Pengibaran Bendera Israel di Papua Dinilai Nodai Perjuangan Diplomatik Republik Indonesia

JAKARTA - Pawai dengan pengibaran bendera Israel di Papua dinilai telah melanggar konstitusi dan menodai perjuangan diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pawai merupakan kegiatan komunitas Sion Kids of Papua.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi' Munawar. Dia meminta pihak aparat keamanan menindak tegas pelaku pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel.

"Jika diperhatikan apa yang mereka lakukan sejatinya bukan sebuah peristiwa budaya dan agama, namun justru bentuk pengakuan eksistensi dan pengkultusan bendera Israel dari bangsa Yahudi. Ironisnya dalam kegiatan tersebut tidak ada satupun bendera Indonesia. Bukti bahwa mereka melanggar konstitusi," kata Rofi Munawar  dalam keterangan pers-nya, Sabtu (19/5/2018) di Jakarta.

Menurutnya, secara internal Indonesia memiliki tata aturan dalam penggunaan bendera asing yang secara nyata telah dilanggar oleh komunitas Sion Kids of Papua. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Baca: Tentang Sion Kids of Papua, Pengibar Bendera Israel di Jayapura

Sedangkan secara eksternal, Indonesia selama ini dalam berbagai kebijakan negara dan sikap resmi senantiasa berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari misi diplomatik nasional.

"Apa yang terjadi di Papua sungguh telah melukai perasaan kita semua yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Aparat keamanan sudah sepantasnya bertindak preventif dan sensitif dalam menyikapi situasi ini," ujarnya.

Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Pada Pasal 3 ayat (1) tertulis; "Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia".

Selain itu, pada Pasal 6 disebutkan bahwa kepala daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing bila pertimbangannya penggunaan bendera itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum.

Rofi' mengatakan, kegiatan Sion Kids of Papua jika dicermati ternyata sudah sering dilakukan atau bukan pertama kali. Selain menggunakan bendera Israel, komunitas itu juga lakukan kegiatan yang membangga-banggakan bangsa Israel.

"Terlebih kegiatan tersebut, menurut keterangan polisi, diikuti tokoh-tokoh dari DPR Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya mereka paham dengan aturan!," tegas  Rofi'.

Seperti diberitakan sebelumnya, pawai pengibaran bendera Israel dengan mobil dan jalan kaki berlangsung di Jayapura pada 14 Mei 2018. Setidaknya ada dua video yang beredar terkait aksi pengibaran bendera Israel yang diduga dilakukan dalam acara Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja Jayapura. (mas)

Sumber: https://international.sindonews.com
------------

Baca juga : Palestina di Seberang Terlihat, Papua di Pelupuk Tak Tampak

Laporan WAN-IFRA: Pemerintah Diskriminasi Orang Asli Papua

Tim investigasi WAN-IFRA saat memberikan keterangan hasil investigasi mereka atas kebebasan pers di Papua (Foto:WAN-IFRA/Una Sunarti)

JAYAPURA,  - Sebuah investigasi yang dilakukan oleh asosiasi surat kabar dan penerbit dunia mengatakan pejabat pemerintah dan personel keamanan di Papua melakukan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Investigasi tersebut juga menemukan bahwa wartawan yang meliput di Papua diberi stigma pro kemerdekaan atau pro NKRI, yang memicu intimidasi dan perpecahan di komunitas wartawan.
Ini adalah sebagian dari temuan yang dihasilkan oleh tim investigasi yang terdiri dari delapan wartawan dari delapan media yang mengunjungi Papua awal bulan ini, untuk menginvestigasi kebebasan media dan keamanan wartawan di wilayah itu. Investigasi dilakukan menanggapi seruan internasional tentang pelanggaran kebebasan pers di Papua pada tahun 2015.

Investigasi ini diinisiasi oleh Asosiasi Penerbit Surat Kabar Dunia atau Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) pada 30 Januari di Jayapura, Merauke dan Timika. Dalam investigasi itu, Komite Kebebasan Pers Indonesia WAN-IFRA mengikuti bagaimana wartawan di Papua melakukan peliputan selama lima hari.

