Nilai Rakyat Dimata Penguasa Pemeritah dan TNI

WEST PAPUA:

NILAI RAKYAT WEST PAPUA & NILAI RAKYAT INDONESIA DI MATA PENGUASA PEMERINTAH & TENTARA NASIONAL INDONESIA

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Sebelum penulis menjelaskan topik artikel ini, penulis berusaha membuka sedikit wawasan untuk memahami pergerakan-pergerakan yang aneh tapi nyata di West Papua. Sekitar tahun 1970-an, saya mempunyai kebanggaan tersendiri dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi sejak tahun 1990-an sampai sekarang, kebanggaan terhadap OPM itu berkurang, bahkan rasa "lucu" mendengar nama OPM. Merasa lucu karena penulis tahu, ada OPM yang dipelihra oleh TNI/Polri di seluruh Tanah West Papua ini.

Tujuannya supaya wilayah West Papua dari Sorong-Merauke tetap dipelihara dan dikelola sebagai wilayah konflik. Timor Leste telah merdeka dan GAM di Aceh sudah berdamai dengan Indonesia melalui Perjanjian Helzinki. Kedua wilayah ini tidak ada peluang untuk aparat keamanan naik pangkat, mengisi kantong kosong (uang nyamuk) dan penambahan/rotasi kekuatan militer.

Peristiwa sekitar tahun 1995, penculikan dan penyanderaan dua siswa SMA di Arso, Marawija dan Siti Nursila?? yang di tahan di Sungai Bewani hampir 6 bulan lebih ialah kerjanya OPM yang dipelihara. Kesan penulis, itu kerjanya Kopassus. Peristiwa ini menjadi berita Nasional setiap hari. Waktu 6 bulan adalah kesempatan yang cukup untuk terbangun opini pembenaran bahwa di West Papua ada kejahatan OPM. Aparat keamanan sudah berhasil membangun berita kebohongan dalam opini publik rakyat Indonesia.

Pada 16 Agustus 2004, pimpinan Dansatgas BAN-II/Koppasus, Letkol Inf. Yogi Gunawan menembak mati Pendeta Elisa Tabuni di Tingginamhut, Puncak Jaya. Ini peristiwa pertama aparat keamanan memulai Proyek Kekerasan Militer di Puncak Jaya.

Sejak 16 Agustus sampai Oktober 2004, berita penembakan ini dipublikasi lewat Cenderawasih Pos tiap hari, berita di halaman depan, bahwa yang menembak mati Pdt. Elisa Tabuni ialah OPM pimpinan Goliat Tabuni.

Opini kebohongan publik dari aparat keamanan (TNI) selama 4 bulan telah terbangun di West Papua dan juga di Indonesia bahwa di Puncak Jaya ada pemimpin OPM yang bernama Goliat Tabuni.

Untuk memastikan itu, penulis terbang ke Mulia, Puncak Jaya pada 21 Oktober 2004. Penulis mengadakan pertemuan dengan bupati Eliezer Renmaur, Elvis Tabuni sebagai wakil Ketua DPRD, Letkol Inf. Yogi Gunawan, Victor Tobing (maaf pangkat belum tahu) dan tokoh gereja, adat dan juga hadir sejumlah anggota TNI/Polri. Pertemuan ini berlangsung di Mulia Inn.

Pak Yogi Gunawan sampaikan: "Pak Socratez, yang membunuh pendeta Elisa Tabuni adalah OPM, pasukannya Goliat Tabuni."

Penulis langsung jawab: " Pak Yogi, maaf, yang membunuh pendeta Elisa Tabuni adalah aparat keamanan, yaitu Kopassus, saya punya bukti kuat."

Setelah aparat keamanan berhasil menciptakan situasi tidak aman dan teror terbuka dalam masyarakat, mereka minta dana pengamanan sebesar Rp 760 juta pada 15 Oktober 2004 dan Rp 500juta pada 16 Oktober dan 750juta pada 17 Oktober dan Total 2 Milyar 10juta.

Ini gambaran penulis sajikan kepada para pembaca supaya konflik berkepanjangan di Puncak Jaya dan di seluruh West Papua ialah konflik yang ciptakan dan dipelihara. Wilayah konflik menjadi jastifikasi (pembenaran) untuk operasi-operasi militer dan teror terhadap rakyat dan bangsa West Papua. Tulisan singkat ini cukup jelas memberikan cahaya sedikit untuk mengetahui siapa aktor kekerasan dan konflik sebenarnya di West Papua.

2. Nilai bangsa West Papua dan Bangsa Indonesia

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen George E.Supit memerintahkan operasi militer di Puncak Jaya untuk mengejar OPM atas tewasnya anggota TNI Letda Inf. Amran Blegur Komandan Pos TNI Satgas Pamrahwan Tingginambut dan anggota TNI Pratu Freddy.

Kami sama-sama tidak setuju dengan kekerasan dan mengutuk orang yang menghilangkan nyawa anggota TNI/Polri dan nyawa rakyat sipil. Menghilangkan nyawa manusia merupakan tindakan biadab.

Sesuai apa yang diyakini penulis, bahwa yang lebih adil, manusiawi, bermartabat dan lebih damai, apabila Saudara Pangdam XVII Cenderwasih, Mayjen George E. Supit memerintahkan menangkap, mengadili, menghukum dan memecat anggota TNI yang menembak mati 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014.

