Nilai Rakyat Dimata Penguasa Pemeritah dan TNI

WEST PAPUA:

NILAI RAKYAT WEST PAPUA & NILAI RAKYAT INDONESIA DI MATA PENGUASA PEMERINTAH & TENTARA NASIONAL INDONESIA

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Sebelum penulis menjelaskan topik artikel ini, penulis berusaha membuka sedikit wawasan untuk memahami pergerakan-pergerakan yang aneh tapi nyata di West Papua. Sekitar tahun 1970-an, saya mempunyai kebanggaan tersendiri dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi sejak tahun 1990-an sampai sekarang, kebanggaan terhadap OPM itu berkurang, bahkan rasa "lucu" mendengar nama OPM. Merasa lucu karena penulis tahu, ada OPM yang dipelihra oleh TNI/Polri di seluruh Tanah West Papua ini.

Tujuannya supaya wilayah West Papua dari Sorong-Merauke tetap dipelihara dan dikelola sebagai wilayah konflik. Timor Leste telah merdeka dan GAM di Aceh sudah berdamai dengan Indonesia melalui Perjanjian Helzinki. Kedua wilayah ini tidak ada peluang untuk aparat keamanan naik pangkat, mengisi kantong kosong (uang nyamuk) dan penambahan/rotasi kekuatan militer.

Peristiwa sekitar tahun 1995, penculikan dan penyanderaan dua siswa SMA di Arso, Marawija dan Siti Nursila?? yang di tahan di Sungai Bewani hampir 6 bulan lebih ialah kerjanya OPM yang dipelihara. Kesan penulis, itu kerjanya Kopassus. Peristiwa ini menjadi berita Nasional setiap hari. Waktu 6 bulan adalah kesempatan yang cukup untuk terbangun opini pembenaran bahwa di West Papua ada kejahatan OPM. Aparat keamanan sudah berhasil membangun berita kebohongan dalam opini publik rakyat Indonesia.

Pada 16 Agustus 2004, pimpinan Dansatgas BAN-II/Koppasus, Letkol Inf. Yogi Gunawan menembak mati Pendeta Elisa Tabuni di Tingginamhut, Puncak Jaya. Ini peristiwa pertama aparat keamanan memulai Proyek Kekerasan Militer di Puncak Jaya.

Sejak 16 Agustus sampai Oktober 2004, berita penembakan ini dipublikasi lewat Cenderawasih Pos tiap hari, berita di halaman depan, bahwa yang menembak mati Pdt. Elisa Tabuni ialah OPM pimpinan Goliat Tabuni.

Opini kebohongan publik dari aparat keamanan (TNI) selama 4 bulan telah terbangun di West Papua dan juga di Indonesia bahwa di Puncak Jaya ada pemimpin OPM yang bernama Goliat Tabuni.

Untuk memastikan itu, penulis terbang ke Mulia, Puncak Jaya pada 21 Oktober 2004. Penulis mengadakan pertemuan dengan bupati Eliezer Renmaur, Elvis Tabuni sebagai wakil Ketua DPRD, Letkol Inf. Yogi Gunawan, Victor Tobing (maaf pangkat belum tahu) dan tokoh gereja, adat dan juga hadir sejumlah anggota TNI/Polri. Pertemuan ini berlangsung di Mulia Inn.

Pak Yogi Gunawan sampaikan: "Pak Socratez, yang membunuh pendeta Elisa Tabuni adalah OPM, pasukannya Goliat Tabuni."

Penulis langsung jawab: " Pak Yogi, maaf, yang membunuh pendeta Elisa Tabuni adalah aparat keamanan, yaitu Kopassus, saya punya bukti kuat."

Setelah aparat keamanan berhasil menciptakan situasi tidak aman dan teror terbuka dalam masyarakat, mereka minta dana pengamanan sebesar Rp 760 juta pada 15 Oktober 2004 dan Rp 500juta pada 16 Oktober dan 750juta pada 17 Oktober dan Total 2 Milyar 10juta.

Ini gambaran penulis sajikan kepada para pembaca supaya konflik berkepanjangan di Puncak Jaya dan di seluruh West Papua ialah konflik yang ciptakan dan dipelihara. Wilayah konflik menjadi jastifikasi (pembenaran) untuk operasi-operasi militer dan teror terhadap rakyat dan bangsa West Papua. Tulisan singkat ini cukup jelas memberikan cahaya sedikit untuk mengetahui siapa aktor kekerasan dan konflik sebenarnya di West Papua.

2. Nilai bangsa West Papua dan Bangsa Indonesia

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen George E.Supit memerintahkan operasi militer di Puncak Jaya untuk mengejar OPM atas tewasnya anggota TNI Letda Inf. Amran Blegur Komandan Pos TNI Satgas Pamrahwan Tingginambut dan anggota TNI Pratu Freddy.

