Setara Kritik Kebijakan Jokowi Terkait Pembangunan di Papua

Peneliti bidang HAM Setara Institute Ahmad Fanani Rosyidi saat mempresentasikan laporan Kondisi HAM di Papua tahun 2016 di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017)

JAKARTA, - Peneliti bidang Hak Asasi Manusia Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi menilai, langkah politik Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Papua, ambigu.

Menurut Ahmad, Presiden Jokowi melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.

"Pemerintah secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Tapi di satu sisi, menurut catatan kami, Presiden tidak memiliki satupun kebijakan konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Terlihat adanya ambiguitas dari langkah politik Presiden," ujar Ahmad, saat jumpa pers di Kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

Ahmad tidak membantah fakta bahwa selama dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di Papua.

Hingga 17 Oktober 2016, Presiden Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Meski demikian, langkah pemerintah hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Baca : Tolak Dialog, Solusi Papua - Perundingan Segitiga

Penanganan Papua terkait hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain belum diperhatikan.

Sementara, permasalahan kekerasan politik dan masifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintah.

Berdasarkan catatan Setara Institute pada tahun 2015, ada 16 peristiwa pelanggaran HAM di Papua.

Angka tersebut meningkat menjadi 68 peristiwa pada 2016 dengan 107 bentuk tindakan oleh negara melalui aparat keamanan, seperti Polri dan TNI.

Jika dirinci, bentuk tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat umumnya berupa penangkapan, penyiksaan, dan kriminalisasi aktivis.

"Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua," kata dia.

Langkah politik Presiden yang terkesan ambigu dan kontradiktif, lanjut Ahmad, bisa dilihat dari kebijakan pemberian grasi untuk tahanan politik.

Di satu sisi, Presiden memberikan grasi terhadap enam tapol dan memberikan kebebasan pers asing.

Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah melakukan aksi penangkapan secara masif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua.

Bahkan, Presiden berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angakatan Laut, dan penambahan pasukan di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, pemerintah harus merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua untuk memperoleh kepercayaan rakyat Papua.

Dengan demikian, dapat tercipta dialog-dialog lanjutan pembangunan Papua yang komprehensif.

Menurut Bonar, pemerintah dan warga Papua perlu mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama.

"Pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua yang komprehensif," kata Bonar.

Penulis    : Kristian Erdianto
Editor     : Inggried Dwi Wedhaswary
Sumber: KOMPAS.com

Bendera RMS Berkibar di Tiang Bendera Sebuah SD di Ambon

Bendera Republik Maluku Selatan di Halaman Sekolah - Foto: http://kilasmaluku.fajar .co.id

AMBON, - Sebuah bendera Republik Maluku Selatan ditemukan di dalam halaman SD Inpres 21 di kawasan Jalan dr Kayadoe, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Ambon, Jumat (27/1/2017).

Bendera berukuran 1 meter x 2 meter itu berkibar di atas tiang bendera sekolah sekitar pukul 06.45 WIT. Saat itu, para siswa mulai berdatangan ke sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Polisi berbincang dengan seorang guru SD Inpres 21 Ambon yang mengamankan sebuah bendera Republik Maluku Selatan yang berkibar di tiang bendera sekolah tersebut, Jumat (27/1/2017) pagi

Informasi yang dihimpun Kompas.com, bendera itu kali pertama dilihat oleh seorang guru bernama MT (35) saat hendak mengecek siswa yang akan membersihkan lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai.

Baca: Surat Pernyataan RMS Dukung Papua

MT kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Dia juga menghubungi seorang anggota Polda Maluku, Bripka Albert Huwae terkait peristiwa itu.

Pada pukul 06.55 Wit, Bripka Albert Huwae bersama anggota Polsek Nusaniwe tiba di lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan bendera tersebut dan dibawa ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pejabat berwenang terkait penemuan bendera kelompok separatis tersebut.

Menurut warga setempat, di sekolah itu pernah terjadi kejadian serupa.

"Sebelumnya juga ditemukan bendera RMS di sini. Masalahnya, itu sekolah tidak punya petugas pengamanan," kata salah seorang warga, Kudamati.