Pada 20 Agustus 2018, di depan Allah, di depan rakyat dan bangsa West Papua, di depan rakyat dan bangsa Indonesia dan komunitas Internasional telah diumumkan bahwa pemerintah Republik Indonesi dan Tentara Nasional Indonesia memposisikan rakyat dan bangsa West Papua tidak ada nilainya, kalau ditembak mati oleh anggota TNI/Polri tidak perlu diurus. Bila perlu rakyat dan bangsa West Papua dimusnahkan.

Sebaliknya, kalau ada rakyat Indonesia, anggota TNI yang ditembak mati oleh (OPM?), anggota OPM? itu harus dikejar & ditembak mati karena rakyat Indonesia lebih bernilai.

Penulis sebagai Gembala umat akan percaya kepada Pemerintah dan TNI kalau penembak 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 & seluruh kasus pelaggaran HAM lain juga diselesaikan dan para pelaku di hukum dan dipecat. Tapi, sulit juga karena penculik dan pembunuh Theodorus (Theys) Hiyo Eluay, pak Hartomo sudah dipromosikan Kepala BAIS.

Rekonsiliasi dan perdamaian sejati tidak dapat diperoleh secara gampangan/murahan, melainkan hanya atas dasar kebenaran, kasih yang tulus, kejujuran dan keadilan.

AMIN & BENAR apa yang ditulis Franz Magnis-Suseno, "...cita-cita ABRI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, hancur" (hal..14). "Tidak disangkal lagi bahwa di Timor Timur telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa" (hal. 17). "...Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas kehancuran kehormatan Indonesia di mata dunia Internasional adalah TNI" (hal. 33). (Sumber: Berebut Jiwa Bangsa, 2007).

Seperti keadaan di Timor Timur dulu, sekarang wajah yang sama ada di West Papua karena pemerintah militer yang sama.

Semoga berguna.

Ita Wakhu Purom, 21/08/2018;16:48PM

Bangsa Kolonial Selalu Hilangkan Sejarah Bangsa Yang Di Duduki

WEST PAPUA:

BANGSA KOLONIAL SELALU HILANGKAN SEJARAH BANGSA YANG DIDUDUKI DAN DIJAJAH

Oleh Dr. Socratez S.Yoman (Ndumma)

1. Pendahuluan

Topik artikel ini penulis memulai dari pengalaman bangsa Israel.

Yohanan ben Zakkai Adalah seorang terdidik orang Yahudi yang menjadi kunci dalam sejarah bangsa Yahudi di abad pertama, 77 tahun setelah Yesus. Ketika tentara Kerajaan Romawi di bawah komando Jenderal Flavious Titus manghancurkan Jerusalem, Yohanan ben Zakkai menyelamatkan dan semua buku-buku yang menyangkut sejarah dan bahasa orang Yahudi. Dia sembunyikan dan mulai membangun sekolah untuk mengajar generasi berikut yang selamatkan diri dari pembakaran kota Yerusalem.

Sekolah yang Yohanan dirikan menjadi fondasi untuk melanjutkan pengetahuan dan bahasa bangsa Yahudi untuk generasi ribuan tahun kedepan. Ia diangkat sebagai pahlawan moyang mereka dalam konteks pendidikan, bahasa dan sejarah. Bangsa Yahudi di Israel dan seluruh dunia menghormati Yohanan sepanjang sejarah.

2. Sejarah Bangsa West Papua dibawah kolonial Indonesia

Pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah West Papua sejak tahun 1961, kekuatan ABRI waktu itu (kini TNI) telah berjuang keras membakar semua dokumen-dokumen penting sejarah rakyat dan bangsa West Papua. ABRI mencari semua buku-buku, simbol-simbol yang berhubungan sejarah dari rumah ke rumah dan dari sekolah ke sekolah. Tindakan-tindakan seperti itu masih berlaku sampai saat sekarang ini.

3. Penjajah biasa hancurkan 6 pilar

3.1. Pendidikan dihancurkan;
3.2. Kesehatan dihancurkan;
3.3. Ekonomi dihancurkan;
3.4. Kebudayaan dihancurkan, yaitu: kuburkan/hilangkan bukti-bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya; dan bahasa daerah dihilangkan;
3.5. Putuskan hubungan mereka dengan leluhur dengan mengatakan leluhur itu bodoh & primitif.
3.6. Tanah mereka dirampas atas nama pembangunan nasional.

4. Apakah bangsa West Papua mengalami situasi ini dalam koloni Indonesia?

IWP, 12082018;22:18.

Kapan Pemerintah republik indonesia selesaikan kasus penembakan 4 siswa di Paniai ?

WEST PAPUA:

KAPAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENYELESAIKAN KASUS PENEMBAKAN 4 SISWA DI PANIAI 8 DESEMBER 2014?

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Kasus pelanggaran berat HAM di West Papua memang sudah menjadi noda hitam bagi pemerintah Republik Indonesia. Kejahatan kemanusiaan yang merendahkan martabat manusia dilakukan negara dengan sistematis, terstruktur dan massif sejak 1961. Tujuannya ialah pemusnahan & penghilangan Penduduk Asli Pribumi West Papua.

Aksi AMP dan FRIWP di Yogyakarta 23 Juli 2018  Doc @AMP

2. Operasi Gabungan TNI/Polri di Nduga

Kasus terbaru, operasi gabungan TNI/Polri di kabupaten Ndugama (Nduga) adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah Indonesia untuk pemusnahan etnis bangsa West Papua.

Ada empat tujuan utama operasi gabungan TNI/Polri di Nduga.

