Kronologis penembakan terhadap mahasiswa lani jaya di Jayapura - West Papua.

WEST PAPUA---Kira2 jam 11 malam penghuni asrama atas nama merianus yigibalom karena lapar pergi ke asrama mimika kerena disitu ada warung makan , setelah makan dia kembali pulang dia sendiri jadi pas pertigaan jalan naik ke asrama lannyjaya ada dua laki-laki dan dia tidak kenal , satu orang pegang parang dan satu lagi bertanya kepada merianus ," ko dari mana?? , Jawab merianus saya dari sini , dan satu orang yang penggang parang bilang " ko kasih tinggal motor atau anda hilang nyawa" Adik Marianus tidak terima tapi kerena mereka terancam dengan parang ,dia lalu lepas kunci motor dan motor mereka dua tanah dan dia lari ke asrama lannyjaya .

- kira-kita jam Serengan dua belas ,setelah merius cerita kejadian penghadangan tadi kemudian bersama teman-teman penghuni asrama lannyjaya turun kebawah tapi pelaku dua orang itu sudah lari dari tempat kejadian ,kemudian masa dari penghuni asrama cari keluar ke jalan raya perumnas 3.

- masa dari asrama lannyjaya kemudian ketemu satu orang dan dicurigai sebagai pelaku penghadang tadi dan masa menahan dan memukul dia dan menanyakan nama dan dia sebut marga Enembe (saksi lupa nama), masa minta dia untuk menunjukan motor serta satu temannya lagi tapi tiba-tiba dari arah perumnas 3 ada 8 orang yang mau bantu teman enambe tapi karena jumlah masa dari asrama lannyjaya banyak ,kedelapan orang itu lari enam orang lari terus dan dua orang lari menyelamatkan diri di pos polisi perumnas 3.

-Masa menuju pos polisi dan minta agar yang diduga pelaku yang berlindung di pos polisi untuk segeralah dikeluarkan agar masa bisa memukulnya, tapi karena polisi tidak respon permintaan masa akhir masa marah dan mulai lempar batu ke arah pos polisi kurang lebih 5 menit dari situ ada bunyi tembakan peringatan dua kali akhirnya mahasiswa menahan diri dan semua duduk di satu tempat , kira-kira sampai hampir satu jam lebih masa menunggu respon polisi untuk penanganan motor dan yang pelaku pencuri motor ini prosesnya seperti apa? Itu Kira-kira jam 12 malam.

dan masa pada saat itu bersama2 Pak RT dari rusunawa, sewaktu pak RT tanya" adik-adik kepada?"masa menceritakan semua persoalan tersebut kepada pak RT setelah mendengarkan penjelasan masa tersebut pak RT berkomunikasi kepada pihak kepolisian yang berjaga di pos polisi tetapi pihak kepolisian tidak terima ,Setelah bernegosiasi dengan pihak polisi pak RT kembali dan mengatakan kepada masa untuk membubarkan diri karena sudah larut malam,Dan petugas polisi yang berjaga mulai marah dan mengatakan " kenapa bikin kacau di pos ini, mulai memaki masa dari asrama lanijaya dengan makian " anjing,babi,goblok dan lain.

Jam 12 itu polisi yang berjaga di pos polisi perumnas 3 berkomunikasi dengan polresta kota Jayapura 
beberapa menit kemudian datang kepolisian dengan menggunakan dalmas dan bersejatah lengkap mendatangi masa 
Kejadian kedua itu polisi sudah tembak sembarang ada yang keatas ada yang ke arah masa yang lari

- setelah itu kira-kira jam 1 subur
Sewaktu dalmas datang dari arah Abe polisi tidak membunyikan sirene tapi sewaktu menuju masa di perempatan ( putaran taksi perumnas 3) baru mereka membunyikan sirene dan menuju masa dalam kecepatan tinggi ke arah masa yang sedang duduk

polisi mengelilingi masa yang duduk dalam lingkaran karena situasi mulai memanas masa mulai bubar melarikan diri ada yang ke arah uncen ada yang masuk ke arah kompleks perumnas 3 dalam itu kira-kira jam 1 subuh

- Saya posisi lari ke atas yang ke arah perumnas 3 dalam saya tidak tau , sementara pada saat posisi lari ketakutan ada satu teman yang kena tembakan peluruh aparat di sebelah kanan saya balik dan bantu teman yang kena tembak

