Indonesia Langgar Hukum Kedaulatan Sesuai Asas UTI POSSIDETIS JURIS untuk Kasus Papua Barat

Salah Satu syarat utama dan mendasar bagi suatu bangsa untuk membentuk sebuah negara berdaulat adalah harus mempunyai wilayah yang jelas.

Berikutnya adalah memiliki warga negara dan sistem pemerintahan. Ada beberapa ahli tata negara menambahkan lagi yaitu atribut negara, pengakuan dan struktur organisasi yang lengkap.

Terkait dengan hukum wilayah, yang dimaksudkan adalah  untuk mendirikan suatu Negara Berdaulat. Tanah Papua sejak pemerintahan kolonial Eropa mulai menjejakan kaki, secara menyeluruh mulai dari timur sampai barat di kuasai oleh tiga Negara yakni Inggris, Jerman dan Belanda. Untuk kepentingan pengembangan perusahaan dagang ( VOC ) maka pemerintah Kolonial Belanda dalam suatu pertemuan bersama pemerintah kolonial Inggris Raya pada tahun 1848 menyepakati suatu batas wilayah yang membagi dua Pulau Papua ini menjadi Timur dan Barat. Batas itulah yang masih tetap berlaku untuk PNG dan Papua Barat sampai sekarang.

Setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia dan Belanda memasuki tahapan negosiasi atau perundingan untuk Pengakuan dan Peralihan Pemerintahan dari kolonial Belanda kepada Negara Republik Indonesia. Linggar Jati gagal, Renvile gagal, KMB ( round table ) Den Haag Belanda tahun 1948, Indonesia mengikuti syarat Belanda Kolonial yakni Belanda Mengakui Bentuk dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat ( RIS ) dengan catatan hanya mencakup wilayah adminstarasi pemerintahan Nedherland – Indisce atau pemerintah India Belanda yang mencakup Sabang sampai Amboina, masalah Papua Barat di tunda satu tahun kemudian.

Pada tahun 1950, Parlemen Belanda bersidang dan menetapkan status Papua Barat menjadi provinsi seberang lautan dengan gubernurnya sendiri yang lansung di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Pembahasan Papua Barat cukup alot sekitar penggunaan nama antara Nova Guinea dan Nedherland New Guinea. Sehingga terjadi voting maka, 2/3 suara mendukung Nedherland New Guinea. Dengan demikian maka, status Papua Barat secara administrasi dan hukum berdiri sendiri dari Nedherland – Indische.

Uti Possidetis secara etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti“sebagai milik anda” (as you possess). Sehingga pemerintah kolonial Belanda memprogramkan suatu pendirian Negara Papua sebagai langkah awal HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI. Sesuai, Pasal 1 Konvensi Montevideo thn. 1993 dinyatakan, bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki:
(a).Penduduk tetap; (b). Wilayah tertentu (internationally recognized boundary);
(c). Pemerintahan; dan (d). Kapasitas untuk melakukan hubungan internasional

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa Indonesia memperluas wilayah kekuasaannya dengan menganeksasi wilayah kedaulatan Negara Papua yang merupakan bekas jajahan pemerintah Nedherland-New Guinea. ( Boy )

Artikel Hukum NFRPB@

Albertho Boikaway - Wakil Sek Neg FRPB

Sumber: Federal News
Versi English: Federal News

Berjuang Demi Papua Merdeka Sampai Mati

BERJUANG DEMI PAPUA MERDEKA SAMPAI MATI

Elieser Awom, Mansar Asal Byak. Ia benanar menjadi Papua dan milik rakyat Papua. Namanya sudah menjadi salah satu tokoh pejuang Papua Merdeka.

Sejak turun lapangan di Pantai Timur tahun 2008, 10 tahun silam. Masyarakat Bongho, Tarfia, Pantai Timur cerita, saya mendengar cerita yg ia buat demi kemerdekaan Papua.

Sejak 1980an Mansar Elieser Sebagai anggota terbaik yg dimiliki Mako Brimob Papua. Dan sbg seorang Sniper Brimob, ia tak lagi mengunakan alat negara dan ilmu negara penjajah untuk membas OPM atau rakyat. Justru Ia berbalik, demi rakyat Papua ia melawan negara penjajah.

Sebagai Sniper yang pernah blajar di Kelapa Gading Jakarta, produk terbaik itu melawan oemberontak bkan hanya krn hendak mencari jabatan, gerkan kamuplase. Ia melwan demi rakyat terjajah.

Perkampungan daerah pantai Timur Sarmi menjafi basis Gerkannya. Militer bersenjah yg diterjunkan dibasminya. Ia dibimbing dgn kekuatan alam sehingga gerkan makin hari meningkat.

Operasi penangkapan dilakukan dan ada sekitar 4 orang akhirnya ia dijebak dengan saudaranya, ditangkap, disiksa hingga dipenjajarkan di Kalisosok Jakarta.
Antara hidup dan mati, umur panjang dan Mansar harus selesaikan sisa lembaran sejarah hingga 2002 ia diberikan kebebasaan dalam masa pemerintahan Presiden Gus Dur.

Sejak itu gerakan perlawanan Pantai timur masih terus berlanjut, banyak pasukan TNI yang pindah basisnya ke wil. Mambramo. Ia bebas dan pulang ke Papua tak berhenti untuk berjuang.

Gerakan 1980an yg dulu di hutan, sbgai Gerilyawan. Tahun 2000 hingga 2018 melakukan gerakan dalam kota. Ia tak bergabun degan Faksi2 perjuangan. Tetap nyatakan diri sbg Tahanan Politik ( TAPOL).