Manajer regional WAN-IFRA untuk Asia, Eko Maryadi, mengatakan delapan wartawan dari Jakarta dan bukan orang Papua asli melakukan peliputan. "Dengan demikian mereka memahami isu, kesulitan dan persoalan yang dihadapi wartawan di Papua," kata dia, dikutip dari engagemedia.com.

Selain temuan adanya diskriminasi terhadap OAP dan stigmatisasi terhadap wartawan pro kemerdekaan Papua,  sejumlah temuan lain dari investigasi tersebut menggambarkan situasi yang memprihatinkan.
Disebutkan, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan tidak sepenuhnya dapat dilaporkan karena besarnya hambatan terhadap pers.

Sebanyak 11 dari 16 wartawan asing yang baru-baru ini mendapat akses ke Papua dipantau oleh aparat intelijen.

"Wartawan lokal yang akan meliput keramaian umum, termasuk unjuk rasa masih memerlukan izin dari kepolisian," demikian investigasi tersebut.

Pelecehan seksual terhadap wartawan perempuan di Papua tak dilaporkan sepenuhnya.
Laporan WAN-IFRA ini diadakan sebulan sebelum Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day pada 3 Maret mendatang.

“Jakarta  berisiko mendapat kecaman global jika terus mengabaikan fakta-fakta ini," kata Monica Miller, ketua Pacific Freedom Forum, menanggapi temuan WAN-IFRA.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Kawanan 'Suntik Lari' Teror Warga Jayapura

Ils Jarum suntik

JAYAPURA - Warga Kota Jayapura dicemaskan dengan adanya teror ‘suntik lari’ yang dilakukan oleh orang tidak kenal (OTK). Aksi ‘suntik lari’ terjadi pada Sabtu 14 Januari 2016 pagi yang dialami seorang ibu, berinisial VW, yang tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Perumahan Pertamina Kotaraja Abepura.

Korban tiba-tiba disuntik saat akan menjemput anaknya pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor. VW yang disuntik dibagian paha pun terkejut. Pelaku setelah melakukan aksinya langsung melarikan diri.

Kapolsek Kota Abepura, Kompol Arnolis Korwa membenarkan peristiwa yang dialami ibu rumah tangga itu. Menurut Arnolis, korban saat mengendarai sepeda motor langsung disuntik oleh seseorang di bagian paha.

"Benar ada laporan atas peristiwa tersebut. Jadi ibu VW ini akan menjemput anaknya dari sekolah, namun ditengah jalan didekati oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor, yang selanjutnya melalukan penyuntikan di bagian paha kanan sebelah atas, setelah itu pelaku langsung kabur," kata Arnolis.

Setelah disuntik kata Arnolis, VW langsung pulang kerumah setelah menjemput anaknya. Korban merasa pusing dan langsung pergi ke rumah sakit. "Korban merasa pusing dan langsung memeriksakan ke Rumah Sakit Bhayangkara. Dan benar hasil pemeriksaan dokter korban mendapatkan suntikan," ujarnya.

Menurut Arnolis, dokter langsung mengambil sampel darah korban untuk mengetahui cairan apa yang digunakan pelaku dalam aksi ‘suntik lari’ tersebut. "Sudah diambil darahnya, kita masih menunggu hasil untuk mengetahui cairan apa atau obat apa yang disuntikkan pelaku," tandasnya.

Aksi ‘suntik lari’ oleh OTK di wilayah Kota Jayapura khususnya Abepura berdasarkan informasi sudah terjadi tiga kali. Para kawanan pelaku ini belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Warga diimbau waspada untuk menghindari aksi teror tersebut.

(fas/okezone.com)

Mahasiswa Papua Tuntut DPRP Ungkap Pelaku Penembakan (Foto)

Pagi tadi (09/02/15) Mahasiswa Papua di Jayapura  melakukan orasi didepan Kantor Pos Abepura Jayapura. Aksi ini bertujuan ke kantor DPRP. Untuk tuntut DPRP mengungkap pelaku penembakan 5 siswa di Kabupaten Paniai Papua (08/12/14).

Lihat foto :

 Doc foto by Hengki Yeimo

Sumber : HY

KNPB : Otak KKB di Papua Adalah Aparat TNI/Polri

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai, aktor utama berbagai kasus penembakan yang selama ini tejadi di Papua adalah aparat militer Indonesia, yaitu TNI dan Polri.