- yang arah lari ke kamwolker ini dapat tembakan dari belakang dan yang dapat tangkap di tempat masa duduk bentuk lingkaran itu kurang lebih 8 orang

- sebelumya kira- kira jam 12 itu ada korban atas nama Asmel dari masa asrama lanijaya yang menjadi korban dari pemukulan polisi yang bertugas di pos polisi perumnas 3 sewaktu masa mengamuk lempar batu ke pos polisi ada satu teman ini yang dapat tangkap bawah masuk pos baru dapat pukul akibatnya teman mengalami luka di kepala ,

Setelah teman -taman minta untuk dilepas polisi lepas dan ada 6 teman yang melarikan dia ke rumah sakit Dian harapan tapi polisi kemudian 5 orang yang mengantar ini ditangkap oleh kepolisian di rumah sakit Dian harapan dan satu orang ditangkap lagi pada saat membeli obat di apotek yang terletak dekat rumah sakit mereka ditangkap dan diangkut menggunakan mobil dalmas

Jadi yang dapat tahan dari tempat kejadian 8 dan di rumah sakit 5 jumlah : 13 orang 
-++++++++++++++++++++++++++

Situasi pengurus asrama mengunjungi 13 kawan di polresta Jayapura
-----------------------
Amos Wenda pengurus asrama jawbatan sekretaris

- kami pengurus rasa kesal karena ketidak adilan dari polisi yang berkelakuan tidak pri-kemanusiaan yang sudah menembak teman-teman penghuni asrama putra lanijaya sampai ada yang terluka 
Dan juga teman kami dipukul sampai kepalanya luka parah ,itu sempat mendapatkan perawatan medis di jahit di rumah sakit Abe,tapi tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap dia bawah dengan dalmas ke polresta sebab itu kami pengurus asrama tidak terima dengan perilaku aparat kepolisian seperti itu

- sekitar jam 11.30 ,hari ini kami cek ke Polresta untuk lihat 14 teman yang dapat tahan , sewaktu kami cek di polresta Jayapura teman-teman semua sementara lagi di interogasi dan kami sempat masuk di ruangan tempat interogasi dan teman kami yang terluka dia sudah rasa sakit sekali tapi dia dipaksa untuk interograsi

Kami sempat manyampaikan masukan kepada pihak kepolisian polresta kota Jayapura agar interogasinya lebih sedikit baik pertimbangannya karena ada juga adik-adik kami yang baru dari pedalaman mereka kesini dan belum tau dengan situasi kondisi di Jayapura agar mereka tidak trauma tapi hal itu tidak diterima oleh pihak kepolisian dan mereka memaksa kita untuk keluar dari kantor Polresta kota Jayapura ,lalu kami keluar dari kantor Polresta tapi teman-teman kami masih lanjut di interogasi akhirnya kami pulang ke asrama untuk ketemuan teman - teman asrama yang sudah menunggu

- Mereka sudah ambil kita punya nomor tapi Sampai saat malam ini belum ada penjelasan dari polresta kota Jayapura terkait teman-teman yang di tahan sampai kapan proses interogasinya, kami akan menunggu sampai besok pagi sesuai waktu interogasi 1x24 jam dana kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai aturan yang berlaku.

Saksi mata 
1. Urius yigibalom
2. Bujun yigibalom
3. Amos Wenda ( sekretaris asrama lannyjaya)

Nama - nama yang di tangkap sebagai berikut 
1.Nani Kotouki
2.Boka Wenda
3.Kalenus Wenda
4.Mell Wenda
5.Nerianus Kogoya
6.Agus Kossay
7.Habel Yigibalom
8.Alfreton Kogoya
9.Epris Yoman
10. Niles Kogoya
11.Asmel Yigibalom ( Koban pemukulan polisi)
12.Rizki Yigibalom
13.Rendi Wenda

Satu korban kena tembak

Yetron Kogoya / luka kembak di lengan kanan

Komnas HAM: Kasus Wasior dan Wamena sedang pemeriksaan bukti dan fakta

Infografis korban dugaan pelanggaran HAM berat Wasior-Wamena - dokumen National Papua Solidarity

Jayapura, Jubi – KOMNAS HAM akhir tahun lalu mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat Wasior-Wamena, telah mendapat sinyal positif dari Kejaksaan Agung untuk ditindalanjuti menjadi penyidikan. Namun, ternyata berkas-berkas kasus tersebut masih harus dilengkapi jika ingin memenuhi unsur-unsur yang memenuhi pelanggaran HAM Berat sesuai UU No. 26/2000.

