PEMERINTAH INDONESIA MENCIPTAKAN MILITER [TNI AD] SEBAGAI TUAN TANAH DI PAPUA MELALUI PROYEK GERBANGDUTAS 2018

PEMERINTAH INDONESIA MENCIPTAKAN MILITER [TNI AD] SEBAGAI TUAN TANAH DI PAPUA MELALUI PROYEK GERBANGDUTAS 2018

"TNI DILARANG BERBISNIS DI INDINESIA + TNI BEBAS BERBISNIS DI PAPUA = PELANGGARAN HAM [HAK EKOSOB] MASYARAKAT ADAT PAPUA"

Oleh: Wissel Vam Nunubado


PENDAHULUAN

Mimpi MIFFE menjadikan merauke sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2009 itu kini dikendalikan oleh Perusahaan Mecko Papua dan Institusi Militer.

Sebuah fakta yang sangat aneh bin ajaib jika Militer beralih posisi menjadi petani atau tuan tanah lahan sawah ?. Keanehan itu riel terjadi diwilayah batas RI-PNG di bagian Merauke.

Fakta militer sebagai tuan tanah lahan sawah seluas 1.500 Ha itu terdeteksi saat acara panen raya yang diselenggarakan dibulan April 2018 lalu yang dihadiri oleh Menkopolhukam dan Mendagri. Kenyataan ini, tentunya melahirkan tanya terkait dasar hukum apa yang melandasi militer menjadi pengusa lahan sawah. Bukankah dalam peraturan perundang-undangan telah jelas disebutkan bahwa militer khususnya TNI memiliki tugas pokok untuk melindungi keutuhan NKRI, bukannya menjadi penguasa lahan sawah atau bahkan petani apalagi kegiatan bisnis.

Situasi itu menunjukan fakta yang wajib dikritisi secara serius yang dilakukan bersama-sama oleh semua warga negara sebab jika dibiarkan maka sama saja memberikan ruang lebar untuk militer khususnya TNI untuk berbisnis secara terang-terang. Padahal secara jelas UU TNI melarang TNI untuk berbisnis.

PENGGELAPAN TANAH ADAT ANIMHA MERUPAKAN PELANGGARA HAK EKOSOB

Sampai saat ini masih menjadi pertanyaan bagaimana caranya lahan seluas 1.500 Ha di Semangga 3 Distrik Semangga, Kabupaten Merauke bisa dikendalikan Militer ?, Bagaimana proses peralihan lahannya dan masyarakat adat papua yang terlibat dalam proses peralihan tanah adat menjadi lahan sawah yang dikuasai TNI itu ?.

Semua pertanyaan itu tentunya mengarah pada fakta penggelapan tanah adat sebagaimana diatur pada pasal 385 KUHP yang telah dilanggar oleh militer yang saat ini menguasai lahan seluas 1. 500 Ha di semangga 3. Pelanggaran dimaksud disebutkan berdasarkan pada Pasal 42, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, sebagai berikut :

Pasal 42
1. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat;
2. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah propinsi papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat;
3. Perundingan yang dilakukan antara Propinsi Papua, Kabupaten/Kota dan penanam modal harua melibatkan masyarakat setempat;
4. Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyaralat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

Fakta ini menjadi bukti dimana TNI melakukan bisnis secara riel di merauke. Hal itu tentunya menjadi langkah mundur reformasi yang telah diperjuangkan dan dipertahankan oleh masyarakat sipil indonesia.

Militer pemegang kuasa lahan seluas 1.500 Ha di Semanggi Merauke menjadi bukti TNI sudah tidak tinggal dibarak lagi namun nyatanya militer telah menjadi tuan tanah atas lahan sawah seluas 1.500 Ha.

Berdasarkan pada realitas itu sudah dalat disimpulkan bahwa Negara Indonesia mengunakan alat keamanan negara sudah, sedang dan akan melakukan penggelapan tanah adat papua secara struktural dan sistemik dengan mengunakan Proyek Gapuradutas 2018 yang berujung pada pelanggaran HAM khususnya Hak Ekosob sebagaimana diatur dalam UUD 1945 junto UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang berlaku di Indonesia dan Deklarasi Internasional Tentang Hak Asasi Masyarakat Pribumi Internasional tahun 2009 yang berlaku secara internasional.


TNI BEBAS BERBISNIS DI PAPUA

Menurut Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster KASAD) Mayjen TNI Suparto, SE, M.Si., TNI AD tetap berkomitmen untuk mendukung kabupaten merauke menjadi lumbung pangan di papua dan nasional. Karena itu, pihaknya terus menjalin kerjasama dengan Kementrian Pertanian, pemda, bulog dan juga dinas pertanian. Hal itu disampaikan disela-sela acara panen raya yang diselenggarakan bulan April 2018 lalu.

Fakta itu membuktikan bahwa TNI telah berbisnis dalam bidang persawaan dimana TNI menjadi tuan lahan seluas 1.500 Ha. Padalah dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 39 angka 3 ditegaskan bahwa Prajut dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis.

Fakta yuridis rupanya akan dilanggar oleh presiden indonesia sendiri sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahja Kumolo yanf juga sebagai mentri dalam negeri yang juga hadir dalam acara panen raya di lahan sawah yang dikuasai Militer khususnya TNI AD. Berikut pernyataannya : Presiden Jokowi sangat berkomitmen untuk membangun wilayah batas. Karena itu, presiden menginginkan agar wajah beranda terdepan NKRI menjadi lebih baik dan bermanfaat. Terkait akan dicanangkan Gerakan Pengembangan Rerpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2018 di merauke papua.

Melalui kenyataan itu maka dapat diprediksi bahwa kedepan Militer khususnya TNI AD akan menjadi Tuan Tanah besar dan sekaligus sebagai pebisnis terbesar yang menguasai seluruh Mega Proyek Gerbangdutas. Artinya cuma di papua militer khusus TNI AD diberikan kebebasan untuk berbisnis atau diberikan kebebasan untuk melanggar Pasal 39 anggka 3, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.


