Mata-mata USA: Korut Sedang Bikin Rudal Balistik Antarbenua Baru

WASHINGTON - Agen mata-mata Amerika Serikat (AS) melihat tanda-tanda bahwa Korea Utara (Korut) sedang membangun rudal balistik antarbenua (ICBM) baru. Lokasinya di sebuah pabrik yang menghasilkan ICBM pertama yang mampu mencapai wilayah AS.

Bukti yang diperoleh baru-baru ini, termasuk foto-foto satelit yang diambil dalam beberapa pekan terakhir, menunjukkan bahwa pekerjaan sedang berlangsung pada setidaknya satu dan mungkin dua ICBM berbahan bakar cair di sebuah fasilitas penelitian besar di Sanumdong, di pinggiran Pyongyang.

Informasi itu dilaporkan The Washington Post mengutip para pejabat AS yang mengetahui informasi rahasia intelijen AS.

Temuan ini adalah yang terbaru untuk menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung di dalam fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara pada saat para pemimpin negara itu terlibat dalam pembicaraan perlucutan senjata dengan AS.

Informasi intelijen Washington terbaru ini tidak menunjukkan perluasan kemampuan Korea Utara. Namun, informasi itu menunjukkan bahwa rezim Pyongyang bekerja membuat senjata canggih secara terus-menerus, beberapa setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam posting di Twitter bahwa Pyongyang "tidak lagi ancaman nuklir".

Citra satelit komersial menunjukkan fasilitas perakitan rudal di Sanumdong, Korea Utara, pada 7 Juli 2018. Foto/Planet/James Martin Center for Nonproliferation Studies at the Middlebury Institute of International Studies

Laporan tentang pembangunan rudal baru muncul setelah pengungkapan aktivitas tentang fasilitas pengayaan uranium yang dicurigai AS, yang disebut Kangson. Korea Utara diduga beroperasi secara rahasia di fasilitas itu.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu mengakui bahwa pabrik Korea Utara terus memproduksi bahan fisil yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Namun, bekas bos CIA itu menolak untuk mengatakan apakah Pyongyang sedang membangun rudal baru atau tidak.

Selama pertemuan puncak dengan Trump di Singapura pada bulan Juni, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara samar berkomitmen mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sejak itu, Korea Utara telah membuat beberapa gerakan nyata yang menandakan niatnya untuk melucuti senjata termasuk berhenti menguji coba rudal dan senjata nuklir serta membongkar situs uji coba misil.

Sebaliknya, menurut intelijen AS, para pejabat senior Korea Utara telah mendiskusikan niat mereka untuk menipu Washington tentang jumlah hulu ledak nuklir, rudal dan jenis yang mereka miliki, serta jumlah fasilitasnya. Mereka juga menolak inspektur internasional untuk mengonfirmasi aktivitas program senjata Pyongyang.

Masih menurut intelijen AS, strategi rezim Pyongyang termasuk berencana untuk menyatakan bahwa mereka sepenuhnya melakukan denuklirisasi dengan mengumumkan membuang 20 hulu ledak, namun sejatinya tetap mempertahankan lusinan hulu ledak.

Pabrik Sanumdong telah menghasilkan dua ICBM Korea Utara, termasuk Hwasong-15 yang kuat, rudal yang pertama dengan jangkauan yang diyakini bisa menyerang wilayah Pantai Timur AS. Bukti yang baru diperoleh mata-mata Washington menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung pada setidaknya pada satu ICBM Hwasong-15 di pabrik Sanumdong. Data intelijen AS itu bersumber dari citra atau gambar yang dikumpulkan oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami melihat mereka akan bekerja, sama seperti sebelumnya," kata salah seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim karena membahas informasi intelijen yang sensitif, yang dilansir Selasa (31/7/2018). Namun, pejabat itu membenarkan bahwa Stasiun Peluncuran Satelit Sohae di pantai barat Korea Utara memang sudah dibongkar rezim Kim Jong-un untuk menghormati janji yang dibuat dengan Trump dalam pertemuan puncak di Singapura.

Gedung Putih maupun Pentagon belum berkomentar atas laporan ini. Pemerintah Korea Utara juga belum bereaksi atas pengungkapan data intelijen Amerika perihal aktivitas program rudalnya.

