Komnas HAM Ragukan OPM Bisa Masuk Utikini

JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) perwakilan Papua mengklaim, sangat sulit bagi TPN/OPM menguasai daerah kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Apalagi melakukan pemerasan terhadap ribuan masyarakat yang mendulang di daerah itu. “Freeport itu perusahaan besar dan areal Utikini merupakan areal yang sangat sulit bagi TPN/OPM untuk melakukan aktifitas secara bebas, karena wilayah tersebut dikuasai oleh aparat TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan,” ungkap Plt Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey kepada Bintang Papua, Jumat (23/1).

Menurutnya, daerah Utikini memastikan dikuasa aparat keamanan untuk melakukan pengamanan, karena pihaknya bersama tim dari Komnas Papua sering melewati daerah tersebut dan terlihat wilayah itu banyak pengamanan
Sehingga ia menduga tempat atau pondok-pondok masyarakat penambangan liar merupakan kelompok dari aparat itu sendiri. Sebab di areal pendulang itu memiliki Pos TNI.

“Sekitar 200 meter dari lokasi Utikini atau tepatnya di Wisken selalu kontener keluar-masuk dan Kontener dikawal oleh aparat. Dan tak jauh di lokasi merupakan daerah pendulang oleh masyarakat setempat yang kini sudah dikosongkan oleh aparat kepolisian,” katanya.
Frits menjelaskan, dipagi hari masyarakat Papua maupun Non Papua berbondong-bondong di areal Bandara untuk menunggu tumpangan mobil dari aparat untuk masuk ke areal Freeport.

“Disana masyarakat tidak bisa masuk jikalau bukan orang Freeport maupun aparat sendiri. Tapi nyatanya, ketika mobilyang dikawal aparat, masyarakat ternyata bisa naik dan langsung masuk ke daerah. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita,”  kata dia.
Selain itu, lanjut Frits, adanya berita bahwa kelompok OPM mengirim surat kepada Pos Polisi melalui panah. Ia menduga bahwa ada skenario dalam ancaman itu. “Memanah kan dari bukit yang disebutkan. Itu tidak terlalu jauh dan itu bukan cara TPN/OPM melakukan panah terhadap pos polisi. Saya sudah lewat dibukit itu. Itu bukan tindakan tipikal yang melakukan teror yang tradisional, tapi teror yang terlatih,” cetusnya.

Soal ribuan masyarakat yang berasal dari kampung Utikini tidak mendapat perhatian dari pemerintah mapun dari aparat, Frits belum bisa memastikan hal tersebut. “Kami belum mengirim tim ke sana, tapi kami sudah minta klarifikasi kepada Kapolda Papua bahwa mereka tidak menahan dan tidak menyiksa perempuan dan anak, akan tetapi mereka memisahkan mana yang terlibat organisasi terhadap kelompok berseberangan dan mana yang tidak,” pungkasnya. (loy/don/l03)

 Sumber : Bintang Papua

Hanya Otsus Plus Jadi Pintu Masuk

JAYAPURA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Perwakilan Papua, bidang infrastruktur, Willem Wandik mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah Provinsi Papua dalam pembentukan undang-undang Otsus Plus.
Sebab menurutnya, Otsus Plus di tanah Papua sangat strategis sebagai pintu masuk pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertumbuhan  Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusnia (SDM).

“Saya selaku anggota DPR RI dari Komisi V yang membidangi Infrastruktur tak bisa membicarakan soal pembangunan di Papua saat ini sebelum Otsus Plus digolkan oleh Pemerintah Pusat, pada kepemimpinan Presiden Jokowi,” ucapnya kepada Bintang Papua melalui telepon selulernya, Jumat (16/1)
Ia berharap kepemimpinan Presiden RI, Ir Joko Widodo dapat memprioritaskan Otsus Plus, karena Otsus Plus merupakan aspirasi rakyat Indonesia yang ada di tanah Papua untuk menentukan nasib mereka dalam melakukan kebijakan pembangunan di tanah sendiri.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh stakeholder yang ada di tanah Papua sedang mendorong apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kami akan dorong ke pusat,” katanya.
Lanjut dia, Otsus Plus merupakan kerangka dasar sebagai kebijakan peradan umat di tanah ini, yang mana selama ini banyak permasalahan yang terjadi baik konflik social, maupun konflik horizontal.  “Oleh karenanya, jika Otsus Plus di Golkan maka permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dapat terselesaikan,” ujarnya.

