Pemuda ini Ancam Tembak Jokowi

Ancam tembak Jokowi, pemuda yang ditangkap polisi mengaku hanya bercanda

Anak muda ancam tembak Jokowi

Polisi akhirnya menangkap pemuda yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial Instagram. Pemuda berusia 16 tahun itu diamankan di kediamannya di Kembangan, Jakarta Barat.

Kepada polisi, pemuda tersebut mengaku hanya bercanda dengan teman-temannya membuat video menghina kepala negara tersebut.

"Jadi anak-anak ini bercanda lucu-lucuan tapi dia tidak tahu efeknya di sana dan kemudian akhirnya polisi juga bisa mengetahui siapa dia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/5) malam.

Argo menjelaskan alasan bercanda pemuda berinisial S tersebut dengan temannya. Argo mengatakan, pemuda itu tengah berkumpul dengan temannya. Temannya menantang apakah dia berani untuk membuat video menghina Presiden Jokowi. Tantangan itu juga sekaligus untuk mencoba apakah video itu akan berujung ke kepolisian.

"Ini merupakan kenakalan remaja. Kenapa? Ya karena pada saat dia berkumpul dengan temannya dia mengatakan bahwa 'kamu berani enggak kamu, nanti kalau berani kamu bisa enggak ditangkep polisi'. Jadi mengetes ini berdua, mengetes polisi. Kira-kira polisi mampu tidak menangkap dia," kata Argo.

Sementara itu, Argo menjelaskan pelaku telah menyesali perbuatannya dan mengaku tak membenci mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kemudian bahwa yang bersangkutan juga menyesali perbuatannya dan dia tidak bermaksud untuk menghujat Bapak Presiden dan dia juga tidak membenci presiden. Jadi intinya dia hanya lucu-lucuan dengan temen-temennya untuk berlomba itu," kata Argo.

Argo menjelaskan video tersebut telah dibuat sekitar tiga bulan lalu. Sebelumnya, Kepolisian akhirnya menangkap pelaku penghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui media sosial, Instagram. Pelaku berinisial S, tersebut ditangkap di kediamannya kawasan Jakarta Barat.

"Anggota ke rumahnya, di rumahnya di Jakarta Barat, kembangan (menjemput)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/5) malam.

Saat ditangkap, pria itu mengakui perbuatannya. Sehingga, S dibawa ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi keluarga karena pelaku masih berumur 16 tahun.

"Dateng jam 5 an, bawa kendaraan juga. (Dampingi keluarga) iya, kan di bawah umur," ujarnya. [rzk/merdeka.com]

Surat Terbuka Kepada Bpk Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Di Jakarta

Surat Terbuka:

Kepada Yang Terkasih,
Bpk Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

Ijinkan saya sampaikan pendapat saya sebagai bahan untuk dipelajari dan dipertimbamgkan demi masa depan dan kebaikan kita semua sesama manusia.

Bapak Presiden yang mulia, negara RI terlalu besar dan luas dan juga banyak rakyat miskin di atas tanah leluhur mereka. Atau Rumah ini terlalu besar, sehingga untuk menjamin isi rumahnya tidak sanggup.

Yang terjadi adalah yang kuat singkirkan yang lemah dan yang lemah terus terabaikan bahkan mati dengan ketidakberdayaan. Mati dengan sia-sia tanpa menikmati kemerdekaannya sebagai manusia yang berdaulat ciptaan Tuhan.

Sesunggunya banyak cara dan jalan untuk membuat rakyat terlayani dengan harkat dan martabat kemanusiaanya. Untuk harapan ini saya usulkan solusi sebagai berikut:

1. Indonesia dibagi dua Negara, yaitu: Negara Indonesia Barat dan Indonesia Timur;

2. Indonesia dibagi tiga Negara, yaitu: Negara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur.

3. Indonesia di bagi 5 sampai 8 Negara ( boleh dipertimbangkan sesuai budaya, bahasa dan letak geografis).

Dengan demikian, kita bisa mengurangi kemiskinan, kekerasan, dan membangun manusia seutuhnya. Kita bisa jaga dan awasi rakyat kita.