Banyak analis dan ahli independen melihat pembongkaran situs itu sebagai sesuatu yang sangat simbolis, karena Korea Utara sekarang telah berhasil meluncurkan ICBM yang menggunakan jenis mesin berbahan bakar cair yang diuji di Sohae. Selain itu, alat uji coba dapat dengan mudah dibangun kembali dalam beberapa bulan.(mas)

Sumber: https://international.sindonews.com/read/1326349/42/mata-mata-as-korut-sedang-bikin-rudal-balistik-antarbenua-baru-1532997854/13

Indonesia Sesalkan Keputusan USA Keluar dari Dewan HAM PBB

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyesalkan keputusan yang diambil Pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB,” bunyi pernyataan resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sebagaimana disiarkan situs www.kemlu.go.id, Rabu (20/6).

Diingatkan Menlu, bahwa Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM.

Selain itu, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

“Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB,” ujar Menlu.

Menlu Retno Marsudi menegaskan, bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

AS: Reformasi Dewan HAM PBB Tidak Berhasil

Keputusan Pemerintah AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, yang didampingi Menlu AS, Mike Pompeo, Selasa (19/6).

Ilustrasi. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan tentang situasi antara Israel dan Palestina, Jumat, 1 Juni 2018  di markas besar PBB. (Foto: nwitimes.com/ AP/ Mary Altaffer)

Haley menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah upaya AS untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil. Salah satu wacana reformasi yang dicanangkan AS adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM.

“Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius,” tutur Haley.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyayangkan keputusan AS ini.

“Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia,” ujarnya. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan
Sumber: SATUHARAPAN.COM

PBB Cabut Pencekalan Pejabat Korut Demi Pertemuan Kim - Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Perserikatan Bangsa-Bangsa mencabut larangan bepergian bagi pejabat Korea Utara anggota delegasi pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Singapura pada 12 Juni mendatang.

Sejumlah diplomat mengonfirmasi kabar ini kepada AFP pada Rabu (24/5), setelah Duta Besar Singapura untuk PBB, Burhan Gafoor, menyampaikan permintaan resmi pencabutan sanksi tersebut.

"Pertemuan ini akan menjadi kesempatan untuk mempercepat resolusi damai terkait isu nuklir Korea Utara dan pencapaian perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan," tulis Gafoor dalam surat permintaan yang dilihat AFP.

Surat itu tidak merinci jumlah anggota delegasi dari Pyongyang yang membutuhkan izin tersebut. Namun selama ini, PBB sudah menjatuhkan sanksi terhadap 80 warga dan 75 entitas Korut dengan konsekuensi larangan bepergian dan pembekuan aset.


Sementara itu, kepastian pertemuan ini sendiri masih simpang siur, terutama setelah pekan lalu Korut mengancam bakal membatalkan rencana tersebut.

Melalui media propaganda, Korut menekankan bahwa pertemuan itu "tidak dapat beriringan dengan latihan militer."

Selama ini, Korut selalu memprotes latihan militer gabungan antara Korsel dan AS yang dianggap mengancam keamanan negaranya.

Setelah ancaman tersebut, Trump pun menyatakan keraguan. Ia bahkan mengatakan bahwa pertemuan itu kemungkinan bisa batal. Trump akhirnya mengatakan bahwa keputusan mengenai pertemuan ini akan ditentukan pekan depan.

"Mengenai Singapura, kita akan lihat. [Pertemuan] ini bisa terjadi. Apa pun itu, kita akan tahu pekan depan. Jika terjadi, saya pikir akan menjadi hal yang baik untuk Korea Utara," kata Trump, sebagaimana dilansir AFP. (has/www.cnnindonesia.com/internasional)

Sebuah Perayaan, Kedutaan Besar dan Penghancur Bernama Donald Trump

Opini: Sebuah Perayaan, Kedutaan Besar dan Penghancur Bernama Donald Trump

Api dan pertempuran di Jalur Gaza setelah pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem adalah bukti kekuasaan Presiden Donald Trump yang berbahaya dan merusak, kata pemimpin redaksi DW Ines Pohl.

Apa yang mendorong Donald Trump untuk merayakan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada peringatan 70 tahun pengusiran orang-orang Palestina dari negara baru Israel pada tahun 1948? Kompleks kedutaan meluas hingga ke Yerusalem Timur - wilayah yang akan diklaim Palestina sebagai ibukotanya dalam hal solusi dua negara. Ini adalah tamparan diplomatik di wajah banyak orang Palestina. Itu memang tidak membenarkan terjadinya kekerasan, tetapi ini adalah provokasi yang disengaja,  yang berarti presiden AS juga bertanggung jawab atas banyaknya orang yang tewas dan terluka dalam protes yang diakibatkannya.

