Masyarakat Papua dan masyarakat Maluku menantang perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk datang ke Papua dan Maluku. Sebab, hanya dengan melihat langsung kondisi sebenarnya dari dua daerah konflik itu lah, perwakilan PBB bisa melihat secara nyata banyaknya pelanggaran hak asasi manusia.
"Kalau perwakilan PBB datang ke Indonesia tapi tak ke Papua dan Maluku, percuma saja mereka ke Indonesia," kata Ketua Forum Masyarakat Maluku, Arnold Thenu, ketika ditemui di kantor Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2013.
Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013.
Anggota Forum, Rudi Halwet, pesimis kunjungan tersebut bisa membuat dunia tahu akan permasalahan di Papua dan Maluku. Sebab, hanya Kementerian Luar Negeri yang bisa mendampingi. "Harusnya KontraS atau kami juga bisa mendampingi," ujar dia.
Anggota The National Papua Solidarity, Marthen Goo, mengapresiasi langkah perwakilan PBB yang mau mengunjungi Indonesia. Akan tetapi, dia khawatir pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu "memoles" Papua dan Maluku sehingga masalah-masalah pelanggaran HAM akan tertutupi. Apalagi, berdasarkan prosedur PBB, daerah yang akan didatangi terlebih dulu diinformasikan, jadi pemerintah punya kesempatan untuk "bersiap-siap".
Kepala Divisi Hukum dan HAM KontraS, Sri Suparyati, mengakui sulitnya membuat pelapor khusus PBB bisa mendatangi Papua dan Maluku, ketika dua daerah tersebut tak ada dalam jadwal kunjungan. "Ini kunjungan resmi, perwakilan PBB itu diundang oleh pemerintah Indonesia," kata dia.
Meski begitu, Sri tak patah arang. Dia mengatakan lembaganya akan mencari cara supaya bisa berkomunikasi dengan pelapor tersebut, ketika sedang berada di Jakarta. "Pengalaman kami sebelumnya, kami bisa ketemu dengan cara mendatangi dia langsung. Seandainya nanti bisa bertemu, maka kami akan ceritakan permasalahan-permasalahan di Papua dan Maluku."
MUHAMAD RIZKI
"Kalau perwakilan PBB datang ke Indonesia tapi tak ke Papua dan Maluku, percuma saja mereka ke Indonesia," kata Ketua Forum Masyarakat Maluku, Arnold Thenu, ketika ditemui di kantor Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2013.
Kantor Tinggi HAM PBB menjadwalkan adanya kunjungan pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat PBB ke Indonesia. Kegiatan resmi PBB itu akan dipimpin Frank La Rue, dan dijadwalkan pada 15 hingga 26 Januari 2013.
Anggota Forum, Rudi Halwet, pesimis kunjungan tersebut bisa membuat dunia tahu akan permasalahan di Papua dan Maluku. Sebab, hanya Kementerian Luar Negeri yang bisa mendampingi. "Harusnya KontraS atau kami juga bisa mendampingi," ujar dia.
Anggota The National Papua Solidarity, Marthen Goo, mengapresiasi langkah perwakilan PBB yang mau mengunjungi Indonesia. Akan tetapi, dia khawatir pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu "memoles" Papua dan Maluku sehingga masalah-masalah pelanggaran HAM akan tertutupi. Apalagi, berdasarkan prosedur PBB, daerah yang akan didatangi terlebih dulu diinformasikan, jadi pemerintah punya kesempatan untuk "bersiap-siap".
Kepala Divisi Hukum dan HAM KontraS, Sri Suparyati, mengakui sulitnya membuat pelapor khusus PBB bisa mendatangi Papua dan Maluku, ketika dua daerah tersebut tak ada dalam jadwal kunjungan. "Ini kunjungan resmi, perwakilan PBB itu diundang oleh pemerintah Indonesia," kata dia.
Meski begitu, Sri tak patah arang. Dia mengatakan lembaganya akan mencari cara supaya bisa berkomunikasi dengan pelapor tersebut, ketika sedang berada di Jakarta. "Pengalaman kami sebelumnya, kami bisa ketemu dengan cara mendatangi dia langsung. Seandainya nanti bisa bertemu, maka kami akan ceritakan permasalahan-permasalahan di Papua dan Maluku."
MUHAMAD RIZKI
Sumber : Tempo
Share this
Related Posts
Orang Papua Tidak Pernah Berjuang Untuk Indonesia MerdekaMengapa KNPB menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam pe
RIP; Wagub Papua Barat, Bapak Rahimin KatjongPapua Barat Berduka : Innalillahi wainnailaihi rojiun, segalanya dari Allah, segalanya ak
Rapor merah Jokowi soal PapuaFreeport Indonesia mendapat izin melanjutkan ekspor mineral mentah. Pemerintah dan raksa
Kapolda Papua: Jika AdaPengerahan Massa saatKedatangan Jokowi, Kami TindakTegasJokowi Bertolak ke Papua Rayakan Natal Nasional 2014.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pres
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
:-?
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
$-)
(y)
(f)
x-)
(k)
(h)
cheer