PENUTUP

Sungguh diluar dugaan jika mega proyek Miffe itu dikembangkan menjadi proyek strategis nasional secara langsung melibatkan militer kedalam proyek lumbung pangan dunia yang dirintis SBY dan Arifin Panigoro 2009 lalu. 
Sebuah strategi nasional yang lucik bertangan dingin yang dipadukan dalam program pengolahan wilayah-wilayah perbatasan dan pesisir melalui mega proyek gerbangdutas yang akan menjadikan TNI sebagai tuan tanah atas tanah adat yang diperoleh dengan cara melanggar Pasal 385 KUHP yang diperhaluskan dengan dalil menjaga wilayah perbatasan sehingga orang awam tidak akan mendeteksi adanya legalitas Bisnis Militer Di Papua yang akan bekerjasama dengan investor indonesia dan internasional.

Apapun alasan dan apapun latar belakangnya secara tegas disebutkan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis sebagaimana diatur pada pasal 39 angka 3, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Akhirnya ditegaskan kepada negara indonesia untuk segarah menghentikan pelanggaran penggelapan tanah adat papua dengan dalil pangan dunia yang akan memiskinkan dan bahkan mematikan masyarakat adat papua diatas tanah adatnya melalui mega proyek gerbangdutas yang akan mengangkat militer khususnya TNI AD sebagai tuan tanah lahan sawah dan kebun sawit di sepanjang wilayah perbatasan RI dan Papua Nieuw Guinea.



"Kritikanmu Adalah Pelitaku"

Tulisan diatas merupakan analisis atas beberapa berita online dibawah ini :

http://bnpp.go.id/index.php/berita/item/600-panen-raya-di-merauke-wujud-nyata-nawacita-ketigav-jokowi-di-perbatasan/600-panen-raya-di-merauke-wujud-nyata-nawacita-ketiga-jokowi-di-perbatasan

https://www.pasificpos.com/item/23936-aster-kasad-panen-raya-di-merauke

Pelanggar HAM di Papua, Gubernur Lukas: Militer dan Aparat

Ilustrasi: Korban Paniai Berdarah, Desember 2014. (Foto: KBR/Khatarina L.)

Jakarta- Gubernur Papua Lukas Enembe membenarkan banyaknya pelanggaran HAM dan pembunuhan warga Papua setiap tahun. Kata dia, pelakunya adalah aparat keamanan.

Kata dia, hal ini terus menerus terjadi lantaran negara terkesan melakukan pembiaran. Menurutnya, pemerintahan sekarang harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini.

"Bukan dugaan, pembunuhan terjadi setiap tahun di sana. Bukan dugaan, benar dibunuh orang, dibunuh banyak, ini kelemahan kita, tidak pernah diselesaikan. Dibunuh tidak pernah diselesaikan, ini pelanggaran yang luar biasa terjadi bertahun-tahun. Jadi ini yang membuat ini jadi isu internasional, persoalan besar di Papua ini karena pelanggaran HAM yang luar biasa terjadi. (Pelaku?) Iya militer dan aparat. Siapa lagi punya senjata? Harus hentikan, satu nyawa manusia Papua mati, harganya mahal. Kita penduduknya kecil, dibunuh lagi, aduh tambah kecil lagi," kata Lukas Enembe di Hotel Pullman, Thamrin, Jumat (27/1/2017).

Lukas menganggap wajar fenomena menguatnya keinginan warga Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Selain masalah pelanggaran HAM, hal ini juga disebabkan pembangunan di Papua tidak pernah berjalan.

"Papua ini dari dulu ditinggalkan pembangunan, ini daerah yang tertinggal. Itu akibat ketidakpuasan dan seterusnya," imbuhnya.

Lukas mengeluhkan penolakan revisi UU Otonomi Khusus oleh pemerintah dan DPR.

"Ini akan berdampak lebih bahaya di Papua, karena konsep yang paling bagus yang kita ajukan ditolak oleh pemerintah," ucapnya.

Menurut Lukas, permasalahan Papua saat ini telah mendapat perhatian dunia dan menjadi masalah internasional. Ia mencontohkan gerakan seperti Petisi Global Free West Papua yang telah mendapat dukungan dari Parlemen Inggris.

Lukas menyebut, menguatnya aspirasi untuk Papua Merdeka ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kata dia, kewenangan pemerintah daerah hanya melaksanakan pembangunan

"Jadi masalah Papua sudah menjadi masalah internasional. Kita di daerah tidak punya kewenangan, karena kita diberi tugas untuk membangun demi kesejahteraan Papua. kalau masalah luar negeri, politik, itu kewenangan pemerintah pusat,"  tuturnya.



Editor: Rony Sitanggang
Sumber: http://kbr.id

TPNPB Siap Perang dan Siap Tutup PT. Freeport Indonesia

Militer Indonesia Mau Perang Dengan TPNPB, Ayub Waker Siap Perang dan Siap Tutup PT. Freeport Indonesia

Panglima Komando Daerah Pertahanan (PANGKODAP) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Tembagapura, Brigadir Jenderal. Ayub Agus Waker, menyatakan perang apabilah militer Indonesia memasuki batas wilayah kekuasaan TPNPB di Tembagapura Timika Papua. Setelah pertempuran melawan militer Indonesia pada tanggal 3 Januari 2015, di Tembagapura hingga saat ini militer Indonesia tidak memasuki batas markas TPNPB, apabila militer Indonesia memasuki wilayah markas TPNPB tetap akan terjadi kontak senjata, hal itu melalui Markas Kodap mengeluarkan surat pernyataan resmi, isi pernyataan termuat bagian bawa.

Militer Indonesia jika mau berhadapan dengan militer Papua TPNPB di Tembagapura bisa saja, karena Tentara harus lawan dengan Tentara, bukan dengan warga sipil. Apa alasan Indonesia lawan militer Papua TPNPB, tentu saja untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI tetapi tindakan itu menunjukan Indonesia dengan kekuatan senajta memaksakan Papua menjadi bagian NKRI. TPNPB melawan militer Indonesia hanya dengan satu tujuan untuk Penentuan Nasib Sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat melalui pemilihan bebas atau Referendum dibawa hukum Internasional.

