SURABAYA – Kasus Polri versus KPK yang kian panas memantik perhatian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itu menilai Jokowi tidak tegas dalam menangani pertikaian antara Polri dan KPK.
Topik tersebut menjadi pembicaraan hangat dalam pertemuan bersama seluruh kader Partai Demokrat di ballroom Grand City Minggu malam (8/2). Di hadapan ratusan kadernya, SBY berusaha angkat bicara mengenai kasus Polri dan KPK yang tak kunjung selesai.
 |
| KONSOLIDASI: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan kader se-Jatim. (Dipta Wahyu/Jawa Pos) |
Menurut ketua umum Demokrat tersebut, Presiden Jokowi sebenarnya mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, setelah usul tersebut masuk DPR, baru BG ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, banyak yang menyebut usul itu berdasar tekanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Saat DPR menyetujui, justru yang menjadi korban adalah Partai Demokrat,” ungkapnya saat membeberkan kondisi politik yang terjadi di Indonesia di hadapan ratusan kader Demokrat kemarin.
Saat itu terjadi, publik marah dan menolak BG. Yang disesalkan adalah Jokowi justru menunda pelantikan BG sebagai Kapolri, bukan mencabut posisi tersebut. Itu sebabnya, Megawati marah lantaran BG tidak jadi dilantik. Akhirnya terjadi aksi saling serang antara Polri dan KPK. ”Masalah ini, kita semua tidak tahu mana yang salah mana yang benar,” ujarnya disambut riuh tawa peserta.
Atas kejadian tersebut, rakyat marah kepada Polri. Sebagian masyarakat juga tidak menyukai KPK. Presiden yang diharapkan bisa berbuat banyak menangani kasus itu justru memilih status quo. Presiden pun dianggap ragu dan tidak tegas lantaran takut menghadapi Megawati serta ingin menjaga hubungan baik.
Bahkan, Jokowi sempat membentuk Tim 9 yang tidak formal itu untuk mencari jalan keluar atas perseteruan Polri dengan KPK. Namun, faktanya, tidak ada pengaruhnya. Keputusan Jokowi juga tidak ada. ”Rakyat makin geregetan,” ujarnya.
SBY mengatakan, kasus Polri dan KPK pun meruncing. Hampir seluruh komisioner KPK dijadikan tersangka. ”Situasi seperti itu jika dibiarkan justru menjadi harap-harap cemas. Dan semakin berlarut serta tidak ada kepastian,” tuturnya.
Bahkan, lanjut SBY, hiruk pikuk politik antara Polri dan KPK di Indonesia sudah mendapat sorotan dari kantor berita di luar negeri. Seperti di Prancis. Begitu juga, ketika dirinya bertemu dengan duta besar internasional dua minggu terakhir ini, banyak pertanyaan muncul. ”Where is Presiden Jokowi?” katanya menirukan.
SBY menuturkan, dengan status quo tersebut, jika tidak diselesaikan, Polri dan KPK akan terpecah. Polri tidak memiliki satuan komando dan KPK tidak bisa bekerja memberantas korupsi.
Menurut SBY, harus ada solusi untuk menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK. Yaitu, Jokowi berani mengambil keputusan tegas dan tidak takut kepada Megawati. Jokowi bertanggung jawab sebagai presiden dan harus mandiri. Tidak didikte maupun ditekan siapa pun dan harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. ”Jokowi adalah presiden kita. Bukan petugas partai,” tandasnya.
Presiden juga harus menonaktifkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sesuai aturan. Demikian juga komisioner lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, sebaiknya dikeluarkan perppu untuk aparat anggota baru KPK dan gunakan istilah pemerintah. ”Presiden harus adil. Dulu saya saat menjabat presiden menyayangi kedua-duanya. Baik KPK maupun Polri. Ini harus didukung dalam mengembangkan tugasnya,” jelas SBY.
Selama ini Demokrat menahan diri dan wait and see terkait polemik antara Polri dan KPK. Lalu pernyataan itu muncul pada 25 Januari 2015. Setiap kader Demokrat tidak boleh berkomentar sendiri-sendiri. Para kader pun sangat disiplin mengikuti instruksi sang ketua umum.
Bahkan, SBY mengaku sempat dibujuk Jokowi untuk turun tangan menangani kasus Polri dan KPK. Namun, dia menolak permintaan tersebut. ”Saya bilang tidak. Nanti kalau ikut membantu, dikira ngerecokin dan ada yang marah,” ucapnya. (ayu/c9/end)
Sumber :Jawapos