“Kami melihat yang selama ini menjadi pengacau di tanah Papua adalah justru TNI/Polri. Memang benar bahwa yang melakukan penembakan itu para gerilyawan di hutan dengan senjata rampasan yang mereka miliki dari hasil rampasan,” kata Juru bicara KNPB, Bazoka Logo, Minggu (8/2/2015).

Menurutnya, yang menjadi indikator itu bukan menvonis orangnya. Tetapi, yang harus dilihat itu siapa yang mensuplai amunisi untuk para gerilyawan. Apakah di Papua ada tempat pabrik amunis? Apakah di Papua adan tempat pabrik senjata?
“Jadi semua persoalan penembakan yang selama ini terjadi di tanah Papua adalah TNI/Polri. Karena mereka yang menjual amunisi. Karena itu ranah mereka. Sehingga aparat sendiri yang menjual amunisi. Karena itu KNPB nyatakan aparat militer di tanah Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” katanya.
Dikatakan, bagaimana mungkin setiap saat gerilyawan melakukan penembakan terus menerus setiap waktu. Padahal amunisinya tidak ada. Kalaupun ada itu hanya ada di dalam senjata yang mereka rampas. Sehingga kalau berfikir secara logis maka gerilyawan tidak punya stok amunisi.
“Jadi jangan tuduh orang Papua yang sedang bergerilya di hutan dengan istilah KKB, KSB, OTK dan lain-lain. Istilah itu cocoknya digunakan untuk aparat TNI/Polri yang menjual amunisi itu maupun institusi TNI dan Polri,” ungkap Logo kepada Jubi.
Logo juga mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah Kodam di Provinsi Papua Barat. Jika itu benar dilakukan, maka tidak menutupi kemungkinan kelompok KKB, KSB, OTK dan kelompoknya akan ada di provinsi Papua Barat.
“Ya, itu kan ranah bisnis mereka. Jadi istilah-istilah akan bermunculan juga setelah pemerintah membuka Kodam baru di Papua Barat. Ini terjadi karena kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Contoh, kalau gaji perbulan 10 juta, tapi dengan jual amunisi bisa dapat 15-20 juta sekali jual. Kalau begini siapa yang tidak mau?” ungkapnya.
Jadi kata dia, harusnya yang musti dilihat itu bukan orang yang melakukan penembakan tapi lihat otaknya siapa.
Sementara itu, tidak lama ini, kepada awak media di Jayapura, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FUKB) provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, mengatakan, dirinya mendukung langkah tegas untuk menindak oknum aparat keamanan yang menjual senjata maupun amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua.
“Ya, saya mendukung langkah tegas itu untuk memberantas oknum anggota yang menjual amunisi. Itu dari dulu saya bilang. Jika ada oknum-oknum tertentu yang melakukan, itu harus diberantas,” tegas Pdt. Biniluk. (Arnold Belau)

Sumber : Jubi

KNPB PUSAT, SENTANI DAN NUMBAY

KNPB PUSAT, SENTANI DAN NUMBAY

MENGADAKAN IBADA PERAYAAN INJIL MASUK TANAH PAPUA YANG KE 160 DI TANAH PAPUA AND SEKALIGUS DUKUNGAN KEPADA ULMWP UNTUK MENGAJUKAN APLIKASI ATAU LAMARAN WEST PAPUA KE SEKERTARIATAN MSG 05 FEBURUARI 2015.

===================================================

Thema: “ DENGAN NAMA TUHAN WEST PAPUA MENGAJUKAN LAMARAN KE MSG”

5 Februari 1855, adalah awal peradapan manusia Papua, disinilah manusia Papua mengenal jati diri sebagai manusia yang bermartabat melalui dua rasul Ottow dan Geisler di Mansinam.Mnukwar, masuknya dua rasul Ottow dan Geisler meletakkan peradapan Manusia Papua

Hal telah terbukti dengan nubuatan Pdt Ishak Semuel Kijne pada tanggal 25 Oktober 1925 dalam pengabaran berita keselamatan dan kebebasan Manusia Papua. Pdt. Ishak Semuel Kijne pernah bernubuat di atas batu Aitumeri di Wondama mengatakan bahwa, “diatas batu ini saya meletakan peradaban orang Papua, ( sekalipun Orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.