Menurut Ketua Komnas HAM RI, Imdadun Rahmat, KOMNAS HAM masih dalam proses pendataan atas dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua dan Papua Barat, yakni kasus Wamena Berdarah tahun 2001 dan Wasior Berdarah tahun 2003 silam.

“Soal kesimpulannya tentu tidak bisa kami sampaikan karena ini masih terkait dengan proses pemeriksaan. Jadi, saya hanya bisa kasih kesimpulan sementara bahwa data-data yang kami punya sudah ada. Dan ini dalam proses terus menyempurnakan,” demikian kata Imdadun Rahmat ketika dikonfirmasi Jubi melalui telpon, Senin, (6/3/2017)

Ternyata, salah satu hambatan dari pihak TNI yang masih belum bisa diperiksa. Walaupun demikian, lanjut Imdadun, untuk memperkuat bukti-bukti dan melengkapi fakta-fakta lapangan itu sudah dilakukan oleh Komnas HAM.
“Jadi tim Komnas HAM masih sedang berkomunikasi dengan pihak TNI untuk mempermudah dan lebih koperatif,” katanya.

Terpisah, Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy tetap mendesak Pemerintah Indonesia selesaikan kasus Wasior (2001), Wamena (2003) dan Paniai (2014).

“Langkah penyelesaian tersebut harus dilakukan segera, karena sudah menjadi sorotan dunia internasional sejak perwakilan dari tujuh negara Pasifik, yakni Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Island dan Solomon Island pada  sesi reguler ke-34 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Rabu (1/3),” ujar Yan dalam pernyataaan persnya yang diterima Jubi Sabtu (4/3).

Komnas HAM, lanjut dia, telah sampai pada kesimpulan bahwa ketiga kasus tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dihukum berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM.

“Saya mendesak Pemerintahan Jokowi memberi dukungan politik yang maksimal kepada KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” ujar dia.

Terpisah Menpolhukam Wiranto menyebut kasus pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena, Papua, akan diselesaikan melalui mekanisme yudisial. Ia berkata, Komnas HAM telah melengkapi berkas penyelidikan yang sebelumnya dikembalikan Kejaksaan Agung.

Berkas-berkas yang dilengkapi itu antara lain berisi data pelaku, korban, baik sipil maupun bersenjata, visum et repertum korban, dukungan ahli forensik, dan dokumen surat perintah operasi.
"Atas petunjuk Jaksa Agung, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan kembali dan telah mengembalikan berkas tersebut," ujar Wiranto dilansir CNNindonesai.com, Senin (30/1). (*)

Reporter :Abeth You

Sumber: Tabloidjubi.com

Baru Saja dikritik Ulangi Lagi, Pemerintah Amnesia dan Paranoia

Pimpinan PUPR Pusat Saat Mereka Menghadap Saya, dan 5 Permintaan Saya: 

Terus terang sebagai komisoner Komnas HAM sangat konsisten dan jatuh bangun memperjuangkan agar ada pemerataan keadilan di negeri ini.
Segala daya upaya telah saya pertaruhkan agar rakyat Papua juga merasakan sentuhan pembangunan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur sebagai salah satu urat nadi pembangunan dan potret kemajuan bangsa dan negara.

Namun saya sangat kecewa membaca pemberitaan di media bahwa "Jalan Jayapura ke Merauke bisa dilalui dengan mobil" sebagaimana diberitakan media online detik.com. 

Saya menduga Pemerintah ini tidak kredibel dan Tidak berintegritas selalu melakukan pembohongan publik hanya sekedar demi sebuah pencitraan. Pemerintah ini memang kita menduga diisi oleh pemimpin2 yang amnesia dan paranoia (lupa ingatan dan ketakutan). 

Baca: Pemerintah Bohong Besar....