Kami sama-sama tidak setuju dengan kekerasan dan mengutuk orang yang menghilangkan nyawa anggota TNI/Polri dan nyawa rakyat sipil. Menghilangkan nyawa manusia merupakan tindakan biadab.

Sesuai apa yang diyakini penulis, bahwa yang lebih adil, manusiawi, bermartabat dan lebih damai, apabila Saudara Pangdam XVII Cenderwasih, Mayjen George E. Supit memerintahkan menangkap, mengadili, menghukum dan memecat anggota TNI yang menembak mati 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014.

Pada 20 Agustus 2018, di depan Allah, di depan rakyat dan bangsa West Papua, di depan rakyat dan bangsa Indonesia dan komunitas Internasional telah diumumkan bahwa pemerintah Republik Indonesi dan Tentara Nasional Indonesia memposisikan rakyat dan bangsa West Papua tidak ada nilainya, kalau ditembak mati oleh anggota TNI/Polri tidak perlu diurus. Bila perlu rakyat dan bangsa West Papua dimusnahkan.

Sebaliknya, kalau ada rakyat Indonesia, anggota TNI yang ditembak mati oleh (OPM?), anggota OPM? itu harus dikejar & ditembak mati karena rakyat Indonesia lebih bernilai.

Penulis sebagai Gembala umat akan percaya kepada Pemerintah dan TNI kalau penembak 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 & seluruh kasus pelaggaran HAM lain juga diselesaikan dan para pelaku di hukum dan dipecat. Tapi, sulit juga karena penculik dan pembunuh Theodorus (Theys) Hiyo Eluay, pak Hartomo sudah dipromosikan Kepala BAIS.

Rekonsiliasi dan perdamaian sejati tidak dapat diperoleh secara gampangan/murahan, melainkan hanya atas dasar kebenaran, kasih yang tulus, kejujuran dan keadilan.

AMIN & BENAR apa yang ditulis Franz Magnis-Suseno, "...cita-cita ABRI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, hancur" (hal..14). "Tidak disangkal lagi bahwa di Timor Timur telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa" (hal. 17). "...Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas kehancuran kehormatan Indonesia di mata dunia Internasional adalah TNI" (hal. 33). (Sumber: Berebut Jiwa Bangsa, 2007).

Seperti keadaan di Timor Timur dulu, sekarang wajah yang sama ada di West Papua karena pemerintah militer yang sama.

Semoga berguna.

Ita Wakhu Purom, 21/08/2018;16:48PM

1.000 Personel TNI/Polri Disiagakan Amankan Freeport

PT Freeport - Sumber foto Google

TIMIKA,  - Sebanyak 1.000 personel TNI dan Polri kini disiagakan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua guna mengamankan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon di Timika, Kamis (16/2), mengatakan sejak pekan lalu aparat Polri dibantu oleh TNI dari berbagai kesatuan meningkatkan pengamanan sejumlah obyek penting PT Freeport seperti pabrik pengolahan di Mil 74 Tembagapura, Pelabuhan Portsite Amamapare, Kota Tembagapura, Bandara Mozes Kilangin Timika dan fasilitas lainnya.

"Sejak pekan lalu kami telah melakukan upaya pengamanan yang ditingkatkan terutama di tempat-tempat vital seperti Mil 74 dan Pelabuhan Portsite Amamapare," jelasnya.

Pengamanan yang ditingkatkan itu, katanya, menyusul belum adanya keputusan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.

Victor mengatakan Polres Mimika juga telah menggelar operasi multi sasaran untuk mengantisipasi dampak yang terjadi terkait situasi keamanan di Freeport tersebut.

"Sekarang ini kami baru melakukan pengamanan dengan melibatkan personel TNI dan Polri yang ada di Mimika dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Satuan Tugas Pengamanan Obyek Vital (Satgas Obvitnas) juga sudah berada di posisinya masing-masing," kata Victor.

Adapun menyangkut penambahan pasukan dari luar Timika, Victor mengatakan hal itu sudah direncanakan namun hingga kini belum terealisasi.

"Untuk skema penambahan pasukan, kami sudah merencanakan hal itu," jelasnya.

Terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan PT Freeport tersebut, pihak manajemen perusahaan itu telah merumahkan sekitar 300-an karyawannya.

Keputusan merumahkan karyawan Freeport dan berbagai perusahaan privatisasi dan kontraktornya itu lantaran Freeport tidak lagi mendapat ijin mengekspor konsentrat tembaga, emas dan perak sejak 12 Januari 2017.

Karyawan yang dirumahkan diprioritaskan kepada tenaga kerja asing (expatriat), karyawan senior dan karyawan yang sakit-sakitan.

"Kami terus membangun komunikasi dengan pihak manajemen Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi, kontraktor maupun sub kontraktor. Memang sudah ada pengurangan karyawan dengan sistem dirumahkan. Mungkin kalau perusahaan ini sudah beroperasi normal kembali, pekerja-pekerja yang dirumahkan itu bisa dipekerjakan kembali," kata Victor.