2.1. Upaya pembelokkan/pengalihan kasus pelanggaran berat HAM yang merupakan kejahatan Negara yang sudah menjadi persoalan Internasional. Salah kasus yang berusaha dihilangkan ialah kasus 8 Desember 2014. Indonesia berusaha menghindar dan mempersalahkan OPM sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di West Papua.

2.2. Untuk membangun infrastruktur militer (Kodim) secara permanen dengan alasan wilayah tidak aman. Contohnya seperti rekayasa kasus Puncak Jaya tahun 2004 pdt. Elisa Tabuni ditembak mati dibawah pimpinan Dansatgas BAN-II/Koppasus Letkol Inf. Yogi Gunawan. Artinya, harus ada jastifikasi kehadiran & pembangunan infrastruktur militer di Nduga.

2.3. Untuk menyingkirkan Penduduk Asli Nduga dalam rangka eksploitasi tambang emas di wilayah Ndugama (Nduga).

2.4. Tidak rahasia umum dalam upaya pemusnahan Penduduk Asli West Papua dengan sistematis dan terstruktur dengan menggunakan kekuatan alat Negara yang sudah berlangsung selama lima dekade sejak 1961 dari Sorong-Merauke.

3. Kasus 8 Desember 2014

Presiden RI, Ir. Joko Widodo sudah berjanji untuk menyelesaikan kasus ini. Sayangnya, janji itu tinggal janji, masa jabatannya sebentar lagi akan berakhir pada 2019.

Kasus 8 Desember 2014 di Paniai pelakunya ialah anggota TNI. Kalau pelaku kejahatan TNI/Polri itu wilayah yang sulit disentuh hukum Republik Indonesia. Karena TNI/Polri ada impunitas (kekebalan) hukum. TNI/Polri adalah hukum di Indonesia.

TNI/Polri tidak bisa disentuh hukum, maka yang bisa disentuh wilayah TNI/Polri ialah kuasa tangan dan kuasa hukum TUHAN. Apakah sentuhan TUHAN itu berkat atau kutuk, malapetaka dan murka? Jawabannya urusan TUHAN. Karena TNI/Polri telah merusak gambar dan rupa Allah.

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita..." (Kejadian 1:26).

Kalau gambar dan rupa Allah ini dirusak terus-menerus atas nama kepentingan nasional dan NKRI harga mati, Indonesia sesungguhnya berada dalam ancaman bahaya Murka TUHAN. Murka dan kutuk TUHAN itu bisa saja kepada anggota TNI/Polri sebagai pelaku kejahatan, bisa saja dalam keluarga dan anak cucu mereka, bisa saja menimpa secara nasional.

Pemerintah, TNI/Polri perlu ingat, yang lebih berhak untuk menghilangkan nyawa manusia ialah TUHAN bukan manusia.

Pemerintah, TNI/Polri perlu bertobat, perlu sadar dan jangan tersesat, yang lebih berkuasa ialah TUHAN bukan NKRI.

Pemerintah, TNI/Polri perlu sadar dan bertobat bahwa Anda tidak diberikan mandat dan kewenangan dari TUHAN untuk membantai umat Tuhan di West Papua atas nama NKRI.

4. Kesimpulan

4.1. Rakyat dan bangsa West Papua boleh memilih wakil rakyat di DPR Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat pada Pemilu 2019.

4.2. Rakyat dan bangsa West Papua melakukan BOIKOT Pilpres 2019. Karena SANGAT percuma memilih Presiden yang tidak bertanggungjawab seluruh pelanggaran berat HAM yang dilakukan Negara selama 57 tahun.

4.3. Rakyat dan bangsa West Papua tidak ada masa depan dalam Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa penjajah dan kolonial sesungguhnya di era moderen sekarang ini.

Waa....kinaonak.

Ita Wakhu Purom, Selasa, 24 Juli 2018; 08:27AM

WEST PAPUA: Hidup ini Harus Jujur di Hati, Pikiran, Mulut dan Tindakan

WEST PAPUA:

HIDUP INI HARUS JUJUR DI HATI, JUJUR DI PIKIRAN, JUJUR DI MULUT DAN JUJUR DALAM TINDAKAN

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman (Ndumma)

1. Pendahuluan

Para pembaca setia artikel saya yang mulia, mengapa penulis memilih topik ini? Ini menjadi beban dan pergumulan dalam hidup saya sebagai seorang Gembala umat.

Tadi pagi saya mendapat isi pesan seperti ini:

" Syalom..Kk Gembala, diplomasi saat ini seperti itu, tapi pada saatnya nanti pasti dapat usir pulang ke negerinya."

Saya sangat respek adik yang membalas isi artikel saya. Jawaban saya seperti ini:

"Jangan ada di hati dan pikiran seperti itu. Waa."

Jawabannya:

" Yooo Kk Gembala...Amin..."

Kutipan komunikasi tadi sebagai respon setelah saya membagi artikel saya kepada grup WA & juga perorangan.

Artikel saya sebagai berikut:

"Ketika waktunya untuk rakyat dan bangsa West Papua berdiri sebagai bangsa Merdeka dan berdaulat, hal hakiki dan fundamental yg perlu dipegang dan diingat rakyat Indonesia (pendatang) di West Papua ialah TETAP TENANG dan TIDAK PANIK dan tidak perlu berpikir kembali ke kampung halaman dengan gelombang besar-besaran. Anda semua akan dijamin aman dan damai dengan KASIH dan persaudaraan dengan spirit kemanusiaan dan kesetaraan. Anda berhak untuk hidup, tinggal dan membangun bersama-bersama dengan bangsa West Papua. Anda tidak akan dihapus kewarganegaraan Indonesia. Pada saat itu, di West Papua tidak butuh moncong senjata dan bedil untuk melukai dan mencederai hati dan tubuh sesama manusia."