Menghancurkan kesepakatan Iran

Pemred DW Ines Pohl

Apa yang mendorong Trump untuk menghancurkan kesepakatan nuklir Iran dengan satu tanda tangan, tanpa berkonsultasi dengan rekan-rekannya di Eropa dan menentukan jalan ke depan? Dengan langkahnya, Trump telah menunjukkan kesediaan untuk mengambilrisiko eskalasilebih lanjut di Timur Tengah, serta membuang 70 tahun hubungan trans-Atlantik yang damai dengan Eropa.

Apa yang membuatnya berusaha memporak-porandakan setiap pencapaian pendahulunya, tanpa punya rencana apa yang harus dilaksanakan usai perusakan itu?

Donald Trump sebelumnya bukan politisi terpilih. Dia belum pernah bersosialisasi dalam bisnis yang sistemnya memberi dan menerima, bergumul untuk mencapai kompromi, juga pertimbangan yang cermat antara keuntungan dan kerugian. Dan dalam skenario terbaik, juga memikirkan dengan hati-hati konsekuensi dari tindakan mereka - termasuk yang jangkauannya sampai jauh ke masa depan.

Orang hanya perlu melihat simbol yang dipilihnya untuk menggambarkan kekuatannya. Huruf-huruf emas yang mengeja namanya, dan terpampang di menara yang dibangunnya, menunjukkannya: Lihat aku, aku yang terbaik, dan aku bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ini juga menunjukkan apa yang jadi dorongan bagi tindakannya, bukan "America First" melainkan "Donald Trump First."


Tidak ada Plan B

Ini bukanlah sesuatu yang baru, semua sudah tahu. Tapi kejadian baru-baru ini menyoroti kekuatan merusak yang dimiliki pria ini. Trump tidak punya rencana B. Ketika dia bertindak, dia tidak memikirkan konsekuensinya, yang mungkin baru jelas empat atau delapan tahun nanti. Dia tidak peduli bagaimana tindakannya dan serangan verbalnya mempengaruhi negara lain selain AS.

Dia menggunakan kekuasaannya, karena ia mampu. Dan selalu dengan tujuan menarik perhatian sebanyak mungkin kepada dirinya sendiri. Dan itu mudah diperoleh jika orang dengan penuh keyakinan menabur kehancuran.

Itulah alasan mengapa dia memilih hari bersejarah yang penting untuk membuka kembali Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Dan itulah alasan mengapa ia keluar dari kesepakatan dengan Iran, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Bangun, Jerman dan Eropa!

Untuk Eropa dan Jerman, ini artinya, harus sigap. Tujuh dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, inilah saatnya bagi Eropa untuk menjadi dewasa. Dan itu berarti memikul tanggung jawab untuk kebijakan luar negeri dan masalah keamanan. Jerman sekarang harus serius dan mulai berinvestasi dalam angkatan bersenjatanya lagi, walaupun banyak orang sampai sekarang bisa tinggal di Jerman, dengan pasukan yang tidak sepenuhnya diperlengkapi untuk pertahanan.

Inggris perlu mengklarifikasi  bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Perancis dan Jerman dalam masalah keamanan dan pertahanan, walaupun Brexit sudah terjadi. Dan Uni Eropa perlu menemukan cara untuk menghentikan krisis internalnya dan muncul sebagai badan yang kuat, dengan definisi yang jelas, di komunitas seperti apa ingin hidup di masa depan.

Ini adalah tantangan besar, tetapi ada satu hal yang jelas: Orang bukan hanya tidak bisa bergantung, melainkan tidak boleh bergantung pada negara yang dipimpin pria seperti Donald Trump. Peristiwa menyedihkan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza jadi bukti menyedihkan bagaimana mendesaknya langkah yang harus diambil.

Sumber: http://www.dw.com/id/kedutaan-as-resmi-dibuka-bentrokan-pecah-di-gaza/a-43774541

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem Resmi Dibuka

Menkeu AS Steven Mnuchin dan Ivanka Trump berdiri di dekat tulisan pada dingin yang berbunyi: Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada peresmian pemindahan Kedutaan AS di sana, Senin (14/5/2018).

YERUSALEM – Amerika Serikat telah dengan resmi memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem hari Senin (14/5/2018), sementara sedikitnya 37 orang Palestina tewas dan ratusan orang luka-luka dalam bentrokan dengan pasukan Israel di perbatasan Gaza dengan negara Yahudi itu.  Kurang dari 100 kilometer jauhnya dari protes dengan kekerasan itu, para pejabat Amerika dan Israel berkumpul di Yerusalem semendara gedung kedutaan dibuka.

