Tampilkan postingan dengan label FRI-West Papua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label FRI-West Papua. Tampilkan semua postingan

Bintang Kejora Tidak Ada Dalam Benang Merah Putihnya Indonesia

Kali ini saya ingin bercerita, mengingat kembali apa yang saya perbincangkan dengan seorang teman beberapa hari lalu. Karena, selain mengingatnya, juga ada sebuah pertanyaan dari sepenggal cerita yang berkaitan dengan ‘merah putihnya Indonesia dan bintang kejoranya Papua’. Dua penggal kalimat yang punya sejarah panjang . Cerita tersebut akan saya kutip lengkap dengan pertanyaannya:

Teman saya itu mengaku seorang nasionalis tulen, tapi bukan gadungan bukan pula KW. Mendaku sebagai nasionalis sosialis, ala PNI sayap kiri sebelum di tumpas bersama kelompok kiri waktu 1965. Kalau duduk bersama dengan dia, selalu ada gelak tawa kala bercengkrama. Beberapa hari kemarin, saya bertemu dengannya di jalan, diajaknya minum kopi di warung terdekat, kami pun mampir dan larut dalam cerita panjang kali lebar (kalau catat disini tidak mungkin muat, maaf ya). Karena sudah terlalu panjang ceritanya, dia lupa bagaimana melebarkan pembicaraan.

Di warung kopi yang kami kunjungi tersebut banyak juga penggemarnya. Kami berdua bercerita, mulai dari masa kecil-kecil dulu sampai masa putih abu-abu hingga pembahasan yang paling berat menurut saya, yaitu “revolusi”. Selain itu di tambah pula tentang Papua. Karena dia telah kenal saya sebagai orang yang turut mendukung papua, maka tidak jadi satu soal untuk bercerita dengannya soal Papua. Masalahnya, di Indonesia khususnya juga di Ternate, bicara terkait ‘papua, pelanggaran ham, kemerdekaan, dan bahkan revolusi’ akan membuat geram dan panas telinga aparat juga akan menganggap kita sebagai ancaman terhadap keutuhan Bangsa Indonesia.

Karena itulah saya langsung berbisik padanya "Bung, jangan terlalu kuat-kuat ya, kalau bicara Papua, di dalam sini mungkin ada intel, bisa-bisa kita di tangkap". Kami pun tertawa, lalu dia berkata dengan menatap tajam "mereka, yang ada disini, tidak mendengar juga tidak menghiraukan, karena mereka bukan nasionalis tulen seperti saya ini" kali ini saya yang tertawa sendiri, dia hanya tersenyum sambil menyuguhkan kopi yang baru di buat.

Saat meminum kopi matanya tertuju disaku tas saya, kain pengikat kepala bermotif bendera bintang kejora, dia mengambilnya lalu digenggam sambil sembunyikan lambang benderanya, tiba-tiba dia bertanya sambil melihat kain pengikat kepala itu "hari jumat depan kan, 17 agustus, hari kemerdekaan , bagaimana dengan Papua?" Saya diam. Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain sambil ternyum; "apakah istri bung Karno, Fatmawati juga menjahit bendera bintang kejora?", saya kaget lalu tersenyum, mata saya melotot melihat kiri dan kanan, saya bisikkan padanya "jangan terlalu keras, bung". Dia pun tertawa sambil mengembalikan pengikat kepala itu di saku tas saya. Kami pun terdiam. Senyap.

Saya berfikir dalam hati, lalu menatap dia yang larut dalam kenikmatan kopi dan sebatang rokok. Bagaimana mungkin simbol yang dibanggakan rakyat Papua itu di jahit Fatmawati? bendera dengan aksen tujuh garis warna biru, enam garis warna putih horizontal, dan di sebelah kiri bergaris vertikal lebar berwarna merah, dan di tengannya terdapat bintang berwarna putih, tidak mungkin kulturalis indonesia. Bintang Kejora atau sapaan kemerdekaan papua sebagai “The Morning Star” itu tidak akan ada dalam benak seorang ibu Negara (1945-1967) dan istri ketiga Bung Karno untuk dijahitnya, karena tidak pernah melihat Papua memperjuangkan Bangsanya dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 desember 1961 yang kemudian di aneksasi oleh Suaminya lewat pidato berkobar-kobar di alun-alun yogyakarta tersebut.