Brigjend. Ayub Agus Waker dan anggotanya melawan militer Indonesia dengan satu tujuan Papua Merdeka, bukan untuk berdialog dengan Presiden Indonesia, tetapi hanya untuk Penentuan Nasib Sendiri dengan cara pemilihan bebas dibawa hukum Internasional (referendum). Ayub Waker serta anggota siap lawan aparat militer Indonesia, tidak akan menyerah dan tidak akan kembalikan senjata yang telah sita milik militer Indonesia.

TPNPB KODAP Tembagapura siap perang kalau militer Indonesia ingin melakukan perang. Agus Ayub Waker akan mengundang perang adakan di Tembagapura, undangan perang ini telah keluarkan ke Ilaga, Timika Intan Jaya dan beberapa markas TPNPB lain di daerah pegunungan. Semua akan pusatkan lapangan perang di Tembagapura dengan target tutup pertambangan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, itu akan terjadi apabila militer Indonesia mau perang dengan TPNPB di Tembagapura. Karena sesuai intruksi Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni untuk sementara waktu sambil persiapan revolusi total hanya bisa laksanakan revolusi tahapan maka, TPNPB tetap pada tujuan agenda yang ada belum bisa melangkah ke revolusi total, karena arahan panglima Tinggi jelas hanya revolusi tahapan.

Rampasan senjata adalah bagian revolusi tahapan, Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni belum keluarkan perintah operasi perang revolusi total. Ayub waker dan anggotanya tidak sembarang melawan penjajah namun sesuai perintah Panglima Tinggi TPNPB. Kemudian terkait perlawanan untuk memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua perang yang terjadi di Tembagapura dan militer Indonesia menangkap warga sipil, Brigjend. Agus Ayub Waker  mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan RI, Presiden Jokowidodo, segera bebaskan masyarakat sipil yang ditangkap di Desa Utikini Tembagapura Papua, dan berikan kombensasi atas penyiksaan yang dialami, sebab mereka adalah masyarakat sipil pendulang emas yang tidak tahu persoalan yang terjadi;
2. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bertanggung jawab atas penembakan Satu Anggota Brimob dan Satu anggota security PT. Freeport Indonesia. Senjata tidak akan kembalikan kami tetap berjuang untuk hak penentuann nasib sendiri Bangsa dan rakyat Papua Barat melaui pemilihan bebas Referendum sampai Papua Merdeka dan berdaulat penuh;
3. TPNPB pimpinan Brigjend. Ayub Agus Waker dibawa Komando Jenderal. Goliath Tabuni, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua, maka Ayub waker menolak tegas segala upaya dialog bersama pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Pemerintah RI di Papua;
4. Panglima KODAP TPNPB Tembagapura Brigjend. Ayub Agus Waker siap perang dan siap tutup PT.Freeport Indonesia di Tembagapura Papua, kalau militer Indonesia ingin perang dengan TPNPB di Tembagapura, anggota TPNPB siap dan akan tunggu di lapangan.

Demikian pernyataan Panglima Komando Daerah Pertahanan Tembagapura Papua atas perhatian serta dukungan anda kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan :

Di                        :  Makodap Tembagapura Papua

Pada Tanggal : 10 Januari 2015

MARKAS KOMANDO DAERAH PERTAHANAN

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPNPB)

ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)

ttd

Brigjend. Ayub A. Waker

Sumber dari situs resmi TPNPB

Brigadir Jenderal. Ayub Agus Waker, Bukan KSB Saya Militer West Papua TPNPB

Brigadir Jenderal. Ayub Waker bukan KSB. Ayub Waker adalah panglima daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dilantik secara resmi dengan pangkat Brigjend pada Agustus tahun 2014. Ia diangkat menjadi panglima Komando Daerah Pertahanan (KODAP) Tembagapura Papua dibawah pimpinan panglima tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni. Anggota TPNPB di Tembagapura merampas senjata adalah bagian dari usaha dalam melaksanakan revolusi tahapan sesuai intruksi panglima tinggi TPNPB.

Menurut Ayub Waker rampasan senjata yang terjadi tanggal 1 Januari 2015 malam dilakukan dari anggotanya, maka dirinya siap bertanggung jawab. “saya bertanggung jawab atas Pembunuhan dua anggota  Brimob dan satu security PT.Freeport Indonesia dan perampasan 2 pucuk senjata api”, kata dia via seluler  (9/1/2015).

Pembunuhan dan Perampasan senjata Milik Brimob dan satu security PT. Freeport adalah murni dari anggota TPNPB di bawa pimpinan Brigjend. Ayub Agus Waker panglima daerah Tembagapura Ayub dibawah pimpinan Jenderal Goliath Tabuni. Ayub Waker dengan tegas menyampaikan “kepada pemerintah Indonesia lebih khusus TNI-POLRI di Papua kami bukan GPK,TEROSRIS, GSB atau KKB tetapi kami adalah Tentara Pempebasan Nasional Papua Barat TPNPB yang bejuang untuk pembebasan Rakyat dan Bangsa Papua Barat”, hal itu dapat sampaikan via seluler 09 Januari 2015.

Dua Senjata yang dirampas anggotanya tidak akan dikembalikan “kami tidak bisa kembalikan senjata, kami akan lawan balik dengan senjata itu, dan senjata milik TPNPB sekarang”, kata Ayub Waker.

Brigjend. Ayub Waker tidak akan menyerah dengan alasan apapun, TPNPB adalah musuh abadi NKRI karena penjajahan terus terjadi di Papua, maka TPNPB tetap akan bertindak tegas untuk melawan penjajahan Indonesia di West Papua.

Harap kepada Polda Papua tidak menangkap masyarakat sipil dan menembak, perlawanan TPNPB jelas harus militer lawan militer, jangan dengan sipil. TPNPB adalah militer West Papua, maka siap untuk lawan dengan militer Indonesia, tetapi jangan kanggu masyarakat sipil Papua, diharapkan kepada Polda dan Pangdam tidak menangkap masyarakat sipil, Perang di Tembagapura harus turuti aturan perang tentang perlindungan masyarakat sipil.