Tahun 2010 Forum Demokrasi ( FORDEM) Papua dipimpin oleh Dr Benny Giay dan Salmon Yumame, mantan kepala Telkom Wil.Papua dan Papua Barat. membawa ke USA ikut hearing di Parlemen bertemu Henny F. Mavega dll.

Pascah, Para pemimpin Papua membentuk Sejertariat Bersama ( SEKBER) Mansar masih aktif hingga melahirkan Kongres Papua III. Mansar masuk dalam kabinet Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Hingga pergi ke Saralana, Vanuatu guna melahirkan ULMWP.

Dalam gerakan perjuangan Papua Merdeka, konsolidasi sayap militer jauh dr kampunnya, saudaranya, keluarganya, Mansar Elieser Awom wafat di dusun Bintuni. Jumat 15 Juni 2018.

Ia membuktikan diri sbg Patriot sejati. Dan ia Mambri. Ia tudak berjuang untuk suku, golongan, dll. Demi Papua secara utuh dan satu. Sebagai anak muda yg belia, turyt belansungkawa.

Ditengah hiruk pikuk, evoria penjajah yg meningkat ia pergi. Pasti ia ingin trus mengabdi hingga melihat rakyatnya bebas dr penjajahan dan hidup damai dan adil tetapi raganya tak mengizinkan. Ia terbujur kaku, haris mebyerah pada malaikat maut.

Sebagai Patriot meati belahar dari Mambri Awim adalah:
1. Gunakan kepandaian dan kecerdasan untuk merdekaan rakyat keluar dr penjajahan RI
2. Militansi perjuangan bukan kesekadar tapi berjuang sampai mati
3.mental mliternya, ia fokus dalam dunia kemiliteran dan ilmu gerilya dalam hutan dan kota.
4. Nasionalismenya benar Papua. Tdk lahir berdasar golongan, kelompok dll.
5. Tudak menghianati rakyat, bangsanya. Ia berdiri dlm sitausi apapuan untuk kemerdekaan harus ada.

Dll boleh ditapsirkan dan ditambahkan oleh sanak saudara lain dari Tanah Perjuangan ini.
Mambri Awom, slamat jalan dan akan kami jumpa dalam hidup dan perjuangan rakyat tertindas.

Biar ragamu pergi, pasti jiwamu hidup untuk kejayaan dan kedamaian serta rebut kemerdekaan.

Mambri Hormat padamu .

Sumber Catatan: Mayuu Tebai

Pengertian Penjajahan dan Benarkah indonesia menjajah Papua ?

A. Pengertian Penjajahan

Penjajahan Suatu kelompok ‘yang menguasai suatu daerah atau tanah atau Negeri/Pulau dinamakan “PENJAJAH” Apakah karena berhasil merebut menguasai segala sesuatu disebut PENJAJAH” KECUALI ‘Kelompok yang mengatasnamakan “Agama” maka kelompok tersebut Tidak termasuk menjajah atau Bukan Penjajah? Belum, itu masih di sebut kolonialisme. Sedangkan penjajah adalah suatu negara yg merebut kedaulatan orang lain.

Penjajah adalah orang yang menguasai suatu daerah, tapi dalam arti orang tersebut berasal dari daerah lain dan hanya ingin memanfaatkan sumber daya Alam dari daerah kekuasaannya tersebut untuk wilayah aslinya.

Penjajah adalah kelompok/bangsa/negara yang memperlakukan suatu kelompok bangsa atau negara seperti memeras harta, sumber daya alam, sumber daya manusia, membuat pengertian HAM hilang, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada kelompok/bangsa/negara yang dijajah.
Kemudian Penjajahan ideologi adalah pembelengguan terhadap kehidupan manusia melalui pemikiran akan nilai-nilai dari tradisi hingga dogma-dogma agama yang memenjarakan manusia dalam tatanan regularitas hidup yang serba formal dan sakral. Pendidikan (Paideia) adalah alat utama yang menjadi kendaraan manusia untuk keluar dari belenggu penjajahan idelogi, terutama penjara dogmatis dan kebodohan pada masyarakat. Indonesia adalah satu satu contoh riil, dimana telah terjadi penjajahan ideologi, karna sumber daya manusia dan alamnya di eksploitasi secara legal formal yg berimplikasi melahirkan budak di negeri sendiri.

Penjajahan ideologi adalah pembelengguan terhadap kehidupan manusia melalui pemikiran akan nilai-nilai dari tradisi hingga dogma-dogma agama yang memenjarakan manusia dalam tatanan regularitas hidup yang serba formal dan sakral. Pendidikan (Paideia) adalah alat utama yang menjadi kendaraan manusia untuk keluar dari belenggu penjajahan idelogi, terutama penjara dogmatis dan kebodohan pada masyarakat. Indonesia adalah satu satu contoh riil, dimana telah terjadi penjajahan ideologi, karna sumber daya manusia dan alamnya di eksploitasi secara legal formal yg berimplikasi melahirkan budak di negeri sendiri.
Negeri (bangsa) yg menjajah: dengan kekuatan senjata akhirnya kaum ~ itu berhasil menguasai daerah itu; orang yg terlalu menguasai (menindas dsb) orang lain (bawahan

APAKAH INDONESIA MENJAJAH BANGSA PAPUA BARAT..???