Hingga kini terdapat lebih dari 30 ribu pekerja yang bekerja di lingkungan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. (Ant)

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Anggota TNI Cek Demo KNPB di Gereja, Wow ?

SIMAK PERCAKAPAN BERIKUT INI DAN BERIKAN KOMENTAR/TANGGAPAN ANDA...

Pukul 12:3 WPB (siang) tanggal 3 Februari 2015; dua anggota TNI dari KODAM berpakaian preman datang dan ingin bertemu dengan Pengurus Gereja (KINGMI) Jemaat ANUGERAH dengan tujuan membantu jemaat untuk rehap dan pembangunan pelebaran gedung gereja......



ANGGOTA TNI: bapak, kami di utus oleh bapak pangdam ke sini untuk membantu jemaat membangun gedung gereja ini

PENGURUS GEREJA: oh ia bapak jika bapak2 berdua datang dengan tujuan baik atau tidak baik TUHAN sedang melihat....

ANGGOTA TNI: ia bapak kami datang dengan tujuan baik ingin membantu saja pembangunan gedung gereja, jadi bapak kami minta semua data anggota jemaat tetap yang ada di Jemaat ini

PENGURUS GEREJA: bapak pengurus gereja hanya diam dan sambil anggukkan kepala lalu berkata bapak mau bertanya apa saja silahkan tapi hanya seputaran menyangkut pembangunan dan tidak boleh keluar dari itu....karena bapak berdua (anggota TNI) datang menyangkut pembangunan gedung gereja dan jika bapak bertanya di luar dari itu maaf kami tdk bisa menjawab...

ANGGOTA TNI: diam sesaat lalu berkata bapak besok tidak ikut DEMO KNPB kah ?????????????
hmmmm...

Realita hari ini musuh menggunakan berbagai macam cara untk mematahkan semangat perjuangan rakyat papua barat untk menuju pembebasan dengan berbagai macam cara di lakukan hingga TNI beralih fungsi menjadi dinas PU (pekerjaan umum) yang mengurusi pembangunan.....

NKRI anda tidak akan pernah membunuh IDEOLOGI kami tetang PAPUA MERDEKA dengan tawaran yang MURAHAN & RENDAH itu....

.‪#‎NKRI_MUSUH_ABADIKU‬
‪#‎SUPORT_FREE_WEST_PAPUA‬


Sumber : Catatan

TPNPB Siap Perang dan Siap Tutup PT. Freeport Indonesia

Militer Indonesia Mau Perang Dengan TPNPB, Ayub Waker Siap Perang dan Siap Tutup PT. Freeport Indonesia

Panglima Komando Daerah Pertahanan (PANGKODAP) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Tembagapura, Brigadir Jenderal. Ayub Agus Waker, menyatakan perang apabilah militer Indonesia memasuki batas wilayah kekuasaan TPNPB di Tembagapura Timika Papua. Setelah pertempuran melawan militer Indonesia pada tanggal 3 Januari 2015, di Tembagapura hingga saat ini militer Indonesia tidak memasuki batas markas TPNPB, apabila militer Indonesia memasuki wilayah markas TPNPB tetap akan terjadi kontak senjata, hal itu melalui Markas Kodap mengeluarkan surat pernyataan resmi, isi pernyataan termuat bagian bawa.

Militer Indonesia jika mau berhadapan dengan militer Papua TPNPB di Tembagapura bisa saja, karena Tentara harus lawan dengan Tentara, bukan dengan warga sipil. Apa alasan Indonesia lawan militer Papua TPNPB, tentu saja untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI tetapi tindakan itu menunjukan Indonesia dengan kekuatan senajta memaksakan Papua menjadi bagian NKRI. TPNPB melawan militer Indonesia hanya dengan satu tujuan untuk Penentuan Nasib Sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat melalui pemilihan bebas atau Referendum dibawa hukum Internasional.

Brigjend. Ayub Agus Waker dan anggotanya melawan militer Indonesia dengan satu tujuan Papua Merdeka, bukan untuk berdialog dengan Presiden Indonesia, tetapi hanya untuk Penentuan Nasib Sendiri dengan cara pemilihan bebas dibawa hukum Internasional (referendum). Ayub Waker serta anggota siap lawan aparat militer Indonesia, tidak akan menyerah dan tidak akan kembalikan senjata yang telah sita milik militer Indonesia.