Sementara itu, menurut Jenderal Goliath Tabuni ketika konfimasi atas perang di Tembagapura, dirinya menyatakan “saya sebagai panglima tinggi TPNPB siap bertanggungjawab, perlawanan harus dilakukan sebelum Papua Merdeka selagi masih ada penjajahan”, lanjutnya “revolusi tahapan dimanapun setiap KODAP dilakukan untuk persiapan revolusi total, perlawanan di Tembagapura baru revolusi tahapan tetapi harap TPNPB dan TNI-POLRI tidak boleh ganggu mansyarakat sipil Indonesia juga masyarakat asli Papua, harus lawan militer dengan militer”, tandasnya via seluler kepada admin Komnas TPNPB jumat pagi (9/1/2015).

Sumber : www.komnas-tpnpb.net

Mahasiswa Tolak Pendekatan Militeristik Terhadap Papua

Jakarta,  - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Barisan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Freeport (BARAK) melakukan aksi di depan istana, Kamis (8/1). Dalam aksinya, Barak menuntut pemerintahan Joko Widodo agar tidak menerapkan pendekatan militerisme di Papua.

  

Ketua, Barak mengatakan, bumi Papua dianugerahkan dengan penuh kekayaan. Hutan yang luas, laut yang indah dan tanah yang terhampar penuh dengan kandungan tambang yang tidak terhingga.

 "Sayangnya, darah putra-putri Papua sejak dulu selalu menjadi tumbal dari berbagai konflik Sumber Daya Alam yang terjadi," kata Yudha dalam pernyataan persnya, Jumat (9/1).

 Yudha mengungkapkan, terakhir, Desember tahun lalu 3 orang tenaga keamananan dan kepolisian tewas saat berpatroli disekitar area tambang PT Freeport. Kejadian ini merupakan akibat dari pendekatan militerisme yang selalu diterapkan oleh pemerintah terdahulu.

 Tentara, lanjutnya, dengan senjata lengkap layaknya di medan peperangan selalu berjaga di daerah-daerah tambang termasuk Freeport, sehingga secara sosial dan budaya membuat jarak dengan masyarakat sekitarnya.

 "Pendekatan militeristik inilah yang menjadi bibit munculnya tindakan-tindakan masyarakat melakukan tindakan protes dengan cara-cara keras dalam menyelesaikan ketidak adilan yang terjadi disana," jelasnya.

 Yudha mengingatkan, angin segar dihembuskan dalam awal kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, yang menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan cara dialog dan saling percaya bukan dengan pendekatan militeristik.

Komitmen Presiden untuk membangun Tanah Papua dengan damai ini merupakan momentum untuk merubah semua pendekatan yang selama ini salah termasuk halnya dalam melakukan renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport.

"Jokowi harus memastikan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport bermanfaat bagi rakyat Papua khususnya dan Indonesia secara umum. Karena itu Barak menuntut Transparansi dan akuntabilitas dalam renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport. Selain itu, Papua dan Indonesia harus mendapatkan bagi hasil yang lebih dalam perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport. Membangun bukan dengan cara kekerasan, karena milterisme akan terus melahirkan kekerasan lainnya," tutupnya.

---

Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  Sumber : Gatra

Papua Akan Kembali Jadi Daerah Operasi Militer

Jakarta  22 Feb 2013.

Sesuai dengan yang dilansir media detikcom SBY bersama Menkopolhukam, Panglima TNI dan Jendral  Polisi akan melakukan pertemuan untuk membahas rencara operasi militer,  menyikapi penembakan 8 TNI. Dalam Operasi Militer seperti sebelumnya akan terjadi banyak pelanggaran HAM, maka seluruh org Papua diharapkan untuk waspada.

Sejak awal pemerintah Indonesia tak mempunyai komitmen dan itikad politik yang baik. Komitmen politik dalam hal ini, bukan mengenai UANG tetapi keadilan misalkan adanya Pengadilan HAM yang sesuai dengan rekomendasi Otonomi Khusus Papua. Ada pun seharusnya beberapa hal yang sudah dilakukakan oleh pemerintah, tetapi hingga kini masih terbelangkai.

1. Pembahasan pelurusan sejarah Papua.
2. Memberhentikan perusahaan asing terus didatangkan untuk mengurasi isi bumi.
3. Membuka ruang demokrasi; Tak lagi melarang rakyat sipil melakukan aksi demontrasi damai, sekalipun itu tuntutan politik.
4. Tak lagi menstigma suatu kelompok atau organisasi rakyat yang damai sebagai separatis.
5. Membebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat.
6. Memberhentikan Pemekaran yang terus menjamu.
7. Membangun Papua yang adil dan sesuai dengan budaya Papua. (Bukan jawa makan nasi jadi Papua juga Nasi).

• Tanpa intimidasi!
• Tanpa kasus-kasus HAM terbelangkai!
• Rekonsiliasi korban pelanggaran HAM?

Maka jika ada yang menyalahkan atas penembakan TNI di Papua adalah hal yang bodoh dan tak masuk akal. TNI yang mati kemarin adalah aparat (alat) negara, dan representatif dari kekuasaan. Maka yang patut dipersalahkan adalah Pemerintah Indonesia. 

 

Sumber :  www.paschall-ab.blogspot.com

Operasi Militer = Pelanggaran HAM

1. Operasi-Operasi Militer yang dilakukan di Papua antara lain :

Operasi Pamungkas (1971-1977)  

Operasi Koteka (1977-1978)
Di areal PT. Freeport di Timika pada Juli 1977, penduduk yang ditengarai OPM melancarkan serangan ke pipa-pipa dan fasilitas milik PT.Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu yang menyengsarakan masyarakat, merampas tanah ulayat masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup. ABRI membalas perlawanan ini dengan menyerang kelompok OPM dari udara mempergunakan pesawat Bronco OV-10.  

 

Operasi Senyum (1979-1980), 

Operasi Gagak I (1985-1986) 

Operasi Gagak II (1986), 

 Operasi Kasuari I (1987-1988), 

Operasi Kasuari II  (1988-1989) 

Operasi Rajawali I (1989-1990), 

Operasi Rajawali II (1990-1995)

Dari operasi-operasi tersebut patut diduga ratusan orang menjadi korban baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri.