Pertanyaan demikian seakan mengabaikan fakta-fakta sejarah bangsa papua. Misalnya dalam buku The Morning Star in Papua Barat karya Nonie Sharp, mengatakan bahwa Bintang Fajar pada bendera Papua Barat adalah simbol gerakan Koreri, sebuah gerakan adat dan kultural dari sebuah suku. Tahun 1961, ketika perwakilan dari seluruh wilayah Papua Barat datang bersama-sama untuk memilih simbol identitas nasional, telah disepakati bahwa Bintang Fajar harus menjadi lambang bagi Papua Barat.

Juga akan membuat sakit hati Markus Wonggor Kaisiepo, seorang desainer yang menyempurnakan bendera itu, sehingga menjadi seperti yang bisa kita lihat sekarang ini.

Tapi sudahlah, itu hanya pertanyaan yang harus di jawab seadanya selayaknya teman lama, tanpa harus keluar masuk Perpustakaan, atau menjelajahi om google. Menjelang beberapa menit, saya menatapnya kembali dengan senyum. Saya langsung bilang begini; “Bung, bintang kejora tidak ada dalam benang merah putihnya Indoensia”.

**

Papua adalah sebuah bangsa yang juga punya hak dan impian untuk merdeka. Bebas dari kolonialisme, ingin hidup dan bisa menentukan nasib sendiri terlepas dari kepentingan bangsa penjajah. Papua tidak pernah mengenal merah putih, dan tidak pernah melihat merah putih. Mereka hanya mengenal bintang kejora atau “The Morning Star”. Pada waktu kemerdekaan Indonesia juga, saat di bacakannya proklamasi kemerdekaan, dan menyanyikan lagu Indonesia raya, tak seorangpun warga papua yang turut mendengar dan menyanyikannya, karena mereka masih di terjajah oleh belanda.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 agustus 1945 begitu pula dengan Papua pada 1 desember 1961. Di tahun kemerdekaan yang berbeda tersebut, Papua juga mempunyai manifesto politik sama seperti Indonesia. Papua dengan nama Negara Papua Barat, dengan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" seperti Indonesia “Indoensia Raya” juga mempunyai bendera Negara “Bintang Kejora” sama halnya dengan Indonesia “Merah Putih”. Kalau Indonesia dengan lambang Garuda dengan semboyang “Bhinneka Tunggal Ika” Papua pun demikian adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Alasan pencaplokan oleh Soekarno atas Papua telah membunuh ratusan bahkan ribuan nyawa rakyat Papua. Menggagalkan kemerdekaan Papua juga berarti merampas hak hidup rakyat Papua. Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda.

Itulah mengapa bintang kejora atau “The Morning Star” adalah alasan kuat pejuang dan rakyat Papua sampai detik ini. Bintang Kejora terus menjadi simbol kekuatan pembebasan orang-orang Papua. Tak sedikit yang rela berkorban hidup demi berkibarnya bendera itu. Sampai saatnya, bintang kejora akan utuh dan tak lagi di gilas merah putih.

"Merdekalah Bangsa West Papua, Berkibarlah Bintang Kejora, sampai tak ada lagi nyawa tergeletak diatas bumi Malenesia"

Ajun Thanjer
(pemuda indonesia ,sekaligus aktivis FRONT RAKYAT INDONESIA UNTUK WEST PAPUA )

#SelamatHariUlangTahunBangsaIndonesia yang ke-73

Ini Tuntutan Aksi Mahasiswa Papua Di Yogyakarta

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-WP) menggelar aksi damai di Yogyakarta pada 23/7/2018. Mereka menuntut diterbitkannya tindakan represif yang dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil di Nduga.
Mereka juga mengungkapkan TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan juga yang memberikan pendidikan masyarakat sipil Ndugama, dengan alasan membela Pilkada 2018 yang berkedok kentingan pemodal bahkan individu tertentu.

Peristiwa ini terjadi dari tanggal 22, 25, dan 27 Juni 2018 dan berlaku untuk tindakan represif yang terjadi pada kode etik militer Indonesia yaitu memungkinkan tidak berlaku untuk masyarakat Nduga.

Kata kunci yang membuat orang yang tidak bebas terhadap masyarakat dan orang-orang yang diserang di bagian kaki oleh pihak militer dan melakukan penyisiran tentang Bandara Udara pada tanggal 27 Juni 2018. Selama penyisiran yang dilakukan oleh TNI / Polri di Kabupaten Ndugama membuat kegiatan masyarakat tidak terjadi semestinya .