"Para pembaca akan menilai, tulisan ini seperti mimpi kosong di siang hari. Tetapi sebaliknya, orang beriman akan mengatakan, tulisan YA dan AMIN."

"Ingatkan lagi saudara-saudara pendatang bahwa kita tetap menjaga dan memelihara ketenangan dan kenyamanan dan kehidupan Anda di atas tanah leluhur kami bangsa West Papua. Kami ijinkan Anda hidup bersama kami dengan damai."

2. Bangsa West Papua Berjuang Bukan Untuk Melawan orang pendatang (Melayu Indonesia).

Yang diperjuangkan rakyat dan bangsa West Papua ialah hak politik dan hak hidup dan masa depan yang lebih baik dan damai di atas tanah keluhur. Karena saat ini sedang diduduki dan dijajah penguasa Indonesia. Kita lawan kekerasan, kejahatan, ketidakadilan, upaya-upaya pemusnahan etnis yang dilakukan Negara dan pelanggaran berat HAM.

Kita juga sedang melawan konspirasi global. West Papua adalah daerah koloni dari kelompok yg sdh berdiri sejak tahun 1700'an di Eropa. Amerika, PBB, Indonesia dan lain-lain adalah alat kolonial untuk kepentingan menjaga dan exploitasi kelompok ini. Kelompok ini sudah menjajah, menawan dan mengkontrol cara berpikir rakyat dan bangsa West Papua selama 57 tahun sejak 1961. Kita sudah dibuat bangsa yang tidak berdaya. Sehingga Orang Asli West Papua tidak mampu membebaskan diri dari penjajahan ini. Karena bangsa West Papua sudah dikurung dalam penjara ketakutan dan juga cara berpikir kolonial Indonesia.

Jadi, dalam memperjuangkan masa depan bangsa West Papua sebagai bangsa berdaulat dan yang lebih bermartabat ialah dengan membebaskan diri dari rasa ketakutan dan rasa marah. Kita dalam proses perjalanan memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa West Papua harus jujur di hati, jujur di pikiran, jujur di mulut, jujur dalam tindakan. Atau juga dengan damai di hati, damai di pikiran, damai di mulut dan damai dalam perbuatan. Artinya kita harus berdiri dengan integritas. Karena rakyat West Papua adalah bangsa yang bermartabat.

Akhir dari artikel pendek ini, saya ingatkan kepada rakyat dan bangsa West Papua, JANGAN pernah ada di hati dan pikiran bahwa pada saat West Papua berdiri sendiri (Merdeka), orang-orang Melayu Indonesia diminta pulang. Ini bukan misi dan tujuan perjuangan bangsa West Papua. Perjuangan rakyat West Papua ialah Indonesia harus akhiri pendudukan & penjajahan ILEGAL di West Papua.

Waa...

Ita Wakhu Purom, 19 Juni 2018; 20:13

Cabut Tanaman Liar Yang Hancurkan, Merendahkan Martabat dan Masa Depan Bangsa Melanesia di West Papua

WEST PAPUA:

MENCABUT TANAMAN LIAR YANG MENGHANCURKAN & MERENDAHKAN MARTABAT & MASA DEPAN BANGSA MELANESIA DI WEST PAPUA

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Ketika salah satu mahasiswa Uncen pergi ke kampus menggunakan pakaian laki-laki (koteka) pada bulan Mei 2018, berbagai tanggapan pun muncul. Ada yang positif dan ada yang mengatakan tidak relevan lagi dalam era moderen seperti sekarang.

Terlepas dari berbagai tanggapan, keputusan mahasiswa ini saya menilai sebagai bentuk protes verbal (protes lisan) atas semua yang dialami rakyat dan bangsa West Papua di bawah kekuasaan kolonial pemerintah Indonesia.

Para pembaca tidak bisa hanya melihat dari sekedar kotekanya. Kita perlu merenungkan secara mendalam apa pesan penting yang disampaikan mahasiswa ini. Ini teguran dan tamparan yang keras dan mendidik rakyat dan bangsa West Papua.

Ia membangunkan kita sebagai bangsa Melanesia dari ketiduran. Ia sadarkan kita semua dari zona nyaman yang tidak sadar seperti seekor kodok yang berada dalam belangga yang sebentar lagi akan mati dengan panasnya air yang berproses perlahan tapi pasti. Ada tulisan juga saya membaca dengan topik : "Jangan Membunuh Rambut Kami."

Apa maksud dan tujuan dan pesan penting dengan memakai koteka dan Jangan Membunuh Rambut Kami?

Saya juga sependapat, pakai koteka sudah tidak cocok era sekarang. Walaupun sependapat, kita harus jujur mengatakan bahwa bangsa West Papua sedang berada dalam proses Pemusnahan Etnis secara sistematis, terprogram, terstruktur yang dilakukan negara/pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah bangsa West Papua.

2. Bangsa West Papua Ada Kehidupan & Keberadaban

Sebelum Indonesia menduduki, menjajah dan menindas bangsa West Papua, rakyat Melanesia di West Papua ada kehidupan dan mempunyai peradaban tinggi.

Bangsa West Papua punya tanah dan mereka penguasa atas tanah, punya pemimpin, punya pahlawan, punya sejarah, punya bahasa, nilai-nilai keberadaban dan budaya & mempunyai keyakinan.