Politis Partai Demokrat itu menyatakan bahwa setelah Otsus Plus digolkan oleh Pemerintah Pusat maka, Pemerintah Maupun rakyat Papua sudah punya agenda untuk melakukan  penyusunan dokumen tata ruang kota secara komprehensif seluruh Kabupaten/kota, rancangan pemerintahan kampung harus terhubung dengan perencanaan distrik.

Kemudian, rancangan distrik harus terhubung dengan perencanaan Kabupaten, rancangan Kabupaten harus terhubung dengan perencanaan Provinsi Papua dan Provinsi harus terhubung dengan perencanaan nasional.
“Ini yang harus kita dorong jangan sampai konsentrasi kita jauhkan dengan usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spektakuler. Kalau itu  yang terjadi maka, dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa penataan pembangunan fisik akan selalu kacau tanpa punya target yang jelas,” cetusnya.
Dikatakan, Papua ini mempunya lahan yang kosong untuk harus ditata dengan baik. Ada titik mana yang harus kita jadikan kawasan sentral gavermen, kawasan mana kita jadikan sebagai sentral bisnis, titik kapital, titik pusat pendidikan, pusat industri.

“Jangan kita campur aduk seperti model di Jakarta. Jakarta ini dari dulu tidak punya target dan tidak punya tata ruang kota yang baik sehingga penataan pembangunannya semberaut lalu  sehingga pemerintah pusing tentang banjir, macet, sampah,” katanya.

Oleh karena itu, Papua tidak boleh terjadi seperti itu. Sebab di Papua masih banyak lahan kosong, sehingga harus ditata lebih baik dan membuat kerangka dasar yang lebih baik.
“Setelah kerangka dasar baru kita mulai menyusun tata ruang kota yang komprehensif, sehingga punya target. Misalnya, jalannya, nasional, jalan provinsi harus dilakukan,” katanya.
Bahkan lebih jauh disampaikan Willem Wandik, bahwa sepanjang jalan itu kiri kanan harus di tatar sedemikian rupa. Sebab pembangunan akan pesat dan jalan akan semakin berkembang, sehingga pembangunan jalan harus betul-betul di tata lebih baik.

“Di sana tidak boleh ada pembangunan rumah di samping jalan. Kalau boleh pembangunan rumah jauh dari samping jalan, karena suatu saat jalan tersebut dikembangkan menjadi beberapa badan jalan,” katanya.
Iapun yakin jikalau Otsus Plus bisa gol karena sekarang Presiden Jokowi sedang melakukan invetarisasi semua persoalan di tanah Papua untuk mengambil sebuah kebijakan secara cepat dan tepat.
“Jokowi orangnya mau melakukan kebijakan cepat dan tepat, sehingga ia langsung mendengar suara hati rakyat, terutama dalam momen dialog kebangsaan dan dilanjutkkan pembincaraan otsus plus,” tutupnya. (loy/don/l03)
Sumber : BintangPapua

DIALOG DENGAN OPM MANA DULU?

Marinus,  Soal Dialog Jakarta-Papua yang akan Melibatkan OPM 

JAYAPURA - Pernyataan Anggota DPRP, Ruben Magay bahwa bila dialog Jakarta-Papua jadi dilaksanakan perlu melibatkan  berbagai stakehoder  termasuk  kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM),  mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung.

  Menurutnya, permintaan dialog damai Papua-Jakarta yang melibatkan OPM, itu harus jelas OPM mana? Apakah OPM yang berjuang untuk mempertahankan ideologi Papua merdeka atau OPM peliaraan negara/kelompok milisi berkedok OPM atau OPM cari makan yang sering menjual isu Papua merdeka untuk kepentingan ‘perutnya’ atau kepentingan politiknya.

   Terhadap hal itu, DPRP  sudah saatnya mengundang Koordinator Jaringan Damai Papua, Dr. Neles Tebay, dan Koordinator ALDP, Anum Siregar,SH dan semua rekan kerjanya yang selama ini sudah memulai pra dialog damai Papua-Jakarta. Undangan itu bertujuan untuk hearing dan sharing pendapat tentang konsep dialog, tempat dialog, waktu dialog dan delegasi yang akan datang dalam dialog.

  “DPRP harus segera menjadwalkan pertemuan dengan JDP dan ALDP. Saya sebenarnya masih meragukan komitmen DPRP mendukung dialog. “ Sudah saatnya sikap politik NATO-No Action Talk Only dijauhkan dari wajah anggota DPRP yang baru,” ungkapnya saat dihubungi via ponselnya, Kamis, (8/1).