Penulis	: Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty
Editor	: Laksono Hari Wiwoho | KOMPAS.com

Merasa Tak Diperhatikan, Ratusan Warga NTT Ingin Pindah ke Timor Leste

Perwakilan warga tiga kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), saat mendatangi kantor DPRD NTT dan bertemu dengan Anggota Komisi IV DPRD NTT

Warga tiga Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), berniat pindah menjadi warga Negara Timor Leste, karena sampai saat ini belum diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Hal itu dikemukakan oleh Koordinator Forum Masyarakat Mollo Lusianus Tusalak (40) kepada sejumlah wartawan di sela-sela pertemuan puluhan perwakilan warga dengan Komisi IV DPRD NTT di Kupang, Jumat (13/1/2017).

“Sejak kami masih kecil sampai sekarang, kami sudah berkeluarga dan memiliki anak juga jalan di daerah kami tetap rusak parah tidak diaspal. Kondisi jalan rusak tersebut terdapat di dua ruas yaitu dari Kapan, ibu kota Kecamatan Molo Utara-Sutual sepanjang 57 km dan Kapan-Teneotob 73 km. Dua jalur jalan ini menjadi permintaan kami karena untuk Kapan-Situal ini langsung menghubungkan dengan Timor Leste," kata Lusianus.

Lusianus yang datang membawa bukti aspirasi tertulis yang ditandatangani oleh lebih dari 700 warga itu mengatakan, kondisi jalan tersebut terus dikeluhkan semua masyarakat dalam setiap kali musyawarah rencana pembangunan. Lusianus mengaku, permintaan itu kerap diusulkan dari tahun ke tahun, namun hasilnya tetap sama.

Menurut dia, masyarakat tidak menuntut listrik dan air, tetapi menginginkan jalan segera diperbaiki.
Lusianus menyebutkan, jalur jalan tersebut sudah diajukan ke pemerintah pusat menjadi jalan stategis nasional, tetapi ketika pihaknya memeriksa langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, tidak ditemukan dalam peta pembangunan jalan. Bahkan satu titik ruas jalan pun tidak kami temukan dalam peta pembangunan jalan.

Ia mengatakan, penyataan Ketua Komisi V DPR RI Fary Francis di media bahwa sudah dianggarkan sekitar Rp 10 miliar tapi sampai sekarang tidak ada.

Akibat kondisi jalan yang rusak parah itu lanjutnya, masyarakat mengalami kesulitan aktivitas mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Ia mencontohnya harga minyak tanah saja dibeli dengan Rp 20.000 per botol.

“Bapak-bapak petani yang mempunyai hasil pisang yang melimpah hanya terpaksa dijual dengan harga Rp 200 per sisir kepada tengkulak yang datang. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa ketertinggalan pembangunan menjadi pemicu munculnya niat untuk berpindah ke daerah lain termasuk ke negara tetangga Timor Leste yang hanya dipisahkan oleh kali,” kata Lusianus.

"Kami khawatir kalau muncul niat masyarakat untuk berpindah ke Timor Leste karena kondisi infrastruktur di tampak lebih bagus dan memudahkan. Sementara untuk masuk ke sana hanya tunjuk kartu pengenal berupa KTP saja," tambahnya.

Terkait dengan itu anggota DPRD Provinsi NTT Jefry Unbanunaek mengakui kalau memang tiga kecamatan itu selama ini belum diperhatikan oleh pemerintah secara maksimal sehingga pihaknya terus mendorong agar secepatnya persoalan infrastruktur segera dibenahi.

“Memang terjadi kesenjangan pembangunan sehingga berdampak pada persoalan sosial di wilayah perbatasan Saya akui bahwa masyarakat di tiga kecamatan sejak dahulu belum diperhatikan secara optimal. Saya sebagai bagian dari masyarakat setempat juga merasa bahwa negara belum hadir dalam pelayanan kepada masyarakat di tiga kecamatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan,” kata Jefry.
Karena itu lanjut Jefry, persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya yakni meminta perhatian dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk menuntaskan persoalan infrastruktur di tiga kecamatan itu yang selalu berulang tahun.