Tuhan memberikan hikmat kepada bapak presiden untuk membaca surat singkat ini dengan mata iman, mata hati dan mata manusiawi. Tidak dilihat dari tendensi politik. Karena surat ini saya tulis sebagai seorang Gembala umat dengan hati tulus, jujur dan ikhlas dan penuh pengharapan.

Terima kasih. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, Minggu, 13 Mei 2018

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua/West Papua.

Dr. Socrarez S.Yoman, MA

WEST PAPUA: PRESIDEN IR.JOKO WIDODO DALAM BAYANG-BAYANG/KETIAK MILITER INDONESIA

WEST PAPUA:

PRESIDEN IR.JOKO WIDODO DALAM BAYANG-BAYANG/KETIAK MILITER INDONESIA

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Presiden RI ke-7, Ir. Joko Widodo adalah seorang pribadi yang memiliki magnanimitiy (kepribadian luhur) dan juga mempunyai integritas. Dengan kata lain, Presiden yang memiliki keluhuran budi dan ketulusan. Presiden yang murah menyebarkan senyum.

Jokowi dipilih dan didukung oleh rakyat Indonesia secara langsung dan demokratis. Ia mendapat legitimasi kepercayaan rakyat Indonesia. Jokowi juga mendapat legitimasi partai politik dan legitimasi hukum.

Berdasarkan legitimasi ini, Jokowi mempunyai otoritas sebagai Presiden. Jokowi ada kuasa dari rakyat, ada kuasa dari partai politik dan ada kuasa konstitusional.

2. Otoritas/Kuasa yang rapuh

Pak Jokowi memang ada banyak kelebihan dan keunggulan. Ia pribadi yang unik. Pak presiden Indonesia ini mempunyai kekuatan moral dan kekuatan kerendahan hati. Kekuatan legitimasi rakyat Indonesia.

Sayang, semua yang dimiliki ini dilemahkan dan dibuat rapuh oleh pihak aparat keamanan, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membayanginya. Jokowi ditempatkan dalam ketiak TNI.

Aparat keamanan tidak mau boroknya dibuka. Aparat keamanan tidak rela kejahatannya dibongkar. Aparat tidak mau kelaliman dan kekejamannya ditelanjangi. Para penjahat-penjahat, pembunuh yang berwatak kriminal ini tidak mau disentuh hukum. Aparat keamanan kebal hukum dan selalu berlindung dibawah sombar Patung Firaun Moderen NKRI harga hati. Mereka berlindung dibalik TNI sebagai pagar Negara.

Memang Indonesia hadir dengan wajah kekerasan dan kelaliman militer ketika West Papua diduduki dan dijajah. Indonesia menduduki dan menjajah secara ilegal, maka perilakunya pun ilegal.

Kejahatan Negara terhadap rakyat dan bangsa West Papua itu dianggap biasa. Karena misi Indonesia ialah MEMUSNAHKAN bangsa West Papua. Dari banyak kasus kejahatan tidak pernah diselesaikan satu kasuspun. Memang watak para kolonial sangat biadab dan kejam.

3. TNI/Polri Memelihara Luka Membusuk Dalam Tubuh bangsa Indonesia

Kembali penulis ingatkan teguran Prof Dr. Franz Magnis kepada aparat keamanan Indonesia.

"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." (hal.255).

"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradap sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (2015:257).

Prof Franz Magnis menggambarkan & melukiskan wajah dan watak penjajah Indonesia di West Papua dengan mata hati & mata iman yang amat tepat & sempurna, yaitu:

3.1. Situasi Papua buruk;
3.2. Situasi Papua tidak normal;
3.3. Situasi Papua tidak beradab;
3.4. Situasi Papua memalukan;
3.5. Situasi Papua tertutup bagi media asing;
3.6. Situasi Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia;
3.7. Indonesia bangsa biadab;
3.8. Indonesia bangsa pembunuh orang-orang Papua.

Kesimpulan sangat menarik dari Prof Magnis ialah " Indonesia bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam."