Indonesia benar menjajah bangsa Papua Barat, bagaimana bentuk penjajahanaya apa saja penjajahan NKRi di Papua Barat ? penjajahan NKRI di Papua memang sulit untuk dilihat dengan jelas, namun ada beberapa bentuk penjajahan indonesia di Papua yang dapat dilihat, antara lain sebagai berikut:

1. Penjajahan di Bidang Ekonomi

Pusat perekonomian di Papua semua sektor dikuasai oleh masyarakat imigran yang datang dari luar, mulai dari pendagang kaki lima di pinggir jalan penjual pinang sampai di pasar –pasar sentral yang di bangun pemerintah sampai dengan Tokoh-tokoh, Mol-Mol besar dan kios-kios kecil. Orang asli Papua tidak memiliki tempat yang layak seperti orang pendatang.

Selain sumber-sumber pendapatan perekonomian pendangang asli Papua pada umumnya dan lebih khusus mama-mama papua dimatikan dengan cara licik dan sitematis. Tempat tempat mama-mama mengelolah sayur kakngung dan kebun-kebun singgong dan juga sayur mayur dibangun mol-mol besar dan tokoh-tokoh besar milik pengusaha orang non papua, lalu mereka jual sayur-sayur dalam mol besar sehingga orang lebih tertarik beli di mol besar dan tokoh-toko orang pendatang sehingga, mama julan sayur di pinggir jalan tidak pernah laku.

Kemudian cara lain yang dipakai oleh masyarakat pendatang untuk mematikan perekonomian pendagang asli papua adalah, mereka menyediakan sayur mayor kemudia mereka bawa dengan motor dari rumah ke rumah sehingga konsumen tidak pernah datang belanya sayur di pasar mama-mama pendagang asli papua sediakan dipasar dan di pinggir jalan.

Mama-mama pendagang asli Papua tidak memiliki tempat yang layak untuk berjualan, mereka berjualan di tempat yang tidak layak seperti di pinggir-pigir jalan, di pasar pun mereka jualan di atas tanah tempat yang pecek beralaskan karton dan karung. Sedangkan pasar-pasar yang pemerintah bangun dikuasi oleh masyarakat pendatang.

Pengusaha-pengusaha juga semuanya orang pendatang, semua proyek dari pemeritah dikelola oleh masyarakat non papua, baik jasa kontruksi pendaan barang dan jasa sampai dengan kontraktor, seakan –akan orang Papua tidak mampu mengelola proyek-proyek.
Selain itu sopir-sopir anggutan kota dan panggalan oyek semua milik orang pendatang, semua sector ekonomi milik orang non papua.

2. Penjajahan secara politik

Penjajahan secra politik dilakukan kolonial NKRI di Papua Barat adalah dimana wilayah Papua Barat dianeksasi sejak 1963 sampai dengan saat ini, melalui rekayasa pepera 1969 orang papua dipaksakan memilih Indonesia. Pelaksaan pepera yang cacat hukum dan moral karena tidak sesuai dengan perjanjian New York Agreement 15 agustus 1962. Perjanjian New York hanya rekayasa dan awal pelanggaran terhadap hak –hak dan martabat orang Papua karena dalam perjanjian tersebut tidak orang papua dilibatkan sebagai subyek dalam perjanjian tersebut karena pemilik wilayah Papua Barat adalah orang Papua sorong sampai merauke.

Kemudian penjajahan melalui paket politik secara sitematis adalah pada tahun 2001 orang papua minta merdeka pemerintah Indonesia memberikan tawaran politik yaitu otonomi khusus. Otonomi khusus merupakan sebuah sitem penjajahan baru, terus dipaksakan walapun orang papua menolak.

Kemudian kebijakan –kebijakan lain yang diterapkan di Papua seperti PP NO 77 UP4B dan kini otonomi plus saat ini derafnya sedang dikodok di Jakarta merupan sebuah penjajahan baru setelah UP4B, dan semua paket politik ini merupakan politik kolonial untuk menjajah orang papua barat.

3. Penjajahan dibidang pendidikan

Penjajahan dalam bidang pendidikan juga diterapkan secara sistematis dimana contohnya Kurikulum pendidikan yang disusun seharusnya sesuaikan dengan kondisi di papua namun semua krikulum disusun berdasarkan ideologi pancasila dan cara berfikir mereka, mereka memaksakan orang papua memahami ideologi dan cara hidup mereka.

Contoh : Kurikulum di SD pernah kita belajar tetang cara hidup orang jawa Indonesia pergi ke Sawa, ini Danau toba, pada hal di Papua tidak ada sawa, kemudian seharusnya anak-anak papua ajarkan tentang danau sentani atau danau paniai, namun yang terjadi adalah orang indonesia memaksakan anak-akan papua mengerti barang yang tidak pernah mereka lihat di papua. Hal ini menadakan sistem penjajahan dalam pendidikan diterafkan sejak dini.

Selain sejak dini anak-anak Papua di wajibkan berbahasa Indonesia dan dilarang berbahasa daerah pada hal di pulau jawa ada kurikulum mulok atau muatan lokal tetang bahsa daerah dan kesenian namun kurikulum milok tidak sisusun dalam krikulum. Hal ini dilakuklan untuk menghancurkan nilai-nilai indendintas bangsa Papua, supaya orang papua bisa berfikir seperti orang melayu Indonesia dan cara hidup mereka dipaksakan di papua Barat. Selain fasilitas pendidikan tidak memanday, dimana SD dikampung-kampung mengadakan proses belajar mengajar di tempat yang tidak layak. Kemudian teori terlalu banyak namun perakteknya tidak berjalan sehingga anak-anak didik yang dilahirkan tidak berkualitas.

