Dok.Kementerian PUPR
Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam RKP 2019 pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 24 Program Prioritas.
Prioritas nasional pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman, pemerintah, kata Bambang, mengedepankan lima Program Prioritas, yaitu:
Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat;
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa;
Penanggulanan Bencana; dan
Peningkatan Sistem Logistik.
Baca juga: Penjajahan lewat pembangunan di Papua
Lima Program Prioritas tersebut, menurut Bambang merupakan upaya mengatasi masalah beberapa isu strategis dalam aspek pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; tingginya harga logistik pada daerah-daerah yang aksesibilitas masih terbatas seperti Papua dan Papua Barat; rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal
dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan; kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana; belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan.
Menurut Bambang, untuk Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara
lain adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua.
Baca juga : 95% Rakyat Papua Mau Merdeka
"Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampong, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (6/5/2018).
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
Baca juga: Setara Kritik Kebijakan Jokowi Terkait Pembangunan di Papua
Menurut Bambang, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Sebelumnya, pada tanggal 30 April 2018, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Musrenbangnas RKP 2019. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, serta para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). (dna/dna)
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4007076/ini-rencana-pemerintah-bangun-papua
Tanggapan saya: indonesia memang sepantasnya bertanggung jawab untuk membangun Papua tetapi apalah artinya pembangunan itu jika persoalan dasar hak politik Bangsa Papua untuk menentukan masa depannya terus diabaikan.
Rakyat Papua terus menuntut tetapi dilain sisi pemerintah indonesia terus menutup mata terhadap aspirasi rakyat Papua yang sesungguhnya. Bagaimana dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, bagaiamana dengan para pelaku penembak rakyat sipil di Papua? kapan indonesia selesaikan persoalan-persoalan itu?
- PENJAJAHAN DAN TIPU MUSLIHAT DIBALIK SENYUMAN MANIS
- Pemusnahan Etnis Bangsa Papua Secara Sistematik di Era Modern
- Nyawa Umat Tuhan Tidak Diukur dengan Uang dan Infrastruktur
Semoga.