Terus terang sebagai komisoner Komnas HAM sangat konsisten dan jatuh bangun memperjuangkan agar ada pemerataan keadilan di negeri ini.
Segala daya upaya telah saya pertaruhkan agar rakyat Papua juga merasakan sentuhan pembangunan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur sebagai salah satu urat nadi pembangunan dan potret kemajuan bangsa dan negara.
Namun saya sangat kecewa membaca pemberitaan di media bahwa "Jalan Jayapura ke Merauke bisa dilalui dengan mobil" sebagaimana diberitakan media online detik.com.
Saya menduga Pemerintah ini tidak kredibel dan Tidak berintegritas selalu melakukan pembohongan publik hanya sekedar demi sebuah pencitraan. Pemerintah ini memang kita menduga diisi oleh pemimpin2 yang amnesia dan paranoia (lupa ingatan dan ketakutan).
Baca: Pemerintah Bohong Besar....
Baru saja saya kritik namun mulai ulangi lagi. 4 hari lalu pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggungjawab menghadap saya dan minta maaf atas kesalahan dan janji akan perbaiki secepatnya termasuk jalan merauke ke Boven Digul. Pimpinan PU juga tidak mampu menujukkan fakta2 riil dan Tidak mampu menjawab 5 item permintaan saya untuk pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua:
1) penerbitan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua.
2) percepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua.
3). Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada.
4) pembangunan jalan dan jembatan yang baru. Serta
5) pemberdayaan putra asli papua sebagai kepala balai dan perioritaskan kontraktor utama bagi putra papua mulai tahun anggaran 2017.
Permintaan saya tidak terlalu rumit dan juga bukan untuk kepentingan pribadi saya tetapi rakyat kita beraneka warga suku yg ada di Papua dan papua barat jd jangan berulah bohongi rakyat papua dan Indonesia lagi.
Natalius Pigai,
Komisoner Komnas HAM