TPNPB KODAP Tembagapura siap perang kalau militer Indonesia ingin melakukan perang. Agus Ayub Waker akan mengundang perang adakan di Tembagapura, undangan perang ini telah keluarkan ke Ilaga, Timika Intan Jaya dan beberapa markas TPNPB lain di daerah pegunungan. Semua akan pusatkan lapangan perang di Tembagapura dengan target tutup pertambangan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, itu akan terjadi apabila militer Indonesia mau perang dengan TPNPB di Tembagapura. Karena sesuai intruksi Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni untuk sementara waktu sambil persiapan revolusi total hanya bisa laksanakan revolusi tahapan maka, TPNPB tetap pada tujuan agenda yang ada belum bisa melangkah ke revolusi total, karena arahan panglima Tinggi jelas hanya revolusi tahapan.

Rampasan senjata adalah bagian revolusi tahapan, Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni belum keluarkan perintah operasi perang revolusi total. Ayub waker dan anggotanya tidak sembarang melawan penjajah namun sesuai perintah Panglima Tinggi TPNPB. Kemudian terkait perlawanan untuk memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua perang yang terjadi di Tembagapura dan militer Indonesia menangkap warga sipil, Brigjend. Agus Ayub Waker  mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan RI, Presiden Jokowidodo, segera bebaskan masyarakat sipil yang ditangkap di Desa Utikini Tembagapura Papua, dan berikan kombensasi atas penyiksaan yang dialami, sebab mereka adalah masyarakat sipil pendulang emas yang tidak tahu persoalan yang terjadi;
2. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bertanggung jawab atas penembakan Satu Anggota Brimob dan Satu anggota security PT. Freeport Indonesia. Senjata tidak akan kembalikan kami tetap berjuang untuk hak penentuann nasib sendiri Bangsa dan rakyat Papua Barat melaui pemilihan bebas Referendum sampai Papua Merdeka dan berdaulat penuh;
3. TPNPB pimpinan Brigjend. Ayub Agus Waker dibawa Komando Jenderal. Goliath Tabuni, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua, maka Ayub waker menolak tegas segala upaya dialog bersama pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Pemerintah RI di Papua;
4. Panglima KODAP TPNPB Tembagapura Brigjend. Ayub Agus Waker siap perang dan siap tutup PT.Freeport Indonesia di Tembagapura Papua, kalau militer Indonesia ingin perang dengan TPNPB di Tembagapura, anggota TPNPB siap dan akan tunggu di lapangan.

Demikian pernyataan Panglima Komando Daerah Pertahanan Tembagapura Papua atas perhatian serta dukungan anda kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan :

Di                        :  Makodap Tembagapura Papua

Pada Tanggal : 10 Januari 2015

MARKAS KOMANDO DAERAH PERTAHANAN

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPNPB)

ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)

ttd

Brigjend. Ayub A. Waker

Sumber dari situs resmi TPNPB

Kelompok Ayub Waker di Papua Pindahkan "Lokasi Perang"

Jayapura - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Ayub Waker yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika, Papua, menantang aparat gabungan setempat untuk berpindah lokasi perang dari sebelumnya di Kampung Utikini atau sekitar Kali Kabur ke wilayah Gresberg hingga Portside di areal PT Freeport Indonesia.

Anggota TNI menyisir lokasi kelompok bersenjata di Papua.

Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Patrige Renwarin mengakui adanya surat dari Ayub Waker yang dititipkan kepada Kamaniel Waker, salah seorang terduga pengikut Ayub Waker yang telah ditangkap polisi, yang berisi bahwa konflik di Utikini sudah berakhir, namun kelompok ini akan berpindah lokasi

"Belum diketahui mengapa mereka ingin berpindah lokasi. Tetapi dengan adanya surat itu kami tetap waspada dan terus melakukan pengejaran kepada kelompok ini," katanya di Jayapura, Jumat (9/1/2015)

Sementara itu, 13 orang yang ditangkap dan diduga sebagai pengikut Ayub Waker hingga saat ini masih diperiksa penyidik Polres Mimika dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari keterangan sejumlah warga yang diamankan diketahui bahwa saat dilakukan penangkapan itu, sejumlah orang ini diperintah Ayub Waker untuk menjemput anak buahnya yang sakit dan ditinggalkan di pinggir jalan saat itu," ujar dia.

Ayub Waker dan kelompoknya saat ini menjadi incaran aparat gabungan setempat setelah adanya dugaan kelompok tersebut membunuh 2 anggota Brimob dan 1 orang petugas keamanan PT Freeport Indonesia pada awal Januari lalu, saat melakukan patroli di sekitar Kampung Utikini. 

Untuk mengejar kelompok tersebut, TNI-Polri menerjunkan 1.576 personel yang dilengkapi dengan senjata lengkap. Dalam pengejaran itu, aparat gabungan juga menggunakan 2 helikopter. 