4. Penjajahan di Bidang Kesehatan

Otonomi khusus belum dapat memenuhi hak hak penduduk asli papua untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan penduduk asli papua semakin bertambah buruk karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, obat-obat dan dokter. Menurut data kesehatan pada tahun 2003, 68 % terinfeksi virus HIV AIDS di tanah papua.

Setelah Indonesia menguasai wilayah papua barat dari sorong sampai merauke, dan menyebar luaskan segala macam penyakit terhadap manusia papua. Rakyat papua barat awalnya mereka tidak mengenal HIV AIDS, Flu Babi, Flu Ayam dan segala macam penyakit, tetapi sekarang segala macam penyakit menguasai seluru tanah papua.

Akhir kata: Bangkitlah Generasi Anak Bangsa Papua, Bangkitlah Kekuatan Sipil Rakyat Papua, Bangkitlah Membangun Kekuatan Militer Papua Untuk Melawan Penjajah dan Lahirlah Semangat Juang Pembebasan Bangsa Papua Barat Untuk Mengakhiri Perjuangan dan Katakanlah “Salam Revolusi, Kita Harus Mengakhiri”.

Dengan demikian, penulis berpesan bahwa harap mempelajarinya, jika ada kesalahan dalam penulisan penulis mohon maaf. Selanjutnya saran dan kritikan untuk berjuang penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat, boleh konfirmasi melalui alamat penulis yang dicantumkan dibawah ini.

Written by: Steven Peyon
West Papua Human Rights Activist Independence

REFLEKSI HIDUP BANGSA PAPUA DALAM ASPEK POLITIK

Setelah bangsa-bangsa di bumi cukup jauh menjelajah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang Papua barulah terbangun dari tidur dalam sejarah yang panjang untuk mengenal peradaban maju. Berulangkali para penjelajah laut telah mengunjungi Papua, tetapi orang Papua tidak bergeming, melainkan berada dalam kesunyian alamnya yang asli, tak tereksploitasi, namun kaya raya.

Walaupun demikian Bangsa Papua telah lama mengenal politik didalam praktek kehidupannya, dimulai sejak kehidupan Bangsa Papua itu ada dimuka bumi lewat kebiasaan dalam tiap suku; yang berjumlah 250 suku lebih dan tersebar di seluruh tanah papua yang membuat semakin sulit mamahami satu sama lain sesama suku yang di karenakan letak geografis di Papua yang begitu sulit untuk saling menjangkau juga keragamaan dalam bahasa.

Seiring pemahan politik  yang semakin merata; membentuk orang papua dalam pihan-pilihan politik pada beberapa tipe dan mempengaruhi pandangan  orang Papua dalam berpolitik. Kemajemukan bangsa Papua dan pilihan politik dipengaruhi oleh tingkat peradaban orang papua dari waktu kewaktu. Kita tidak dapat melihat orang Papua dalam suku-suku untuk menjadi kuat melainkan harus membentuk sistem perpolitikan dalam berbangsa guna, dapat melindungi hak setiap suku di papua.

Pengertian politik selalu dikonotasikan negatif oleh sejumlah pihak terutama orang awam (rakyat). Itu karena mereka selalu menonton televisi atau membaca koran dan melihat kegiatan politik adalah kegiatan yang kejam dan kotor. Sebenarnya bukan politiknya yang kotor atau kejam, tetapi pelaku politik tersebut yang menyalahgunakan kekuasaan politiknya, padahal menurut Aristoteles;  Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Dewan Papua (New Guinea Raad) adalah suatu tahapan kesempurnaan  bangsa Papua mencapai suatu tingkat  tertingi dalam perpolitikan di masa itu dan sekaligus mempengaruhi semua kehidupan perpolitikan Bangsa Papua secara keselurunan sampai dengan saat ini

Kita dapat menyimak dari serangkaian peristiwa bersejarah yang terjadi, antara lain; Indonesia dan kroni-kroninya  mengikat Papua dengan Perjajian New York, dan Pepera 1969 sebagai hasil dari Indonesia dalam mencaplok Papua melalui kerjasamanya dengan PBB, Otonomi Papua Jilid Satu Tahun 1963 sebagai hadiah bagi propinsi Papua yang telah menjadi bagian dari Indonesia.

Disisi lain para pemimpin Bangsa Papua yang memperjuangkan hak politiknya sebagai bangsa yang merdeka tetap setia sesuai hasil Manifesto Politik 19 Oktober 1961, kemudian membacakan Proklamasi Negara Papua 1 juli 1971, sebagai dampak telah terjadi Pengungsian ratusan ribu orang Papua keluar negeri.

Situasi politik diindonesia juga mengalami perubahan pada masa kepemmpinan Soeharto. Hal ini berpengaruh dan membawa dampak yang sangat dirasakan dikalangan orang Papua. Yang berani untuk menuntut sudah pasti resikonya adalah penjara atau sudah pasti dibunuh. Peredaman aspirasi politik berlangsung hingga soeharto lengser pada medio 1998. Digantikan oleh presiden B.J Habibie yang kemudian menerima aspirasi melalui perwakilan Papua yaitu Tim 100 namun jawaban yang didapat, Pulang dan renungkan.