Apalagi menurut Jefry Provinsi NTT berbatasan langsung dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia sehingga aspirasi ini tentu harus ditindaklanjuti dan menjadi catatan khusus buat DPRD dan pemerintah daerah dan pusat.

Jefri pun berharap pemerintah kabupaten lebih pro aktif dan intens dalam koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, untuk percepatan pembangunan di tiga kecamatan itu, sebab ancaman masuk menjadi warga negara Timor Leste itu tidak boleh dipandang sebelah mata karena setiap manusia berhak untuk memeroleh hidup yang layak dan baik.

Penulis	: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
Editor	: Erlangga Djumena	Sumber: KUPANG, KOMPAS.com

(Litbang Kompas) Berhasilkah "Efek Jokowi" di Tanah Papua?

Dalam masa awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tampak memberi perhatian khusus bagi Papua. Kehadiran Presiden dalam perayaan Natal di Papua diangkat sebagai simbol rekonsiliasi untuk membangun bumi Cenderawasih. 

 

Sebagaimana dikutip dari Kompas (28/12/2014), Joko Widodo menyatakan, masalah yang ada di Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, sosial, atau politik, tetapi juga absennya saling percaya antara rakyat dan pemimpin. Secara tegas ia menyatakan, konflik yang kerap muncul harus segera diakhiri agar pembangunan Papua bisa berjalan baik.

Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, otonomi khusus (otsus) digadang-gadang mampu menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar. Kewenangan sekaligus dana yang besar diharapkan menjadi modal untuk menyelesaikan berbagai masalah politik, keamanan, serta sosial. Tahun lalu, dana otsus untuk kedua provinsi mencapai Rp 10 triliun atau 60 persen dari dana otsus yang dianggarkan pemerintah.
Oleh pemerintah Joko Widodo, otsus masih dipertahankan sebagai instrumen anggaran bagi sejumlah provinsi. Meski tidak setinggi kenaikan dana transfer ke daerah, dana otsus yang dianggarkan pada tahun 2015 tetap meningkat hampir Rp 0,5 triliun dibandingkan dengan tahun lalu.

Dalam skema otsus yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, provinsi menjadi lokus dari otonomi daerah di Papua. Berbeda dengan wilayah lain yang lokusnya ada di tingkat kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah provinsi berperan menjadi ”dirigen” yang menjaga keseimbangan laju pembangunan di sejumlah wilayah Papua.

Namun, setelah lebih dari satu dekade otsus berjalan, pembangunan Papua tampak seperti berjalan di tempat. Selain laju pembangunan di wilayah lain yang lebih cepat, penggunaan dana otsus belum optimal. Akibatnya, Papua semakin tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain, terutama dari wilayah barat Indonesia.

Sumber daya manusiaAkhir tahun lalu, Menteri Dalam Negeri pun menilai otsus belum membuat pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi optimal (Kompas, 27/12/2014). Salah satu sebab ialah kurangnya kapasitas penyelenggara kebijakan pembangunan, yang berdampak pada belum sinkronnya kebijakan pusat dan daerah.
Meski bukan hal yang baru, pernyataan Presiden dan Menteri Dalam Negeri tersebut menegaskan adanya persoalan kompleks yang menyandera pembangunan Papua. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusianya.