"Kami juga menutup sejumlah jalan tembus yang diduga akan digunakan sebagai jalan untuk melarikan diri ke kabupaten lain oleh kelompok Ayub Waker, salah satunya adalah ke Ilaga, Kabupaten Puncak. Kami akan tetap mencari dan menangkap hidup atau mati Ayub Waker dan kelompoknya," kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. (Ado/Yus)

Sumber : news.liputan6.com

Kemenkumham Akan Rekrut Anggota TNI Sebagai Petugas Rutan di Papua

Jakarta, Jubi/Antara – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun rencana pembenahan lembaga pemasyarakatan (lapas) pada 2015 antara lain dengan dimanfaatkannya teknologi informasi yang canggih.

Yasona H. Laoly, Menkumham RI – Jubi/Aprila

“Pembenahan lapas sudah kita susun, tenang saja,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seusai paparan program kerja Kemenkumham 2015 di gedung Kemekumham Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Yasonna, rencananya lapas akan berbasis pada kecanggihan teknologi informasi.

“Kita mau buat IT (information technology), pembebasan remisi jadi sistemnya IT, variabelnya akan kita susun dengan baik dan terbuka,” ungkap Yasonna.

Ia juga mengundang berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum dalam pelaksanaannya.

“Satu lagi, kita akan mengadakan pertemuan nanti ada seminar atau diskusi atau ‘workshop’ sifatnya dengan KPK, Komnas HAM dan ‘stake holder’-lah ( pemangku kepentingan,red)supaya semua sesuai aturan dan benar,” ungkap Yasonna.

Contoh pemanfaatan TI adalah dengan penempatan “control room” (ruang pengendali,red) untuk mengecek kejadian yang terjadi di lapas-lapas di Tanah Air.

Selain itu Yasonna berniat untuk memberikan tambahan sarana pendidikan di lapas.

“Sesmen BUMN berjanji untuk memberikan CSR (Corporate Social Resposibility) BUMN untuk pendidikan lapas, Mendikbud juga menyatakan akan menyediakan perpustakaan,” tegas Yasonna.

TNI Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat menjelaskan bahwa tujuan perbaikan lapas adalah untuk membina narapidana.

“Sebetulnya begini, lapas itu kan bukan tempat untuk memenjarakan orang tapi membina orang, makanya disana (lapas) ada pelatihan, ada pendidikan dan hal-hal yang bersifat kemandirian supaya mereka bisa produktif setelah dari lapas itu,” kata Handoyo.

Namun untuk membangun lapas baru, Handoyo mengaku tidak mudah.

“Sekarang kan tidak secepat atau segampang itu, kalau fisiknya siap, SDM-nya bagaimana di sana? Ada arahan untuk moratorium (PNS), sedangkan kita tahu kalau kondisi kekiniannya lapas itu kurang kualitas atau kuantitasnya,” ungkap Handoyo.

Handoyo menjelaskan bahwa Kemenkumham berencana untuk merekrut anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai petugas rutan.

“(Perekrutan TNI) itu untuk pengamanan dan keamanan. Anggota bintara yang mau memasuki masa pensiun sebagai terobosan dengan begitu kan tidak ada pengangkatan baru, yang mau pensiun usia 53 tahun dan masih produktif, ditarik lagi sampai usia 58. Jadi itu mengatasi masalah moratorium tadi,” jelas Handoyo.

Rekrutmen tersebut menurut Handoyo akan dilaksanakan mulai tahun ini melalui penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

“Insya Allah mulai tahun ini. Kita kan mau melaksanakan MoU dengan Panglima TNI, sudah disiapkan draft-nya. Nanti diadakan pembahasan kemudian selesai dan ada panglima dan menteri hukum tadi,” tambah Handoyo.

Jumlah yang akan direkrut untuk pertama kalinya adalah sekitar 400-an orang.

“Sekitar 400-an lah. Itu kan tidak seluruhnya, terutama ditempatkan di lapas di daerah-daerah konflik seperti Papua dan Aceh dimana teman-teman kita kan harus berhadapan dengan mantan-mantan kombatan,” ungkap Handoyo. (*)

Sumber : Jubi

Panglima TNI : Masih Ada Segelintir Prajurit TNI Bersikap Primitif

Merauke, Jubi- Panglima Jenderal TNI, Moeldoko melakukan tatap muka bersama prajurit TNI baik yang bertugas di Korem, Kodim, Lantamal serta di daerah perbatasan. Pertemuan itu berlangsung di Pos Perbatasan Sota yang dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Jenderal TNI Marsetyo, Danlantamal XI, Brigjen TNI Supartodi, Danlantamal XI, Brigjen TNI Buyung Lalana serta Bupati Merauke, Romanus Mbaraka.

Prajurit TNI sedang mendengar arahan Panglima Jenderal TNI Moeldoko. (Jubi/Frans L Kobun)

Panglima TNI dalam arahannya mengatakan, masih ada segelintir oknum prajurit TNI bersikap primitif dengan melakukan tindakan tidak terpuji dan merusak citra TNI bersama rakyat yang sedang dibangun.

