JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menghadiri perayaan Hari Natal bersama di
Provinsi Papua pada 27-28 Desember mendatang. Kunjungan dan perayaan saja dinilai belum cukup
bagi rakyat Papua. Romo Franz Magnis Suseno mengatakan, harus ada kado istimewa dari Jokowi, berupa langkah penyelesaian konflik berdarah yang kerap kali terjadi di tanah Papua. Kasus terakhir, bentrok antara gabungan aparat TNI-Polri dengan warga, pada 8 Desember 2014 lalu. Lima orang tewas dan sekitar dua puluh orang lainnya mengalami
luka-luka akibat insiden ini.
Provinsi Papua pada 27-28 Desember mendatang. Kunjungan dan perayaan saja dinilai belum cukup
bagi rakyat Papua. Romo Franz Magnis Suseno mengatakan, harus ada kado istimewa dari Jokowi, berupa langkah penyelesaian konflik berdarah yang kerap kali terjadi di tanah Papua. Kasus terakhir, bentrok antara gabungan aparat TNI-Polri dengan warga, pada 8 Desember 2014 lalu. Lima orang tewas dan sekitar dua puluh orang lainnya mengalami
luka-luka akibat insiden ini.
"Menghadiri perayan Natal tidak bermanfaat kalau Jokowi tidak mau mengambil sikap atas pembunuhan yang terjadi di Paniai," kata Romo Magnis, Rabu (24/12/2014).
Menurut dia, hal yang paling dibutuhkan oleh rakyat Papua saat ini bukan lah kunjungan atau perayaan, melainkan keamanan. Konflik yang masih terjadi hingga saat ini, kata dia, menunjukkan bahwa rakyat Papua belum bisa merasa aman.
"Dengan Jokowi hanya ikut merayakan Natal di sana, kondisi ini tidak akan berubah," ujar Franz yang membuat surat untuk Jokowi terkait masalah ini di Harian The Jakarta Post. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengupayakan penyelidikan, namun juga mengadakan penelitian. Pemerintah harus mencari tahu penyebab konflik di papua terus
menerus terulang.
"Kalau sudah diketahui penyebabnya, bisa diantisipasi," ujar pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini.
Menurut dia, hal yang paling dibutuhkan oleh rakyat Papua saat ini bukan lah kunjungan atau perayaan, melainkan keamanan. Konflik yang masih terjadi hingga saat ini, kata dia, menunjukkan bahwa rakyat Papua belum bisa merasa aman.
"Dengan Jokowi hanya ikut merayakan Natal di sana, kondisi ini tidak akan berubah," ujar Franz yang membuat surat untuk Jokowi terkait masalah ini di Harian The Jakarta Post. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengupayakan penyelidikan, namun juga mengadakan penelitian. Pemerintah harus mencari tahu penyebab konflik di papua terus
menerus terulang.
"Kalau sudah diketahui penyebabnya, bisa diantisipasi," ujar pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini.
Tim pencari fakta
Tim atau Komisi Khusus Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbaz meminta Jokowi membentuk tim khusus yang bersifat independen. Hafidz mengatakan, kasus ini tidak akan pernah tuntas jika diusut oleh aparat karena penembakan justru melibatkan aparat TNI-Polri.
Tim atau Komisi Khusus Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbaz meminta Jokowi membentuk tim khusus yang bersifat independen. Hafidz mengatakan, kasus ini tidak akan pernah tuntas jika diusut oleh aparat karena penembakan justru melibatkan aparat TNI-Polri.
"Kami harapkan presiden membentuk tim pencari fakta dan diungkap secara utuh apa yang terjadi di balik tragedi ini," ujar Abbaz.
Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam #PapuaItuKita menilai, tim pencari fakta juga tidak cukup. Mereka meminta Jokowi membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). KPP HAM ini dinilai sebagai mekanisme penyelidikan paling kredibel dan paling memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, ketika para pelaku kejahatan HAM melibatkan aparat TNI dan Polri. "Kita mendorong Presiden Jokowi membentuk KKP HAM sebagai sebuah tim yang netral dan tidak mempunyai kepentingan untuk menyelidik tragedi ini," kata salah satu inisiator #PapuaItuKita Marhen Goo.
Jangan kecewakan Papua Franz Magnis menambahkan, awalnya dia cukup simpatik terhadap Jokowi karena saat kampanye Pilpres 2014 sangat memerhatikan rakyat di Papua. Tak ayal, Papua pun menjadi salah satu basis pendukung Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla. Dia meminta Jokowi menepati janji- janjinya yang telah diberikan kepada rakyat Papua agar mereka tak merasa kecewa. "Hampir 90 persen rakyat Papua itu memilih Jokowi, harusnya jangan dikecewakan mereka," ujar dia.
Jika setelah duduk di kursi RI-1, Jokowi bersikap tak peduli kepada rakyat Papua yang telah mendukungnya, ia menilai, Jokowi tidak jauh berbeda dari pemimpin kebanyakan. Kepedulian Jokowi kepada Papua selama kampanye, hanya bertujuan untuk memenangkan pilpres.
"Masih ada waktu bagi Jokowi untuk melakukan sesuatu untuk Papua. Kita yakin pemerintah dan aparat masih punya hati. Mereka harus berbuat sesuatu," ujarnya.
Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam #PapuaItuKita menilai, tim pencari fakta juga tidak cukup. Mereka meminta Jokowi membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). KPP HAM ini dinilai sebagai mekanisme penyelidikan paling kredibel dan paling memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, ketika para pelaku kejahatan HAM melibatkan aparat TNI dan Polri. "Kita mendorong Presiden Jokowi membentuk KKP HAM sebagai sebuah tim yang netral dan tidak mempunyai kepentingan untuk menyelidik tragedi ini," kata salah satu inisiator #PapuaItuKita Marhen Goo.
Jangan kecewakan Papua Franz Magnis menambahkan, awalnya dia cukup simpatik terhadap Jokowi karena saat kampanye Pilpres 2014 sangat memerhatikan rakyat di Papua. Tak ayal, Papua pun menjadi salah satu basis pendukung Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla. Dia meminta Jokowi menepati janji- janjinya yang telah diberikan kepada rakyat Papua agar mereka tak merasa kecewa. "Hampir 90 persen rakyat Papua itu memilih Jokowi, harusnya jangan dikecewakan mereka," ujar dia.
Jika setelah duduk di kursi RI-1, Jokowi bersikap tak peduli kepada rakyat Papua yang telah mendukungnya, ia menilai, Jokowi tidak jauh berbeda dari pemimpin kebanyakan. Kepedulian Jokowi kepada Papua selama kampanye, hanya bertujuan untuk memenangkan pilpres.
"Masih ada waktu bagi Jokowi untuk melakukan sesuatu untuk Papua. Kita yakin pemerintah dan aparat masih punya hati. Mereka harus berbuat sesuatu," ujarnya.
Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber: kompas