Bangsa West Papua sejak 8.000 tahun lalu mempunyai teknologi tinggi dan tercanggih dalam kehidupan bangsa bercocok tanam di pedalaman dan pegunungan.

Rakyat West Papua mempunyai kebun yang tersusun rapi seperti di dataran Eropa. Mereka mempunyai pagar dan honai yang dibangun dengan bahan-bahan bangunan pilihan yang berkualitas bisa bertahan puluhan tahun.

Bangsa ini punya keturunan dan marga yang jelas. Tidak pernah menikah/kawin dengan saudaranya dekat dan satu marga.

Bangsa ini dalam perang tidak pernah membunuh pemimpin. Dari kubu yang berperang selalu lindungi pemimpin. Bangsa ini Dalam perang tidak pernah membunuh perempuan, anak-anak kecil dan orang-orang tua. Tidak pernah dan dilarang menjarah barang di medan perang. Bangsa ini hidup dengan penuh dengan damai walaupun sering ada perang karena alasan perempuan, tanah dan pencurian babi.

Penulis memberikan contoh-contoh nyata dalam konteks kehidupan rakyat dan bangsa West Papua di pedalaman/pegunungan, suku Lani.

3. Tanaman Liar di West Papua

Setelah Indonesia mencaplok (aneksasi), menduduki dan menjajah bangsa West Papua sejak 1961, mulai menghancurkan dan memusnahkan dengan cara sistematis semua yang dimiliki rakyat dan West Papua. Apa yang penulis jelaskan tadi benar-benar dimusnahkan.

Penjajahan dan penindasan dengan istilah pembangunan diterapkan di West Papua dengan moncong senjata. Militer benar-benar menggambil alih dengan wajah kekejaman dan kejahatan menggurita di West Papua.

Tanaman Liar yang dimaksud penulis ialah bangsa West dipaksa untuk menerima ideologi Penjajah Indonesia Melayu, yaitu:

Pancasila, UUD 45, Sumpah Pemuda, bendera merah putih, 17 Agustus 1945, nama pahalwan, sejarah dan nama gunung, air, kereta api dan lain sebagainya.

Para pejabat, rakyat dan West Papua sedang dikurung dalam penjara ideologi liar yang bukan wariskan leluhur bangsa Melanesia.

Mari, Kita sadar, bangkit & cabut & buang Tanaman Liar ini. Kembalikan identitas aslinya.

Ita Wakhu Purom, 29/5/2018.

WEST PAPUA: MABUK KKR DAN MABUK PASANG LILIN

WEST PAPUA:

MABUK KKR & MABUK PASANG LILIN

Di West Papua, belakangan ini, ada para pemimpin dan rakyat yang mabuk KKR (Kebaktiam Kebangunan Rohani) dan mabuk dengan memasang lilin. Aneh-aneh, tapi nyata-nyata juga.

Apakah ini upaya-upaya pengalihan persoalan dan agenda pokok yang diperjuangkan rakyat dan bangsa West Papua yang sudah menjadi persoalan Internasional?

Ketika Ahok ditangkap, Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) mengajak umat Kristen membakar lilin sebagai tanda protes dan dukungan moril.

Ketika peristiwa teroris tanggal 13 Mei 2018 di Surabaya, Persekutuan Gereja-gereja Jayapura (PGGJ) mengajak umat untuk membakar lilin untuk menyampaikan simpati kepada korban.

Lalu pertanyaannya ialah

1. Kapan PGGP dan PGGJ membakar lilin untuk memprotes dan solidaritas untuk penembakan dan pembunuhan 4 siswa yang dilakukan teroris dalam keadaan sadar pada 8 Desember 2014 di Paniai?

2. Apakah 4 siswa yang ditembak teroris sadar/ TNI di Paniai itu seperti hewan dan binatang sehingga didiamkan?

Lalu ada lagi orang-orang mabuk-mabuk dengan KKR.

3. Apakah kegiatan KKR seperti ini menjawab persoalan-persoalan mendasar di West Papua?

4. Siapa yang menggerakkan semua kegiatan mabuk KKR dan mabuk pasang lilin?

Rasa solidaritas sesama manusia itu sangat penting dalam hidup ini. Hanya, PGGP dan PGGJ dan para pemimpin Gereja dan agama di West Papua JANGAN buta mata dan telinga tuli dengan persoalan kekejaman dan kejahatan kemanusiaan di halaman Anda atau di depan pintu rumahmu yang sedang diperjuangkan rakyat dan bangsa West Papua.

Biarkan Handphone saja yang menjauhkan teman yang dekat dan mendekatkan teman yang jauh. Artinya, hari ini, HP sudah tidak peduli dengan teman dekat dan lebih peduli dengan teman yang jauh.

Rakyat West Papua harus hati-hati & kritis tentang mabuk pasang lilin & KKR. Mereka berusaha membelokkan akar persoalan bangsa West Papua yang diperjuangkan ULMWP.

(Gembala Dr. Socratez Yoman)

IWP, 23 Mei 2018

WEST PAPUA: ISLAM BUKAN AGAMA TERORIS

WEST PAPUA: 
ISLAM BUKAN AGAMA TERORIS

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

"Teroris itu tidak ada relasi dengan agama Islam dan agama Kristen. Kedua agama ini mengajarkan tentang Tuhan, kasih, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan pengharapan. Kalau ada orang yang mengatakan agama Islam teroris, itu penilaian yang sangat keliru. Yang sy mengerti ialah orang-orangnya yang salah menafsirkan iman mereka.