“Saya berharap tindakan seperti demikian, agar tidak terjadi kembali di lingkungan prajurit yang sedang menjalankan tugas di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini,” pinta Panglima.

Panglima kembali menegaskan agar prajurit TNI tidak boleh membenci masyarakat. Tetapi dari waktu ke waktu, terus membangun sikap teritorial melalui cinta kasih. Jika itu dijalankan dan atau diterapkan, maka rakyat akan memberikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada prajurit yang sedang menjalankan tugasnya.

“Memang saat ini, kita sedang membangun serta memperbaiki profil prajurit TNI di seluruh Indonesia, agar dapat dikenal dengan baik oleh rakyat sekaligus kultur maupun posturnya berubah. Dengan demikian, negara dari luar pun menghargai,” katanya.

Ditegaskan kembali, tidak ada gunanya prajurit berkelahi dan bertengkar dengan polisi. Karena tak memberikan suatu nilai tambah. Apalagi sampai menyakiti hati rakyat di bawah. Itu justru lebih parah dan sudah tentu akan menimbulkan ketidakpuasan.

“Saya berharap agar hubungan kekeluargaan bersama semua komponen termasuk masyarakat di tempat tugas, agar terus dibangun dengan baik. Sehingga suasana pun aman-kondusif dan orang dengan leluasa menjalankan berbagai aktivitasnya,” kata Panglima.

Para prajurit TNI dalam pertemuan dengan Panglima Jenderal TNI ini menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Mulai dari kurangnya kendaraan, tempat tinggal prajurit di daerah perbatasan hingga kesulitan mendapatkan air minum.

Danrem 174 ATW, Brigjen TNI Supartodi dalam kesempatan itu mengatakan, prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan, sering mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Karena fasilitas kendaraan yang masih sangat minim. Apalagi, lanjut Danrem, topografi wilayah sangat jauh dan harus membutuhkan kendaraan baru, sehingga tugas dan tanggungjawab, dapat dijalankan dengan baik.

“Ya, kami masih mengalami kekurangan enam unit mobil. Olehnya, kalau dapat, agar Panglima TNI dapat meresponi apa yang menjadi permintaan kami,î” ujarnya.

Persoalan lain yang dihadapi, demikian Danrem, pos perbatasan yang harus diperbaiki. Sehingga dapat ditempati prajurit . Khusus di Distrik Sota, dalam beberapa bulan terakhir, prajurit mengalami kesulitan mendapatkan air minum, lantaran terjadi kemaraun panjang. Sehingga sumur yang ada mengalami kekeringan.

Menanggapi itu, Panglima Jenderal TNI, Moeldoko mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan prajurit TNI, tetap diresponi. Nantinya dalam rapat kerja dengan Presiden RI, Joko Widodo, semua hal yang diutarakan prajurit, akan disampaikan. Sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Jika ada hal-hal yang belum sempat disampaikan, nantinya bisa ditulis dan diserahkan ke Danrem untuk selanjutnya dikirim kepada saya. Tentunya ada beberapa hal penting yang menjadi skala prioritas untuk diberikan perhatian,” katanya. (Frans L Kobun)

Sumber  jubi

ISIS Ancam Serang Indonesia, Polri Siap Hadapi

FAJARONLINE —Ancaman teroris Islamic State of Iraq

and Syiria (ISIS) kian mengkhawatirkan.

Kemarin (28/12) seorang lelaki yang mengaku

anggota ISIS bernama Abu Jandal Al Indonesi

mengunggah video ancaman kepada TNI, Polri,

dan Banser NU. Namun, pihak-pihak yang

diancam tidak gentar.

Dalam video berdurasi sekitar empat menit

tersebut, Abu Jandal mengatakan, pesan ini

ditujukan untuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Polri, dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdatul Ulama.

“Saya mendengar TNI, Polri dan Banser akan membantu koalisi Amerika untuk memerangi ISIS.

Dengan itu, bisa disegerakan pertemuan kita, antara ISIS dengan TNI, Polri dan Banser,” ujar lelaki yang memakai pakaian serba hitam itu. Saat ini, Koalisi Amerika memang sedang kewalahan. Karena itu, tentu membutuhkan bantuan dari TNI. Sehingga, ISIS bisa melawan TNI.

“Namun, kalau kalian tidak datang kemari, kami yang akan datang ke Indonesia. Kita lihat siapa yang paling sakti,” ancam lelaki itu dengan nada kasar. Bahkan, Abu Jandal mengancam dengan lebih kasar dan tanpa sopan santun.“Kami akan habisi satu per satu kalian. Babi-babi seperti kalian tidak akan menang melawan kami,” tuturnya dalam video yang beralamat di https://www.youtube.com/watch” v=Y8EcSOeixRI.