1.0. Kebijakan Penempatan Transmigrasi

Pemerintah menempatkan transmigrasi dari berbagai daerah di luar Papua masuk ke Papua dengan , alasan pemerataan penduduk haruslah diapresiasi karna  ada transformasi pengetahuan dan ketrampilan. Tapi yang sangat disayangkan adalah kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat lokal di Papua dengan segala hak-hak ulayatnya. Pemerintah mengabaikan peran  pemimpin lokal sehinga belakangan terjadi banyak aksi kekerasan yang diduga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa para transmigran di Arso, di Merauke. Penyanderaan Kelompok Marten Tabo 1978 terhadap Ketua DPRD Irian Jaya Pendeta Wilem Mayoali, bersama 3 orang petinggi Kodam Cenderawasih adalah bukti ketidak puasan masyarakat sipil atas kehadiran Transmigrasi di sekitar wilayah Jayapura.

1.1. Kebijakan Operasi Klandensten 1997-an

Ketika reformasi mulai bergulir 1997, di seantero nusantara  berbagai daerah mulai bergolak. Aceh dan Papua sebagai daerah konflik masyarakat kemudian memanfatkan situasi reformasi untuk menyampaikan aspirasi merdeka kepada pemerintah dan masyarakat internasional melalui LSM. Pemerintah kemudian mengeluarkan dokumen operasi tertutup untuk mengikuti semua pemimpin dan para aktivis HAM dan Demokrasi. Hasilnya, patut diduga penculikan dan pembunuhan pemimpin masyarakat bangsa Papua Theys Hiyo Eluai tahun 2001. Juga penculikan dan penghilangan sopir Theys H Eluay, Aristotoles Masoka, yang sampai saat ini belum juga ditemukan keberadaannya. Kasus Wamena dan Waisior yang suda di tindak lanjuti Komnas HAM namun masih tertahan di Kejaksaan Agung  semua ini menunjukan jalan panjang menuju penegakan HAM yang di harapkan masyarakat di tanah Papua.

1.2. Kebijakan operasi Pemekaran

Dalam catatan Komnas HAM Papua  lima tahun terahir, fenomena konflik sosial menunjukan intensitasnya yang semakin tinggi dan sudah memasuki suatu situasi hak asasi yang memprihatinkan. Komnas HAM Papua mencatat kurang lebih 121 masyarakat sipil korban meninggal dunia akibat konflik pemilihan kepala daerah, belum termasuk korban luka dan kerugian material lainnya. Situasi konflik sosial diduga akibat kepentingan para calon kepala daerah yang tidak lolos pilkada, juga partai politik yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut.

Konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat akibat pemekaran dan pemilihan kepala daerah di Papua merupakan potensi pelangaran HAM yang setiap saat mengancam rasa aman  masyarakat, juga keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

 

Baca Selengkapnya di Karobanews

PAPUA BARAT SEBAGAI DAERAH “OPERASI GERILYA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDOYONO-BOEDIONO (SBY-BOEDIONO) TELAH MENERAPKAN atau MENSAHKAN
PAPUA BARAT SEBAGAI DAERAH “OPERASI GERILYA”
(PENGAKUAN SEORANG ANGGOTA TNI KEPADA FANNY KOGOYA)

 

Pada hari Rabu, tanggal 23/10/2012 Pukul 15.20 Waktu West Papua, bertepatan pada demonstrasi Nasional KNPB di seluruh Tanah Papua Barat, Saya (FK) bertemu salah seorang anggota TNI yang bertugas di Papua. Anggota TNI yang tidak mau disebutkan nama dan inisialnya tetapi anggota TNI tersebut bersedia menyebutkan status pekerjaannya sebagai seorang anggota TNI di salah satu wilayah di Papua.

Anggota TNI tersebut memberi sejumlah informasi tentang strategi Negara Indonesia ( Militer Indonesia) untuk menghabiskan sejumlah pejuang dan juga orang asli West Papua yang ada di Rimba/Hutan, di Kota-kota, Kampung-kampung dan juga yang berada dimana saja termasuk yang berada di Luar Negeri.

Menurut anggota TNI tersebut bahwa rencana Negara Indonesia untuk menghabiskan seluruh pejuang dan juga manusia West Papua tanpa terkecuali dengan menggunakan berbagai strategi operasi yaitu dari sejak Integrasi West Papua ke NKRI pada tahun 1960 atau setelah melaksanakan PEPERA 1969 di West Papua.

Menurut anggota TNI tersebut bahwa kalau dahulu tahun 1960an – 2000 an sebelum Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjadi Presiden Indonesia, Negara Indonesia (Militer Indonesia) melakukan operasi di Papua Barat dengan berbagai nama operasi yaitu: Operasi Wisnumurti I dan II ; Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Sadar I-IV; Operasi Wibawa I-IV; Operasi Brata Yudha; Operasi Pasca Pembebasan Sandera Mapnduma; Operasi Penyisiran Masyarakat Sipil seperti Abepura 2000 dan Wasior 2001; serta beberapa Operasi Intelegent lainnya.

Sedangkan sekarang di Jaman atau masa kePresidenan Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Boediono telah mensahkan satu nama operasi untuk Papua Barat yaitu “OPERASI GERILYA”dengan Motto” HILANG JANGAN TANYA”. Motto ini berlaku bagi pelaku Operasi Gerilya (Densus 88, Kopasus, Intelegent, Pangdam, Polda) dan juga semua pihak yang sedang melaksanakan Operasi Gerilya di West Papua. HILANG JANGAN TANYA berarti jika pihak Densus 88, Kopasus, Intelegent, Pangdam, Polda hilang/dibunuh dalam melaksanakan operasi Gerilya oleh kelompok lain maka isteri dan anak mereka (D88, Kopasus, Intelegent, Polisi) adalah menjadi tanggungjawab Negara dan pemerintah Indonesia akan senantiasa memberikan jaminan kehidupan. HILANG JANGAN TANYA memiliki makna bahwa jika ada manusia Papua Barat yang hilang maka jangan tanya, karena penghilangan manusia Papua Barat yang dilakukan atas nama Negara adalah bagian dari KEHARUSAN D88 , KOPASUS dan Militer Indonesia demi NKRI.

