemuan dan ramah tamah tokoh adat se- Tanah Tabi itu dilaksanakan menyikapi suara – suara sumbang yang menolak kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dan juga membicarakan isu – isu lainnya terkait eksistensi dan kepentingan masyarakat adat di Tanah Tabi ke depan.

Tampil sebagai moderator adalah Bupati Kabupaten Jayapura, Mathias Awaitouw, sedangkan beberapa tokoh adat yang hadir diantaranya Ramses Ohee, Herman AT Yoku dari Dewan Adat Keerom, Sekretaris Dewan Adat Port Numbay, anggota MRP perwakilan Tanah Tabi, Demas Tokoro.

Yusak Andato. (Foto : Amri/SP)

Terlihat juga beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura diantaranya Waket II DPRD, Korneles Yanuaring, dan seorang anggotanya, dari DPRD Kota terlihat Mukri Hamadi dan Silas Youwedan sekitar 200-an Ondoafi se- Tanah Tabi.

“Jokowi itu Presiden, dia berhak datangi seluruh wilayah NKRI, justru dengan kedatangan Presiden kemari, dia bisa lihat dan dengar langsung apa yang menjadi uneg – uneg rakyat Papua, jadi harusnya kita memanfaatkan moment ini untuk bicara dari hati ke hati, bukannya melakukan penolakan”, kata Ramses Ohee, salah satu tokoh adat dari Tabi dan juga Ketua Barisan Merah Putih (BMP) RI.

Menurutnya sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi punya hak untuk melihat seluruh negara ini, karena dari Sabang – Merauke adalah rumahnya.

“dia harus lihat keadaan rumahnya, apakah sudah beres atau tidak, jadi bukan sekedar kebetulan untuk merayakan Natal, dengan datang ke Papua ia bisa melihat dan matanya terbuka melihat kondisi rakyat di Papua ini, kami akan siapkan seluruh masyarakat adat ini untuk bersama – sama menyambut kedatangan Jokowi ke Papua”, kata Ramses lagi.

Frans Alberth joku. (Foto : Amri/SP)

Ramses memberi perumpamaan, Presiden ibaratnya seorang Dokter, dia harus melihat kondisi kita dan mencari informasi sebanyak – banyaknya tentang apa penyakit yang kita derita ini, bagaimana riwayat penyakitnya.

“sehingga setelah kembali ke Jakarta dia akan pikirkan agar tidak terjadi lagi penyakit – penyakit seperti yang terjadi kemarin di Paniai juga, jadi sebagai dokter dia bisa mengobati dengan tepat, kita memang ikut berduka, dan prihatin, tapi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya”, kata Ramses lagi.

Ketua Dewan Adat Keerom, Herman AT. Yoku juga sangat menyayangkan adanya penolakan dari sejumlah Pendeta yang nota bene adalah gembala umat.

“saya minta kepada para Gembala, dan pemimpin umat di setiap dominasi gereja yang ada di Tanah Papua, jangan membawa tendensi politik ke dalam umat dan memprovokasi umat, bawalah umat ke jalan yang baik, jangan mencampurinya dengan politik”, kata Herman Yoku.

Menurutnya antara adat dan agama sama, adat tidak pernah melarang orang untuk datang, demikian juga di dalam agama, tidak pernah kita di ajarkan untuk menolak seseorang, apalagi tamu dan pemimpin kita.

Herman AT. Yoku. (Foto : Amri/SP)

“soal dia salah atau benar, bertanggung jawab atau tidak atas insiden di Paniai, itu ada mekanismenya, karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kita untuk melarang orang untuk bertamu atau mendatangi suatu tempat”

Untuk itu Herman AT Yoku mewakili masyarakat adat se- Tanah Tabi dari Kabupaten Keerom menyatakan siap mendukung dan menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo yang tinggal sepekan lagi.

“sikap kami dari perbatasan Keerom dukung kedatangan beliau, kedatangan Presiden ke Papua merupakan suatu kehormatan bagi kami masyarakat adat Tabi”, kata Herman Yoku.

Salah satu tokoh pemuda dari Tanah Tabi, Yusak Andato juga menegaskan sikap pemuda di Tanah Tabi, menurutnya selama ini pemuda Tabi tidak pernah ribut dan bikin kacau, jadi ia menegaskan semua pemuda di Tanah Tabi mendukung kedatangan Jokowi, apalagi hendak merayakan Natal bersama – sama masyarakat.