Presiden Amerika Donald Trump mengabaikan tanggapan banyak negara di seluruh dunia Desember lalu yang menggagalkan kebijakan Amerika yang sudah lama untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, di mana sebagian besar negara masih mempunyai kedutaan di Israel.
Menantu Trump, Jared Kushner, seorang penasihat Gedung Putih dan turut dalam delegasi Amerika di upacara itu, mengatakan, “Sekalipun presiden-presiden Amerika sebelum Trump tidak memenuhi janji mereka untuk memindahkan kedutaan Amerika setelah memegang jabatan, presiden ini menepati janjinya. Karena kalau Presiden Trump memberi janji, ia tepati.”

Dalam pidatonya melalui video jarak jauh, Trump menyebut pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem “sudah lama diusahakan – Yerusalem adalah ibu kota Israel.”

Pemimpin Amerika itu juga mengatakan bahwa Amerika Serikat “tetap mendukung persetujuan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina”.

Para pemimpin Arab mengutuk tindakan Amerika itu, dan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyebutnya “provokatif”, sementara Menteri Luar Negeri Iran menyebutnya sebagai “hari yang sangat memalukan.”

Protes menentang pembukaan kedutaan itu berkobar di Gaza. Ribuan demonstran berkumpul dan para pejabat kesehatan Gaza mengatakan paling sedikit 500 orang telah cedera, termasuk puluhan oleh tembakan senjata api. Jumlah orang Palestina yang tewas oleh pasukan Israel dalam 6 pekan berlangsungnya protes telah mencapai lebih dari 60 orang.

Para pengkritik telah menyalahkan pasukan Israel karena menggunakan peluru tajam, sementara Israel mengatakan tindakannya diperlukan untuk keamanan karena demonstran mengancam pagar perbatasan. [https://kliksatu.co.id]

Jelang Pembukaan Kedubes USA di Yerusalem, Israel Waswas

YERUSALEM - ’ Tuhan memberkati Presiden Donald Trump ’. Kalimat itu ditulis dalam ukuran besar dan terpampang di depan kantor baru Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Di berbagai titik, penanda jalan menuju kantor tersebut juga sudah dipasang. Besok (14/5) gedung baru itu diresmikan. Bertepatan dengan 70 tahun berdirinya Israel sebagai negara.

Sejak Trump menyatakan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem, penduduk Israel terus mengelu-elukannya.

Meski begitu, Trump tidak akan hadir dalam upacara pembukaan kedutaan. Sebagai ganti, dia menyiapkan video berisi rekaman pidatonya.

Rombongan dari AS yang datang adalah putrinya, Ivanka Trump, dan penasihat senior Trump sekaligus suami Ivanka, Jared Kushner.

Turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri John J. Sullivan dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin. Panitia menyebarkan sekitar 800 undangan.

Warga Palestina sudah bersiap melakukan aksi dua hari di Ramallah pada 14–15 Mei. Datangnya Ramadan keesokan hari diprediksi membuat situasi bertambah panas.

’’Ada harga yang harus dibayar untuk pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem dan itu sepadan,’’ kata Menhan Israel Avigdor Lieberman. Untuk sementara, hanya 50 staf yang bekerja di kantor baru kedutaan besar tersebut.

Hari ini warga Israel mengadakan perayaan tahunan Yerusalem Day. Itulah peringatan bersatunya Yerusalem Timur dan Barat di bawah kekuasaan Israel.

’’Ini adalah Mei yang paling berbahaya sejak 1967,’’ ujar seorang mantan kepala intelijen Israel sebagaimana dikutip The Atlantic.

Dia merujuk pada perang enam hari antara negara-negara Arab melawan Israel yang berlangsung mulai 5 Juni 1967. Akhir dari perang tersebut, Israel berhasil menduduki Yerusalem Timur. (sha/c14/pri)

Sumber: https://www.jpnn.com

Mantan Anggota Kongres AS Pendukung Papua Merdeka Meninggal

Mantan Anggota Kongres AS, Faleomavaega Eni Hunkin, meninggal dunia pada usia 73 tahun di Utah pada hari Kamis (23/02) (Foto:AFP)

UTAH,  -  Mantan Anggota Kongres AS yang getol memperjuangkan kemerdekaan Papua, Faleomavaega Eni Hunkin, meninggal di Utah, AS, pada usia 73 pada hari Kamis (23/2).
Kematian politisi berdarah Samoa Amerika ini, dikonfirmasi oleh adik iparnya, Theresa Hunkin, yang mengatakan ia meninggal dengan tenang di rumahnya di Provo, Utah, dikelilingi oleh keluarga dan beberapa teman dekat.