OPERASI GERILYA sedang berlangsung atau diterapkan di West Papua dengan strategi kerja UMUM dan KHUSUS atau operasi DALAM dan LUAR.

Karakter Operasi Gerilya (OG) adalah West Papua sedang dipandang dan diposisikan sebagai wilayah/ daerah perang maka semua kekuatan perang Indonesia baik peralatan2 perang dan juga jumlah pasukan Militer Indonesia secara Organik maupun Non-Organik sudah dan sedang berada di seluruh Papua Barat dari Sorong sampai Samarai. Sehingga OG mempunyai karakter yang lebih keras adalah “KETEMU ORANG PAPUA BARAT LANGSUNG BABAT/BUNUH“ artinya: Tembak, Culik, Hilangkan, Tangkap dan siksa. Tindakan OG sedang berlaku bagi semua activist Papua Merdeka Spt KNPB, Tokoh-tokoh Gereja seperti Pdt. Dr Benny Giay, Pdt Ndumma Socratez Sofyan Yoman, Pater Dr. Neles Tebay, Tokoh Adat, Pekerjaan LSM, Para Pengacara, Pecinta Lingkungan, Jurnalist Indepent, Tokoh Perempuan, dan semua orang Papua Barat bahkan kepada semua pegawai /pejabat Papua yang sedang bekerja sebagai Pekerja Indonesia.

Menurut TNI yang tidak mau disebutkan namanya itu bahwa pembunuhan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Musa Mako Tabuni pada tanggal 13 Juni 2012 adalah bagian dari Operasi Gerilya yang diperintahkan oleh Presiden SBY, Kepala BIN, Pangdam, MengkoPolhukam dan petinggi Indonesia lainnya kepada Densus 88 dan Kopasus serta Pangdam dan Polda Papua.

Menurut anggota TNI itu bahwa daerah pengamanan atau daerah darurat militer Indonesia untuk wilayah Jayapura adalah nomor 1 berlokasi di daerah Waena dan nomor 2 adalah daerah Kerom/Perbatasan PNG-Indonesia dan daerah 3 di kota Abe dan Daerah operasi 4 adalah Daerah Sentani, Jayapura kota dan Angkasa.

Menurut anggota TNI itu bahwa semua jaringan telpon/Telkom sudah diambil alih oleh seluruh pasukan D88. Pantauan sedang dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih yang dibantu oleh Negara-Negara Luar. Penggunaan alat-alat penyadap itu akan dipakai oleh D88 sama seperti penanganan terorisme di Jawa-Bali atau di dunia lain. Sehingga komunikasi semua orang Papua Barat dalam pantauan militer Indonesia.

Anggota TNI tersebut juga mengatakan bahwa D88 dan Kopasus juga telah membagikan alat-alat canggih/alat penyadap seperti bolpen, jam tangan, kaca mata, tape record, dan beberapa alat lain kepada orang Papua Barat yang menjadi Barisan Merah putih atau milisi Indonesia atau menyamar menjadi seperti aktivis HAM untuk bergabung dengan kelompok-kelompok pro Kemerdekaan dan menyadap semua informasi ditempat-tempat rapat/pertemuan-pertemuan. Propagganda intelegent atau perekrutan mahasiswa/pemuda Papua Barat ini adalah untuk menciptakan politik adu domba (devide et impera).

Menurut anggota TNI itu bahwa semua komando operasi di Papua Barat saat ini sudah diambil alih oleh pihak Densus 88 dan juga pihak Kopasus Indonesia, dan selain pihak Densus 88 dan Kopasus pihak TNI dan Polri di Papua juga telah membentuk nama Tim khusus dengan masing-masing kesatuan.
Anggota TNI itu juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono-Boediono dengan perangkatnya MengkoPolhukam, Paglima, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Densus 88 saat ini telah mengirim sangat banyak Pasukan Non Organik (Intelegent) sebanyak 1000 untuk Kota Jayapura, dan kota/Kabupaten lain di Papua juga memiliki jumlah yang berbeda-beda. Pasukan Non organic 1000 ini tidak termasuk intel-intel resmi yang sudah berada di Papua sejak dulu melalui kesatuan masing-masing. Intel Non Organik yang baru dikirim ke Papua itu sedang bekerja di Papua dengan berbagai pekerjaan misalnya: Ada intel yang sedang menjadi tukang ojek disetiap pangkalan-pangkalan ojek, sopir-sopir taksi dalam kota dan juga sopir taksi Air port, penjual Voucher, penjual sayur menggunakan motor, penjual bakso di jalan2 , penjual es crim, penjual pakaian di jalan2 maupun di Pasar, penjual Garding antar rumah, pemulung sampah, tukang perbaiki sepatu antar rumah, tukang jual ikan dengan motor maupun di Pasar, menjual nasi goreng, menjual Nasi pakai tenda biru/pecel pada sore-malam hari, penjual rujak/buah-buah di jalan-jalan, tempat-tempat foto kopy, menjadi Mahasiswa baru di Kampus-kampus, menjadi koki di rumah-rumah makan, menjadi pekerja di Hotel-hotel, menjadi security di rumah sakit, penjual tiket di agent-agent pesat Udara maupun kapal Laut, menjadi wartawan di media cetak dan elektronik, penjual perhiasan atau cincin dan gelang dijalan-jalan, penjual balon-balon gas di tempat-tempat umum, penjual air gallon, penjaga tokoh di mall2, penjaga warung internet dan masih sangat banyak penyamaran para intelegent non organic di Jayapura secara khusus dan Papua secara umum.
Menurut TNI itu bahwa D88 juga telah memasang CCTV dibeberapa tempat di Kota Jayapura dan juga diseluruh Kota Kabupaten di Papua, misalnya di waena perumnas 3 di depan salah satu tokoh dekat pos polisi (di tempat Ketua KNPB I Musa Mako Tabuni ditembak) , pihak D88 dan Kopasus telah memasang CCTV. Selain itu disetiap warung-warung internet di Jayapura juga telah dipasang alat penyadap untuk deteksi setiap aktivistas para aktivis di warnet. Dan pihak operator /penjaga warnet di Jayapura atau kota lain di Papua telah kerjasama dengan pihak D88.