Contoh saja. Iman saya dan orang Kristen pada umumnya mengatakan, masuk surga satu-satunya melalui percaya Yesus Kristus. Karena Yesus mengatakan: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku" (Yoh. 14:6).

Sedangkan, apakah benar ajaran Islam yang mengatakan JIHAD dengan cara membunuh orang itu masuk surga? Ini ajaran yang disahtafsirkan secara keliru dan membias dari ajaran agama Islam yang moderat. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan membunuh sesama manusia.

Mengapa kita melukai dan menceredarai hati, pikiran dan tubuh sesama kita hanya karena kita beda iman dan beda ideologi?

Pengalaman saya dulu waktu pak Tito Karnavian Tito menjadi Kapolda Papua. Beliau Muslim dan saya Kristen. Beliau pengawal dan penjaga NKRI dan saya lebih berpihak pada rakyat West Papua yang berjuang untuk demi masa depan yang lebih baik dan damai.

Saya sering kirim tulisan dengan tegas dan keras dan terkesan kasar. Beliau tanggapi dengan cara-cara cerdas dan elegan.

Pada suatu ketika ada penerimaan anggota polisi. Saya minta beliau perhatikan anak teman sy dari Tanimbar yang ikut test. Beliau sms saya, "pak pendeta Socratez, kalau kesehatan dan psikologinya lulus, itu etensi utama saya."

Akhirnya, anak itu diterima dan lulusan terbaik urusan kedua. Anak yang sama, orang tuanya datang kepada saya supaya saya minta pak Kapolda mutasikan anaknya dari Polres Timika ke Jayapura dengan tujuan ijin kuliah.

Saya minta pak Kapolda Papua sekarang, pak Boy. Beliau perintahkan untuk mutasikan anggota ini ke Jayapura.

Kalau kita ikuti, setiap artikel saya selalu kritis dan mengkritisi pemerintah/Negara dan anggota TNI/Polri. Artikel-artikel saya hampir bertentangan dengan Negara.

Pertanyaan ialah apakah hanya karena beda iman dan ideologi diantara kita, kita menjauhkan dan merusak sahabat kita dan merusak solidaritas?

Beda iman dan ideologi bukan halangan, bukan hambatan, bukan rintangan untuk menghormati dan menghargai martabat sesama kita dalam spirit solidaritas. Agamamu bukan agamaku dan ideologimu bukan ideologiku.

Tetapi, kita adalah sesama manusia yang Tuhan hadirkan melalui kedua orang tua kita masing-masing untuk menjadi berkat dan penolong bagi sesama kita tanpa membedakan iman, keyakinan, agama, ras dan etnis.

Contoh kecil: hubungan pak Tito, pak Boy dengan saya menjadi cermin untuk kita. Kita beda iman dan ideologi tapi kita punya nurani ketulusan, kejujuran, kasih yang diajarkan Tuhan dan dititipkan kedua orang tua kita masing-masing.

Kita lihat kejahatan Amerika di Irak, pada saat gulingkan Sadam Hussein. Apakah di Irak ada produksi senjata pemusnah massal yang dituduhkan Amerika?

Jawabannya ialah tidak. Kalau begitu motivasi dan apa misi utama George Bush di Irak? MINYAK. Apakh ini bukan tindakan sama seperti teroris?

Agama Islam bukan Teroris. Yang teroris adalah manusia-manusia yang beragama Kristen dan Islam.

Mari, kita melawan orang-orang teroris bukan melawan agamanya.

Semoga berguna. Waa...waa...

Ita Wakhu Purom, Sabtu, 19 Mei 2018; 09:39.

Muslim Papua - Dok Foto KNPB Pakpak 2016

Surat Terbuka Kepada Bpk Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Di Jakarta

Surat Terbuka:

Kepada Yang Terkasih,
Bpk Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

Ijinkan saya sampaikan pendapat saya sebagai bahan untuk dipelajari dan dipertimbamgkan demi masa depan dan kebaikan kita semua sesama manusia.

Bapak Presiden yang mulia, negara RI terlalu besar dan luas dan juga banyak rakyat miskin di atas tanah leluhur mereka. Atau Rumah ini terlalu besar, sehingga untuk menjamin isi rumahnya tidak sanggup.

Yang terjadi adalah yang kuat singkirkan yang lemah dan yang lemah terus terabaikan bahkan mati dengan ketidakberdayaan. Mati dengan sia-sia tanpa menikmati kemerdekaannya sebagai manusia yang berdaulat ciptaan Tuhan.

Sesunggunya banyak cara dan jalan untuk membuat rakyat terlayani dengan harkat dan martabat kemanusiaanya. Untuk harapan ini saya usulkan solusi sebagai berikut:

1. Indonesia dibagi dua Negara, yaitu: Negara Indonesia Barat dan Indonesia Timur;

2. Indonesia dibagi tiga Negara, yaitu: Negara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur.

3. Indonesia di bagi 5 sampai 8 Negara ( boleh dipertimbangkan sesuai budaya, bahasa dan letak geografis).

Dengan demikian, kita bisa mengurangi kemiskinan, kekerasan, dan membangun manusia seutuhnya. Kita bisa jaga dan awasi rakyat kita.

Tuhan memberikan hikmat kepada bapak presiden untuk membaca surat singkat ini dengan mata iman, mata hati dan mata manusiawi. Tidak dilihat dari tendensi politik. Karena surat ini saya tulis sebagai seorang Gembala umat dengan hati tulus, jujur dan ikhlas dan penuh pengharapan.

Terima kasih. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, Minggu, 13 Mei 2018

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua/West Papua.