Kapan bangsa Indonesia menyembuhkan luka-luka membusuk seperti kasus Biak berdarah 1998, Mapnduma 1999, Abepura berdarah 7 Desember 2000, Wasior 2001, Wamena 2003, Kasus Oktober Lapangan Zakeus Padang Bulan 2011, kasus penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014? Masih banyak lagi yang kita tahu.

4. Kesimpulan

Presiden RI, Ir. Jokowi ada legitimasi kuat dari rakyat Indonesia. Sayangnya, aparat keamanan Indonesia membuat rapuh dan tidak berdaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Negara selama ini.

Sepanjang dan selama militer membayangi Ir. Joko Widodo, kasus-kasus di West Papua adalah luka-luka membusuk dalam tubuh Indonesia tidak akan pernah diselesaikan.

Kecuali, pak Ir. Jokowi, diberikan ruang untuk bebas bekerja berdasarkan kuasa dan hati nuraninya, beberapa kasus di West Papua bisa diselesaikan.

Waa

IWP, Sabtu, 1252018; 08:53
-------------

Ilustrasi gambar sumber google

Rasialisme Terhadap Natalius Pigai dan Rakyat Papua di Indonesia

Presiden Joko Widodo dan Kapolri dan penegak hukum lainya agar segera tangkap dan proses hukum pelaku rasialisme terhadap Natalius Pigai dan orang Papua di Indonesia

(Dugaan orang Istana (Jokowi dan Luhut) atas Rasialisme terhadap Natalius Pigai dan Rakyat Papua di Indonesia)
1. Tanggal 12 Pebruari 2016 Luhut mengatakan orang Papua keluar dan pergi ke Melanesia tidak usah tinggal di Papua.
2. Bulan Mei 2017, Profil Natalius muncul di Wikipedia dengan Nama Kingkong
3. Bulan Juni 2017, Pendukung Jokowi menyatakan Natalius Pigai dengan sebutan Monyet
4. Bulan Agustus 2017. Koordinator Seknas Jokowi orang dekat Jokowi mengancam dan menyatakan beli kaca untuk melihat mukanya
5. Januari 2018. Photo Natalius Monyet muncul di salah satu pejabat BUMN yang profilnya ada Jokowi
6. 27 April 2018. Ada dugaan Pendukung Jokowi di Istana menmakan Natalius Pigai dengan Gorila
7. Ratusan Ribu orang Indonesia berkomentar Rasilis, monyet, gorila, kete, hitam, orang utan dan lain2 terhadap Natalius Pigai dan Orang Papua

Disinyalir Istana Negara Indonesia dibalik Rasisme terhadap Natalius Pigai dan Rakyat Papua.

Selanjutnya Krinologis adanya dugaan istana dibalik Rasiame:
1. Tanggal 20 April Natalius Kritik Keras Jokowi: 1). Wisata Pembanguan. 2). Infrastruktur Jokowi. 3). Hanya 2 dari 39 janji jokowi di Papua yang ditepati dan 66 janji Jokowi belum tepati di Indonesia.
2. Tanggal 23 April 2018 beredar video wawancara dengan Jaya Suprana yang didalamnay ada Nama Luhut yang tahun 2016 minta orang Papua pindah dari Papua tanah leluhurnya
3. Tanggal 27 April 2018 pada pagi hari di Media Sosial milik pendukung Jokowi muncul Rasislisme dengan menyamakan Natalius dengan Monyet
4. Tanggal 27 April 2018 pada malam di hari yang sama muncul pernyataan Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden. Di duga bukan murni Lenis Kogoya tetapi ada konspirasi atau skenario dari orang-orang Istana.
5. Tanggal 30 April 2018 Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta kepolisian mengusut Rasisme terhadap Natalius Pigai
6. Dilihat dari circumtance of crime maka tindakan rasisme terhadap Natalius disinyalir dilakukan secara terus menerus istana dan pendukung Jokowi
7. Rasialisme terhadap Natalius Pigai bukan sudah berlangsung selama pemeintahan ini, namun tidak pernah ada komentar atau upaya menghentikan Rasialisme oleh Presisen Jokowi.
8. Oleh karena itu kami menduga Istana Negara sengaja melakukan rasialisme, Papua phobia, melanesiaphobia dan Negro Phobia di Indonesia.