   Berikutnya, menyangkut soal delegasi dialog yang diwacanakan DPRP yang harus melibatkan OPM, dalam konferensi perdamaian Papua di Auditorium Uncen Tahun 2011, telah ditetapkan lima (5) orang utusan dialog dengan Pemerintah Indonesia.

  Pemerintah Pusat dengan tegas menolak penetapan 5 delegasi tersebut mewakili masyarakat Papua. Bahkan Pemerintah Pusat menilai bahwa solusi dialog Jakarta-Papua yan g ditawarkan orang Papua yang hanya akal-akalan politik untuk mempercepat kemerdekaan Papua melalui cara damai.

  Kecurigaan pemerintah terhadap dialog Papua yang akan menjadi pintu referendum Papua masih tetap kuat tertanam di dalam pikiran dan benak elit politi pusat. Tetapi ketika kebijakan politik Presiden Jokowi yang mau menyelesaikan masalah Papua dengan konsep ‘mendengar dan berbicara dengan hati kepada orang Papua, merupakan dukungan langsung pemerintah pusat terhadap solusi dialog damai Papua-Jakarta yang sudah diperjuangkan oleh JDP dan ALDP sejak isu dialog Papua ini digulirkan Tahun 2000 dalam kongres rakyat Papua ke-2 di Jayapura.

  Karena itu, sekali lagi dirinya sangat mengharapkan respon cepat dari DPRP untuk segera bentuk Pansus dialog Papua dalam rapat Paripurna pertama Tahun ini, dan juga segera menyusun suatu regulasi khusus yang mengatur tentang dialog damai Papua-Jakarta dan segera disampaian ke Kemendagri agar ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah peraturan pemerintah, sehingga dialog Papua-Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat, dan segera direalisasikan, karena sudah pasti ada pos anggaran negara, apakah melalui APBN atau APBD yang dialokasikan untuk membiayai jalannya dialog damai Papua-Jakarta.

  DPRP harus berani mengambil langkah politik untuk mendukung dialog Papua, karena Presiden Jokowi sudah menyatakan dukungannya, dan juga pihak TNI yang selama ini menjadi halangan terbesar dialog Papua, sudah menyatakan pendapatnya melalui Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap minggu lalu, dimana TNI akan menyesuaikan diri dengan kebijakan politik yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua. TNI akan mendukung sepenuhnya dialog, selama solusi dialog tidak mengancam kedaulatan negara dan tidak menimbulkan kegoncangan politi dan keamanan di Papua maupun secara nasional.

  Menurut hematnya, kebijakan baru TNI ini haruslah menjadi modal politik yang kuat bagi DPRP dan semua pihak di Papua yang sudah sepakat bahwa dialog Papua-Jakarta adalah pilihan terbaik penyelesaian masalah Papua dan sekaligus penghentian konflik dan kekerasan di Papua. 

  “Kalau ada elite politik di DPRP dan  Pejabat di Pemprov Papua  yang tidak mendukung dialog maupun pihak-pihak lainnya, maka mereka inilah sumber konfli Papua,” tandasnya.

  Pertanyaan dirinya bahwa, apakah OPM dengan sayap militernya TPN-OPM mendukung dialog damai Papua-Jakarta? OPM pimpinan Goliat Tabuni dan TPN-OPM masih tetap konsisten dengan perjuangan senjata dalam menyelesaikan masalah Papua, tetapi juga memiliki konsep dialog sendiri dengan pemerintah.

  Konsep dan agenda dialog OPM, JDP, dan juga konsep dan agenda dialog masyarakat non Papua (kaum pendatang) yang tinggal di Papua sudah ada dalam konsepnya ALDP. Ini perlu diselaraskan dan disesuaikan bersama. Peran DPRP sebagai fasilitator penggabungan konsep dialog kelompok-kelompok kepentingan ini perlu segera direalisasikan.  “Ini beban kerja yang besar yang ingin dirinya letakan di pundak anggota DPRP yang baru melalui koran ini,” pungkasnya.(Nls/don/l03)

Sumber : bintangpapua.com

Forkorus Tolak Berdirinya ULMWP

Juga Kesal dan Kecewa Sikap Beberapa Pejabat NFRPB
 

SENTANI – Forkorus Yoboisembut, S.Pd., yang disebut sebagai ‘Presiden Negara Federal Republik Papua Barat’ (NFRPB) merasa kecewa dan kesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kekecewaan dan kekesalan itu terasa setelah menerima laporan tentang hasil akhir dari Simposium Papua Barat yang diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu mulai dari tanggal 1 s/d 5 Desember 2014 lalu.