Lahirnya Presidium Dewan Papua (PDP) pada Kongres Papua Dua, membawa harapan baru bagi bangsa Papua, namun dengan cara yang tidak pantas pemimpin bangsa papua, Dortheys H. Eluay dibunuh. Inipun bagian dari meredam gejolak perlawanan rakyat Papua. Sebagai upaya ambil hati pemerintah Indonesia memberikan tawaran pengganti kemerdekaan yaitu  Otonomi Khusus, lagi-lagi ini berjalan tidak maksimal dan sesuai, aksi demi aksi menolak segala kebijakan dari pusat namun tetap dipaksakan, dari kalangan cendekiawan pemerhati membentuk Jaringan Damai Papua (JDP) yang memperjuangkan Dialog antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua, namun inipun masih mengalami kendala dan hingga kini belum direspon dengan baik oleh Indonesia, malah sebaliknya dimasa presiden Susilo Bambang Yodhoyono dibentuk lagi Unit Pecepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), kemudian terjadi Pemekaran, kota, kabupaten, provinsi di Papua. 

West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA) West Papua National Parliament ( PNWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Front Nasional  Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) adalah beberapa organanisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan Hak Politik Bangsa Papua.

Kongres Papua Tiga yang gelar pada Oktober 2011 telah menghasilkan  Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) sebagai Pemulihan dari Kemerdekaan bangsa Papua sesuai dengan manifesto Papua 19 Oktober 1961.    Namun cengkraman Indonesia masih begitu kuat terasa, politik adu domba hasil turunan dari penjajah Belanda telah dipakai pula untuk mematahkan persatuan dan kesatuan bangsa Papua dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

Beberapa perkembangan politik lain menunjukan bahwa ada sikap apatis terhadap pembacaan politik dari situasi yang ada diindonesia mengakibatkan orang Papua kadang mengalami dampak perpolitikannya. Kebijakan yang tidak tepat dan sesuai, selain itu adanya beberapa kepentingan yang  dibawa ke Jakarta. Hal ini bisa kita lihat pada upaya-upaya beberapa pihak yang mengatasnamakan rakyat kemudian ke Jakarta untuk meminta pemekaran propinsi, kabupaten bahkan distrik, tanpa melihat dari dampak buruknya ketika jumlah kaum luar pencari kerja yang berbondong-bondong masuk ke wilayah baru dan mengabaikan hak-hak rakyat setempat.

Disisi lain usaha bangsa Papua untuk masuk dan bergabung didalam rumpun Melanesia di MSG pun masih mengalami berbagai hambatan, yang mengakibatkan aplikasi yang didaftarkan sebelumnya ditolak.

Pertemuan selanjutnya yang didukung penuh oleh Pemerintah Republik Vanuatu pada awal Desember 2014 telah melahirkan sebuah Badan Politik Nasional. Badan ini mereka namai, "The Unitied Liberation Movement for West Papua (ULMWP)" atau dalam bahasa Indonesia disebut "Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat." kesemuanya ini merupakan proses politik guna memajukan kehidupan bangsa Papua untuk sejajar dengan bangsa bangsa lain di muka bumi

Sebagai bagian dari bangsa Papua, kita adalah kaum terpelajar, mahasiswa Papua yang berada jauh dan menempuh pendidikan di luar Papua kita tidak dapat menutup mata dengan semua hal yang terjadi terhadap Bangsa kita, karena kita adalah generasi penerus yang bertanggung jawab untuk generasi selanjutnya.

Seorang Goliath Tabuni bersama anak buahnya, bertahan didalam rimba Papua tanpa merasakan kehidupan perkotaan dan jauh dari kehidupan dikota,  seperti kita berani dan rela memanggul senjata untuk mempertahankan Hak Politiknya. Herman Wainggai dengan perahu dari utara  Papua, Serui ke Selatan Papua, Merauke;  telah berani untuk melewati laut menuju ke Australia bersama 43 orang pencari suaka untuk memberitahukan pada dunia tentang Hak Politik Bangsa Papua.   Ribuan rakyat Papua yang masih hidup didalam kamp-kamp pengungsian di Papua Nugini, hanya karena perjuangan ini, mereka rela tinggalkan tanah airnya, bahkan beberapa dari keluarga kita yang terpaksa harus hidup dinegara lain, hidup disana, ditanah orang hingga kini, terpendam rindu pada sanak saudara, namun batasan negara yang pisahkan, apakah kita harus terus bertahan didalam situasi seperti ini ? Sudah sepantasnya Bangsa Kita setara dengan bangsa merdeka yang lain.

Masih banyak tokoh-tokoh Papua yang penuh inspirasi yang pantas kita teladani, masih banyak kisah-kisah perjuangan, langkah-langkah politik anak bangsa papua yang patut kita acungi jempol dan kita bawa didalam setiap langkah perjuangan.

Tembok China yang begitu kokoh, kejayaan Jepang dalam kekaisaran dalam ratusan dinasti, bangsa Eropa yang telah mengalami kemajuan teknologi dari alat alat produksi mobil, listrik, lampu, Candi Borobudur yang membuat kita heran, Alkitab dan Alquran yang di susun rapi dalam tulisan menyusun semua kisah  yang bisa di mengerti oleh orang lain, siapakah kita sehinga kita masih ada dalam alam liar bukankah dunia ini bulat dan proses pembentukan sekaligus sama seperti bangsa-bangsa yang lain di muka bumi ini, ke semua ini menjadi tanda tanya bagi kita bangsa papua yang juga adalah manusia yang sama di muka bumi di ciptakan sama seperti bangsa-bangsa lain.