Berdasarkan Nubuatan Ishak Kenye maka dua orang yang datang ke Pulau Mansinam West Papua bukan hanya bebicara pegabaran ini semata namun sesunggunya Pdt Ishak Semuel Kijne berbicara tentang Nasib bangsa Papua ke depan. Peradaban Pdt Ishak Semuel Kijne titipkan kepada gereja pada umumnya dan lebih khusus kepada GKI.

Maka tanggal, 04 Feburari 2015 rakyat Papua bersama KNPB menagadakan ibada perayaan injil masuk di tanah papua sekaligus Ibada dukungan kepada ULMWP untuk mengajukan aplikasi West Papua ke sekertariatan MSG, di sekertariatan KNPB Pusat. Ibada dukungan ini digabung dengan KNPB wilayah Sentani and Numbay. Ibadah ini jalan aman and tertip sampai selesai.

Demikian Ibadah dukungan KNPB Pusat, wilayah Numbay dan Sentani bersama rakyat Papua. 

 Doc Foto by Mecky. Y

Sumber : KNPB Pusat

Usir Pendulang Rakyat, Polisi Papua Dirikan Pos Pengamanan

KBR, Jayapura -  Kepolisian Daerah Papua membangun 51 pos pengamanan di sepanjang Kali Kabur atau dari daerah Camp David sampai Kampung Utikini. Daerah yang berada di sekitar areal PT Freeport Indonesia itu adalah bekas lokasi 1000-an pendulang rakyat yang biasa beroperasi.

Kapolda Papua, Yotje Mende. Foto: Katharina Lita

Menurut Kapolda Papua, Yotje Mende, pos pengamanan itu dibangun untuk mengantisipasi masuknya kembali pendulang yang sebelumnya telah dipindahkan oleh polisi. Pemindahan pendulang ini dikarenakan ada dugaan mereka memberikan logistik kepada kelompok bersenjata yang dipimpin Ayub Waker.

“Ditempat kita bikin pos, pos gabungan TNI/Polri disitu yang nanti kita akan tempatkan di sana satuan tugas kita, sebagai tempat konsolidasi dan menjaga jangan sampai ada pendulang itu masuk lagi. Terus yang kedua mereka akan berani masuk, berarti sama saja dengan mereka akan berhadapan dengan hukum. Ada 51 titik pos dari Camp David sampai dengan Utikini,” jelas Yotje Mende kepada Portalkbr, Rabu (14/1).  

Setelah terbunuhnya dua anggota Brimob di Timika, Polda Papua memindahkan dan memulangkan 1000-an pendulang rakyat yang dianggap ilegal di Kali Kabur. Pemulangan 1000-an orang ini, menurut polisi untuk kepentingan keamanan dan juga faktor keselamatan pendulang. Apalagi, kelompok pendulang liar itu mengaku selalu diperas oleh kelompok Ayub Waker untuk dimintai uang dan makanan. 

Polisi mengaku 1000-an pendulang itu tidak hanya berasal dari Mimika, tetapi juga dari kabupaten lain, diantaranya Tolikara, Lanny Jaya, Wamena dan sejumlah daerah lain. Untuk pemindahan dan pemulang para pendulang ini, polisi telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dari asal daerah para pendulang untuk dibina dan diberikan pekerjaan lainnya. 

Editor: Anto Sidharta

Sumber : PortalKBR

Kapolda Papua Ancam akan Putus Pasokan Logistik Kelompok Ayub Waker

JAYAPURA, – Kepolisian Daerah Papua telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan mobil Patroli Quick Response Force (QRF) SRM PT Freeport Indonesia yang menewaskan dua anggota Brimob dan seorang anggota security di Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Yotje Mende, mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap MW dan JW (awalnya diduga berinisial GM), keduanya diindikasi bagian dari Kelompok Ayub Waker.