Berbagai persoalan tersebut membuat ketimpangan kesejahteraan masyarakat, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, tergolong paling buruk di Indonesia. Indeks gini, yang merepresentasikan ketimpangan kesejahteraan, di kedua provinsi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Tahun 2013, Indeks gini Papua dan Papua Barat tercatat masing-masing sebesar 0,442 dan 0,431.
Dalam peta yang membandingkan output pembangunan wilayah, terutama Provinsi Papua, hampir selalu tergambar ”merah”, yang berarti masuk kategori tertinggal. Mulai dari ukuran stabilitas ekonomi, standar hidup layak, hingga pembangunan manusia, Papua masih tertinggal dari wilayah lain.
Padahal, dari sejumlah faktor input, Papua sudah lebih baik dari rata-rata nasional. Misalnya, dalam bidang pendidikan, persentase penduduk Papua yang mengenyam pendidikan tinggi (diploma IV hingga doktoral) tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013, 6,6 persen penduduk Papua Barat dan 4,2 persen penduduk Papua berpendidikan minimal diploma IV. Rata-rata nasional 4,1 persen.
Dalam hal sumber daya alam, Papua bisa disebut sebagai ”gudang” kekayaan alam Indonesia. Wilayah paling timur Indonesia ini memiliki lahan subur untuk produksi berbagai macam tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Potensi perikanan laut pun kaya akan keanekaragaman ikan. Di perut bumi Papua terkandung beraneka jenis tambang, seperti minyak, gas alam, tembaga, dan emas.

Kini, seluruh prasyarat dasar untuk membangun telah tersedia, mulai dari sumber daya alam dan manusia hingga kewenangan dan dana khusus. Hanya saja ketidakstabilan politik, keamanan, dan sosial membuat pembangunan Papua tersandera.
Di sini, peran Joko Widodo dalam meredam konflik di Papua diuji. Kita tunggu saja apakah ”efek Jokowi” benar-benar efektif atau tidak....

(Litbang Kompas)
Sumber :  Kompas

Kapolda Papua: Serahkan Diri atau Saya Kejar sampai Neraka

JAYAPURA, Sebanyak 114 orang yang diduga pengikut kelompok Ayub Waker diamankan setelah tim gabungan kepolisian berhasil menguasai markas kelompok tersebut di wilayah perbukitan sekitar 2 kilometer dari Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Selasa (6/1/2015).

Kapolda Papua, Brigjen Pol Yotje Mende

Selain mengamankan 114 orang yang memiliki kartu West Papua, kepolisian juga menyita ratusan senjata tajam, busur dan anak panah, serta parang.

Sebelumnya, tim gabungan kepolisian dari Brimob Detasemen B Timika dan Polres Mimika yang dipimpin Kaden Brimob Detasemen B Kompol IGA Nugraha sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok Ayub Waker. Walau berhasil menguasai 3 tenda yang menjadi markas kelompok bersenjata ini, Ayub Waker berhasil meloloskan diri.

Aparat kepolisian memburu Ayub Waker yang menjadi dalang penyerangan mobil patroli QRF PT Freeport Indonesia, yang menewaskan 2 anggota Brimob anggota Satgas Amole dan seorang anggota sekuriti Freeport, Kamis (1/1/2015) lalu.

Selain itu, Ayub Waker dan pengikutnya juga membawa lari dua senjata laras panjang Steyr AUG bersama amunisinya.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, seusai meninjau ke Kampung Utikini, Tembagapura, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap.

"Mereka boleh kucing-kucingan, silakan, tetapi kami akan kejar sampai ketemu. Saya ultimatum untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, ke mana pun mereka pergi, bahkan ke neraka sekalipun, akan kami kejar," tekan Mende kepada wartawan di Timika, Selasa malam.

Guna pengejaran Ayub Waker beserta pengikutnya, mantan Kapolda Kepulauan Riau tersebut mengatakan sudah meminta bantuan pihak TNI untuk mem-back up kepolisian. Dalam kasus ini, satu orang, M, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mende menjelaskan, M ditangkap saat penyisiran, beberapa saat setelah kejadian.

"Dari penyelidikan lebih lanjut diketahui, KTP milik M sempat disita salah satu korban penyerangan. Saat ini, (KTP) ada di dompet almarhum Bripda Rian yang terbawa ke Palembang. M kemungkinan pelaku dan juga mata-mata," ungkap Mende.

Sumber :KOMPAS.com

Tragedi pada Pengujung Tahun 2014

Jumat malam, 26 Desember 2014, di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo berbincang-bincang soal perayaan Natal di Papua. Malam itu hadir Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr Ignatius Suharyo, Romo Benny Susetyo Pr, Pendeta Bambang Wijaya dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua Pendeta Benny Giay, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan lain-lain.