Menurut anggota TNI itu bahwa selain penambahan non organic, pasukan organic juga telah bertambah jumlah baik disetiap batalyon, korem, Zipur, Danramil dan juga dalam kesatuan kepolisian dengan jumlah yang sangat banyak.

Menurut anggota TNI bahwa para Densus 88 dan Kopasus yang sudah datang ke Papua itu mereka (D88 dan Kopasus) datang dari Jakarta dengan peralatan lengkap. Jadi mereka juga membawa mobil sangat banyak dari Jakarta, dan dalam mobil mereka sudah menyiapkan senjata/AK lipat dan densus 88 memasang antena (penyadap) GSP, sehingga hampir seluruh kota Jayapura baik di gang-gang/jalan-jalan sedang dikuasai oleh D88 dan juga Kopasus bersama pasukan gabungan lain yang berada di Papua.

Anggota TNI itu juga menjelaskan bahwa ada beberapa titik kumpul atau tempat tinggal Densus 88 dan Kopasus di kota Jayapura adalah di daerah Kerom, di Tanah Hitam (di belakang Multi Grosir ), di belakang terminal Ekspo Waena, di Sentani, dan di Angkasa. Di Ifar Gunung Sentani saat ini ada 2000 anggota TNI yang sedang mengikuti pelatihan /pendidikan militer.

Setelah anggota TNI itu membagi semua informasi tentang Operasi Gerilya (OG) di Papua Barat, dia (TNI) mengatakan tentang kejahatan Negara yang sedang dialami oleh dirinya. Bahwa dirinya bersama teman-temannya(anggota TNI) yang berasal dari Papua Barat sering dianak tirikan /atau di nomor dua (2)kan oleh teman-teman anggota TNI non Papua /atau pimpinan (Komandan) mereka. Sekalipun mereka (TNI) sudah mengabdi sangat lama terhadap Negara Indonesia tetap dalam mendapat jabatan dan pangkat selalu dihambat dan tidak diprioritaskan.

Pengakuan TNI tersebut bahwa, Negara Indonesia bersama militernya seperti “anjing gila/layaknya seperti babi” karena mereka (militer/pemerintah Indonesia) telinga tuli, mata buta yang tidak pernah sadar atas kejahatan yang dibuat oleh mereka (militer Indonesia) terhadap orang West Papua. Sehingga kadang-kadang saya (TNI) sangat emosi/ marah sekali terhadap Negara Indonesia, tetapi karena saya (TNI) sehingga saya tidak bisa melawan, (TNI) dapat perintah dari komandan selalu siap laksanakan padahal semua hal yang saya (TNI) kerjakan adalah bertentangan dengan hati nurani. Jadi suatu ketika bangsa Indonesia ini akan mendapat hukuman besar dari bangsa-bangsa lain.

Menurut anggota TNI, saat ini banyak sekali dana/anggaran untuk Operasi Gerilya (OG) yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dan kesatuan dari berbagai Tim juga telah dibentuk dengan tujuan mereka untuk berlomba-lomba menjadikan para aktivis Papua Merdeka seperti KNPB adalah sebagai terorisme /perakit Bom. Sehingga para aktivis diberi DPO dan juga target untuk dimusnahkan. Jadi sekarang OG ini juga bagian dari bisnis militer yang sangat besar.

TNI itu menambahkan bahwa mereka (D88, Kopasus dan pasukan lainnya) juga telah membuat jaringan masing-masing terhadap (orang Papua Asli) sebagai informan aktif. Informan ditawarkan harga/pembayaran per/sms senilai Rp 2.000.000. Jadi disetiap kehidupan orang Papua Barat hari ini sedang merajalelah aktivitas militer Indonesia.

TNI itu menambahkan bahwa FK sebaiknya potong rambut gimbal itu, dan juga pesan kepada kawan-kawan FK supaya potong rambut gimbal segera. Karena pihak D88 dan Kopasus tidak akan membiarkan kalian dengan rambut gimbal. Militer (D88 dan Kopasus) telah mengidentifikasi ciri-ciri kalian (FK dkk) yang berambut gimbal sebagai pemberontak/ Melawan Negara Indonesia, sehingga mereka bisa menculik, menembak kalian kapan saja.

PENGAKUAN TNI SELESAI !!!

Kepada seluruh kawan-kawan jaringan yang berada di West Papua dan di dunia mana saja , bahwa berita ini ditulis berdasarkan kebenaran informasi yang sangat terpercaya. Informasi ini tidak bisa diragukan oleh siapapun. Saya (FK) berani menulis informasi ini karena saya (FK) ketemu dia (TNI) selama pukul 13.20-14.50 waktu West Papua tanggal 23/10/2012 di salah satu tempat di Papua. Pada penulisan berita ini, saya (FK) tidak akan menulis sedikitpun ciri2 anggota TNI tersebut (alasan keamanan).

Setelah melihat infomasi yang sangat membahayakan seluruh kehidupan dan kenyamanan orang Papua Barat dari semua element perjuangan maupun masyarakat sipil ini. Maka saya mengajak semua kawan-kawan jaringan (support groups) dan secara khusus Negara-negara pendonor /yang melakukan kerjasama militer dengan Indonesia dan secara khusus yang melatih dan mendanai pihak Densus 88, Kopasus dan juga Kepolisian Indonesia seperti Negara Amerika Serikat, Australia, New Zeland dan Negara2 Eropa lainnya segera bertanggung jawab atas nasib Rakyat Papua Barat yang sedang terancam karena kejahatan Militer Indonesia di West Papua saat ini.
Sehingga berdasarkan informasi yang sangat akurat ini, menurut saya OPERASI GERILYA ini sangat tepat saya katakan bahwa saat ini PAPUA BARAT sedang berada sebagai DAERAH DARURAT OPERASI MILITER INDONESIA.

Maka menurut saya tidak ada alasan bagi rezim Presiden SBY-Boediono mendapat pengampunan dari berbagai pihak, baik masyarakat Internasional dan masyarakat tertindas Indonesia. Oleh sebabnya, Rezim SBY-Boedione HARUS SEGERA mengambil kemauan politik atas aspirasi Rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasibnya Sendiri.

Sekian dan Terima kasih!!