Oleh karena itu maka:

1. Saya mengajak seluruh bangsa kulit hitam di dunia Afrika, Bangsa Negro di Caribia, Bangsa Negro di Melanesia dan Ras Negro Afro Amerika untuk menyelamatkan bangsa kulit hitam Papua di Bawah penindasan Rasialisme Indonesia.

2. Saya minta PBB dan negara- negara Barat melakukan investigasi untuk menyelamatkan masa depan orang hitam Melanesia di Indonesia.

3. Saya minta Presiden Republik Indonesia pak Joko Widodo dan Kapolri dan penegak hukum lainya agar segera tangkap dan proses hukum pelaku rasialisme sesuai hukum yang berlaku

 Demikain

Papua, 11 Mei 2018

LAURENZUS KADEPA, Anggota DPR Papua

Foto Demo Aktivis Papua sambut Jokowi di Australia

Presiden Joko “Jokowi” Widodo turun dari pesawat kepresidenan yang mendarat di Bandara Kingsford-Smith Sydney Airport pada Sabtu pagi sekitar pukul 06:57 waktu setempat.

Dalam kunjungan kenegaraaan tersebut didatangi para demonstran Papua Merdeka, dengan spanduk bertuliskan "Remember West Papua" di Sydney Australia, 26 Frebruari 2017. Para demonstran menuntut agar pelenggaran HAM di Papua segera selesaikan. Ini Foto-fotonya.

sumber: fwpaction

Indonesia-Australia Sepakat Saling Hormati Kedaulatan Negara

Penandatanganan nota kesepahaman di bidang kerja sama maritim yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, pada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia di Kiribilli House, Sydney, hari Minggu (26/2) siang. (Foto: BPMI Setpres)

SYDNEY,  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, sepakat akan terus berkomitmen untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara melalui peningkatan people to people contact dalam berbagai aspek kerja sama.

Demikian disampaikan kedua pemimpin negara tersebut dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia di Kiribilli House, Sydney, hari Minggu (26/2) siang.
"Pertemuan bilateral tadi merupakan bentuk komitmen yang tinggi untuk memperkokoh hubungan yang baik antar kedua bangsa," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga sepakat akan terus membangun hubungan baik dengan menghargai wilayah teritorial dan kedaulatan negara masing-masing.

Baca juga: Aktivis Papua Merdeka Sambut Jokowi

"Hubungan yang baik dapat tercapai saat kedua negara menghargai

wilayah teritorial masing-masing dan tidak ikut campur urusan dalam negeri dan mampu mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, PM Turnbull juga mengatakan, Australia akan terus mengakui dan menghargai kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Traktat Lombok pada tahun 2006 merupakan fondasi hubungan strategis dan keamanan kedua negara, bahwa Australia betul-betul memiliki komitmen untuk kedaulatan dan teritorial Indonesia," kata Turnbull.

Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara juga sepakat untuk kembali melanjutkan kerja sama melalui kerja sama pelatihan kemiliteran.

Adapun sebelum melakukan keterangan pers bersama, kedua pemimpin negara itu sempat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di bidang kerja sama maritim yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.

Sementara di bidang ekonomi kreatif yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Menteri Komunikasi dan Seni Australia Mitch Fifield. (PR)

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Jokowi Berhasil Tekan Australia Janji Tak Campuri Soal Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull pada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia di Kiribilli House, Sydney, hari Minggu (26/2) siang. (Foto: BPMI Setpres)

SYDNEY,  - Dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Joko Widodo di Sydney, Australia, PM Australia, Malcolm Turnbull berjanji akan mematuhi Traktat Lombok, yang merupakan kesepakatan Australia dan Indonesia terkait kedaulatan RI atas Papua.

