Jakarta 22 Feb 2013.
Sesuai dengan yang dilansir media detikcom SBY bersama Menkopolhukam, Panglima TNI dan Jendral Polisi akan melakukan pertemuan untuk membahas rencara operasi militer, menyikapi penembakan 8 TNI. Dalam Operasi Militer seperti sebelumnya akan terjadi banyak pelanggaran HAM, maka seluruh org Papua diharapkan untuk waspada.
Sejak awal pemerintah Indonesia tak mempunyai komitmen dan itikad politik yang baik. Komitmen politik dalam hal ini, bukan mengenai UANG tetapi keadilan misalkan adanya Pengadilan HAM yang sesuai dengan rekomendasi Otonomi Khusus Papua. Ada pun seharusnya beberapa hal yang sudah dilakukakan oleh pemerintah, tetapi hingga kini masih terbelangkai.
- Pembahasan pelurusan sejarah Papua.
- Memberhentikan perusahaan asing terus didatangkan untuk mengurasi isi bumi.
- Membuka ruang demokrasi; Tak lagi melarang rakyat sipil melakukan aksi demontrasi damai, sekalipun itu tuntutan politik.
- Tak lagi menstigma suatu kelompok atau organisasi rakyat yang damai sebagai separatis.
- Membebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat.
- Memberhentikan Pemekaran yang terus menjamu.
- Membangun Papua yang adil dan sesuai dengan budaya Papua. (Bukan jawa makan nasi jadi Papua juga Nasi).
- Tanpa intimidasi!
- Tanpa kasus-kasus HAM terbelangkai!
- Rekonsiliasi korban pelanggaran HAM?
Maka jika ada yang menyalahkan atas penembakan TNI di Papua adalah hal yang bodoh dan tak masuk akal. TNI yang mati kemarin adalah aparat (alat) negara, dan representatif dari kekuasaan. Maka yang patut dipersalahkan adalah Pemerintah Indonesia.
Sumber : www.paschall-ab.blogspot.com