Baru saja saya kritik namun mulai ulangi lagi. 4 hari lalu pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggungjawab menghadap saya dan minta maaf atas kesalahan dan janji akan perbaiki secepatnya termasuk jalan merauke ke Boven Digul. Pimpinan PU juga tidak mampu menujukkan fakta2 riil dan Tidak mampu menjawab 5 item permintaan saya untuk pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua: 

1) penerbitan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua. 
2) percepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua. 
3). Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada. 
4) pembangunan jalan dan jembatan yang baru. Serta 
5) pemberdayaan putra asli papua sebagai kepala balai dan perioritaskan kontraktor utama bagi putra papua mulai tahun anggaran 2017.

Permintaan saya tidak terlalu rumit dan juga bukan untuk kepentingan pribadi saya tetapi rakyat kita beraneka warga suku yg ada di Papua dan papua barat jd jangan berulah bohongi rakyat papua dan Indonesia lagi. 

Natalius Pigai, 
Komisoner Komnas HAM

Pemerintah Bohong Besar dalam Berita Kompas berjudul "Membela Bukit dan Menembus Gunung, Pembangunan Jalan Trans Papua"

Salah satu surat Kabar terbesar di Indonesia Kompas pada 10/2/2017, memberitakan berita besar tentang keberhasilan insfrastruktur Jalan dan Jembatan dengan judul "Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membela Bukit" cukup mengangetkan kami karena selain judulnya sangat bombastis juga semuanya adalah benar dan seakan 2 metamorfosis Papua seperti Jawa dan Sumatera. 
Untuk memberi gambaran yg jelas saya ingin sampaikan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo saya tidak pernah mengetahui Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019. Coba tunjukkan Mana dan berapa kilo meter Ruas Jalan Perioritas dan Mana Ruas Jalan Strategis untuk Konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019? Kami persilakan antar ke Komnas HAM RI, kami menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran. 
Sejauh yang kami amati tidak ada ruas jalan baru yang dibangun kecuali hanya 1 yaitu Jalan Wamena-Nduga yang dibangun oleh Tentara. Hampir semua jalan Trans Papua rusak Parah di Jaman Pemerintahan Jokowi, Jalan Merauke -Boven Digul sebelum Jokowi memimpin hanya ditempu sehari jalan darat sekarang berhari2 atau bahkan hampir seminggu ( lihat gambar dari surat kabar terkemuka di Papua, cenderawasih Post minggu lalu). Dalam catatan kami Pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer, itupun hanya terlihat Wamena-Nduga. 

Karena Grand Design pembangunan insfrastruktur Papua belum pernah diumumkan, bahkan rakyat bertanya kepada saya beberapa isu negatif yang ditujukan pada proyek insfrastruktur di Papua yang katanya mencapai anggaran Trilyunan Rupiah antara lain: 

1). Tolong sampaikan ke Jokowi, Mana Grand Design ruas Jalan Baru di Papua 2015-2019. 

2) mengapa kontraktor utama yang bekerja di ruas jalan ini belum pernah ada putra papua asli, semua kontraktor utama semua pendatang yang mengelola ratusa miliaran rupiah dan semua uang lari keluar papua, bukankah kami juga warga negara yg bisa bekerja dengan nilai proyek yg besar? Kami orang asli Papua untuk menjadi sub kontraktor saja susah. 

3). Markus Bugaleng, pengusaha pertama suku Amungme di Timika bangkrut dan jatuh miskin karena kementerian PUPR tidak pernah membayar dan menghargai hasil keringatnya yang membuka jalan baru sebentar 10 km jalan Trans Papua dari Timika-Enarotali. Komnas HAM 3 kali kirim surat ke Menteri PUPR Basuki Hadimulyo namun tidak pernah gubris. 

4) masyarakat juga bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa kepala balai pembangunan jalan dan jembatan Papua tidak pernah dipimpin oleh putra asli Papua? selalu dipimpin oleh orang non Papua bahkan hanya diisi oleh 2 suku saja, yaitu suku dari Sumatera utara yang Kristen dan Sulawesi selatan yang Kristen yang biasanya di Indonesia disindir suku yang suka kolusi dan nepotismenya tinggi?. 

5). Tolong tanyakan kepada Bapak Presiden Jokowi Dan Menteri PUPR berapa nilai sogokan untuk menjadi Kepala Balai Papua sehingga putra papua siap-siap untuk Sogok kalau isu itu benar. Dan lain sebagainya.
 
