 |
| Kapital Birokrat Papua Pemulus Misi Soekarno Mencaplok Papua |
"Kapital Birokrat Papua Pemulus Misi Soekarno Mencaplok Papua"
Oleh: Wissel Van Nunubado
PENDAHULUAN
Sudah menjadi rutinitas harian jika melihat ada orang papua yang dianiaya, dikeroyok, ditabrak, dibunuh oleh alat keamanan negara. Selain itu orang papua sendiri saling melukai dan bahkan saling membunuh hanya karena persoalan politik praktis seperti dalam konflik pilkada.
Kedua fakta diatas merupakan sarana empuk yang mengantarkan orang papua hidup dalam ketidaknyamanan dan bahkan mengarah pada genosida yang dilakuian oleh keamanan negara maupun oleh orang papua itu sendiri.
Sudah sewajibnya orang papua memikirkan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh alat keaman negara merupakan tujuan politik dari kolonialiame indonesia atas papua demi SDA Papua. Sementara antara orang papua sendiri karena konflik politik praktis itu bertujuan untuk apa ?. Fakta menunjukan bahwa satupun politikus papua yang menjabat eksekutif selalu melupakan nasib orang papua, lantar untuk apa orang papua harus saling baku bunuh karena politikus praktis papua yang selalu cuek dengan orang papua.
Meskipun demikian kenyataannya namun didasadari bahwa politikus praktis papua yang adalah orang asli papua sendiri sehingga hubungan sosialnya tidak mungkin dilupakan begitu saja. Disinilah dasar yang dijadikan alat bagi kolonial indonesia untuk menciptakan konflik horisontal dalam orang asli papua melalui pesta demokrasi indonesia yang selalu berujung ke meja pengadilan Mahkama Konstitusi. Fakta itupula yang menjadi sarana terbangunnya hutang politik antara calon eksekutif dengan pemilii modal yang menjadi cikal bakal awal calon eksekutif akan mengabaikan nasib orang papua yang adalah saudaranya sendiri dimana melaluinya dia (eksekutif) akan menjadi agen untuk melakukan perampasan SDA Papua.
Berdasarkan realitas itu maka sudah saatnya orang papua meletakan eksekutif papua yang adalah orang asli papua pada posisinya dan melepaskan segala sendi sosial budaya papua sepanjang beliau menjabat sebagai eksekutif papua selanjutnya wajib menyebutnya sebagai KAPITAL BIROKRASI PAPUA agar dapat melihatnya secara objektif sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dimana melalui implementasinya yang menjadi sumber petaka dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa papua sebagai contoh yang terjadi dalam kasus Jhon Wempi Wetipo saat menjabat sebagai bupati di jayawijaya memandatangani kebijakan pembangunan mako brimob di wamena atau dalam kasus Lukas Enembe saat menjabat Gubernur Papua telah menandatangani hadirnya PT. INALUM untuk mengendalikan 10% Saham Pemerintah Papua dalam tubuh PT. Freeport Indonesia atau dalam kasus Jhon Gluba Gebze saat menjabat Bupati Merauke menandatangani hadirnya MIFFE di bumi Animha.
Semua contoh kasus diatas menunjukan fakta cara kerja KAPITAL BIROKRASI PAPUA, lantas mengapa orang papua harus menganiaya dan bahkan membunuh hanya karena mendukung politikus praktis papua yang selalu menggadaikan harta dan kekayaan orang papua kepada Kapital Indonesia dan Keamanan Indonesia ?. Sudah saatnya orang papua harus bersikap dengan tegas dan menyatakan bahwa eksekutif papua adalah KAPITAL BIROKRAT PAPUA.
KAPITAL BIROKRAT PAPUA PEMULUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Beberapa orang papua telah merasakan sendiri tanah adatnya dirampok pemerintah untuk diberikan kepada Kapital Indonesia dan Internasional yang telah meneken kontrak di jakarta dan siap diimplementasikan di papua melalui proyek perhutanan sawit, proyek pertanian sawah, pertambangan mineral dan gas, proyek pelabuhan dan jalanan serta bandara, proyek pengolahan wilayah batas dan pulau terluar dan proyek-proyek lainnya dalam Proyek Strategis Nasional yang dikhususkan di Papua.
Sesuai dengan UU Pemerintah Daerah yang baru semua SKPD dibawah pemimpinan kepala daerah diwajibkan untuk mensukseskannya. Dengan demikian maka saudara kita (kakak/adik), teman kita, ipar kita, bapade kita, mamade kita yang akan terpilih menjadi kepala Daerah secara struktural berubah menjadi KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang akan melengkapi semua kebijakan atministrasi untuk wujudkan Proyek Strategis Nasional diatas tanah ulayat marganya sendiri. Atas dasar itu, pertanyaannya adalah untuk apa kita harus mati demi Politikus Praktis Papua dalam pemilukada bukanlah kita sendiri tahu bahwa orang papua sedang menuju pada ambang genosida atau kepunahan di atas tanah adatnya sendiri.
Sudah banyak kasus penembakan keamanan negara terhadap orang asli papua seperti yang terjadi di Paniai 2014 lalu, Deiyai Berdara 2016, Timika Berdarah 2017 dan Dogiai Berdarah 2018 namun apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang adalah orang asli papua ?. Apakah dengan berikan uang telah menebuskan rasa keadilan rakyat ataukah dengan berikan uang telah menyelesaikan masalah ataukah dengan mengucapkan turut berdukacita dan belasungkawa saja sudah cukup ataukah dengan bersikap cuek sudah menyelesaikan persoalan ataukah seharusnya apa yang sewajibnya dilakukan ?.