“Jokowi datang juga jangan hanya ikut Natal, tapi juga ada misi yang harusnya bisa di capai, termasuk bagaimana bisa memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan dan masalah yang di keluhkan oleh orang Papua, selain kekerasan, hak – hak masyarakat adat, termasuk salah satunya soal 14 kursi masyarakat adat di DPRP yang sampai hari ini digantung”, kata Yusak lagi.

Demas Tokoro sebagai salah satu anggota MRP dari daerah pemilihan Tabi juga menyayangkan adanya penolakan terhadap rencana kunjungan Jokowi.

Demas Tokoro. (Foto : Amri/SP)

“kalau ada yang tolak, itu satu dua orang, tidak semua, ini baru pertama kali Presiden mau datang dan merayakan Natal dengan orang Papua, jadi kami sangat mendukung”, tandasnya.

Dalam pertemuan kemarin juga masyarakat adat se- Tanah Tabi sudah menyatakan sikap untuk tidak terbawa arus sehingga Dewan Adat di giring ke ranah politik ideologi dan sebagainya.

“saya mau kasih ingat bahwa Dewan Adat dan tokoh adat itu tidak urus politik dan segala macam, kita urus dan pikir ini akar rumput, jadi kita yang memiliki tanah ini (Tanah Tabi-red), kita adalah tuan, rumah, jadi kita yang punya kewenangan sebagai anak adat untuk melayani dan menyambut tamu kita”, kata salah seorang Ondoafi lainnya saat sesi curah pendapat.

Sedianya setelah pertemuan tokoh adat, pemuda dan perempuan se- Tanah Tabi, nantinya akan di matangkan lagi beberapa keputusan – keputusan penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang Papua khususnya suku asli Tabi.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, dengan tegas menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan Natal nasional di  Jayapura, pada 27 Desember 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Papua, Pdt. Selvi Titihalawa saat mengelar jumpa pers di Kantor P3W, Padang Bulan, Jayapura, Kamis (11/12/2014).

Pdt. Benny Giay menyatakan bahwa pimpinan Gereja dengan tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi yang akan merayakan Natal di tengah duka dan penderitaan rakyat Papua, secara khusus warga Paniai. Apalagi perayaan Natal itu akan menghabiskan dana puluhan miliar.

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaian di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan Natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar. Damai apa yang Jokowi mau bawa? Kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi. Karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan Natal di tanah Papua. Jokowi dinilai sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang saat Natal, tapi kekerasan jalan terus.

“Jadi yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua, membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua, bukan datang untuk membantai masyarakat Papua,” katanya.

Penolakan terhadap Jokowi juga di suarakan oleh mahasiswa yang melakukan demo damai di pintu utama kampus Uncen baru di Perumnas III Waena.

(B/WAL/R1/LO1)

Sumber : Suluhpapua

PANGDAM INGIN BERTEMU PETINGGI TPN/OPM

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih mengatakan dirinya ingin sekali bertemu dengan para “Jenderal” TPN/OPM yang selama ini berseberangan ideologi dengan negara, dengan tujuan ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi mereka.

“saya kemarin sampaikan ke Asintel, bisa tidak saya bicara dengan teman – teman yang berbeda ideologi itu, kaget Asintel, saya bilang nggak papa, saya tidak perlu membuat komitmen, saya hanya ingin mendengar aspirasi mereka, karena mereka adalah rakyat Indonesia, karena mereka tinggal di Indonesia, wajar kita berdemokrasi, kalau dia berseberangan, saya mau dengar, kenapa mereka seperti itu”, kata Mayjen (TNI) Fransen G. Siahaan kepada SULUH PAPUA, Kamis (18/12/2014) di Makodam XVII/Cenderawasih usai acara ramah tamah dengan insan pers.

Menurutnya selama ini ia selalu menegaskan kepada seluruh pasukanya untuk tidak selalu menggunakan pendekatan militeristik menghadapi saudara – saudara yang berbeda ideologi, karena mereka pada dasarnya juga memiliki hati, sehingga langkah – langkah persuasif dan pendekatan kekerabatan yang selalu ingin di kedepankan oleh Pangdam dalam meredam aspirasi papua merdeka tersebut.