Lahir di Vailoatai Village di Kepulauan Samoa, Faleomavaega dibesarkan di Hawaii. Ia bermukim di sana dan meraih gelar sarjana Ilmu Politik, sebelum belajar hukum ke AS daratan.
Dia kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, dan turut bertempur dalam Perang Vietnam, sampai meraih pangkat kapten.

Setelah meninggalkan karier ketentaraan pada tahun 1969, Faleomavaega menjabat sebagai asisten administrasi untuk delegasi Samoa Amerika di Washington sebelum kembali ke pulau kelahirannya pada tahun 1981. Ia sempat menjadi jaksa di wilayah itu sebelum memutuskan terjun ke politik.

Ia terpilih sebagai wakil gubernur wilayah itu pada tahun 1985, di bawah gubernur Aifili Paulo Lutali. Lalu ia bertarung untuk memperebutkan satu-satunya kursi kongres mewakili wilayah Samoa pada tahun 1988. Berlaga dari Partai Demokrat, dia menang tipis melawan kandidat independen Lia Tufele dengan 51 persen suara.

Ia kemudian menjadi tokoh yang sangat populer, memperoleh dukungan bukan hanya dari kalangan Samoa, sampai akhirnya ia digantikan oleh Aumua Amata pada tahun 2014.

Koresponden RNZ Internasional di ibukota Samoa, Pago Pago, Fili Sagapolutele, mengatakan bahwa dengan pengalaman 26 tahun di kongres, Faleomavaega memenangkan pemilu dengan mayoritas besar.

"Dia adalah seorang pemimpin yang kuat," kata dia. "Bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga ia memegang gelar adat utama Samoa, dan meskipun sebagian besar waktunya ada di Washington. Ia masih bisa berbicara dalam bahasa Samoa dan lancar menangani masalah dengan cara budaya, dan berbicara kepada satu pemimpin tradisional ke pemimpin tradisional yang lain. Dia mendapatkan respek yang besar," kata dia.

Aktivis dan pembela HAM di Papua, Matius Murib, secara pribadi merasa kehilangan atas kepergian Eni Faleomavaega. "Dia  melihat ada sesuatu yang salah atas status Bangsa Papua, maka beliau memperjuangkan hak-hak Bangsa Papua di Kongers AS, saya secara pribadi sangat mengapresiasi perjuangannya," kata Matius Murib.

Samoa Amerika adalah satu-satunya teritori di AS di mana penduduknya diperlakukan sebagai warga negara tetapi tidak memiliki hak penuh sebagai warga negara. Mereka tidak berhak memilih presiden dan perwakilan mereka di Kongres juga tidak memiliki hak suara dalam proses legislasi.

Berjuang untuk Otonomi Samoa

Sepanjang  26 tahun berada di Kongres AS di Washington, Faleomavaega bergabung dalam Dewan Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Sumber Daya Alam. Dewan dan komite ini memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah AS.

Dalam hal legislasi, Faleomavaega berhasil mendorong lebih banyak dana dikucurkan ke wilayah Samoa, terutama untuk jalan, sekolah dan infrastruktur lainnya. Ia juga berhasil melawan kesepakatan yang akan mengancam industri tuna Samoa.

Namun, ia gagal dalam memperjuangkan hal yang lebih besar bagi rakyat Samoa. Dalam Kongres, ia mengusulkan undang-undang yang akan mengizinkan penduduk wilayah untuk memilih dalam pemilihan presiden jika mereka adalah anggota aktif militer. Menjelang akhir masa jabatannya, ia juga berjuang agar orang-orang Samoa. ia juga memperjuangkan  otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan Samoa. Tetapi gagal.

Memperjuangkan Papua

Dia juga sangat gencar menyuarakan perlunya pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pada 22 September 2010,  sebagai Ketua Sub Komite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global di dalam acara dengar pendapat di Sub Komite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global di Komite Luar Negeri Kongres AS, ia memprakarsai dengar pendapat tentang masalah Papua. Dalam forum itu, ia menyampaikan pernyataan yang mengeritik penyalahgunaan kekuasaan militer secara sistematik terhadap rakyat Papua.
Lewat pernyataan yang berjudul Crimes Against Humanity: When Will Indoensia's Military Be Held 
Accountable for Deliebrate and Systematic Abuses in West Papua," ia menyebut bahwa rakyat Papua menjadi target genosida gerak lambat.