“MW yang ditangkap pertama kali saat penyisiran. Di sangkur yang ia pegang ada darah. Kemungkinan ia sebagai pelaku penusukan. Yang kedua JW yang tertembak di pantat, kami sinyalir ikut dalam penyerangan saat itu, karena ikut bersama Ayub Waker dalam kontak tembak,” ungkap Yotje Mende usai melakukan rapat evaluasi operasi penegakan hukum di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Senin (12/1/2014).

Yotje menilai Ayub Waker bersama pengikutnya keras kepala karena tidak mengindahkan ultimatum untuk menyerahkan diri dan mengembalikan dua senjata laras panjang Steyr Aug yang dirampas dari 2 anggota Brimob. Karenanya Yotje menegaskan akan tetap melanjutkan operasi penegakan hukum hingga pelaku tertangkap dan 2 pucuk senjata yang dirampas dikembalikan.

“Bahkan di website mereka sudah mengibarkan bendera perang. Saya dengan bapak panglima siap menghadapi mereka, kami tidak akan gentar,” ucap Yotje.

Memutus logistik

Untuk memaksa Ayub Waker dan pengikutnya menyerah, Yotje berencana memutus pasokan logistik makanan bagi kelompok tersebut. Menurut Yotje, Ayub dan pengikutnya bisa melakukan gerilya karena mendapat pasokan uang dan makanan dari para pendulang di Kali Kabur.

“Saya sudah ultimatum kepada para pendulang, hentikan memberikan uang dan memberikan makanan kepada kelompok tersebut. Sekarang mereka mau kerja sama dengan kita dari NKRI atau dengan kelompok separatis,” ungkap Yotje.

Yotje mengancam jika para pendulang masih terus memasok makanan dan uang untuk Ayub Waker dan pengikutnya, maka ia akan melakukan operasi pembersihan di Kali Kabur. “Saya peringatkan, kalau tetap memberi pasokan makanan maka saya akan menggelar operasi sepanjang bantaran Kali Kabur, tidak hanya di Kampung Utikini, Tembagapura,” ujar Yotje.

Seperti diberitakan sebelumnya, aparat gabungan dari Kepolisian dibantu TNI sejak 2 Januari lalu menggelar operasi penegakan hukum mengejar Ayub Waker dan pengikutnya yang melakukan penyerangan mobil patroli QRF PT Freeport Indonesia yang menewaskan dua anggota Brimob Polda Sumatera Selatan BKO Satgas Amole dan seorang anggota security PT Freeport Indonesia, Kamis (1/1/2015) lalu.

Sumber :  KOMPAS.com

Pembunuhan Dua Anggota Brimob di Kawasan Freeport

Belum Diketahui Motif Pembunuhan Dua Anggota Brimob di Kawasan Freeport

Aktivitas di PT Freeport Indonesia [msn]

[JAYAPURA] Hingga Jumat (2/1) siang, belum diketahui secara pasti apa motif pembunuhan dua anggota Brimob di kawasan tambang PT Freeport Idonesia di Timika,  Kamis (1/1) malam   sekitar pukul 20.30  WIT.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin saat dikonfirmasi SP, Jumat (2/1) pagi hanya menuturkan kronologi penembakan itu.

Disebutkan, dua orang aparat kepolisian bersama seorang security PT Freeport, melakukan patroli ke arah Utikini, di kawasan tambang PT Freeport, Timika, Papua, mengunakan Mobil LWB Amoret Merk Toyota warna putih No Lambung 014900. Hingga pukul 21.00 WIT, tak ada kontak komunikasi dari patroli pertama tersebut. Karena itu, mobil patroli kedua, yang di pimpin Ipda Risky melakukan patroli menuju ke tempat yang sama, yaitu Utikini. 

Namun, sesampainya di jembatan, terlihat  mobil dalam keadaan berhenti. Tim patroli kedua langsung turun memeriksa dan menemukan ketiga  korban tergeletak di sekitar mobil dalam keadaan luka bacok dan tertembak. Ketiga korban  langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Tembagapura.

Dikatakan, mereka yang menjadi korban adalah Bribda Riyan Hariansah mengalami luka tangan atau lengan kanan putus, luka bacok bagian kepala belakang, luka tembak pada leher kiri, dan luka tembak pada kepala belakang  dan  meninggal dunia. Lalu Bribda  M Adpriadi  luka bacok pada leher, luka bacok pada kepala belakang dan luka bacok pada tangan kanan  juga meninggal dunia. Sementara, Suko Miartono Security PT Freeport Indonesia mengalami luka tusuk pada dada. 