6). Mengapa proyek insfrastruktur di Papua selalu bermasalah hukum "korupsi" baik oleh para politisi di Senayan, para pejabat di kementerian teknis seperti dana Instratruktur daerah, (PPID) Papua " kardus durian" yang ditangkap KPK, hingga hari ini kita menyaksikan KPK membongkar dugaan korupsi jalan Trans Papua di Dinas PU Provinsi Papua.

Ronald Duwiri Gambar ini adalah jalan di lokasi tambang PT FI.
Ini dari Tembagapura mill68 menuju mill 50

Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan instruksi Presiden sebagai landasan pembangunan insfrastruktur di Papua, Berbeda dan kontras dengan Pemerintah sebelumnya yang ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan oleh Pemeintah melalui instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua. Bahkan dalam RPJM 2010-2014 Pemerintah secara jelas membangun Grand Design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka Pemerintah Pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 Triliun.

pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah Nabire, Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura, Wamena dan Mulia (733 km), Timika, Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui, Menawi dan Saubeba (499km), Jayapura ke Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km.
Sementara itu 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Provinsi Papua Barat, masing-masing 4 ruas jalan. Sorong-Makbon-Mega sepanjang (88 km), Sorong-klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (606,17), Manokwari-Maruni -Bintuni (217,15), Fak-Fak-Hurimbe, Bomberai (139,24). Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara.
Pada saat ini di Papua terdapat 300 buah lapangan terbang perintis dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 sampai terhenti 2013 sehinga saat ini tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.

Sebagai komisioner Komnas HAM, mau tanya mana pengembangan insfrastruktur strategis dan prioritas Jokowi 2015-2019 di Papua, mungkin juga di Indonesia? Kami dan Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengetahui (Right to know) dijamin UU Nasional. Jangan hanya mengeluarkan sepenggal catatan untuk sekedar pencitraan bahwa Pemerintah metamorfosis Papua dengan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga saat ini 99% Pulau Papua masih daerah tertutup dan daerah terabaikan (blank spot).

Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI

Komnas HAM: Pendirian Kodam di Papua Barat tidak Masuk Akal

Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok TNI AU dan Warga Desa Sarirejo pada Komnas HAM Natalius Pigai menjelaskan hasil penyelidikan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (29/8).

JAKARTA -- Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menilai pendirian Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari di Manokwari, Provinsi Papua Barat, sangat tidak masuk akal. Sebab, menurutnya Papua Barat bukanlah wilayah yang dipenuhi konflik maupun wilayah perbatasan.

Natalius juga mengatakan pendirian Kodam tersebut sebetulnya tidak dibutuhkan warga Papua Barat. Dia pun meyakini hampir 90 persen warga Papua Barat menolak berdirinya Kodam di wilayahnya. Karena sebenarnya, yang mereka butuh yaitu berkurangnya diskriminasi penduduk asli Papua, dan juga berkurangnya kekerasan serta pelanggaran HAM di sana.

"Berdirinya Kodam itu sangat tidak masuk akal. Papua Barat provinsinya kecil, dan tidak terlalu banyak konflik," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (18/1).

Ia melanjutkan, terlebih Papua Barat bukan wilayah perbatasan dan penduduknya pun sedikit. Natalius menilai, pemerintah pusat masih menganggap Papua itu adalah wilayah konflik. Karena itu, tidak heran kalau banyak pihak yang mencurigai pembentukan Kodam Kasuari tersebut.
"Di Papua Barat kan jarang konflik. Kalau Polda kan boleh, agar penegakan hukumnya terkontrol, ada ketertiban warga, itu bisa," katanya.

Natalius menyampaikan, berdirinya Kodam di Papua Barat juga membuktikan masih ada pendekatan secara militeristik di Papua. Akibatnya, secara tak langsung, kehadiran Kodam di Manokwari itu menimbulkan kesan Papua adalah daerah operasi militer.

Walaupun, operasi militernya sendiri tidak tampak, dan pemerintah pun akan mengelak ada operasi militer di sana. Namun faktanya, ujar Natalius, kekuatan militer di Papua itu dipersenjatai dengan peralatan militer di atas minimum essential force. Natalius mengatakan, hal ini menunjukan pemerintah pusat masih menilai Papua sebagai daerah operasi militer.