Salam Juang

Oleh : Fanny Kogoya

Sumber : Catatan Fb

Pasukan Non-organik Ditarik dari Papua, UP4B Dibekukan

Suasana Pertemuan di Perpustakaan SBY di Cikeas. (Frederika Korain/PGI)

JAKARTA- Pemerintah berjanji akan menarik pasukan non-organik dari provinsi Papua dan Papua Barat. Janji itu disampaikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu dengan para pimpinan gereja-gereja di Papua di  kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/12/2011) malam.

Para tokoh agama yang hadir adalah Ketua Sinode GKI Papua Yemima Kret, Ketua Gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Kingmi Benny Giay, Martin Luther Wanma, dan Rika Korain.

Sementara Presiden SBY ditemani Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Dalam konferensi pers di kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, siang tadi, para tokoh agama menyampaikan penghargaan atas niat pemerintah tersebut. Apalagi, di bulan Desember ini sebagian besar rakyat Papua sedang, dan akan merayakan hari raya Natal.

“Saya sampaikan kepada Presiden, bulan ini bulan damai, bulan kasih sayang, seharusnya masyarakat bisa tenang. Saya minta kekerasan berhenti, saatnya kita saling berangkulan,” kata Ketua Sinode Kingmi Benny Giay kepada okezone, Sabtu (17/12/2011).

Mendengar permintaan itu, kata Benny, Presiden langsung meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar menghentikan kekerasan, “Presiden perintahkan ke Kapolri dan Pangab (Panglima TNI) hentikan kekerasan di Paniai, sekurang-kurangnya selama bulan natal,” imbuhnya.

Pendeta Gomar Gultom yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, Presiden memang tidak secara spesisifik menyebutkan tenggat waktu penarikan pasukan non-organik tersebut. Namun, hal ini tetap dianggap sebagai langkah penting guna memulai proses dialog antara Jakarta-Papua.

“Presiden memerintahkan semua pasukan non-organik ditarik dan hentikan pendekatan keamanan karena persiapan dialog tidak mungkin kalau ada pendekatan keamanan,” katanya.

Gultom merujuk pada serangan pasukan TNI/Polri ke Paniai 12-15 Desember 2011 yang menewaskan 15 orang. Dalam penjelasan resmi, Polri menyebut daerah yang mereka rebut dan duduki tersebut adalah markas TPN/OPM.

Menurut Gultom, dialog tidak mungkin terjadi jika pada saat bersamaan ada operasi keamanan di wilayah Papua.

Sampai saat ini, tidak diketahui persis jumlah pasukan non-organik yang ditempatkan di Papua. Lembaga Imparsial, Agustus lalu, seperti diberitakan VHR menyebut ada sekira 30 ribu pasukan di Papua. Dari jumlah tersebut, 14 ribu di antaranya adalah pasukan organik dibawah kendali Kodam Cendrawasih.

Lebih lanjut, Gultom mengatakan kedua belah pihak belum menentukan format dialog, maupun materi-materi yang akan dibahas karena pertemuan tadi malam baru pembukaan guna menyamakan persepsi. Selanjutnya, para tokoh agama dijadwalkan untuk bertemu lagi pada pertengahan bulan Januari tahun depan guna merumuskan persoalan secara lebih mendetail.

Namun, secara umum, Presiden sudah menyampaikan garis besar posisi pemerintah dalam dialog itu dalam lima kerangka yakni, kedaulatan RI, otonomi khusus, percepatan dan perluasan pembangunan, tindakah khusus sementara (affirmative action), dan penegakan hukum terhadap semua pihak yang melanggar hukum.

“Affirmative action itu maksudnya karena selama ini ada ketidakadilan terhadap masyarakat Papua. Jadi nanti diberikan kesempatan kepada mereka, misalnya, duduk di pemerintahan dan sebagainya,” katanya.

Gultom menambahkan ,hal lain yang juga disampaikan Presiden dalam pertemuan itu adalah mengenai peran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono. Para tokoh agama memandang, UP4B dibentuk secara sepihak karena tidak mendengar aspirasi rakyat Papua. “Ada titik temu dalam peremuan tadi malam. Semua akan dievaluasi bersama, UP4B dihentikan sampai ada hasil evaluasi bersama,” katanya.

Para tokoh agama sebenarnya menginginkan agar dialog difasilitasi pihak ketiga. Selain itu, mereka meminta pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik, dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku dan Papua. Perpres ini menjadi landasan pemerintah melarang pengibaran benderan Bintang Fajar, yang pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid bisa dikibarkan rakyat Papua.
(abe) Sumber : http://news.okezone.com/read/2011/12/17/337/543723/pasukan-non-organik-ditarik-dari-papua-up4b-dibekukan

SUP, Tarik Aparat Dari Papua

Malam ini, 16 Juni 2012, massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi mimbar bebas di depan kantor pos Yogyakarta. Aksi ini diisi dengan orasi-orasi politik yang mengecap tindakan brutal, dan tindakan kekerasan, penembakan yang telah berlangsung lama di tanah air Papua.

Dalam aksi ini juga diisi dengan beberapa orasi-orasi,  puisi-puisi dan drama singkat tentang kehidupan dipapua sebelum dianeksasi oleh indonesia. Juga tak lupa lagu-lagu khas tanah Papua. Setiap orator dengan semangat Papua merdeka meneriakan yel-yel  Papua merdeka. Para peserta aksi yang hadir membawa atribut, poster-poster dan beberapa foto korban-korban kekerasan yang terjadi di Papua.

Ditengah keramaian pusat kota Yogyakarta, para mahasiswa ini menyatakan beberapa pernyataan yang intinya menolak dengan tegas kehadiran militer di tanah papua, menuntut agar aparat militer, TNI dan Polri indonesia segera keluar dari Papua.

karena dengan kehadiran militer telah banyak menimbulkan korban jiwa. Kehidupan masyarakat Papua semakin terintimidasi.

Sebelumnya pada pagi hari telah telah berlangsung aksi unjukrasa dan jumpa pers di asrama mahasiswa Papua di jalan kusumanegara.

Menurut informasi terakhir yang didapat saat memantau jalannya aksi, SUP akan melakukan aksi selanjutnya. (PH)