"Dasar dari (hubungan Australia / Indonesia) adalah Traktat Lombok dan rasa hormat kami mutlak untuknya, mendukung, solidaritas dengan rakyat Indonesia atas integritas teritorialnya," kata Turnbull.
Traktat Lombok adalah perjanjian yang ditandatangani di Lombok pada tahun 2006 antara Menlu RI dan Menlu Australia, yang antara lain merupakan kesepakatan untuk menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua. Pada bulan November 2007, DPR RI meratifikasi traktat itu, yang sebelumnya telah diratifikasi oleh parlemen Australia.

Pasal 2, ayat 2 Traktat Lombok menegaskan bahwa RI dan Australia akan saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Kendati media-media Indonesia tidak cukup banyak melaporkan hal ini, media di Australia justru mencatatnya dengan teliti dan menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan Jokowi melakukan pukulan diplomatik terhadap Australia.

Hubungan Indonesia dan Australia sempat tegang Januari lalu, yang mengakibatkan penghentian kerjasama militer kedua negara karena adanya materi pelatihan militer yang dianggap melecehkan kedaulatan RI atas Papua.

Dalam jumpa pers yang diadakan di Kirribilli House pada hari Minggu (26/2), Turnbull memastikan bahwa kerjasama militer kedua negara akan dilanjutkan. Selain itu, sejumlah kesepakatan dagang pun telah tercapai, di antaranya tarif impor gula dari Australia akan diturunkan menjadi 5 persen, sedangkan sebagai imbalannya, Australia akan menurunkan tarif impor pestisida dari Indonesia.

"Presiden Widodo dan saya sepakat memulihkan secara penuh kerjasama pertahanan, kegiatan dan pertukaran pelatihan," kata Turnbull.

Baca : Kunjungan Jokowi Tak Luput dari Demo Papua Merdeka

Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh West Australia, Presiden Jokowi membenarkan pernyataan Turnbull. Namun, "Presiden Jokowi tidak bisa menolak untuk melancarkan pukulan atas sengketa diplomatik," tulis West Australia.

""Hubungan kuat dapat dibentuk ketika kedua negara saling menghormati integritas wilayah masing-masing, tidak turut campur dalam urusan dalam negeri masing-masing dan kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan," kata Jokowi dalam pidatonya.

The Australian menulis, pesan Indonesia kepada Australia dalam kunjungan Presiden Jokowi kali ini sangat jelas, yaitu jangan coba-coba mempermasalahkan klaim teritorial.

"Satu-satunya pernyataan publik Jokowi pada akhir pekan lalu secara tegas menekankan isu itu, dimulai dengan mengingatkan Canberra, bahwa insiden apa pun yang dipandang sebagai upaya Australia mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas Papua, tidak akan ditoleransi," demikian The Australian.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Presiden Jokowi Terima Gelar Adat Kehormatan Maluku

Ketua Majelis Latupati Maluku, Bonifaxius Silooy memasangkan jubah kebesaran kepada Presiden Joko Widodo yang mendapatkan gelar adat kehormatan "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku" di Kristiani Center, Ambon, Provinsi Maluku, hari Jumat (24/2). (Foto-foto: BPMI Setpres)

MALUKU, - Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar adat kehormatan "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku" di Kristiani Center, Ambon, Provinsi Maluku, hari Jumat (24/2).

Pemasangan jubah kebesaran, kain ikat pinggang, kain bahu, mahkota kebesaran, dan pemberian tongkat adat kehormatan sebagai penanda penganugerahan gelar, dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Latupati Maluku, Bonifaxius Silooy.

Gelar adat kehormatan yang dapat diartikan dengan pemimpin besar yang peduli terhadap kesejahteraan hidup masyarakat adat Maluku tersebut, diberikan kepada Presiden Joko Widodo dengan berdasarkan pada keputusan majelis adat Maluku yang terdiri atas para tetua adat atau Latupati.
Atas penganugerahan tersebut, Kepala Negara menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat Maluku.

"Saya merasa sangat terhormat sekali dan mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar adat kehormatan Maluku kepada saya. Saya memahami bahwa gelar ini disertai dengan tanggung jawab untuk memajukan Maluku, untuk menyejahterakan rakyat Maluku," kata Presiden Jokowi usai mendapatkan gelar adat kehormatan itu.