Natalius berpandangan, berdirinya Kodam di Papua Barat itu karena pemerintah pusat juga menganggap Papua adalah wilayah yang tingkat labilitas integrasi nasionalnya tinggi.

"Juga menurut saya pemerintah bangun Kodam itu karena Papua dan Jakarta (pemerintah pusat) sampai sekarang hubungannya tidak harmonis dan tidak tuntas," ucapnya.

Karena itu, menurut Natalius, pemerintah pusat memilih untuk mendirikan Kodam di Papua Barat untuk memperkuat pertahanan dengan menempatkan beberapa kesatuan tempur dan teritorial. Termasuk membentuk dua Kodam yang masing-masing berada di Papua dan Papua Barat.

"Kodam di Papua itu boleh, karena itu memang wilayah pertahanan. Kalau Papua Barat itu artinya pemerintah masih ingin mempertahankan wilayah itu secara substansial, secara simbolis memang tidak ada pernyataan daerah operasi militer tapi secara substansial masih berlanjut," jelasnya.

Kalau pemerintah beralasan mendirikan Kodam tersebut demi menjaga keamanan, menurut Natalius, tentu seharusnya diserahkan kepada pihak kepolisian. TNI sebagai alat negara berperan untuk melakukan pertahanan negara.
"Keamanan bukan urusan Kodam, itu polisi, urusan kepolisian. Tentara itu pertahanan," ucapnya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Komnas HAM Ragukan OPM Bisa Masuk Utikini

JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) perwakilan Papua mengklaim, sangat sulit bagi TPN/OPM menguasai daerah kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Apalagi melakukan pemerasan terhadap ribuan masyarakat yang mendulang di daerah itu. “Freeport itu perusahaan besar dan areal Utikini merupakan areal yang sangat sulit bagi TPN/OPM untuk melakukan aktifitas secara bebas, karena wilayah tersebut dikuasai oleh aparat TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan,” ungkap Plt Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey kepada Bintang Papua, Jumat (23/1).

Menurutnya, daerah Utikini memastikan dikuasa aparat keamanan untuk melakukan pengamanan, karena pihaknya bersama tim dari Komnas Papua sering melewati daerah tersebut dan terlihat wilayah itu banyak pengamanan
Sehingga ia menduga tempat atau pondok-pondok masyarakat penambangan liar merupakan kelompok dari aparat itu sendiri. Sebab di areal pendulang itu memiliki Pos TNI.

“Sekitar 200 meter dari lokasi Utikini atau tepatnya di Wisken selalu kontener keluar-masuk dan Kontener dikawal oleh aparat. Dan tak jauh di lokasi merupakan daerah pendulang oleh masyarakat setempat yang kini sudah dikosongkan oleh aparat kepolisian,” katanya.
Frits menjelaskan, dipagi hari masyarakat Papua maupun Non Papua berbondong-bondong di areal Bandara untuk menunggu tumpangan mobil dari aparat untuk masuk ke areal Freeport.

“Disana masyarakat tidak bisa masuk jikalau bukan orang Freeport maupun aparat sendiri. Tapi nyatanya, ketika mobilyang dikawal aparat, masyarakat ternyata bisa naik dan langsung masuk ke daerah. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita,”  kata dia.
Selain itu, lanjut Frits, adanya berita bahwa kelompok OPM mengirim surat kepada Pos Polisi melalui panah. Ia menduga bahwa ada skenario dalam ancaman itu. “Memanah kan dari bukit yang disebutkan. Itu tidak terlalu jauh dan itu bukan cara TPN/OPM melakukan panah terhadap pos polisi. Saya sudah lewat dibukit itu. Itu bukan tindakan tipikal yang melakukan teror yang tradisional, tapi teror yang terlatih,” cetusnya.

Soal ribuan masyarakat yang berasal dari kampung Utikini tidak mendapat perhatian dari pemerintah mapun dari aparat, Frits belum bisa memastikan hal tersebut. “Kami belum mengirim tim ke sana, tapi kami sudah minta klarifikasi kepada Kapolda Papua bahwa mereka tidak menahan dan tidak menyiksa perempuan dan anak, akan tetapi mereka memisahkan mana yang terlibat organisasi terhadap kelompok berseberangan dan mana yang tidak,” pungkasnya. (loy/don/l03)

 Sumber : Bintang Papua