Beberapa jam sebelum pertemuan dengan para tokoh Kristen dan Katolik itu, di Stasiun Kereta Api Jakarta Kota terjadi musibah, lokomotif menerobos ruang tunggu peron. Tidak ada korban manusia. Upaya menarik lokomotif dan gerbong dari ruang tunggu peron memakan waktu sekitar tiga jam.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro, hari itu, mengatakan belum tahu mengapa hal itu bisa terjadi. ”Kami meminta maaf kepada semua penumpang kereta api yang terganggu atas kejadian itu. Kami tentu akan mengusut hal ini,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah warga di sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memasuki hari kedelapan menghadapi banjir akibat luapan Sungai Citarum. Banjir juga terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Bersamaan dengan itu, lalu lintas jalan raya ke luar Jakarta macet total.

Sabtu pagi, 27 Desember 2014, Jokowi dan sejumlah pejabat tinggi sipil dan militer terbang ke Papua. Malam harinya, Jokowi memberikan sambutan untuk perayaan Natal Nasional 2014 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua.

Malam itu juga, hampir bersamaan, di Solo, Jawa Tengah, tempat kelahiran Jokowi, terjadi kebakaran besar di Pasar Klewer. Pasar ini salah satu tempat yang banyak memberi inspirasi kepada presiden kedua Soeharto untuk membangun negeri ini. Kebakaran pada hari Sabtu itu menghanguskan ratusan kios tekstil dan kain batik.

Hari Minggu (28/12/2014), menjelang siang, tersiar kabar dari posko crisis center AirAsia di Terminal II Bandar Udara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, pesawat AirAsia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura hilang kontak. Pesawat itu mengangkut 155 penumpang. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang baru saja pulang dari Aceh untuk peringatan 10 tahun tsunami, Minggu siang itu, menyerukan bangsa Indonesia untuk berdoa agar pesawat segera ditemukan.

Malam harinya, Kalla datang ke kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) dan mengadakan pertemuan dengan Kepala Basarnas FHB Soelistyo. Di tempat itu berlangsung tanya jawab Kalla dengan wartawan. Senin (29/12/2014), Kalla datang ke Surabaya mengunjungi sanak keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ8501. Dari Surabaya, Kalla terbang ke Solo menemui pedagang Pasar Klewer korban kebakaran.

Sementara itu, kantor Basarnas, Jakarta, kemarin, tampak sibuk karena ada berita Jokowi akan datang ke tempat itu sekembali dari Papua.

Untuk dicatat pula, Jumat, 12 Desember lalu, 95 jenazah ditemukan dan 13 orang hilang akibat tanah longsor yang mengubur Dusun Jemblung, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Sepuluh tahun lalu, 26 Desember 2004, ketika Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri perayaan Natal Nasional di Jayapura, Papua, di Aceh terjadi bencana alam tsunami (lihat Sisi Lain Istana: ”Bencana Alam di Bulan Desember”, Kompas, 16 Desember 2014, halaman 2).

Mari kita berdoa untuk para penumpang AirAsia QZ8501, untuk sanak keluarga mereka, bangsa, dan negeri ini. (J OSDAR) - KOMPAS

---

Editor

: Fidel Ali Permana

------------------------------
Tambahan : Tragedi diawal desember (8/12) yakni penembakan terhadap masyarakat sipil dalam hal ini anak sekolah, yang terjadi di Paniai, korban meninggal 6 orang karena ditembak aparat, dan puluhan lainnya luka-luka. (lihat laporan Komnas HAM : sini)

Mungkinkah ini karma atas tindakan yang terus-menerus terjadi diatas tanah air Papua Barat ?

5 Anggota TNI Tewas

 Baku Tembak di Puncak Jaya, 5 Anggota TNI Tewas

TIMIKA, KOMPAS.com — Kontak tembak antara pasukan TNI dan anggota Tentara Papua yang dipimpin oleh Goliath Tabuni terjadi pada Kamis (21/2/2013) sekitar pukul 09.30 WIT di Pos Maleo Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Berdasarkan sumber KompasTV, korban tewas adalah prajurit Wahyu Wibowo akibat tertembak di bagian dada. Sementara korban lainnya, Letnan Inf Reza, mengalami luka tembak di bagian lengan kiri. Reza adalah Komandan Pos Tingginambut dan kini masih sadarkan diri.