Dr. Socrarez S.Yoman, MA

WEST PAPUA: PRESIDEN IR.JOKO WIDODO DALAM BAYANG-BAYANG/KETIAK MILITER INDONESIA

WEST PAPUA:

PRESIDEN IR.JOKO WIDODO DALAM BAYANG-BAYANG/KETIAK MILITER INDONESIA

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Presiden RI ke-7, Ir. Joko Widodo adalah seorang pribadi yang memiliki magnanimitiy (kepribadian luhur) dan juga mempunyai integritas. Dengan kata lain, Presiden yang memiliki keluhuran budi dan ketulusan. Presiden yang murah menyebarkan senyum.

Jokowi dipilih dan didukung oleh rakyat Indonesia secara langsung dan demokratis. Ia mendapat legitimasi kepercayaan rakyat Indonesia. Jokowi juga mendapat legitimasi partai politik dan legitimasi hukum.

Berdasarkan legitimasi ini, Jokowi mempunyai otoritas sebagai Presiden. Jokowi ada kuasa dari rakyat, ada kuasa dari partai politik dan ada kuasa konstitusional.

2. Otoritas/Kuasa yang rapuh

Pak Jokowi memang ada banyak kelebihan dan keunggulan. Ia pribadi yang unik. Pak presiden Indonesia ini mempunyai kekuatan moral dan kekuatan kerendahan hati. Kekuatan legitimasi rakyat Indonesia.

Sayang, semua yang dimiliki ini dilemahkan dan dibuat rapuh oleh pihak aparat keamanan, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membayanginya. Jokowi ditempatkan dalam ketiak TNI.

Aparat keamanan tidak mau boroknya dibuka. Aparat keamanan tidak rela kejahatannya dibongkar. Aparat tidak mau kelaliman dan kekejamannya ditelanjangi. Para penjahat-penjahat, pembunuh yang berwatak kriminal ini tidak mau disentuh hukum. Aparat keamanan kebal hukum dan selalu berlindung dibawah sombar Patung Firaun Moderen NKRI harga hati. Mereka berlindung dibalik TNI sebagai pagar Negara.

Memang Indonesia hadir dengan wajah kekerasan dan kelaliman militer ketika West Papua diduduki dan dijajah. Indonesia menduduki dan menjajah secara ilegal, maka perilakunya pun ilegal.

Kejahatan Negara terhadap rakyat dan bangsa West Papua itu dianggap biasa. Karena misi Indonesia ialah MEMUSNAHKAN bangsa West Papua. Dari banyak kasus kejahatan tidak pernah diselesaikan satu kasuspun. Memang watak para kolonial sangat biadab dan kejam.

3. TNI/Polri Memelihara Luka Membusuk Dalam Tubuh bangsa Indonesia

Kembali penulis ingatkan teguran Prof Dr. Franz Magnis kepada aparat keamanan Indonesia.

"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." (hal.255).

"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradap sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (2015:257).

Prof Franz Magnis menggambarkan & melukiskan wajah dan watak penjajah Indonesia di West Papua dengan mata hati & mata iman yang amat tepat & sempurna, yaitu:

3.1. Situasi Papua buruk;
3.2. Situasi Papua tidak normal;
3.3. Situasi Papua tidak beradab;
3.4. Situasi Papua memalukan;
3.5. Situasi Papua tertutup bagi media asing;
3.6. Situasi Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia;
3.7. Indonesia bangsa biadab;
3.8. Indonesia bangsa pembunuh orang-orang Papua.

Kesimpulan sangat menarik dari Prof Magnis ialah " Indonesia bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam."

Kapan bangsa Indonesia menyembuhkan luka-luka membusuk seperti kasus Biak berdarah 1998, Mapnduma 1999, Abepura berdarah 7 Desember 2000, Wasior 2001, Wamena 2003, Kasus Oktober Lapangan Zakeus Padang Bulan 2011, kasus penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014? Masih banyak lagi yang kita tahu.

4. Kesimpulan

Presiden RI, Ir. Jokowi ada legitimasi kuat dari rakyat Indonesia. Sayangnya, aparat keamanan Indonesia membuat rapuh dan tidak berdaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Negara selama ini.

Sepanjang dan selama militer membayangi Ir. Joko Widodo, kasus-kasus di West Papua adalah luka-luka membusuk dalam tubuh Indonesia tidak akan pernah diselesaikan.

Kecuali, pak Ir. Jokowi, diberikan ruang untuk bebas bekerja berdasarkan kuasa dan hati nuraninya, beberapa kasus di West Papua bisa diselesaikan.

Waa

IWP, Sabtu, 1252018; 08:53
-------------

Ilustrasi gambar sumber google

Menggugat indonesia dengan Menulis, Karena Pendudukan dan Penjajahan Ilegal di West Papua

ARTIKEL: WEST PAPUA:

MENGGUGAT INDONESIA DENGAN MENULIS KARENA PENDUDUKAN & PENJAJAHAN INDONESIA DI WEST PAPUA ILEGAL

Oleh Dr. Socratez S. Yoman

1. Pendahuluan

Kita harus akui dengan jujur, bahwa pendudukan dan penjajahan/kolonialisme Indonesia di West Papua merupakan kejahatan politik, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, karena itu, Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua ialah Ilegal.

Tidak ada legitimasi rakyat dan bangsa West Papua. Yang ada adalah legitimasi kekerasan, kejahatan, kekejaman, kelaliman dengan moncong senjata

Saya sangat berterima kasih kepada Sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein meyakinkan saya, bahwa selama ini, saya bergelut dalam menulis sejarah bangsa West Papua, terutama PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. Pepera 1969 dimenangkan dan dilegitimasi dengan kekerasan moncong senjata ABRI (kini: TNI).