“Secara ideologi kita semakin jauh meninggalkan jati diri sebagai bangsa. Kita terjajah oleh idelogi baru hedonisme dan kapitalisme yang membuat generasi muda lebih senang berdiskusi tentang gadget terbaru ketimbang masa depan bangsa Papua”

Oleh; Phaul Heger
 10/01/2015

*******10-01-15*******

Kampanye Papua Merdeka di India

West Papua awareness and solidarity from Kumbh Mela spiritual festival, Allahabad, India. Many people had not heard of West Papua in India. The Free West Papua campaign is helping people to find out the truth about what Indonesia has been doing to Papuan people for 50 years. 

Free West Papua!!

 Sumber : FREE WEST PAPUA CAMPAIGN

Warga Papua desak selesaikan kasus HAM

Bendera Negara Papua yang dibawa massa

Komisi HAM PBB diminta turuntangan

Warga Papua desak selesaikan kasus HAM

Manokwari-- Ratusan warga Manokwari, Papua Barat, kembali berunjuk berunjuk rasa menuntut penyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Mereka juga mendesak Komisi HAM PBB untuk turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan di bumi cendrawasih tersebut.

Ratusan bendera bintang kejora berbagai ukuran, dibawa massa yang tergabung dalam West Papua National Authority. Mereka melakukan aksi longmarch sepanjang jalan utama di Kota Manokwari, menuju Gereja Elim, Kwawi.

Dalam aksinya, massa menuntut penuntasan berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus pelanggaran HAM berat.

Selain membawa bendera, warga lainnya juga memperlihatkan tarian adat dan grup suling tambur.

Massa juga mendesak dibebaskannya Presiden dan Perdana Menteri Negara Federasi Republik Papua Barat yang saat ini masih ditahan di Jayapura, Papua.

Massa juga mendesak dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi seadil-adilnya guna menyelesaikan masalah Papua.

Aksi ini dikawal ketat ratusan personel Polres Manokwari, dibantu Brimob Polda Papua meski awalnya sempat dilarang turun ke jalan.

Meski berjalan aman dan lancar, demo damai ini sempat memacetkan arus kendaraan di beberapa jalan protokol. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif.

Sementara, sejumlah toko dan kios ditutup pemiliknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

(ysw)
Sumber : Sindonews

Surat Kepada Presiden Indonesia

YTH : Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

Bersama sahabat - sahabat pejuang Demokrasi dan Ham di tanah air Papua Barat, kami merasa perlu serta sampaikan bahwa perjuangan demokrasi rakyat Papua Barat menyampaikan aspirasi politiknya dijamin berjalan aman dan damai seperti yang senantiasa diperjuangkan selama ini.

Selanjutnya, atas monitoring saudara/i Indonesia terhadap Facebook kami selama ini, perlu kami sampaikan bahwa melalui pesan politik rakyat Papua Barat, kami jamin aksi rakyat Papua Barat pada tanggal 17 Januari yang sedang direncanakan terjadi di beberapa kota di Manokwari, Yapen Waropen dan kota lainnya akan berjalan dengan disiplin, dalam arak-arakkan alunan lagu - musik , dan juga akan berjalan kaki dalam ruas kota jalan, dipastikan  berlangsung dalam kondisi aman dan damai terkendali atas kordinasi semua pihak termasuk komunikasi kami secara intensive beberapa hari ini kepada teman-teman di Manokwari, Yapen Waropen dan tempat lainnya.

Harapan rakyat Papua Barat, kiranya semua aparat TNI POLRI yang bertugas di wilayah Manokwari, Yapen Waropen dan tanah Papua Barat umum harus dan harus menghargai serta menghormati semua proses yang sedang dipersiapkan teman-teman dan sahabat-sahbat pejuang Papua Barat di tanah air bersama-sama dalam menjamin jalannya aksi damai yang akan terjadi beberapa hari lagi didalam negeri. Hal yang sama pun, perhatian kami, dan permohonan rakyat Papua Barat kepada masyarakat internasional khususnya kepada pemerintah Amerika Serikat di Washington, DC tentunya akan kami sampaikan lebih lanjut menjadi perhatian bersama, termasuk meminta dukungan pemerintah Australia dalam memonitoring perjuangan demokrasi rakyat Papua Barat dalam waktu yang sedang  direncanakan.

Rakyat Papua Barat telah siap dan akan aksi damai tanggal 17 Januari 2013

Bagaimanapun, dari aksi damai selama ini, telah membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa ada sejumlah teman-teman aktifist dan para pemimpin politik Papua Barat yang dipenjarakan, kamipun mengharapkan melalui aksi damai rakyat Papua Barat pada tanggal 17 Januari 2013 mendatang, sekiranya semua para tahanan TAPOL/NAPOL Papua Barat dibebaskan tanpa syarat demi perwujudan hukum yang menjunjung nilai-nila HAM dan DEMOKRASI rakyat Papua Barat khususnya, dan sebagai salah satu komunitas masyarakat internasional yang dihargai dan dihormati memasuki awal tahun baru 2013 ini pula hendaknya semua tahanan politik dibebaskan tanpa syarat.  Langkah penyelesaian akar perjuangan politik rakyat Papua dan pemerintah Indonesia selama ini yang masih terus menimbulkan konflik horinsontal hendaknya diselesaikan secara dewasa dan bermatabat dan BUKAN menyelesaikan perjuangan demokrasi dan perjuangan  politik rakyat  Papua Barat dengan cara-cara represif oleh TNI POLRI yang dipimpin dalam pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini.

Demikian penyampaian kami, atas nama perjuangan nilai-nilai  kemanusiaan, hak berdemokrasi dan perjuangan politik Papua Barat secara damai , kami haturkan terima kasih atas perhatian kita semua.

