Marinus, Soal Dialog Jakarta-Papua yang akan Melibatkan OPM
JAYAPURA - Pernyataan Anggota DPRP, Ruben Magay bahwa bila dialog Jakarta-Papua jadi dilaksanakan perlu melibatkan berbagai stakehoder termasuk kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung.
Menurutnya, permintaan dialog damai Papua-Jakarta yang melibatkan OPM, itu harus jelas OPM mana? Apakah OPM yang berjuang untuk mempertahankan ideologi Papua merdeka atau OPM peliaraan negara/kelompok milisi berkedok OPM atau OPM cari makan yang sering menjual isu Papua merdeka untuk kepentingan ‘perutnya’ atau kepentingan politiknya.
Terhadap hal itu, DPRP sudah saatnya mengundang Koordinator Jaringan Damai Papua, Dr. Neles Tebay, dan Koordinator ALDP, Anum Siregar,SH dan semua rekan kerjanya yang selama ini sudah memulai pra dialog damai Papua-Jakarta. Undangan itu bertujuan untuk hearing dan sharing pendapat tentang konsep dialog, tempat dialog, waktu dialog dan delegasi yang akan datang dalam dialog.
“DPRP harus segera menjadwalkan pertemuan dengan JDP dan ALDP. Saya sebenarnya masih meragukan komitmen DPRP mendukung dialog. “ Sudah saatnya sikap politik NATO-No Action Talk Only dijauhkan dari wajah anggota DPRP yang baru,” ungkapnya saat dihubungi via ponselnya, Kamis, (8/1).
Berikutnya, menyangkut soal delegasi dialog yang diwacanakan DPRP yang harus melibatkan OPM, dalam konferensi perdamaian Papua di Auditorium Uncen Tahun 2011, telah ditetapkan lima (5) orang utusan dialog dengan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Pusat dengan tegas menolak penetapan 5 delegasi tersebut mewakili masyarakat Papua. Bahkan Pemerintah Pusat menilai bahwa solusi dialog Jakarta-Papua yan g ditawarkan orang Papua yang hanya akal-akalan politik untuk mempercepat kemerdekaan Papua melalui cara damai.
Kecurigaan pemerintah terhadap dialog Papua yang akan menjadi pintu referendum Papua masih tetap kuat tertanam di dalam pikiran dan benak elit politi pusat. Tetapi ketika kebijakan politik Presiden Jokowi yang mau menyelesaikan masalah Papua dengan konsep ‘mendengar dan berbicara dengan hati kepada orang Papua, merupakan dukungan langsung pemerintah pusat terhadap solusi dialog damai Papua-Jakarta yang sudah diperjuangkan oleh JDP dan ALDP sejak isu dialog Papua ini digulirkan Tahun 2000 dalam kongres rakyat Papua ke-2 di Jayapura.
Karena itu, sekali lagi dirinya sangat mengharapkan respon cepat dari DPRP untuk segera bentuk Pansus dialog Papua dalam rapat Paripurna pertama Tahun ini, dan juga segera menyusun suatu regulasi khusus yang mengatur tentang dialog damai Papua-Jakarta dan segera disampaian ke Kemendagri agar ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah peraturan pemerintah, sehingga dialog Papua-Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat, dan segera direalisasikan, karena sudah pasti ada pos anggaran negara, apakah melalui APBN atau APBD yang dialokasikan untuk membiayai jalannya dialog damai Papua-Jakarta.
DPRP harus berani mengambil langkah politik untuk mendukung dialog Papua, karena Presiden Jokowi sudah menyatakan dukungannya, dan juga pihak TNI yang selama ini menjadi halangan terbesar dialog Papua, sudah menyatakan pendapatnya melalui Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap minggu lalu, dimana TNI akan menyesuaikan diri dengan kebijakan politik yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua. TNI akan mendukung sepenuhnya dialog, selama solusi dialog tidak mengancam kedaulatan negara dan tidak menimbulkan kegoncangan politi dan keamanan di Papua maupun secara nasional.
Menurut hematnya, kebijakan baru TNI ini haruslah menjadi modal politik yang kuat bagi DPRP dan semua pihak di Papua yang sudah sepakat bahwa dialog Papua-Jakarta adalah pilihan terbaik penyelesaian masalah Papua dan sekaligus penghentian konflik dan kekerasan di Papua.
“Kalau ada elite politik di DPRP dan Pejabat di Pemprov Papua yang tidak mendukung dialog maupun pihak-pihak lainnya, maka mereka inilah sumber konfli Papua,” tandasnya.
Pertanyaan dirinya bahwa, apakah OPM dengan sayap militernya TPN-OPM mendukung dialog damai Papua-Jakarta? OPM pimpinan Goliat Tabuni dan TPN-OPM masih tetap konsisten dengan perjuangan senjata dalam menyelesaikan masalah Papua, tetapi juga memiliki konsep dialog sendiri dengan pemerintah.
Konsep dan agenda dialog OPM, JDP, dan juga konsep dan agenda dialog masyarakat non Papua (kaum pendatang) yang tinggal di Papua sudah ada dalam konsepnya ALDP. Ini perlu diselaraskan dan disesuaikan bersama. Peran DPRP sebagai fasilitator penggabungan konsep dialog kelompok-kelompok kepentingan ini perlu segera direalisasikan. “Ini beban kerja yang besar yang ingin dirinya letakan di pundak anggota DPRP yang baru melalui koran ini,” pungkasnya.(Nls/don/l03)
Sumber : bintangpapua.com