Menanggapi ancaman ISIS yang kian nyata, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjend Fuad Basya enggan berkomentar.“Nanti, belum ada petunjuk dari Panglima TNI,” ujarnya singkat.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, pihaknya tidak gentar oleh siapapun, termasuk ISIS. Sebagai representasi dari negara, Polri akan mencegah adanya gangguan teror dan ancaman lainnya.

“Kami pasti mengantisipasi ancaman teror,” tegasnya.

Saat ini Polri telah mendeteksi adanya 100 warga Indonesia yang tergabung dengan ISIS. Ada yang posisinya di luar negeri dan ada yang didalam negeri. Khusus untuk anggota ISIS yang berada di dalam negeri, polisi telah mengawasinya.

“Sudah sejak lama, kami mengikuti mereka dengan target mencegah terjadinya teror,” tuturnya.

Data adanya warga Indonesia yang tergabung dengan ISIS itu terus diupdate. Caranya, bekerjasama dengan Interpol, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

(Kemenkopolhukam).

“Jadi, perkembangannya terus diketahui,” jelasnya. 

Namun, langkah untuk mengantisipasi terjadinya teror dari ISIS itu saat ini masih terhambat. Pasalnya, belum ada aturan yang bisa dijadikan dasar untuk menangkap anggota ISIS.

“Kami hanya bisa bergerak, kalau benar-benar ada rencana meneror,” tuturnya.

Kalau anggota ISIS itu hanya mengaku menjadi anggota kelompok teroris di Timur Tengah itu, maka Polri tidak bisa berbuat apa-apa. “Dengan ancaman itu, perbaikan regulasi tentu semakin urgen. Polri berharap Presiden dan DPR bisa melihat adanya kekurangan itu,” terangnya.

Sementara itu, sebagai satu-satunya kelompok masyarakat sipil yang ikut diancam, Ketua Umum

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Nusron wahid menyatakan kalau sama sekali tak ciut.

“Kami sih cuek saja,” kata Nusron saat dihubungi.

Banser adalah satgas yang dimiliki GP Ansor, salah satu organisasi sayap NU.

“Silahkan saja ke Indonesia, usung gagasan khilafah (Islamiyah), niscaya kami tetap tidak

akan tinggal diam,” tandasnya.

Menurut Nusron, gagasan khilafah Islamiyah tidak boleh berkembang dan diwujudkan. Bukan hanya

di bumi nusantara, tapi juga dunia secara umum. Bagi Ansor dan NU, tegas dia, konsep khilafah hanya utopia yang tidak ada jaminan dan ujung kemanfaatannya. “Tapi, kami tidak akan kirim relawan ke Syiria

(untuk melawan). Buat apa? Mending kirim (relawan) ke daerah bencana, lebih banyak

pahala dan manfaatnya,” imbuh tokoh muda yang juga dipercaya sebagai kepala BNP2TKI itu.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan, kalau ancaman terakhir yang disampaikan ISIS lewat Youtube

tersebut menjadi harus pula menjadi warning bagi semua pihak. Bahwa, Indonesia akan dijadikan

salah satu daerah tujuan mendirikan khilafah.

“Kita jangan sampai kecolongan, meski juga tidak boleh berlebihan,” tandasnya.

Yang perlu diintensifkan semua pihak saat ini, menurut Nusron, adalah makin menggencarkan edukasi dan penyadaran ke basis-basis masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Yaitu,  tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah konsep paling relevan.

Dia menegaskan, bagi Ansor dan NU, NKRI sebagaimana ajaran Islam rahmatan lil “alamin  tetap adalah harga mati.

“Tidak bisa ditawar-tawar, kalau untuk NKRI kita nyatakan perang juga tidak apa-apa, itu kalau mereka berani mengganggu. Ingat, kemanusiaan adalah segala-galanya,” pungkas Nusron. (jpnn)

ISIS Ancam Bantai TNI, Polri, Densus dan Banser NU

INILAHCOM, Jakarta - Militan ISIS mulai menebar ancaman. Abu Jandal Al Indonesi, bahkan mengaku akan membantai seluruh anggota TNI, Polri, Densus 88 Anti Teror dan Banser NU.

Itu disampaikan Abu Jandal, dalam video yang

diunggah di youtube pada 25 Desember 2014.

Abu Jandal dalam video yang mengenakan pakaian serba hitam ini, mengatakan ancaman ini disampaikan kepada Panglima TNI Moeldoko, Polri dan Banser NU. Ini mengingat TNI siap untuk membasmi ISIS kalau Polri membutuhkan bantuannya.

Dari pernyataannya, Abu Jandal mengesankan dirinya masih di pusat ISIS entah Syiria atau Iraq. Namun dengan keinginan TNI, Polri dan Banser NU untuk turut membantu memerangi ISIS ini, Abu Jandal berjanji akan kembali ke Indonesia. Tujuannya, untuk membasmi TNI, Polri dan Banser.

Dia juga menyinggung masalah NKRI harga mati. 