Massa menyebutkan, data pihak kepolisian (Kapolda) Papua sejak 22 Juni 2018 hingga sebanyak 30 anggota Brimob dan 150 orang di tempatkan di kenyam pada 25 Juni 2018, 700 personil dari Polda Papua dan 3000 personil untuk mengamankan Pilkada 2018 dan pada 17 Januari 2018, Polisi Jendral Tito Karnavian mengatakan bahwa 14 ribu personil akan ke Papua, termasuk 2.800 dari TNI, Linmas 4000 personel, dari jumlah personil dikirim ke Nduga, jumlah statistik masyarakat Nduga saat ini.

Pada tanggal 4 Juli 2018, antara militer Indonesia dan TPN-PB saling kontak senjata di kampung Alguru, Nduga. Militer Indonesia penyerangan melalui udara dengan doa dan mortir di kampung Algurual tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 11.01 WIT. Ketika bom mortir dijatuhkan oleh TNI / Polri dari helikopter di kampung Alguru ada sebanyak 50 kepala keluarga mengungsi dan menyelamatkan diri ke hutan.

Penyuiran, kontak senjata, dan peledak, bom mortir menciptakan ketidaknyamanan, ketakutan terhadap rakyat Nduga mengingat tragedi yang memungkinan militer yang pernah terjadi di Papua dan khususnya Ndugama 1996 atau yang dikenal dengan memutar Mapenduma. Kejadian ini menciptakan seluruh masyarakat yang membuat Nduga mengungsi ke hutan, daerah lain seperti Agast, Timika, Wamena, Yahukimo, dan Merauke mulai 27 Juni hingga 20 Juli 2018 dan terus berlangsung hingga saat ini.

Operasi Mapenduma yang dilakukan oleh TNI/Polri pada tahun 1996 dengan serangan dari udara menggunakan helikopter dari udara maupun serangan dari darat. Akibat serangan ini 35 orang ditembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dan 166 rumah dibakar. Peristiwa penyerangan Mapenduma mengakibatkan 123 masyarakat Nduga meninggal dunia karena sakit dan kelaparan di hutan bahkan diburu oleh Kopassus dibawah pimpinan komando operasi Prabowo Subianto sebagai komandan Kopassus pada masa itu.

Dalam sejarah Papua tercatat bahwa sejak 1 Mei 1963 dimana wilayah administrasi atas West Papua dialihkan kepada Indonesia oleh UNTEA untuk melaksanakan PEPERA, dan untuk berupaya memenangkan PEPERA pada 1969, sebelum PEPERA dilakukan adanya penandatanganan kontrak karya pertama PT. Freeport sejak 1967 yang ilegal. Sehingga itulah, Indonesia telah mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi rakyat Papua: hak hidup, hak berkumpul dan berserikat, hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak bangsa Papua, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak sipil politik, Konvenan Internasional tentang hak ekonomi sosial budaya dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kapolda Papua dan pemerintah Papua, sengaja sedang diam di depan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya, bahkan menyetujui bersama pemerintah Indonesia menambahkan personil militer dan melakukan represif terhadap masyarakat Nduga tanpa memperhatikan hukum dan kode etik perang militer yang berlaku di negara Indonesia maupun hukum internasional. Dan bahkan membangkitkan perasaan traumatis dan emosionalitas kepada masyarakat Nduga, dan militer dengan kemauannya menyerang rakyat dengan bom mortir, senjata api, penyisiran dengan peralatan militer lengkap, serta operasi-operasi khusus oleh militer.
Peristiwa terkait situasi yang terjadi di Nduga tidak ada sepihak apa pun yang mengambil tindakan untuk menuntaskan kasus yang terjadi antara pihak militer Indonesia dan TPN-PB, menyikapi semua fenomena pelanggaran HAM dan penderitaan rakyat Nduga dan rakyat Papua pada umumnya. Saat ini aparat keamanan TNI-Polri menduduki secara paksa di kampung Alguru. Hingga kini aktifitas rakyat sipil berupa roda perekonomian, pekerjaan, perkantoran, pendidikan dapat lumpuh secara total.

Maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menuntut:

(1) Tarik militer organik maupun non organik dari Nduga dan seluruh tanah West Papua

(2) Buka akses jurnalis lokal maupun asing untuk meliput di West Papua

(3) Menuntut Komnas HAM agar segera menyelesaikan kasus represif militer di Nduga, serta seluruh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di tanah West Papua

(4) Hak menentukan nasib sendiri adalah solusi terbaik untuk bangsa West Papua

***

Sumber: https://oasepapua.id/ini-tuntutan-aksi-mahasiswa-papua-di-yogyakarta-seram/

Undangan Liputan, FRI-WP dan AMP Peringati Proklamasi Papua di Jakarta

Kepada Yth,
Pemimpin Redaksi Media Cetak, Elektronik, dan Online
Serta Rekan–rekan wartawan
Di
Tempat

Dengan hormat,

Kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan menyelenggarakan aksi damai memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua 1 Juli 1971.

Proklamasi 1 Juli 1971 merupakan bagian tak terpisahkan dan konsekuensi dari proses Dekolonisasi. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Belanda pada 16 Maret 1961 dalam Sidang Parlemen Belanda dimana Mr. Bot (Wakil Menlu Belanda Urusan Nieuw Guinea) menyusun program 10 tahun pembangunan sebagai langkah persiapan penyerahan kedaulatan ke tangan rakyat dan bangsa West Papua. Akan tetapi proses yang tengah berjalan ini, telah diganggu dengan adanya operasi militer Trikora 19 Desember 1961.

Untuk itu, kami mengundang rekan – rekan media cetak, elektronik, dan online untuk berkenan melakukan peliputan aksi kami yang akan dilaksanankan pada:

Hari & Tgl : Minggu, 1 Juli 2018
Waktu : 14:00 Wib - Selesai
Titik aksi : Patung Kuda - Depan Istana Negara

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas kesedian rekan-rekan dalam melakukan peliputan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 29 Juli 2018

Hormat Kami,

Surya Anta
Juru Bicara FRI-West Papua
(0812 1322 4684)

Teatrikal Melawan Kapitalisme dan Kolonialisme indonesia di Papua

Sebuah teeatrikal ditampilkan dalam aksi Front Rakyat Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Papua mendukung 7 Negara Pasifik Bawa Masalah Papua ke Dewan HAM PBB ; yang menceritakan tentang perlawanan pemuda Papua dalam melawan kapilaisme dan kolonialisme indonesia di Papua.

Silahkan nonton video dibawah ini:

Ini Video Aksi FRI-West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di Jogja


Berikut video aksi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta pada 3 Maret 2017 dalam mendukung 7 Negara Pasifik Membawa HAM Papua di Dewan HAM PBB




Baca : Di-jogja-front-rakyat-indonesia-dan-amp demo damai

Di Jogja Front Rakyat Indonesia dan AMP Dukung 7 Negara Pasifik Bawa Masalah Papua ke Dewan HAM PBB


Yogyakarta - "Kami Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua mendukung sepenuhnya Tujuh Negara Pasifik membawa masalah Papua ke Dewan HAM PBB"  Seru Aworo melalui pengeras suara saat memulai aksi dukungan di Bundaran Universitas Gajah Mada Yogyakarta Bersama puluhan aktivis lainnya.

Aksi ini dimulai sekira 10.30 waktu Yogyakarta. Depan kampus UGM yang sering dijadikan lokasi aksi sebuah mobil polisi terparkir. Puluhan polisi juga nampak berjaga dan mengawal aksi ini. Selain aparat kepolisian nampak juga ormas reaksioner anti aksi Papua yang hadir; paksikaton dan pemuda pancasila.

Massa kemudian bergegas melangkah tepat ditengah di bundaran disertai yel yel Papua merdeka dan juga Papua bukan merah putih. Spanduk tuntutan utama dan poster berukuran kecil diangkat.

Sebuah teatrikal ditampilkan yang menceritakan tentang suatu perlawan pemuda Papua dalam mengusir kapitalisme dan kolonialisme indonesia yang menjajah Bangsa Papua.


"Hari ini kami ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada rakyat indonesia yang sadar, bahwa nasionalisme kami berbeda dengan nasionalisme mereka yang sempit. Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk segera mengusir freeport dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bangsa Papua" Ujar seorang orator dari Sebumi yang mendukung sepenuhnya Hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri.