 
Demikian ditegaskan Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut dalam releasenya saat menyambangi Redaksi Harian Bintang Papua, di Kotaraja Luar, Jumat (19/12) kemarin malam. “Jadi, setelah saya menerima laporan dari berbagai sumber dan juga dalam rangka mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (19 Oktober 2011) yang merupakan dasar hukum berdirinya NFRPB, maka saya selaku Presiden NFRPB menganggap ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat pada 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu,” ucapnya.
Forkorus menyampaikan, bahwa pihaknya merasa menyesal dan sedih terhadap cara pandang para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang irasional atau tidak logis, sehingga menyamakan posisi organisasi-organisas­i taktik sama level dengan sebuah negara.
“Jadi, saya kecewa dan menyesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan ULMWP. Dan, adanya hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat serta 19 Oktober 2011 sebagai dasar hukum berdirinya NFRPB secara konsisten dan konsekuen,” sesalnya.
“Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut, karena kami dalam hal ini NFRPB tetap bertahan dan juga melaksanakan agenda-agenda luar negeri maupun domestic, sebagaimana layaknya sebuah negara di dunia, dimana kami juga sudah sangat siap untuk melakukan aplikasi sebagai sebuah negara calon anggota baru dalam MSG dan ke PIF pada tahun 2015 mendatang,” tegasnya.
Selain itu, Forkorus kembali menegaskan bahwa Markus Haluk diberhentikan dari jabatannya Sekretaris NFRPB (surat keputusan menyusul) yang tidak berhak berbicara dan bertindak atas nama NFRPB.
“Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggota ULMWP tersebut. 

Jadi, biarkanlah NFRPB dan ULMWP berjalan secara terpisah dan hanya bekerjasama dalam tingkat koordinasi saja, jika bertujuan sama pasti akan bertemu pada persimpangan jalan serta akan berjalan bersama-sama nantinya,” tukasnya. (mir/don)

Sumber : Bintang Papua

Papua Barat Sudah Terdaftar di PBB ?

JAYAPURA - Agustinus Waipon,  yang mengaku sebagai  Kepala Kantor Sekretariat Negara Republik Papua Barat, mngklaim bahwa perjuangan panjang Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilebur menjadi Administrasi Negara Republik Papua Barat (NRPB),  sudah terdaftar secara resmi menjadi anggota PBB.

Menurutnya, perjuangan ini  lewat  Senat Pasific Forum melalui PNG hingga pada sidang umum (SU) tahunan PBB pada 2010 lalu dan SU PBB pada 24 September 2012 yang dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan  ‘Presiden NRPB’  Yance Hembring serta penandatanganan piagam pengakuan NRPB dari NKRI di PBB.  “Mari kita menunggu tahapan selanjutnya yakni pengakuan NKRI atas NRPB secara dejure, karena pengakuan defacto sudah di laksanakan di PBB pada 24 September 2012 lalu dalam sidang umum tahunan PBB,” ungkapnya kepada Bintang Papua,  Sabtu, (17/11).

Dijelaskannya, tinggal tahapan terakhir yang dilalui yakni penyerahan kedaulatan dari NKRI  ke NRPB. Sambil menunggu penyerahan kedaulatan Negara dari NKRI ke PBB dan dari PBB ke NRPB lanjutnya, maka tugas yang dilakukan Badan Usaha Persiapan Usaha Kemerdekaan Papua Barat antara lain mempersiapkan perangkat Negara khususnyua 5 tiang Negara, dimulai dari eksekutif , legislatif sampai dengan bank-bank sentral.  Tugas lainnya  adalah menggalang sumbangan dana dari para pendukung kemerdekaan NRPB. “Kami juga diperintahan ‘Presiden’  Yance Hembring untuk membangun gedung Sekretariat Negara walaupun secara sederhana, semua aktifitas Negara Republik Papua Barat di pusatkan di Genyem,” jelasnya.
Terkait dengan itu, dirinya menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk segera bersatu ikut satu barisan, dan janganlah mengikuti kegiatan-kegiatan yang akhirnya menciderai perjuangan kemerdekaan NRPB, jangan lakukan tindakan anarkis.(nls/don/l03)

Sumber : BP