Karena itu, Sejarawan Indonesia menolak Penelitian tiga lembaga Belanda bertajuk 'Dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950', menggunakan dana 4,1 juta Euro. Penelitian yang dimulai pada September 2017.

"Saya dengan teman-teman angkatan '45 menolak. Karena, borok itu mestinya dikompres biar adem. Tapi kalau dicutik pakai lidi, bisa bengkak," kata sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein, saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/9/2017).

Ada pula sumber lain: Riset Perang Indonesia 1945-1950, Belanda Kucurkan 4,1 Juta Euro.

"Belanda adalah negara yang punya banyak simpanan bukti-bukti sejarah Indonesia, ini bakal jadi senjata utama saat berhadapan dengan peneliti Indonesia. Bila borok itu terus dikorek, khawatirnya sejarah Indonesia bisa berubah, soalnya Indonesia kurang data bila hendak mempertahankan sejarahnya."

"Kita memiliki data banyak yang amburadul dan banyak hoax-nya. Tentu dalam penggarapan ini ya kita bisa kalah. Dan bisa-bisa kita akan menerima data-data yang mereka (Belanda) miliki. Akibatnya, sejarah Indonesia akan berubah."

Ini senjata ampuh bangsa West Papua. BANGKITLAH!

2. PEPERA 1969 Cacat Hukum dan Cacat Moral

Sebagian besar rakyat Indonesia belum tahu banyak proses pengganungan wilayah West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Proses pengintegrasian melalui proses yang kejam, brutal dan tidak manusiawi.

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..."

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Bahkan setelah dimasukkan West Papua secara ilegal dan secara paksa ke dalam wilayah Indonesia dan manusianya terus dibantai seperti hewan dan binatang buruan atas nama keamanan nasional.

3. Militer Indonesia Menghancurkan Masa Depan Rakyat West Papua

Sejak 1961 sampai 2018 ini, keluarga para militer Indonesia yang pernah bertugas di West Papua dan bahkan yang sedang bertugas, mereka hidup gembira dan senang dan menikmati hidup mereka. Tapi, sayang, mereka tidak tahu suami dan orang tua mereka dengan moncong senjata pernah dan sedang menindas dan membantai sesamanya atas nama keamanan nasional. Suami atau ayah mereka pernah menembak mati orang-orang yang sama seperti mereka. Suami atau orang tua mereka menciptakan malapetaka, meneteskan darah dan mencucurkan air mata orang Asli West Papua dan tulang-belulang mereka sedang berserakkan dan menjadi saksi bisu.

Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini dilakukan ketika rakyat West Papua mempertahankn hak hidup dan masa depan di atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan martabat demi perdamaian.

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.

4. Mayoritas 95% rakyat West Papua memilih merdeka

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua."

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia."

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Kita dengan jujur harus membandingkan aspirasi politik bangsa West Papua setelah 49 tahun sejak 1969 sampai 2018. Karena kita tidak berada di tahun 1969.

5. Apakah keinginan 95% bangsa West Papua untuk merdeka pada 1969 itu sudah berkurang setelah 49 tahun?

Pertanyaan ini kita bertanya lagi mengapa ada UU Otsus 2001? Otsus ada karena rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke bangkit dan menyatakan merdeka lepas dari RI pada waktu terjadi reformasi 1998.

Pada 5-7 Juli 2011 diadakan Konferensi Perdamaian Papua dan perwakilan Kodam XVII Cenderawasih menjadi pembicara. Sebelumnya, ada permintaan bahw kalau saya sebut Papua saudara-saudara menyahut Damai. Pada saat pembicara sebut Papua semua peserta balas: Merdeka... Merdeka... Merdeka...

Pada 10 Januari 2012 saya dengan Pdt. Marthen Luther Wanma sosialisasi hasil pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas pada 16 Desember 2011. Saya betanya kepada peserta yang memenuhi ruang ibadah Gereja GKI Effata Manokwari. Siapa yang mau merdeka? Semua yang memenuhi ruangan itu berdiri: Merdeka...Merdeka....Merdeka....Tapi yang tidak berdiri adalah Sekda Manokwari dengan 2 orang PNS.

Pada 20 Januari 2012 pertemuan di Sorong dengan tujuan yang sama utk sosialisasi hasil pertemuan dengan SBY. Saya bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti di Manokwari. Seluruh peserta yang penuhi undangan berdiri dan berteriak: Merdeka..... Merdeka.....Merdeka....Tapi yang tidak ikut berdiri adalah yang pak mewakili Dandrem Sorong dan pak Kapolresta Sorong.

Pada 10 April 2018, saya hadir sebagai salah satu nara sumber dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) di Sorong, suara untuk Papua Merdeka itu terdengar dalam diskusi-diskusi. Di panel kami, ada yang bediri dan menyatakan Merdeka adalah solusi terbaik.

Ada seorang teman sekolah saya di SMP, seorang pribadi pendiam, kami berdua duduk karena baru ketemu. Pada sesi tanya jawab, pak pendeta berdiri dan menyatakan:

"Jika kamu anggap kami beda Ras, dengan kamu, tidak serius urus kami sebagai bagian anak bangsa RI, beritahu kami, kami sudah mampu urus sendiri" (10/04/2018).

=======
Ita Wakhu Purom, Minggu, 06 Mei 2018; 21:31