Dikabarkan, masih terjadi kontak tembak di kawasan itu dan pos TNI di Maleo terkepung. Danpos Maleo Sektor Mulia memerintahkan pasukan untuk merapat ke pos Brimob dengan dua kendaraan bersama 21 personel gabungan. Dikerahkan bantuan dari Pos Maleo yang terdiri dari 5 orang dipimpin oleh Letnan Inf Rizal, Satgas 753 / AVT yang terdiri dari sembilan personel dipimpin Letnan Inf Didik Sudarmawan, dan tujuh personel dari Satgas 751 / R 7 yang dipimpin Letnan Inf Hermianto.

Pasukan tersebut bergerak menuju Pos Tingginambut untuk memperkuat pertahanan dan mengangkat korban jiwa. 

Sementara itu, empat anggota lain TNI pun dikabarkan tewas. Mereka adalah Sertu M Udin 1714/pj, Sertu Frans 1714/pj, Sertu Ramadhan 753, dan Pratu Mustofa 753. Mereka tertembak dalam penyerangan di Pos 753 di Kalome. Sumber KompasTV menduga penyerangan ini merupakan imbas dari pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya pascakekalahan Elvis Tabuni.

Selain itu, juga terjadi penghadangan terhadap Satgas Yonif 753 Nabire Pos Sinak yang hendak menuju Mulia. Dalam kejadian ini, satu orang anggota Yonif 753 terkena tembakan Mustofa, juga dua warga sipil dikabarkan terluka akibat terkena tembakan.
Hingga berita ini ditayangkan, otoritas setempat belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi atas rangkaian kasus penyerangan tersebut.

Editor :

Glori K. Wadrianto

Sumber : Kompas

Gugat Kasus HAM, Warga Papua Di Manokwari Turun ke Jalan

MANOKWARI - Ratusan masyarakat Papua Barat di Manokwari, Kamis (28/6/2012), turun ke jalan untuk mendesak Pemerintah segera mengusut tuntas kasus demi kasus penembakan, teror dan aksi kekerasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang semakin meningkat di Tanah Papua. 

KOMPAS.com/ BUDY SETIAWANRatusan Mayarakat Papua Barat yang turun ke jalan untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan segala bentuk pelanggaram HAM yang selama ini terjadi di wilayah Tanah Papua, Kamis (28/6/2012).

Pengunjuk rasa memulai aksinya dari Kantor Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Mnukwar di Jalan Pahlawan Sanggeng dengan melakukan longmarch di jalan-jalan dalam kota Manokwari, Papua Barat.

Dalam orasinya mereka meminta Pemerintah segera mengusut kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Tanah Papua serta mengusut tuntas kasus penembakan oleh aparat gabungan Polisi dan Desus 88 terhadap Wakil Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, tanggal 14 Juni 2012 lalu.

Massa juga meminta negara harus bertanggungjawab atas semua bentuk kekerasan dan kekejaman militer yang terjadi selama ini di Tanah Papua. Selain berorasi di sepanjang jalan, para pengunjuk rasa juga meneriakan yel yel merdeka, sambil membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang berisikan tuntutan untuk segera menarik kembali militer dari Papua, dan hentikan rekayasa pembunuhan dengan dalil orang tidak dikenal.

Unjuk rasa masyarakat Papua Barat ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian dari Mapolres Manokwari. Akibat unjuk rasa, sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari mengalami kemacetan, meski demikian suasana kota berjalan normal dan kondusif.

Editor :

Glori K. Wadrianto

Sumber :  KOMPAS.com

Negara Gagal dan Ancamannya

Beberapa hari lalu sejumlah tokoh nasional berkumpul di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mereka membahas upaya mencegah kebangkrutan nasional. 