Washington, DC, 7 Januari 2013

Salam Demokrasi, Salam Rakyat Papua Barat,

Herman Wainggai

George Mason University

USA

Natal Tak Seperti Dulu

Aparat yang berjaga ils .lenteratimur.

Di Papua suasana natal tak lagi terasa seperti dahulu, kini semua semua serba dalam pemantauan, aktivitas gereja sudah disusupi kepentingan politik. Ada ketakuatan mendasar atas setiap pertemuan dan perkumpulan orang Papua. 

Inikah sebuah keadilan, inikah sebuah kedamaian, inikah sebuah kebersamaan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang taat pada aturan dan norma-norma yang berlaku. Tekanan situasi ini dampak dari tensi perjuangan papua merdeka yang makin tinggi. Tak dapat dipungkiri ada ketakutan terbesar oleh Negara kolonial terhadap lepasnya bangsa Papua untuk merdeka sejajar Negara Indonesia.

ils by Umagi

Apapun yang dilakukan oleh kolonial tak serta merta mematikan perjuangan itu, kebijakan demi kebijakan tak ada efeknya. Sudah muak dengan semua kebohongan Negara terhadap kesetaraan. 

Hak kemerdekaan adalah hak semua bangsa, maka bangsa Papua juga punya hak yang sama.

Lain halnya dengan di Papua, suasana natal di pulau Jawa sendiri sangat jelas ada sedikit trauma dari masa lalu dimana terjadi pengeboman terhadap gereja-gereja. 

Dampak dari apa yang pernah terjadi itu, kini di setiap ibadah-ibadah perayaan selalu saja ada aparat yang berjaga di depan gereja dengan senjata yang lengkap.  Tentunya jemaat atau umat yang beribadah merasa cemas atau ada sedikit deg-degan dengan situasi ini. Harusnya ibadah dengan tenang dan penuh hikmat namun tak terlalu hikmat.

Semoga saja di tahun-tahun mendatang ada perubahan, hargai-menghargai antar umat beragama, hargai perbedaan yang ada, hargai hak kemerdekaan yang ada. 

Sama-sama sebagai bangsa yang merdeka wajib untuk saling menghormati.  Karena semua sama di mata Tuhan.(PH)

Foto edt by Umaginews.com

Pemerintah indonesia Didesak Bebaskan Forkorus Cs

Socratez : Misi Utama Pelayanan Gereja Dilumpuhkan Sistim NKRI

Pemerintah Republik Indonesia didesak membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik di Tanah Papua seperti: Filep Karma, Forkorus Yabisembut dan kawan-kawan.  Desakan itu diungkapkan Pdt. Socratez Sofyan Yoman,MA,  terkait dengan peringatan hari HAM se-Dunia 10 Desember, kemarin. Socrates mengatakan,  pembela HAM di Papua telah melakukan pemantauan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor seperti, Polisi, TNI dan Aparat Penegak Hukum dan kelompok sipil bersenjata sepanjang tahun 2012.  Sekitar 90- an lebih kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terjadi dan dilakukan di seluruh tanah Papua.

Dengan semangat  mencari keadilan, perdamaian dan membangun kerjasama dan kemitraan disertai pemahaman bahwa Pemerintah wajib bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Forkorus cs, Dalam Persidangan

 “ Maka pada peringatan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2012,  kami Pembela HAM, mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut,”katanya.

Pertama, sebagai bentuk kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara, maka Pemerintah Republik Indonesia harus memastikan bahwa perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, termasuk yang ditujukan kepada para tahanan politik dan warga sipil Papua, harus dilarang secara eksplisit di dalam aturan dan kebijakan serta praktik-praktik penegakan hukum. Penyiksaan harus didefinisikan dan dikriminalisasi sebagai tanda konkrit komitmen Indonesia untuk menerapkan pasal 1 dan 4 Konvensi Anti Penyiksaan yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No 5 tahun 1998. 

Kedua, melakukan perubahan kebijakan yang memandang warga Papua sebagai korban. Apabila harus melalui proses hukum maka rehabilitasi hendaknya menjadi pilihan dan bukannya pemenjaraan.  Untuk itu, di saat yang sama diperlukan pula upaya-upaya untuk penyadaran masyarakat secara lebih luas mengenai korban sipil di Papua dan melakukan pengawalan terhadap kebijakan Pemerintah di Indonesia.

Ketiga, memastikan bahwa sistem peradilan pidana makar terhadap para tersangka bersifat non-diskriminatif di setiap tahapan dan mengambil tindakan-tindakan efektif memberantas gerakan kriminalisasi oleh aparat Negara dan bertanggung jawab atas administrasi peradilan, termasuk Hakim, Jaksa, Polisi dan staf Lembaga Pemasyarakatan, secara efektif dan efisian demi keadilan dan perdamaian kita. 

Keempat, semua tahanan politik Papua harus dijamin hak-haknya sebagai subyek hukum dan menolak penahanan yang tidak sah di hadapan pengadilan, atau menggunakan mekanisme pra-peradilan. Dalam hal ini, Pengakuan yang dibuat oleh tahanan pada kasus makar tanpa kehadiran pengacara dan tidak dikonfirmasi di hadapan hakim, tidak dapat diterima sebagai bukti terhadap orang yang membuat pengakuan.