"Dari hasil olah TKP yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Akp Sarraju telah di temukan 13 selonsong peluru 9 mm dan 4 butir amuniai 5,56 mm," ujar Kabid Humas. 

Dan  dari hasil penyisiran, ditemukan 3 warga yang dalam dipengaruhi minuman keras. Dua orang langsung meloncat ke kali, dan satu orang berhasil ditangkap selanjutkan diamankan.

Jenazah Bripda M Andriadi  dan Bripda Rian Ariansyah diberangkatkan hari ini  ke Palembang dengan  menggunakan pesawat Airfast, pada pukul  11.00 WIT. 

Sebelumnya ‎, Rabu 31 Desember 2014  sekitar pulul 10.30 WIT, seorang anggota Polres Paniai bernama Briptu Arif Sumahendra ditembak oleh orang tak dikenal di  Kampung Dagokebo Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Pania saat hendak berangkat menuju ke kantornya. Akibat penembakan itu, Briptu Arif mengalami luka tembak di punggung pinggang sebelah kanan hingga pelurunya bersarang di perut.

Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.  Sementara itu dalam  press realease Kapolda Papua Irjen Pol Drs Yotje Mende SH MHum, di Ruang Rupaatama, Polda Papua  tanggal 31 Desember 2014. Selama 2014, kelompok kriminal bersentjata melakukan 45 kekerasan, 12 korban tewas. Kapolda Polda Papua memprediksi bahwa aksi kekerasan bersenjata masih akan meningkat pada tahun 2015 ini. [154/N-6]

Sumber : http://sp.beritasatu.com

Pemekaran Kabupaten di Papua Perlu Diprioritaskan

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo, Agus Yando menilai pemekaran kabupaten di Papua sangat diperlukan dan seharusnya menjadi prioritas untuk mengejar kesenjangan pembangunan yang terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Ketua Komisi C DPRD Yahukimo, Agus Yando (Jubi/Roberth Wanggai)

“Pemekaran kabupaten ini perlu dan sangat prioritas sehingga suku bangsa Indonesia yang ada di Papua ini perlu merasakan tentang program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah RI untuk Papua,”kata Agus Yando, Senin (29/12) di Jayapura.

Agus Yando menilai pemekaran yang terjadi saat ini tidak adil. Pemekaran dapat terjadi secara berulang-ulang di suku-suku tertentu, tetapi pada suku-suku yang lain tidak. Padahal, mereka sudah mengusulkan lebih dahulu dari suku-suku yang akhirnya mendapatakan pemekaran.

“Kita melihat pemekaran itu hanya di beberapa suku, suku lain yang layak untuk dimekarkan, jadi korban terus. Padahal sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita ini punya hak yang sama,” kata Agus Yando kesal.

Agus Yando menilai pendapat anggota Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua, Charles Simaremare sebagaimana yang termuat di halaman 4 Koran Jubi, edisi Senin (29/12) bahwa pemekaran perlu dikaji dan dievaluasi tidak tepat dan sangat bertolak belakang dengan semangat dan keinginan akar rumput mengenaI pemekaran.

“Justru program bangsa ini untuk Papua tentang pemekaran, adalah bagaimana supaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Kedua adalah bagaimana daerah yang dimekarkan itu bisa membuka kesenjangan pendidikan, kesehatan supaya dimajukan,” kata Agus Yando. Dengan pemekaran, infrastruktur jalan, sumber daya manusia bisa diwujudkan dengan pemekaran tersebut.

Sebelumnya anggota DPD RI, Charles Simaremare mengatakan rencana pemekaran 22 kabupaten dan kota di Papua perlu dikaji dan dievaluasi.

Menurut Charles Simaremare tidak selamanya suatu wilayah dimekarkan, namun bisa saja digabungkan kembali ke kabupaten induk jika dianggap tidak berkembang dan tidak berpotensi berkembang. (Roberth Wanggai)

Sumber : Jubi