Semua sikap kepala daerah itu secara objektif menunjukan bahwa mereka tidak memiliki kepedulian kepada orang papua namun mereka memiliki hubungan yang mesra melebihi saudara sebangsa papua, sesuku, semarga dan bahkan sekandung. Diatas kenyataan APBD dikendalikan oleh seorang Kepala Daerah. Disinilah fakta yang kian menguatkan fakta bahwa kepala daerah orang asli papua adalah KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang sama jahatnya dengan KAPITAL INDONESIA dan KAPITAL INTERNASIONAL sehingga diharapkan Orang Papua jangan mau mengorbankan Hak Hidup hanya karena KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang berwatak KAPITAL CANGKOKAN INDONESIA yang merasa untung dengan jatah 20% dari setiap proyek APBD ditambah gaji dan segala tunjangannya.
Sudah saatnya Orang Papua melihat Kepala Daerah setanah Papua sebagai KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang menjadi tanggan panjang Pemerintah Pusat untuk mewujudkan seluruh Proyek Strategis Nasional yang akan mengeksploirasi SDA Papua sesuai dengan misi Ir. Soekarno mencaplok Wilayah Papua demi kepentingan ekonomi negara indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Pangdam Cendrawasi Abinowo dalam Film Dokumenter berjudul Mengapa Papua Ingin Merdeka yaitu "Yang diinginkan oleh Orang Indonesia adalah SDA Papua sehingga Orang Papua jika ingin membangun negara west papua maka silahkan kirim surat ke Tuhannya supaya Dia dapat memberikan tanah di bulan atau disalah satu pulau di samudra pasifik".
Mungkin akan ada KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang akan bilang bahwa dia adalah orang papua sehingga tidak memiliki pandangan seperti Ir. Soekarno diatas. Jika jawaban itu benar maka mengapa tidak ada satupun kasus penembakan terhadap orang papua oleh Keamanan Indonesia yang sudah diusut hingga Pelaku di hukum sesuai aturan yang berlaku. Polisi Labora Sitorus saja bebas mengendalikan usahanya tanpa ada satupun sikap dari salah satu Kepala Darah di Papua atau bahkan Ketika Buruh Freeport Indonesia di PHK secara sepihak oleh Freeport semua Kepala Daerah hanya diam bahkan Bupati Timika dan Uskup Timika memilih bertemu Mentei Jonan namun tidak membicarakam Nasib Buruh Freeport yang di PHK masal atau bahkan Nasib Buruh Freeport yang sedang Mogok. Atau bahkan jelas-jelas terlihat didepan mata yaitu sampai saat ini Mama Papua masih terus gunakan modal mandiri bersaing dengan pedagang pendatang yang modalnya sangat besar dan berdagang di ruko yang disewakan oleh KAPITAL BIROKRAT PAPUA sementara mama papua terus dibiarkan berdagang di emperan jalan.
KAPITAL BIROKRAT PAPUA BUKAN SAUDARA KITA
Sampai saat ini belum ada fakta yang menjelaskan KAPITAL BIROKRAT PAPUA memberikan kemajuan bagi orang papua. Sampai saat ini belum pernah ada cerita KAPITAL BIROKRAT PAPUA mengusir perusahaan milik Kapital Indonesia dan Internasional dari atas Tanah Papua. Sampai saat ini belum perna ada kasus penembakan orang asli papua yang diseret KAPITAL BIROKRAT PAPUA ke meja Pengadilan Negeri hingga divonis sesuai dengan perbuatannya.
Beberapa kenyataan diatas sudah dapat menunjukan bahwa KAPITAL BIROKRAT PAPUA bukan sebagai saudara kita. Selayaknya KAPITAL BIROKRAT PAPUA dipandang sebagai KAPITAL yang juga memiliki kepentingan terhadap SDA Papua sehingga pada suatu waktu nanti KAPITAL BIROKRAT PAPUA akan bersengketa dengan Orang Papua itu sendiri.
Berdasarkan uraian diatas marilah orang papua mulai memikirkan langkah baru dalam melihat politikus praktis papua yang kemudian akan menjadi KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang siap berperan sebagai agen Kapital Indonesia dan Internasional yang akan mengorbankan HAM orang papua.
PENUTUP
Sudah saatnya orang papua keluar dari jeratan perang partai politik yang diragakan oleh politisi praktis papua yang bermental kerdil sehingga membuka peluang bagi keamanan negara untuk mempraktekkan Manajemen Konflik demi mendapatkan Dana PAM diatas darah dan hak hidup orang papua. Selain itu menjadi pintu masuk bagi pengusaha untuk menanamkan modal melalui pembiayaan kampanye politik politikus praktis papua calon KAPITAL BIROKRAT PAPUA.
Sudah cukup hak hidup orang papua menjadi korban hanya untuk KAPITAL BIROKRAT PAPUA saudara Kandung Kapital Indonesia dan Internasional itu. Untuk apa kita mati demi mereka yang akan gadaikan tanah adat papua demi 20% dari seluruh Proyek APBD dan gaji serta segala tunjangan yang akan dinikmati oleh KAPITAL BIROKRAT PAPUA yang tidak pernah mengusut tuntas satupun kasus penembakan terhadap orang papua oleh keamanan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.
Akhirnya ditegaskan kembali bahwa KAPITAL BIROKRAT PAPUA adalah tangan panjang Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mewujudkan misi Ir. Soekarno atas wilayah Papua.
"Kiritikanmu Adalah Pelitaku"