"Sejak tahun 1969, orang-orang Papua telah dengan sengaja dan sistematis menjadi korban genosida gerak lambat oleh pasukan militer Indonesia," kata dia.

"Namun Indonesia menyatakan bahwa masalah ini adalah masalah internal sedangkan Kementerian Luar Negeri AS 'mengakui dan menghormati kesatuan teritorial Indonesia.' Yang benar adalah ini bukan isu kesatuan wilayah dan persoalan internal, dan catatan tentang itu sangat jelas," ia melanjutkan.

Di bagian lain pidatonya, ia menceritakan bagaimana Kementerian Luar Negeri AS memintanya untuk tidak menggunakan kata genosida. "Walaupun saya telah dengan jelas mengungkapkan keprihatian bahwa ada indikasi yang kuat pemerintah Indonesia melakukan genosida terhadap rakyat Papua, saya kecewa bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah meminta saya menghapus kata genosida dalam judul awal pembicaraan saya di rapat ini. Kementerian luar negeri meminta sebuah perubahan dalam judul didasarkan penilaian bahwa genosida adalah istilah hukum," tutur dia.

Pengalaman Pahit ketika Mengunjungi Papua

Pada forum itu juga ia menceritakan pengalamannya ketika pada tahun 2007 membawa delegasi kongres ke Indonesia. Menurut dia, ketika itu ia sudah mendapat janji pribadi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, bahwa ia akan diberi waktu 5 jari mengunjung Biak, Manowkari dan Jayapura untuk mendukung implementasi Otonomi Khusus yang sudah dijalankan sejak 2001.

"Tetapi ketika dalam perjalanan ke Jakarta, saya mendapat pesan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengizinkan saya tiga hari di Indonesia. Ketika saya tiba pada 25 November 2007, saya diberitahu bahwa saya hanya punya waktu satu hari dan saya tidak diizinkan mengunjungi Jayapura. Dan pada kenyataannya, saya hanya punya waktu dua jam di Biak dan 10 menit di Manokwari..... Duta Besar AS Cameron Hume dan saya juga harus mencari jalan menembus barikade militer karena TNI menghalangi rakyat Papua bertemu saya," kata dia.

Dengar pendapat ini menghadirkan beberapa panelis baik dari kalangan akademisi, pemerhati masalah Papua, dan aktivis pemerhati HAM. Di antaranya Pieter Drooglever (Institute of Netherlands History), Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association), dan Sophie Richardson, PhD (Human Rights Watch).

Atas penyelenggaraan dengar pendapat itu, Duta Besar RI untuk AS kala itu, Dino Patti Djalal, menulis surat untuk mengingatkan agar forum itu tidak menjadi forum anti Indonesia.

"Saya berharap dengar pendapat itu merupakan upaya yang jujur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Papua, dari pada meladeni pihak-pihak yang anti Indonesia," kata Dino dalam suratnya, yang dimuat oleh Detik.com.

Dalam suratnya, Dino menegaskan bahwa Papua dan West Papua (Papua Barat)merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung secara de facto dan de jure oleh semua anggota PBB.

"Saya menyarankan kepada Anda untuk membedakan antara pihak yang benar benar peduli dengan Papua dan pihak-pihak yang bermaksud memanipulasi House of Representative (DPR AS) untuk mendukung gerakan separatis di Papua," tulis Dino.

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Pemohon Visa Wajib Serahkan Password Medsos

White House. Foto: Karen Bleier/AFP

Belum surut polemik kebijakan Muslim Ban, pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan aturan yang terkait keimigrasian. 

Kini dengan dalih yang sama yakni keamanan AS, Departemen Keamanan Dalam Negeri bakal meminta para pemohon visa melampirkan password alias kata sandi media sosial (medsos) mereka. 

’’Yang segera kami wujudkan adalah penegasan. Yakni, beberapa syarat tambahan pada tahap pemeriksaan (imigran atau pengungsi, Red),’’ kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam hearing Komite Keamanan Dalam Negeri House of Representatives (setingkat DPR). 

Dalam pertemuan Selasa lalu (7/2) itu, dia mengungkapkan bahwa target utama kebijakan departemennya masih tetap tujuh negara blacklist Trump.

Kelly menyatakan, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman merupakan contoh negara dengan sistem keamanan yang lemah.

Karena itu, untuk mencegah lolosnya individu radikal dari negara-negara tersebut, AS memperketat pemeriksaan. 