Puron Wenda. (Foto : Doc.SP)

“kita selalu persuasif, sebagai manusia kita pasti ada membangun hubungan komunikasi secara sosial, pasti ada itu”, kata Pangdam ketika di tanya apakah selama ini Kodam melakukan penggalangan dan pendekatan terhadap pemimpin (pentolan-Red) TPN/OPM yang masih aktif melakukan serangkaian gangguan keamanan maupun yang sudah vakum.

Mayjen (TNI) Franzen Siahaan menjelaskan bahwa selama ini pihaknya sudah banyak melakukan pola – pola pendekatan kepada masyarakat adat maupun agama untuk meluruskan “paham ideologi’ yang berbeda tersebut, namun ia mengakui memang tidak pernah di blow up ke media.

“memasuki 3 bulan masa tugas saya, beberapa pendekatan sudah saya lakukan, memang tidak kami ekspos, belum lama ini kita melakukan pendekatan dan penggalangan dengan sekitar 84 kepala suku di daerah Wamena”, kata Pangdam memaparkan strategi dan pola pendekatan yang ia gunakan selama ini.

Ia menjelaskan bahwa visinya selama menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih adalah bagaimana prajurit menjadi kuat bersama rakyat, karena TNI tanpa rakyat tidak ada maknanya, karena hubungan antara TNI – rakyat ibarat ikan dengan air yang berada di dalam akuarium.

Enden Wanimbo. (Foto : Doc.SP)

“Misi saya adalah bersama rakyat kita kuat, selalu saya tekankan ke prajurit, jadikan rakyat sebagai saudaramu, sehingga kalau mereka saudara tentunya kita akan merasa kehilangan juga bila ada sampai jatuh korban, makanya dalam setiap perbantuan TNI untuk memback up polisi apabila ada jatuh korban saya merasa bahwa misi saya itu hanya lip service”, kata Pangdam.

Untuk itu ia merasa perlu melakukan evaluasi kembali terkait mekanisme perbantuan TNI kepada Polri dalam setiap penanganan konflik, apalagi bila sampai jatuh korban dari rakyat.

“kita harus melakukan perubahan, selama 3 bulan ini saya jalan ke daerah – daerah, kemarin saya dari Manokwari, dan saya sudah diterima secara adat untuk bertugas di sini, saya selalu sampaikan bahwa TNI saat ini sudah melakukan perubahan utk menjadi pelayan rakyat dan bukan ingin di layani.

Franzen Siahaan meminjam istilah “mencuci kaki Kepala Suku” untuk pola pendekatan yang ingin ia terapkan ke depan di Papua, dimana pendekatan dan penggalangan intensif terus di lakukan dengan membangun komunikasi dan persuasif.

“apa yang di rintis oleh Pangdam sebelumnya yang merangkul tokoh agama, tokoh adat bagi saya adalah pola yang bagus dan harus di teruskan dan ditingkatkan, makanya kita mencoba masuk lebih dalam lagi”, kata Siahaan.

Namun ketika di konfirmasi terkait informasi yang diterima oleh SULUH PAPUA bahwasanya salah satu pentolan TPN/OPM di wilayah perbatasan Keerom, kabarnya sudah berhasil “dirangkul” oleh Satgas TNI dan 3 hari lalu sudah di boyong ke Jakarta, Pangdam membantah informasi tersebut.

“oh saya tidak tahu kegiatan itu, bukan program kami, dapat dari mana infonya”, tanyanya kembali.

Terkait niatan Pangdam yang ingin bertemu “pentolan” TPN/OPM tersebut, beberapa petinggi TPN/OPM yang coba di hubungi SULUH PAPUA semalam hingga berita ini di muat belum bisa dihubungi dan belum menjawab SMS yang di kirimkan oleh SULUH PAPUA.

Saat ini dari sekian banyak kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai “pasukan” dari OPM, apakah TPN, TPN-PB dan TEPENAL, yang masih aktif melakukan serangkaian kegiatan adalah pasukan Puron Wenda dan Enden Wanimbo di daerah pegunungan Lanny Jaya.