Presiden Jokowi mengungkapkan kebanggaannya pada kearifan lokal rakyat Maluku yang berbasis persaudaraan. Dengan falsafah Siwalima, perbedaan dan keragaman budaya masyarakat Maluku dapat dipersatukan.

"Menggunakan falsafah Siwalima yang menyatukan semua perbedaan kelompok, menjadi kekuatan perekat yang abadi. Sejarah sudah menyaksikan bagaimana kearifan lokal Maluku dapat dengan cepat memulihkan keadaan setelah terjadinya konflik sosial pada waktu yang lalu," kata Jokowi.

Terhadap semangat persaudaraan tersebut, Kepala Negara sekaligus menyampaikan harapannya agar masyarakat Maluku dapat terus merawat keanekaragaman yang ada sambil terus mengupayakan keharmonisan.

"Maka saya harap Musyawarah Besar para Latupati se-Maluku hari ini akan dapat terus merawat kebinekaan yang ada, kemajemukan yang ada, keharmonisan yang ada, dan membingkai perdamaian Maluku dalam semangat hidup orang bersaudara," katanya.

Ada yang menarik di tengah sambutan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut. Kepala Negara sempat membacakan sebuah pantun dalam bahasa lokal. Lewat pantun tersebut Kepala Negara hendak menyampaikan bahwa walaupun terpisah dengan jarak yang cukup jauh, masyarakat Maluku akan tetap berada di hatinya.

"Panah gurita di ujung tanjong, cari bia di ujung meti. Biar tapisah gunung deng tanjong, orang Maluku selalu di hati," demikian pantun dibacakan yang langsung mengundang tepuk tangan hadirin.
Setelah menerima anugerah gelar adat kehormatan, Presiden dan rombongan menunaikan salat Jumat di Masjid Al Fattah Kota Ambon. (PR)
Editor : Sotyati
Sumber: SATUHARAPAN.COM

RI Cuma Punya Peluang Menang 50 Persen Melawan Freeport

Pemerintah juga dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri, sehingga peluang menang arbitrase hanya 50 persen. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, -- Indonesia diperkirakan hanya memiliki peluang 50 persen untuk memenangkan gugatan arbitrase setelah PT Freeport Indonesia menganggap pemerintah tidak mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya (KK). Pasalnya, pemerintah pun memiliki cela di dalam implementasi beleid yang mengatur tentang bisnis Mineral dan Batubara (Minerba) di tanah air.

Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan, pemerintah juga terbukti mengangkangi ketentuan yang berlaku dengan memberikan Freeport Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak sesuai mekanisme yang tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Menurutnya, sistem perubahan tersebut harus melibatkan dewan legislatif, di mana lahan pertambangan perlu diubah ke Wilayah Pertambangan Negara (WPN) lalu menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tidak bisa perusahaan tambang ganti baju secepat itu. Itu merupakan salah satu perbuatan pemerintah yang tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya, yang bisa menjadi ganjalan pemerintah memenangkan arbitrase dengan Freeport," ujar Redi, Selasa (21/2).

Selain masalah mekanisme perubahan izin, hambatan lainnya adalah penghentian KK Freeport secara sepihak dengan menerbitkan IUPK tanpa negosiasi. Menurutnya, ketentuan ini telah melanggar penghentian kontrak yang sepatutnya.

Redi beranggapan, KK bisa berakhir dalam tiga kondisi, yaitu kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah, dibatalkan pengadilan, atau berakhir sesuai tanggal kedaluwarsa. Namun, pemberian IUPK pemerintah kepada Freeport malah tidak sesuai dengan ketiga kondisi di atas.

"Mau bagaimanapun, tidak ada alasan hukum bagi pemerintah untuk membatalkan kontrak Freeport secara sepihak. Ini bisa menyerang balik pemerintah nantinya," kata Redi.

Kelemahan Freeport

Kendati demikian, pemerintah masih berpeluang memenangkan arbitrase melawan Freeport. Pasalnya, Freeport pun telah melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam kontraknya dengan pemerintah.