Bahkan, mempersoalkan Pancasila. Menurut dia, tidak ada yang sakti kecuali Allah SWT.

Berikut kutipan lengkap dari Abu Jandal, seperti dikutip INILAHCOM dari youtube:

"Pesan ini saya tujukan kepada Moeldoko, Panglima TNI, dan Polri dan Banser. Kami

menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan daulah khilafah ini. Ketahuilah bahwa sungguh kami bahagia sekali mendengarnya. Karena itu berarti insha Allah pertemuan antara kami dengan kalian disegerakan oleh Allah SWT, karena sungguh apabila kalian tidak mendatangi kami, kami yang akan mendatangi kalian.

Kami akan kembali ke Indonesia untuk menegakkan syariat Allah. Dan tentu saja kami tahu bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dari memerangi kalian. Dengan membantai satu persatu daripada kalian.

Tentara, TNI, Polri, Densus dan Banser. Yang mana hari ini menyombongkan diri untuk

menentang agama Allah, mementang syariat Allah dan mengatakan NKRI adalah harga mati.

Ketahuilah bagi kami adalah syariat Allah harga mati.

.......(kutip ayat AlQuran)......

Bahwa tentara-tentara Allah menunggu kalian, tentara-tentara Allah di negeri Syam (Syiria) dan Irak sangat bahagia ketika mendengar kalian ingin bergabung dengan koalisi. Dan ketahuilah pasukan koalisi sangat kewalahan menghadapi daulah Islam. dan perlu pertolongan babi2 bodoh sepertikalian.

Kami menunggu kedatangan kalian. Demi Allah sekiranya kami mata dalam membela khilawfah ini. Tentulah kematian tersebut adalah salah satu daripada apa yang kita inginkan. Tidaklah apa yang kita dapatkan, ketika menolong agama Allah kecuali salah satu dari dua kebaikan.

Kami melihat salah satu kejayaan Islam yakni kemenangan di muka bumi ini dan menegakkan syariat Allah, atau kami mendapatkan mati syahid.

Dan ini adalah giliran dan waktu yang tepat untuk membuktikan kalian dengan Pancasila sakti kalian. Ada yang mengatakan Pancasila sakti, kami tunggu kedatang kalian. Bagi kami tidak ada yang sakti kecuali Allah SWT. Dialah pelindung kami. La Haula wa La Quwwata illa billah. Kami hanya meminta pertolongan kepada Allah dan dialah zat yang maha kuat. Sedangkan kalian meminta tolong selain kepada Allah SWT.

Kalian sangat bangga sekali apabila Amerika berada di samping kalian. Kita buktikan siapa yang Allah menangkan. Kalian pasukan iblis, ataukah kami pasukan Allah SWT".

[gus]

Komnas HAM: Penembakan Paniai Memiliki Unsur Kesengajaan

Tujuh warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua, dilaporkan tewas ditembak aparat hari Senin ini (8/12).
Peristiwa penembakan itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIT ketika warga mendatangi Polres Paniai untuk
meminta pertanggungjawaban atas pemukulan yang dilakukan anggota Brimob terhadap anak-anak yang
sedang memprsiapkan perayaan Natal di depan Gedung DPRD Paniai, Minggu malam (7/12).
"Tadi pagi memang informasi mengatakan lima orang tewas. Tetapi kini jumlah korban tewas sudah
bertambah, menjadi tujuh orang, sementara lima dalam keadaan kritis dan beberapa lainnya dalam keadaan
luka-luka serius," ujar anggota Komnas HAM Natalius Pigai ketika dihubungi redaksi beberapa saat lalu (Senin malam, 8/12).
Pigai mengecam penembakan itu, dan mengatakan dari informasi yang merekada ada indikasi kuat tindakan
penembakan itu telah direncanakan. "Ini pelanggaran HAM berat," kata dia lagi.

Sebelumnya dalam pembicaraan via telepon, Ketua Dewan Adat Paniai, Jhon NR Gobay, mengatakan empat orang tewas di tempat dalam peristiwa itu. Mereka adalah 

Habakuk Degei, Neles
Gobay, Bertus Gobay (mahasiswa STIE
Karel Gobay), dan Apinus Gobay.
Sementara seorang lagi, Saday Yeimo, tewas sekitar lima jam kemudian saat
mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Madi, Enarotali, Paniai.
Menurut Jhon NR Gobay, peristiwa ini adalah kado paling memilukan dari pemerintahan Joko Widodo untuk rakyat Papua. John Gobay meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih memeriksa Komandan Timsus 753 Enarotali, Kapolres Paniai dan memproses setiap anggota Polri dan TNI yang terlibat dalam penyerangan.
Siang tadi John Gobay juga menggelar jumpa pers di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP).
"Kami meragukan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua,"
ujar John Gobay mengulangi pernyataannya siang tadi. [dem]

Sumber : m.rmol.co