Sedangkan pasukan Goliath Tabuni, setelah sekian lama “tiarap” baru beberapa pekan lalu kembali melakukan aksinya dengan mengklaim sebagai pelaku penembakan dan permpasan senjata dua anggota Brimob di Ilaga, Kabupaten Puncak.

Sedangkan beberapa “pentolan” TPN/OPM baik di wilayah Teluk Cenderawasih ataupun yang berada di perbatasan PNG, termasuk juga beberapa Komandan Kodap di wilayah Nabire dan sekitarnya setahun belakangan ini suaranya tidak terdengar lagi, dan kebanyakan mereka memilih upaya diplomasi keluar negeri untuk memperjuangkan ideologinya.

(B/AMR/R1/LO1)

Sumber : Suluh Papua

LMA Siap Mediasi TNI/Polri Dengan TPN/OPM

LMA Siap Mediasi TNI/Polri Dengan TPN/OPM Jelang Kunjungan Presiden

 

Jayapura (SP) – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (MA) Lenius Kogoya, STh,M.Hum menyatakan siap menjadi mediator guna membangun komunikasi antara TNI/Polri dengan TPN/OPM yang belakangan ini tengah bersitegang pasca penembakan dua anggota Brimob di Kabupaten Puncak dan sejumlah

insiden lainnya, agar tidak ada gangguan keamanan jelang kedatangan Presiden Jokowi, 27 Desember 2014 mendatang. “kedatangan Presiden itu sudah lama direncanakan, bahkan sebelum menjadi Presiden sudah ingin datang di Papua. Jokowi juga punya langkah untuk memajukan Papua, buktinya

Jokowi kampanye pertama di Papua”, tandas Lenius.

Lenius Kogoya, STh,M.Hum.

Masalah keamanan, menurut Ketua LMA Provinsi Papua itu, pihaknya siap membantu dan membangun komunikasi dengan TNI/Polri dengan TPN/OPM.

Lembaga Masyakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenius Kogoya menyerukan kepada masyarakat

di Papua, untuk tidak mempersoalkan rencana kedatangan Presiden RI Jokowi Widodo ke Papua, Sabtu (27/12/2014) akan datang.

Sebab, kedatangan Presiden ingin membawa rakyat Papua untuk menjadi yang terdepan.

“Jadi kepemimpinan Jokowi, dia ingin membawa rakyat Papua untuk menjadi yang terdepan, bukan terbelakang lagi. Apalagi kedatangannya untuk perayaan Natal. Selain itu dia ingin memberikan sesuatu kepada orang Papua dengan adanya terobosan yang baru”, kata Ketua

LMA Papua, Lenius Kogoya, Senin (15/12/2014) kemarin.

Ia pun mengajak semua lapisan masyarakat dan semua umat, TNI/Polri, pantai dan gunung TNP/OPM untuk menerima kedatangan Presidan di Papua.

“semua harus menerima kedatangan Presiden dengan suka cita, apalagi kehadiran Presiden itu pada saat Natal. Maka tidak boleh ada kebencian antara TNI/Polri, dengan TNP/OPM, gereja dengan adat. Sekarang ini yang kita harapkan Papua damai”, katanya lagi.

Dengan masa kepemimpinan Jokowi, untuk lima tahun kedepan ini harus dimanfaatkan untuk membangun Papua, jangan ada pertikaian dan permusuhan.

”jadi tidak ada perbedaan hitam putih, tidak ada perbedaan gunung dan pantai, semua harus jadi satu untuk membangun Papua. Sebab kita ada didalam bingkai NKRI, negara sudah memberikan yang terbaik untuk orang Papua, yaitu Otsus, itu harus di kelola baik, dan digunakan dengan baik”, katanya lagi.

Dikatakannya, mengenai pro kontra di masyarakat tentang kedatangan Jokowi seharusnya tidak masalah dan dipermasalahkan, sebab tujuan Presiden ke Papua adalah untuk menghapuskan air mata dan memberikan kesegaran, dengan harapan lima tahun kedepan akan memberikan sesuatu kepada orang Papua dengan adanya terobosan dan perubahan.

“Jadi biarkan Jokowi masuk di kampung, dan pasar agar bisa dekat dengan masyarakat. Bisa

melakukan dialog membahas keamanan dan pengawalan pembangunan di Papua”, tandasnya

lagi.

(B/ASH/R1/LO1)

Sumber : Suluh Papua