Suasana aksi sedikit terganggu saat kelompok ormas mencoba menahan satu anggota  massa aksi yang bagi-bagi selebaran tak jauh dari barisan massa; diapit kiri kanan dan sontak mendapat respon massa aksi. Polisi yang hadir hanya merapat tanpa bertindak lebih terhadap ormas reaksioner yang terus membungkam aspirasi dan ruang demokrasi.

setelah sempat memanas, aksi ini diakhiri dengan membaca sebuah pernyataan sikap yang antara lain isinya:
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB beserta Rezim Jokowi-Jk untuk segera:

1. Berikan Hak Penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua
2. Tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri
3. Usut tuntas kasus pelanggaran Ham di Papua
4. Tarik militer (TNI-POLRI) organik dan non organik dari tanah West Papua
5. Usut tuntas aktor koflik sengketa Pilkada di Intan Jaya

Link : Pernyataan Sikap FRI WP dan AMP 

Anggota ormas yang tidak puas, terus mencoba memprovokasi untuk bentrok hingga ikut masuk dalam areal lingkungan kampus UGM. Teriakan seperti ini nkri, pancasila dan nkri sesekali terdengar tapi tak direspon massa. 

3 Mahasiswa Kena Pukul Saat Aksi FRI-WP, AMP dan Format Papua


Salam perjuangan...!!!

Kronologis aksi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Jogja, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Forum Mahasiswa untuk Rakyat Papua (FORMAT PAPUA). 27 januari 2017

Sekitar 07: 15 aparat kepolisian sudah berjaga-jaga pas didepan asrama kamasan dan sepanjang jln kusuma negara. Dua mobil truk dan satu mobil weter kenon di sedia terlebih dahulu.

Massa aksi sekitar 100 lebih gabungan FRI , AMP, FORMAT Papua, Yogyakarta hari ini, tepat jumat 27 januari 2017 akan menggelar aksi menuntut kasus pemukulan, diskriminasi dan swiping masyarakat Dogiyai serta 6 aktifis yang dikenakan pasal makar.

Pada pukul 10: 05 wib massa aksi bergerak keluar dari asrama kamasan menuju rute titik nol km yang sudah di tentukan, setelah massa aksi keluar dari asrama kamasan langsung dihadang tepat didepan pintu gerbang asrama kamasan Papua oleh pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, berkisar 200 pasukan.
Massa aksi di paksa agar tidak bisa keluar dari asrama kamasan papua, karna ditutup pintu gerbang asrama papua kamasan.

Sekitar pukul 10:19 kawan-kawan massa aksi di represip oleh aparat kepolisian, terjadi bentrok dan, 3 (tiga) dari kawan-kawan papua di pukul dan di angkut ke mobil truk polisi.

Nama tiga kawan papua yang pukul oleh aparat kepolisian:
1. Ansel Gobai
2. Jhon Gobai
3. Yuli Waine.

Kawan Ansel Gobai dipukuli oleh pihak aparat kepolisian hingga, pelipis mata kirinya pecah dan berdarah. Kawan yuli waine juga di pukuli oleh aparat kepolisian hingga sampai kepalanya pecah. Dan kawan jhon gobai juga mengalami hal yang sama, sampai lutut dan tulang keringnya berderah.
Sampai saat ini waktu 12:23 kawan kawan FRI-joga , AMP, FORMAT PAPUA masih terus menggelar aksi di depan gerbang asrama papua kamasan jogja.

Jumat 27 januari 2017
Yogyakarta.

Sumber: FRM








 

Polisi Menutup Ruang Demokrasi di Yogyakarta

Yogyakarta, 27 Januari 2017. Polisi di Yogyakarta kembali berulah dengan melakukan pemblokiran guna menghentikan aksi Unjuk Rasa Damai yang dilakukan oleh massa yang terdiri dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Mahasiswa untuk Rakyat Papua dengan tujuan memprotes tindakan sewenang dari aparat Kepolisian dalam melakukan swiping dan dugaan kekerasan terhadap beberapa aktivist Papua di kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. 

 Polisi dengan jumlah yang sangat banyak melakukan penghadangan terhadap massa tepat didepan Asrama Kamasan Satu Yogyakarta sekitar pukul 10: 40 WIB. Kami memohon Advokasi ke semua Pihak agar segera menghentikan aksi kekerasan dan tindakan sewenang-wenang dari Aparat dalam menutup ruang Demokrasi, khususnya bagi orang Papua. Mohon #Advokasi
Berikut kami lampirkan foto-foto kejadian dari lapangan





 Sumber Photo by Tedy. W

Aksi "Tutup Mulut" FRI West Papua kota Palu - Sulawesi Tengah


 Aksi "Tutup Mulut" oleh Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Kota Palu (FRI - WP),  26 Januari 2017.