Merosotnya kedaulatan negara, jaminan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta maraknya korupsi adalah gejala yang dikhawatirkan akan menggiring bangsa ini ke arah kebangkutan. Demikian antara lain kesimpulan dalam silaturahim itu seperti diberitakan Kompas (17/6).

Boleh jadi hal itu politis karena sejumlah tokoh politik ikut hadir di dalamnya. Namun, menguatnya gejala tersebut sangat nyata sebab didukung oleh fakta lapangan yang sulit dibantah.

Mengapa negara ini sampai terancam bangkrut, gagal dalam mencapai tujuan nasionalnya, malah potensial untuk tergiring ke dalam jurang disintegrasi? Dari mana ancaman tersebut berasal dan bagaimana pula hal itu bisa terjadi? Beberapa pertanyaan diagnosis itu perlu dirunut untuk mencari solusi terbaik mencegah kebangkrutan.

Untuk menjawabnya saya mencoba menggunakan formulasi para Bapak Bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempersepsikan ancaman. 

 Formulasi tujuan nasional dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri negara pasti menyadari dengan mendalam bahwa negeri ini luar biasa kayanya, kita dianugerahi Tuhan Yang Mahakuasa kekayaan sumber daya alam dan keanekaan hayati yang amat melimpah. Dengan potensi itulah diyakini bangsa ini dapat mencapai tujuan nasionalnya. 

Tampaknya mereka juga amat menyadari bahwa betapa kaum kolonial telah mengeruk kekayaan alam kita selama 350 tahun masa penjajahan. Oleh karena itu, pada masa kemerdekaan ini semua kekayaan alam milik bangsa dan negara harus dilindungi, dipelihara, dan dikelola dengan baik agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sampai pada anak keturunan kita di kemudian hari. Saya kira perspektif itulah yang membentuk suasana batin para Bapak Bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga terbentuk konstitusi bagi Indonesia merdeka. 

Pesan kuat anti penjajahan dapat ditelusuri dalam alinea kesatu Pembukaan UUD 1945. Alinea ini juga sekaligus menggambarkan persepsi mereka tentang ancaman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya, yaitu ancaman yang berasal dari ketamakan kolonialis-kapitalis. Oleh karena itu, penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapus. 

Bermetamorfosis

 

Sesungguhnya syahwat kolonialisme kaum penjajah tidak akan pernah padam. Secara konsisten mereka tetap akan berusaha menguasai kekayaan sumber daya alam kita. Namun, mereka menyadari bahwa model penjajahan dengan kekuatan militer ala kolonialisme-imperialisme sudah usang, tidak efektif, dan secara politik-diplomatik terlalu berisiko.

Kini wajah penjajahan bermetamorfosis menjadi lebih canggih. Dengan cara halus melalui kekuatan finansial yang dioperasikan oleh perusahaan multinasional, mereka melakukan penjajahan ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam kita. 

Lewat cara ini asing telah menguasai permodalan: 70 persen tambang migas; 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah; 100 persen tambang tembaga dan emas; serta 50 persen perkebunan sawit (Siswono Yudo Husodo, Kompas, 16/6). Artikel itu juga memaparkan agresivitas dan mengguritanya pelaku usaha asing sehingga menguasai bisnis pangan dari hulu sampai hilir.

Pada sisi lain, dengan teknologi informasi mereka berusaha mengubah dan menguasai persepsi anak-anak bangsa, terutama kaum elitenya, agar dapat menerima cara pandang mereka. Tanpa disadari, perubahan cara pandang serta sikap pragmatisme yang merasuki beberapa elite politik serta aktivis kita pada awal reformasi telah membiaskan jalannya reformasi. Terjadilah perubahan UUD serta berbagai regulasi yang menyesuaikan diri dengan kehendak dan kepentingan kaum kapitalis-kolonialis, termasuk UU Penanaman Modal Asing. 

Model penjajahan baru atau neokolonialisme, istilah Bung Karno, itulah sebenarnya yang menjadi ancaman kontemporer bagi bangsa Indonesia sehingga kita terancam kebangkrutan. Model penjajahan dengan menggunakan perang ekonomi, perang informasi, dan perang persepsi—yang termasuk dalam perang generasi keempat—kini sedang terjadi. Kini hutan kita sudah musnah, beberapa jenis mineral juga di ambang kepunahan, tetapi tanpa kontribusi yang berarti terhadap upaya pencapaian tujuan nasional.

