Komitmen Kapolda Papua Barat Pertama, Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw
PROVINSI Papua Barat kini memiliki kesatuan Polri sendiri yaitu Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw. Kehadiran Polda baru ini tentu masih banyak kekurangannya, baik dari sisi sarana prasarana maupun personel. Lalu Bagaimanakah komitmen Waterpauw dalam memimpin Polda Papua Barat itu?
Laporan : Fathul Qorib Jayapura
Hadirnya Polda Papua Barat di Provinsi Papua Barat itu tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua Barat, khususnya dalam upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Namun yang menjadi catatan adalah bahwa hadirnya Polda Papua Barat ini masih dibarengi dengan berbagai kekurangan, misalnya belum punya Markas Komando (Mako) Polda tersendiri. Di mana untuk persiapan mempunyai Mako tersendiri, Polda Papua Barat untuk sementara akan pinjam gedung dari pemerintah daerah di Manokwari. Belum lagi masalah kekurangan personel, baik dari anggota Polisi maupun staf kantor, yang kekurangannya sangat signifikan dibandingkan dengan Polda yang telah mapan.
Laporan : Fathul Qorib Jayapura
Hadirnya Polda Papua Barat di Provinsi Papua Barat itu tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua Barat, khususnya dalam upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Namun yang menjadi catatan adalah bahwa hadirnya Polda Papua Barat ini masih dibarengi dengan berbagai kekurangan, misalnya belum punya Markas Komando (Mako) Polda tersendiri. Di mana untuk persiapan mempunyai Mako tersendiri, Polda Papua Barat untuk sementara akan pinjam gedung dari pemerintah daerah di Manokwari. Belum lagi masalah kekurangan personel, baik dari anggota Polisi maupun staf kantor, yang kekurangannya sangat signifikan dibandingkan dengan Polda yang telah mapan.
Meski demikian, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw menegaskan bahwa prinsip dirinya sebagai pimpinan Polda Papua Barat adalah kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.
Menurut pria kelahiran Kampung Karas Fakfak, 25 Oktober 1963 itu, markas komando (Mako) bisa diusahakan sambil jalan, yang penting tempat tinggal bagi pejabat utama sudah ada. Bahkan rencananya, untuk pekerjaan sehari-hari bisa meminjam ruang di Polres-Polres yang ada di sana.
Bagaimana dengan kekurangan personel? Kabarnya, kurang lebih 130 Bintara lulusan teranyar juga akan “disumbangkan” Polda Papua ke Polda Papua Barat. Selain Bintara, pejabat utama juga nantinya akan dilengkapi pelan-pelan, karena untuk saat ini baru ada empat sampai enam pejabat utama yang akan menjadi pelengkap. Namun Paulus masih belum menyebut nama-nama pejabat itu, karena telegram dari Kapolri belum ada.
“Kita prinsipnya adalah tempat tinggal aja dulu, soal markas komando itu sambil jalan. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan kerja, artinya sosok Polisi harus hadir di tengah masyarakat. Jadi kantor nanti bisa berbagi dengan Kapolres, dalam rangka menjalankan pembinaan dan penegakan hukum kita bisa pinjam Polres,” ungkap Waterpauw usai serah terima jabatan Wakapolda Papua, di Mapolda Papua, Rabu (14/1).
Mengenai kondisi keamanan di wilayah Polda Papua Barat sendiri, suami dari Roma Pasaribu ini mengaku yang lebih berat adalah banyaknya persoalan di wilayah pesisir dan perairan. Apalagi garis pantai yang dimiliki Papua Barat termasuk panjang, dari Kaimana hingga Fakfak, masuk ke Sorong Raya dan Manokwari itu sendiri.
Di wilayah perairan inilah seringkali terjadinya kegiatan illegal seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, termasuk penyelundupan BBM illegal, sebagaimana adanya informasi yang beredar di sekitar wilayah Polres Raja Ampat. Karena itu, guna membackup Polres-Polres yang memiliki wilayah perairan untuk menghindari persoalan illegal ini, harus dibackup dari pusat.
Disinggung mengenai pencegahan masuknya amunisi ke Papua melalui jalur laut, Kapolda juga menegaskan akan mempersempit ruang gerak dari para kelompok bersenjata ini. Tim Khusus juga akan segera dibentuk yang khusus untuk menangani persoalan amunisi dan pengiriman senjata ilegal. Putra terbaik Papua yang pernah menjadi inspektur ucapara HUT RI di Istana Medeka ini mengakui bahwa selama ini kasus panyelundupan amunisi dan senjata illegal itu hanya ditangani oleh Polres yang banyak keterbatasan,karena itu, hadirnya Polda Papua Barat diharapkan menjadi kekuatan tersendiri. “Wilayah Papua Barat kan luas dan terbuka, jadi kita akan memprioritaskan bagaimana membarrier kehadiran mereka (peredaran senjata,red) lewat laut, sebab kalau lewat jalan lain saya pikir cukup terbatas,” tegas pria yang pernah menjabat Kapolres Mimika dan Kapolresta Jayapura ini.
Dengan komitmen yang tinggi dalam pemberantasan kejahatan di perairan, itu berarti Polisi Air juga akan segera dibentuk di Polda Papua Barat. Sedangkan Polres Raja Ampat, kata Kapolda, akan diusulkan menjadi Polres Khusus Kepulauan sehingga membutuhkan perhatian khusus, baik dari sarana maupun prasarananya. Karena di sana, kebutuhan melindungi biota bawah laut juga termasuk penting sebagai pusat pariwisata internasional. “Saya dengar juga ada upaya memasukkan bbm lewat pulau-pulau di sana, dari mana-mana itu kemudian mereka buang di laut, lalu mereka bawa melalui jalur-jalur tradisional. Itu akan kita tangani dengan serius,” pungkasnya sosok Polri yang sangat low profile ini. (**/fud)
Sumber : Radar Sorong