"Kami mengutuk segala tindak kekerasan TNI dan POLRI terhadap rakyat dan bangsa Papua.
Bebaskan Aktivis Papua dari jeratan pasal Makar.
Segera TNI dan POLRI di tarik dari tanah Papua!
 

Berikan kebebasan Rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri"

Aksi "Tutup Mulut" ini sebagai kritikan terhadap negara yang Anti Demokrasi. Negara yang selalu menggunakan Aparat sebagai alat kekerasan untuk membungkam gerakan rakyat.

#FreeWestPapua

Sumber: Pembebasan Sulteng



 

Aksi FRI West Papua - Ternate


Ternate - Kamis/26 Januari 2017, Gelar aksi serentak nasional (ASN) yang di lakukan oleh FRI WEST-PAPUA Dari Ternate.

Aksi yang mengatasnamakan (FRI WP) dengan isu " Stop Kekerasan Di Dogiyai - Hentikan Jeratan Pasal Makar Terhadap 6 Aktivis Papua.

Kronologi Gerakan FRI-WEST-PAPUA Di Ternate :

Massa aksi yang melakukan gelar aksi pada kesempatan ini berjumlah 18 orang, aksi di lakukan dengan kampanye kepada massa rakyat sesuai rute aksi yang di lakukan !
Pukul 09.40 kawan-kawan sudah berada di titik kumpul (Dodukali) sambil menunggu spanduk, propaganda, dll).

Jam 09.50 intelejen kepolisian dan sebagian dari anggota menghampiri massa aksi dan memanggil kordinator lapangan (Kawan Isra) untuk memberikan kejelasan tentang gelar aksi mengatasnamakan (FRI WP).

Pukul 10.02 aksi sudah mulai di laksanakan, moderator (Kawan Mitha) yang memimpin aksi tersebut mengarahkan massa berbaris dan memegang perlengkapan aksi, aksi di mulai dari rute pertama (Dodokuali).

Jam 10.35 moderator membuka aksi dan merapikan barisan Kawan-Kawan, dan selanjutnya setelah memberikan gambaran tentang gerakan kita tersebut maka corong di berikan kepada kordinator lapangan guna menyampaikan pandangan politik. Kurang lebih sekitar 2 menit korlap memberikan pandangan politik dan selesai maka korlap mengarahkan massa aksi untuk menyanyikan lagu darah juang.

Jam 10.54 massa aksi di arahkan ke rute selanjutnya yaitu (RRI Ternate) dan kordinator meminta kepada pihak (RRI) Agar dapat mempublikasikan aksi yang di lakukan pada hari ini. Setelah sampai di RRI Moderator memberikan kesempatan kepada beberapa kawan-kawan untuk menyampaikan pandangan politiknya, dan juga di samping berorasi sekitatan massa aksi sudah ada beberapa intelejen dan beberapa media yang turut mengambil gambar massa aksi dan tuntutannya.

Pukul 11.05 massa aksi di arahkan oleh moderator ke rute selanjutnya, yaitu pasar (HIGENIS) sesampainya di rute ke 3 sudah mulai banyak intelejen yang di kerahkan oleh lembaga kemanan, mereka menekan bahwa aksi kita tak boleh bicara dalam bobotan orasinya ada kata (Merdeka) selain selft-determination, setelah aksi berlanjut massa aksi melakukan sujud permintaan maaf kepada bangsa WEST-PAPUA.

Jam 12.04 massa aksi di arahkan kepada tingkat, rute selanjutnya. Dan aksi yang di lakukan di pasar tingkat tidak berlangsung lama mengingat sudah ada penekanan dari intelejen yang mengawal, di samping itu ada sekitar 4 anggota polisi dan kurang lebih 20 anggota satpol PP Berada di rute terakhir massa aksi, korlap di berikan kesempatan dan membacakan sikap politik dan menutupi aksi yang di lakukan.

Catatan :
- Tidak represifitas secara fisik oleh TNI-POLRI.
- Melarang ada Kampanyekan soal kata merdeka kalau Selft-Determinationt mereka Masi mengiyakan.
- massa aksi 18 orang tak berkurang dan bertambah.
- Ada beberapa media yang meliput aksi yg di gelar karena media sempat di datangi HUMAS.

Sumber: Rudhy Pravda