Benar bahwa modal asing sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki. Namun, legalisasi pemberian keleluasaan yang amat luas dalam jangka waktu yang amat panjang kepada asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam kita bukan hanya suatu kekeliruan, lebih dari itu merupakan pengkhianatan besar terhadap bangsa-negara dan anak cucu kita. 

Cara mengatasi

 

Neokolonialisme bukan satu-satunya ancaman terhadap kebangkrutan negara. Maraknya korupsi, mewabahnya sikap pragmatisme, dan feodalisme juga merupakan ancaman nyata yang sedang menghantui bangsa kita. Di samping itu, kebebasan yang nyaris tanpa batas akibat terlalu lebarnya keran demokrasi dibuka dan instan telah memberi akses yang lebar pula terhadap fundamentalisme, radikalisme, bahkan terorisme sehingga memperluas spektrum ancaman. Berbagai ancaman aktual itu telah menggusur Pancasila dengan semua nilai-nilai yang dikandungnya, seperti kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah-mufakat, toleransi, dan sebagainya. 

Dengan demikian, cara mengatasinya pun sungguh sangat berat. Tiada jalan lain kecuali dengan membenahi kembali sistem kenegaraan dan pemerintahan yang konsisten mengacu kepada Pancasila serta jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, sangat benar kesimpulan lainnya dari pertemuan tokoh nasional di atas bahwa kini dibutuhkan pemimpin negara yang berkarakter, berani, tidak peragu, visioner, berkompetensi, dan mampu menjadi teladan. 

KIKI SYAHNAKRI Ketua Dewan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat

 

Sumber :  KOMPAS

Indonesia Dicap Negara Gagal

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta masyarakat jangan mengeluh dan saling menyalahkan terkait posisi Indonesia kembali memburuk dalam daftar Indeks Negara Gagal 2012.

 Berbagai indikator stabilitas negara terus memburuk dalam lima tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.

"Ya, mari kita perbaiki bersama. Ini negara kita sendiri. Kita sinergikan langkah untuk mengurangi itu semua," kata Djoko kepada para wartawan, Rabu (20/6/2012).

Survei ini dilakukan embaga riset nirlaba The Fund for Peace (FFP) bekerja sama dengan majalah Foreign Policy. Semakin tinggi posisi sebuah negara (ditunjukkan dengan angka yang lebih kecil), semakin buruk kondisi negara tersebut sehingga mendekati status negara gagal.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan keenam negara terburuk setelah Myanmar (urutan ke-21), Timor Leste (ke-28), Kamboja (ke-37), Laos (ke-48), dan Filipina (ke-56).

Anggota lain ASEAN berada pada posisi jauh lebih baik daripada Indonesia, yakni Thailand (ke-84), Vietnam (ke-96), Malaysia (ke-110), Brunei (ke-123), dan Singapura (ke-157).

Lembaga ini, antara lain, menyoroti penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Djoko, isu tersebut tak hanya ada di Indonesia, tetapi juga negara-negara lainnya di dunia.

FFP mencatat berbagai keberhasilan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi politik selama beberapa tahun terakhir. 

Namun, lembaga tersebut juga mencatat berbagai masalah utama yang bisa menghalangi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi Indonesia.

Masalah-masalah itu meliputi, antara lain, pembangunan infrastruktur, pengangguran, korupsi, kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, dan pendidikan. Indonesia juga dihadapkan pada berbagai masalah kesehatan dan lingkungan, seperti degradasi lahan dan masalah air bersih.

FFP mengutip hasil riset lembaga pemikiran Cameron Institute yang menyatakan Indonesia kehilangan 37,2 miliar dollar AS per tahun atau sekitar 7 persen dari PDB karena serangan penyakit tak menular (noncommunicable diseases/NCD), seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, dan jantung. 

 

Sumber :KOMPAS