Kegiatan operasi PT Freeport Indonesia di gunung Grasberg, Papua. (Dok. Freeport Indonesia)

Redi menunjuk pada kewajiban divestasi yang belum dilakukan Freeport, padahal hal itu tercantum di dalam pasal 24 KK. Di samping itu, Freeport juga telah melanggar pasal 10 KK terkait kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Yang terakhir, lanjut Redi, Freeport tak mengindahkan pasal 2 KK yang mengatakan bahwa Freeport harus tunduk pada peraturan pemerintah.

"Tapi nyatanya kan beberapa peraturan tidak dijalankan oleh Freeport, dari UU Minerba sampai peraturan turunannya. Dalil-dalil ini bisa dilakukan pemerintah untuk menyeret balik Freeport di ajang arbitrase," kata Redi

Dengan demikian, peluang kemenangan Freeport dan pemerintah masing-masing tercatat 50 persen. Kendati demikian, pemerintah tak perlu gentar, karena pemerintah tercatat selalu memenangkan gugatan arbitrase yang dilakukan perusahaan tambang.

Ia mencontohkan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara, di mana pemerintah menang dan membuat Newmont melakukan divestasi. Di samping itu, pemerintah juga tercatat memenangkan gugatan arbitrase internasional melawan Churchill Mining Plc.

"Pemerintah jangan takut, tinggal bagaimana mempersiapkan tim hukum yang terbaik dari kejaksaan agung, siapkan alibi yang meyakinkan panel, dan bagaimana argumentasinya saja," pungkas Redi. (gen)
 
Sumber: www.CNNIndonesia.com

Setara Kritik Kebijakan Jokowi Terkait Pembangunan di Papua

Peneliti bidang HAM Setara Institute Ahmad Fanani Rosyidi saat mempresentasikan laporan Kondisi HAM di Papua tahun 2016 di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017)

JAKARTA, - Peneliti bidang Hak Asasi Manusia Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi menilai, langkah politik Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Papua, ambigu.

Menurut Ahmad, Presiden Jokowi melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.

"Pemerintah secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Tapi di satu sisi, menurut catatan kami, Presiden tidak memiliki satupun kebijakan konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Terlihat adanya ambiguitas dari langkah politik Presiden," ujar Ahmad, saat jumpa pers di Kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

Ahmad tidak membantah fakta bahwa selama dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di Papua.

Hingga 17 Oktober 2016, Presiden Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Meski demikian, langkah pemerintah hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Baca : Tolak Dialog, Solusi Papua - Perundingan Segitiga

Penanganan Papua terkait hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain belum diperhatikan.

Sementara, permasalahan kekerasan politik dan masifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintah.

Berdasarkan catatan Setara Institute pada tahun 2015, ada 16 peristiwa pelanggaran HAM di Papua.

Angka tersebut meningkat menjadi 68 peristiwa pada 2016 dengan 107 bentuk tindakan oleh negara melalui aparat keamanan, seperti Polri dan TNI.

Jika dirinci, bentuk tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat umumnya berupa penangkapan, penyiksaan, dan kriminalisasi aktivis.

"Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua," kata dia.

Langkah politik Presiden yang terkesan ambigu dan kontradiktif, lanjut Ahmad, bisa dilihat dari kebijakan pemberian grasi untuk tahanan politik.

Di satu sisi, Presiden memberikan grasi terhadap enam tapol dan memberikan kebebasan pers asing.

Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah melakukan aksi penangkapan secara masif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua.

Bahkan, Presiden berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angakatan Laut, dan penambahan pasukan di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, pemerintah harus merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua untuk memperoleh kepercayaan rakyat Papua.

Dengan demikian, dapat tercipta dialog-dialog lanjutan pembangunan Papua yang komprehensif.

Menurut Bonar, pemerintah dan warga Papua perlu mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama.

"Pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua yang komprehensif," kata Bonar.

Penulis    : Kristian Erdianto
Editor     : Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber: KOMPAS.com