JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) perwakilan Papua mengklaim, sangat sulit bagi TPN/OPM menguasai daerah kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Apalagi melakukan pemerasan terhadap ribuan masyarakat yang mendulang di daerah itu. “Freeport itu perusahaan besar dan areal Utikini merupakan areal yang sangat sulit bagi TPN/OPM untuk melakukan aktifitas secara bebas, karena wilayah tersebut dikuasai oleh aparat TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan,” ungkap Plt Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey kepada Bintang Papua, Jumat (23/1).
Menurutnya, daerah Utikini memastikan dikuasa aparat keamanan untuk melakukan pengamanan, karena pihaknya bersama tim dari Komnas Papua sering melewati daerah tersebut dan terlihat wilayah itu banyak pengamanan
Sehingga ia menduga tempat atau pondok-pondok masyarakat penambangan liar merupakan kelompok dari aparat itu sendiri. Sebab di areal pendulang itu memiliki Pos TNI.
Sehingga ia menduga tempat atau pondok-pondok masyarakat penambangan liar merupakan kelompok dari aparat itu sendiri. Sebab di areal pendulang itu memiliki Pos TNI.
“Sekitar 200 meter dari lokasi Utikini atau tepatnya di Wisken selalu kontener keluar-masuk dan Kontener dikawal oleh aparat. Dan tak jauh di lokasi merupakan daerah pendulang oleh masyarakat setempat yang kini sudah dikosongkan oleh aparat kepolisian,” katanya.
Frits menjelaskan, dipagi hari masyarakat Papua maupun Non Papua berbondong-bondong di areal Bandara untuk menunggu tumpangan mobil dari aparat untuk masuk ke areal Freeport.
“Disana masyarakat tidak bisa masuk jikalau bukan orang Freeport maupun aparat sendiri. Tapi nyatanya, ketika mobilyang dikawal aparat, masyarakat ternyata bisa naik dan langsung masuk ke daerah. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita,” kata dia.
Selain itu, lanjut Frits, adanya berita bahwa kelompok OPM mengirim surat kepada Pos Polisi melalui panah. Ia menduga bahwa ada skenario dalam ancaman itu. “Memanah kan dari bukit yang disebutkan. Itu tidak terlalu jauh dan itu bukan cara TPN/OPM melakukan panah terhadap pos polisi. Saya sudah lewat dibukit itu. Itu bukan tindakan tipikal yang melakukan teror yang tradisional, tapi teror yang terlatih,” cetusnya.
Soal ribuan masyarakat yang berasal dari kampung Utikini tidak mendapat perhatian dari pemerintah mapun dari aparat, Frits belum bisa memastikan hal tersebut. “Kami belum mengirim tim ke sana, tapi kami sudah minta klarifikasi kepada Kapolda Papua bahwa mereka tidak menahan dan tidak menyiksa perempuan dan anak, akan tetapi mereka memisahkan mana yang terlibat organisasi terhadap kelompok berseberangan dan mana yang tidak,” pungkasnya. (loy/don/l03)
Sumber : Bintang Papua