Kelima, pemerintah perlu membangun mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan efektif. Mekanisme ini harus dapat diakses dimana pun dan dari semua tempat penahanan dan pengaduan oleh tahanan harus diikuti dengan penyelidikan independent dan menyeluruh oleh Institusi Penegak Hukum maupun Institusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 

Keenam, mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta Ombudsman Republik Indonesia, untuk menginisiasi Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) yang sepenuhnya independent untuk menjalankan kunjungan-kunjungan ke semua tempat penahanan, khususnya bagi para tahanan dalam kasus-kasus Makar atau tahanan politik, sebagai salah satu kewajiban dari Pelaksanaan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan.

Ketujuh, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menggelar Dialog Damai tentang masalah Papua tanpa syarat yang dimediasi oleh pihak ke tiga dan harus menghentikan Penyiksaan dan kekerasan di seluruh tanah Papua. Kedelapan, mendesak Pemerintah Republik  Indonesia mengundang Pelapor Khusus PBB anti penyiksaan dan penangkapan sewenang berkunjung ke Papua.

 Kesembilan, mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka akses wartawan asing kerkunjung ke Papua. 

Kesepuluh, pemerintah Republik Indonesia harus bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat Abepura 7 Desember 2000, Wasior 2001 dan Wamena 2003 dan kasus lainnya yang sudah di selidiki oleh Komnas HAM supaya segera dibawah dan diputuskan secara adil di pengadilan HAM. 

Sementara itu terkait dengan peran gereja di Papua, ia mengatakan  misi utama gereja selama ini sudah dilumpuhkan dengan sistem negara/pemerintahan di Indonesia.

Dimana suara kenabian untuk membela umat Tuhan itu sudah tidak terdengar lagi. Apalagi setelah Papua diintegrasikan ke dalam NKRI dengan kekuatan militer, dan juga melalui sejarah integrasi yang diawali dengan sejarah Pepera ‘Berdarah’, itu terus berlangsung hingga hari ini. “Gereja alpa dan lupa bahwa Gereja pertama kali datang ke Papua sebelum Indonesia datang. Gereja duluan datang pada 3 abad yang lalu, yakni pada 5 Februari 1855,” ungkapya kepada wartawan usai membuka Kongres Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) di Gereja Baptis Wamena, Senin, (10/12).

          Dikatakan, Gereja datang membangun rakyat Papua melalui pendidikan, agama, kesehatan, ekonomi, juga masuk ke wilayah terpencil dengan membuka lapangan terbang dengan penerbangan skala pesawat kecil yang penuh dengan resiko.

Para misionaris datang hidup, makan dan berkumpul bersama rakyat Papua, dan mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua. Situasi tersebut terbalik setelah Indonesia menduduki Papua dan terus menjajah orang Papua, sementara Gereja tidak berani mengkritis hal itu. Ditegaskan,  selaku pimpinan gereja, tidak hanya belajar soal Alkitab, namun juga belajar mengenai sejarah peradaban Papua. Dari sejarah itu ia melihat ada ketidakbenaran, karena itu Gereja dalam terang kuasa Kerajaan Allah, harus memberikan koreksi-koreksi yang sifatnya konstruktif dan dinamik.

Ditandaskan, selama ini Gereja (Hamba Tuhan,red) menyampaikan kalimat ‘Damai Sejahtera’, tapi umat Tuhan masih saja dibantai dengan stigmatisasi  makar dan OPM .

Dirinya selaku pemimpin gereja tidak setuju akan pernyataan seperti itu, karena Firman Tuhan dalam Kejadian, 1:26, menegaskan, Allah Berfirman mari kita jadikan manusia seperti gambar dan rupa Allah. Karena manusia diberikan kuasa dan diberkati supaya hidup diatas tanah yang Tuhan sudah berikan kepada dia. “Karena itu saya akan terus berbicara, karena kami Gereja melayani, melihara dan turut merasakan penderitaan (kegelisaan dan kesusahan) umat Allah. Dalam Indonesia ini tidak ada masa depan bagi orang Papua. Hidup orang Papua tidak normal. Gereja harus bicara ini, integritas manusia direndahkan dan martabat manusia dihancurkan, ini tidak boleh,” tandasnya.

Dirinya sampai kapanpun akan berbicara mengenai hal ini, mengenai nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesamaan derajat, dan kebebasan setiap umat manusia tanpa membedakan ras, etnis, budaya dan agama. (nls/don/L03)

Baca versi PDF klik di sini : www.dropbox.com

Sumber : Dpbx 

Bersatu Wujudkan Pembebasan Nasional

 Momentum 1 Desember selalu diperingati oleh Rakyat Papua sebagai hari Kemerdekaan Bangsa Papua. 1 Desember 1961 merupakan momen bersejarah, dimana untuk pertama kalinya Bintang Kejora bendera Negara Papua Barat dikibarkan. Namun, Papua Barat sebagai negara merdeka yang dicita-citakan oleh golongan terpelajar Papua pada waktu itu yang duduk dalam Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) tidak bertahan lama, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan TRIKORA untuk mengagalkan terbentuknya negara Papua Barat. Sejak saat itu, Rakyat Papua hidup dalam cengkraman penjajahan Indonesia.

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh kolonial Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Militer menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat Papua. Dari masa kepemimpinan Soekarno hingga SBY-Boediono, Militer tetap menjadi alat yang paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat Papua. Ratusan ribu nyawa Rakyat Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia.

Hingga saat ini, dapat kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan perlawanan Rakyat Papua dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tetap mengamanan Papua menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Baca selengkapnya di situs ini; Aliansi Mahasiswa Papua
 

“Bersatu Mewujudkan Cita-cita Pembebasan Nasional Bangsa Papua”