Bukan hanya dokumen, tetapi juga latar belakang masing-masing individu. ’’Kami sangat mungkin melacak media sosial mereka dengan meminta password,’’ tegasnya.

Rencananya, Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksi seluruh kedutaan besar AS di seluruh dunia untuk meminta kata sandi media sosial dari para pemohon visa. 

Mulai Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan demikian, Washington bisa mengecek aktivitas para pemohon visa di jagat maya. 

Termasuk, melacak situs apa saja yang paling banyak diakses si pemohon visa.

Lewat cara itu, menurut Kelly, AS akan lebih mudah mendeteksi perilaku tidak wajar para pemohon visa. 

’’Itu hanya salah satu mekanisme yang kami usulkan demi mencegah masuknya orang-orang radikal ke negara ini. Itu bisa menjadi alternatif untuk menangkal teroris atau menjauhkan AS dari segala bentuk teror,’’ jelas mantan petinggi korps Marinir tersebut. 

Begitu mendeteksi ketidakwajaran pada media sosial si pemohon visa, kedutaan besar AS berhak langsung menolak permohonan individu tersebut. 

Bahkan, individu itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi Washington.

Kendati paparannya sudah sangat terperinci, Kelly menyatakan bahwa rencana tersebut belum akan menjadi kebijakan departemennya. Dia masih menunggu masukan dari para legislator. 

Para pakar dan organisasi HAM langsung memprotes Kelly. Mereka menganggap skrining ala Departemen Keamanan Dalam Negeri itu berlebihan. 

’’Identitas online seseorang adalah akses menuju data melimpah tentang orang tersebut. Baik itu ekspresi yang dia unggah di dunia maya maupun informasi sensitif lainnya. Itu akan memengaruhi relasi individu tersebut dengan orang lain dan komunitas tertentu,’’ terang mereka. 

Jika mekanisme yang bertentangan dengan prinsip dasar HAM itu tetap diterapkan, AS pun harus siap-siap mendapat perlakuan yang sama dari negara lain. 

’’Itu akan membuat bangsa-bangsa lain menerapkan mekanisme yang sama. Karena itu, jangan kaget jika suatu saat nanti warga AS wajib menuliskan kata sandi akun Facebook mereka jika ingin berkunjung ke tempat lain,’’ ujar sumber Agence France-Presse. 

Namun, Kelly tidak menganggap semua itu sebagai kendala. Tokoh 66 tahun tersebut menegaskan bahwa semua pemohon visa yang punya tujuan baik tidak akan keberatan memberitahukan kata sandi media sosial mereka pada kedutaan besar AS. 

’’Apabila memang ingin masuk AS, mereka pasti akan mau bekerja sama. Tapi, jika tidak, ya silakan batal saja,’’ ungkapnya. 

Sementara itu, daftar teror Gedung Putih yang disampaikan Trump setelah mengunjungi markas Central Command Senin (6/2) menuai protes. Rosie Ayliffe menyatakan, 78 insiden yang diidentifikasi Washington sebagai aksi teror itu tidak akurat. 

Sebab, ada beberapa insiden yang sama sekali tidak berkaitan dengan terorisme. Termasuk insiden yang merenggut nyawa putrinya, Mia Ayliffe-Chung. 

Tahun lalu Mia yang berusia 21 tahun menjadi korban penikaman. Trump memasukkan insiden yang menewaskan dua backpacker asal Inggris tersebut sebagai aksi teror. 

’’Dalam investigasi awal pun, polisi sudah langsung mengesampingkan unsur teror dalam insiden yang merenggut nyawa Mia dan temannya, Tom. Insiden itu tidak berkaitan dengan Islam radikal atau terorisme,’’ tegasnya dalam surat terbuka. 

Ayliffe mengungkapkan, satu-satunya fakta yang merujuk pada Islam hanyalah ucapan pelaku sebelum beraksi.

Saat itu, Smail Ayad, si pelaku, meneriakkan ’’Allahu akbar’’ sebelum menikam dua korbannya hingga tewas. 

’’Tidak ada motivasi lain yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Itu murni pembunuhan. Aksi kriminal,’’ terang Ray Rohweder, detektif yang menangani kasus pembunuhan Mia dan Tom. (AFP/Reuters/Sputnik/hep/c5/any)

Sumber: Jpnn.com

ISIS Sambut Gembira Trump Larang Imigran dari Negara Muslim

Presiden AS Donald Trump memegang sebuah nota eksekutif untuk mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah setelah menadatanganinya di Oval Office, Gedung Putih pada 28 Januari 2017, di Washington, DC. Penasihat Presiden Kellyanne Conyaw (Ketiga Kiri) dan Kepala Staff Gedung Putih Reince Priebus (Kedua Kiri) bersama dnegan Trump. (Foto: AFP/Mandel Ngan)

BEIRUT, – Melalui saluran media sosial, kelompok ekstremis yang telah dikutuk di seluruh dunia, ISIS, menyatakan senang dengan perintah eksekutif baru Presiden AS, Donald Trump. Mereka mengklaim larangan itu memenuhi prediksi pemimpin al-Qaeda bahwa Barat akhirnya akan berbalik melawan warga Muslim.

Al Qaeda, ISIS dan kelompok-kelompok jihad lainnya sangat gembira dengan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang melarang imigrasi dari negara-negara Muslim ke AS, dan menggambarkannya sebagai bukti bahwa AS sedang berperang dengan Islam.

Perintah eksekutif Trump tersebut menangguhkan kedatangan para pengungsi selama sedikitnya 120 hari, sedangkan pengungsi Suriah tanpa batas waktu -- dan melarang masuk para warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman selama 90 hari dengan alasan keamanan nasional.

Dilansir dari independent.co.uk, hari Selasa (31/1), melalui layanan pesan Telegram, ISIS menggambarkan larangan itu sebagai "diberkati", menggaungkan bagaimana AS menginvasi Irak pada tahun 2003 disebut "diberkati invasi" untuk menghidupkan kembali sentimen anti-AS di kawasan itu.
Salah satu pengguna menyambut berita tentang "larangan Muslim" sebagai "seruan terbaik kepada Islam", dan berharap ia akan menarik Muslim AS ke dalam perjuangan mereka.

Beberapa posting mengemukakan bahwa prediksi Anwar al-Awlaki - pemimpin Al Qaeda kelahiran AS yang tewas di Yaman pada tahun 2011 - yang menyatakan "Barat akhirnya akan berbalik melawan warga Muslim" menjadi kenyataan.

Politisi dan pejabat di AS menyatakan keprihatinan bahwa undang-undang tersebut terburu-buru dilaksanakan dan akan menyulut tindakan jihad dan menambah anggota baru.

"Dampaknya mungkin akan membuat propaganda ISIS lebih banyak di beberapa daerah," kata Senator Republik John McCain kepada CBS.

Javad Zarif, menteri luar negeri Iran, salah satu negara yang terkena dampak, mencuit bahwa larangan imigrasi Trump "akan tercatat dalam sejarah sebagai hadiah besar untuk para ekstremis dan pendukung mereka".

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Trump Resmi Putuskan AS Mundur dari TPP

Presiden AS Donald J. Trump saat angkat sumpah menjadi presiden (Foto: Ist)

WASHINGTON,  – Presiden Donald Trump memutuskan Amerika Serikat (AS) keluar dari kesepakatan perdagangan trans-Pasifik, Senin (23/01), sesuai janjinya saat kampanye pemilu presiden dan keputusan tersebut menjadi pukulan besar terhadap para sekutu Washington di Asia.

Trump mengatakan dia telah menghentikan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), kesepakatan perdagangan bebas yang beranggotakan AS, Australia, Kanada, Jepang, Vietnam dan tujuh negara lain dalam menghadapi dominasi perekonomian Tiongkok.

Secara keseluruhan, negara-negara anggota TPP menyumbang 40 persen perekonomian global.
Setelah menandatangani dekret tersebut, Trump mengatakan Washington akan kembali melakukan perdagangan secara bilateral agar lebih menguntungkan AS.

“Kami akan melakukan perdagangan, tetapi secara bilateral,” ujarnya.

“Dan jika mereka melakukan pelanggaran, kami akan melayangkan surat penangguhan, yang berlaku selama 30 hari dan mereka harus meluruskan masalah tersebut atau kami akan angkat kaki.”
Trump terpilih sebagai presiden setelah berjanji menganulir sejumlah kesepakatan perdagangan bebas dan mengembalikan lapangan pekerjaan ke AS.

Trump juga berjanji merundingkan ulang Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara dengan Meksiko dan Kanada.

Kalangan ekonom memperingatkan bahwa lapangan pekerjaan tersebut tidak akan mungkin dikembalikan karena pemicu utama hilangnya lapangan pekerjaan di AS adalah sistem otomatisasi bukan perdagangan luar negeri.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM