Menggugat indonesia dengan Menulis, Karena Pendudukan dan Penjajahan Ilegal di West Papua

ARTIKEL: WEST PAPUA:

MENGGUGAT INDONESIA DENGAN MENULIS KARENA PENDUDUKAN & PENJAJAHAN INDONESIA DI WEST PAPUA ILEGAL

Oleh Dr. Socratez S. Yoman

1. Pendahuluan

Kita harus akui dengan jujur, bahwa pendudukan dan penjajahan/kolonialisme Indonesia di West Papua merupakan kejahatan politik, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, karena itu, Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua ialah Ilegal.

Tidak ada legitimasi rakyat dan bangsa West Papua. Yang ada adalah legitimasi kekerasan, kejahatan, kekejaman, kelaliman dengan moncong senjata

Saya sangat berterima kasih kepada Sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein meyakinkan saya, bahwa selama ini, saya bergelut dalam menulis sejarah bangsa West Papua, terutama PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. Pepera 1969 dimenangkan dan dilegitimasi dengan kekerasan moncong senjata ABRI (kini: TNI).

Karena itu, Sejarawan Indonesia menolak Penelitian tiga lembaga Belanda bertajuk 'Dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950', menggunakan dana 4,1 juta Euro. Penelitian yang dimulai pada September 2017.

"Saya dengan teman-teman angkatan '45 menolak. Karena, borok itu mestinya dikompres biar adem. Tapi kalau dicutik pakai lidi, bisa bengkak," kata sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein, saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/9/2017).

Ada pula sumber lain: Riset Perang Indonesia 1945-1950, Belanda Kucurkan 4,1 Juta Euro.

"Belanda adalah negara yang punya banyak simpanan bukti-bukti sejarah Indonesia, ini bakal jadi senjata utama saat berhadapan dengan peneliti Indonesia. Bila borok itu terus dikorek, khawatirnya sejarah Indonesia bisa berubah, soalnya Indonesia kurang data bila hendak mempertahankan sejarahnya."

"Kita memiliki data banyak yang amburadul dan banyak hoax-nya. Tentu dalam penggarapan ini ya kita bisa kalah. Dan bisa-bisa kita akan menerima data-data yang mereka (Belanda) miliki. Akibatnya, sejarah Indonesia akan berubah."

Ini senjata ampuh bangsa West Papua. BANGKITLAH!

2. PEPERA 1969 Cacat Hukum dan Cacat Moral

Sebagian besar rakyat Indonesia belum tahu banyak proses pengganungan wilayah West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Proses pengintegrasian melalui proses yang kejam, brutal dan tidak manusiawi.

Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..."

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).

Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Bahkan setelah dimasukkan West Papua secara ilegal dan secara paksa ke dalam wilayah Indonesia dan manusianya terus dibantai seperti hewan dan binatang buruan atas nama keamanan nasional.

3. Militer Indonesia Menghancurkan Masa Depan Rakyat West Papua

Sejak 1961 sampai 2018 ini, keluarga para militer Indonesia yang pernah bertugas di West Papua dan bahkan yang sedang bertugas, mereka hidup gembira dan senang dan menikmati hidup mereka. Tapi, sayang, mereka tidak tahu suami dan orang tua mereka dengan moncong senjata pernah dan sedang menindas dan membantai sesamanya atas nama keamanan nasional. Suami atau ayah mereka pernah menembak mati orang-orang yang sama seperti mereka. Suami atau orang tua mereka menciptakan malapetaka, meneteskan darah dan mencucurkan air mata orang Asli West Papua dan tulang-belulang mereka sedang berserakkan dan menjadi saksi bisu.

Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini dilakukan ketika rakyat West Papua mempertahankn hak hidup dan masa depan di atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan martabat demi perdamaian.

Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia.

4. Mayoritas 95% rakyat West Papua memilih merdeka

"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua."

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia."

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Kita dengan jujur harus membandingkan aspirasi politik bangsa West Papua setelah 49 tahun sejak 1969 sampai 2018. Karena kita tidak berada di tahun 1969.

5. Apakah keinginan 95% bangsa West Papua untuk merdeka pada 1969 itu sudah berkurang setelah 49 tahun?

Pertanyaan ini kita bertanya lagi mengapa ada UU Otsus 2001? Otsus ada karena rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke bangkit dan menyatakan merdeka lepas dari RI pada waktu terjadi reformasi 1998.

Pada 5-7 Juli 2011 diadakan Konferensi Perdamaian Papua dan perwakilan Kodam XVII Cenderawasih menjadi pembicara. Sebelumnya, ada permintaan bahw kalau saya sebut Papua saudara-saudara menyahut Damai. Pada saat pembicara sebut Papua semua peserta balas: Merdeka... Merdeka... Merdeka...

Pada 10 Januari 2012 saya dengan Pdt. Marthen Luther Wanma sosialisasi hasil pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas pada 16 Desember 2011. Saya betanya kepada peserta yang memenuhi ruang ibadah Gereja GKI Effata Manokwari. Siapa yang mau merdeka? Semua yang memenuhi ruangan itu berdiri: Merdeka...Merdeka....Merdeka....Tapi yang tidak berdiri adalah Sekda Manokwari dengan 2 orang PNS.

Pada 20 Januari 2012 pertemuan di Sorong dengan tujuan yang sama utk sosialisasi hasil pertemuan dengan SBY. Saya bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti di Manokwari. Seluruh peserta yang penuhi undangan berdiri dan berteriak: Merdeka..... Merdeka.....Merdeka....Tapi yang tidak ikut berdiri adalah yang pak mewakili Dandrem Sorong dan pak Kapolresta Sorong.

Pada 10 April 2018, saya hadir sebagai salah satu nara sumber dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) di Sorong, suara untuk Papua Merdeka itu terdengar dalam diskusi-diskusi. Di panel kami, ada yang bediri dan menyatakan Merdeka adalah solusi terbaik.

Ada seorang teman sekolah saya di SMP, seorang pribadi pendiam, kami berdua duduk karena baru ketemu. Pada sesi tanya jawab, pak pendeta berdiri dan menyatakan:

"Jika kamu anggap kami beda Ras, dengan kamu, tidak serius urus kami sebagai bagian anak bangsa RI, beritahu kami, kami sudah mampu urus sendiri" (10/04/2018).

=======
Ita Wakhu Purom, Minggu, 06 Mei 2018; 21:31

Pengertian Penjajahan dan Benarkah indonesia menjajah Papua ?

A. Pengertian Penjajahan

Penjajahan Suatu kelompok ‘yang menguasai suatu daerah atau tanah atau Negeri/Pulau dinamakan “PENJAJAH” Apakah karena berhasil merebut menguasai segala sesuatu disebut PENJAJAH” KECUALI ‘Kelompok yang mengatasnamakan “Agama” maka kelompok tersebut Tidak termasuk menjajah atau Bukan Penjajah? Belum, itu masih di sebut kolonialisme. Sedangkan penjajah adalah suatu negara yg merebut kedaulatan orang lain.

Penjajah adalah orang yang menguasai suatu daerah, tapi dalam arti orang tersebut berasal dari daerah lain dan hanya ingin memanfaatkan sumber daya Alam dari daerah kekuasaannya tersebut untuk wilayah aslinya.

Penjajah adalah kelompok/bangsa/negara yang memperlakukan suatu kelompok bangsa atau negara seperti memeras harta, sumber daya alam, sumber daya manusia, membuat pengertian HAM hilang, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada kelompok/bangsa/negara yang dijajah.
Kemudian Penjajahan ideologi adalah pembelengguan terhadap kehidupan manusia melalui pemikiran akan nilai-nilai dari tradisi hingga dogma-dogma agama yang memenjarakan manusia dalam tatanan regularitas hidup yang serba formal dan sakral. Pendidikan (Paideia) adalah alat utama yang menjadi kendaraan manusia untuk keluar dari belenggu penjajahan idelogi, terutama penjara dogmatis dan kebodohan pada masyarakat. Indonesia adalah satu satu contoh riil, dimana telah terjadi penjajahan ideologi, karna sumber daya manusia dan alamnya di eksploitasi secara legal formal yg berimplikasi melahirkan budak di negeri sendiri.

Penjajahan ideologi adalah pembelengguan terhadap kehidupan manusia melalui pemikiran akan nilai-nilai dari tradisi hingga dogma-dogma agama yang memenjarakan manusia dalam tatanan regularitas hidup yang serba formal dan sakral. Pendidikan (Paideia) adalah alat utama yang menjadi kendaraan manusia untuk keluar dari belenggu penjajahan idelogi, terutama penjara dogmatis dan kebodohan pada masyarakat. Indonesia adalah satu satu contoh riil, dimana telah terjadi penjajahan ideologi, karna sumber daya manusia dan alamnya di eksploitasi secara legal formal yg berimplikasi melahirkan budak di negeri sendiri.
Negeri (bangsa) yg menjajah: dengan kekuatan senjata akhirnya kaum ~ itu berhasil menguasai daerah itu; orang yg terlalu menguasai (menindas dsb) orang lain (bawahan

APAKAH INDONESIA MENJAJAH BANGSA PAPUA BARAT..???

Indonesia benar menjajah bangsa Papua Barat, bagaimana bentuk penjajahanaya apa saja penjajahan NKRi di Papua Barat ? penjajahan NKRI di Papua memang sulit untuk dilihat dengan jelas, namun ada beberapa bentuk penjajahan indonesia di Papua yang dapat dilihat, antara lain sebagai berikut:

1. Penjajahan di Bidang Ekonomi

Pusat perekonomian di Papua semua sektor dikuasai oleh masyarakat imigran yang datang dari luar, mulai dari pendagang kaki lima di pinggir jalan penjual pinang sampai di pasar –pasar sentral yang di bangun pemerintah sampai dengan Tokoh-tokoh, Mol-Mol besar dan kios-kios kecil. Orang asli Papua tidak memiliki tempat yang layak seperti orang pendatang.

Selain sumber-sumber pendapatan perekonomian pendangang asli Papua pada umumnya dan lebih khusus mama-mama papua dimatikan dengan cara licik dan sitematis. Tempat tempat mama-mama mengelolah sayur kakngung dan kebun-kebun singgong dan juga sayur mayur dibangun mol-mol besar dan tokoh-tokoh besar milik pengusaha orang non papua, lalu mereka jual sayur-sayur dalam mol besar sehingga orang lebih tertarik beli di mol besar dan tokoh-toko orang pendatang sehingga, mama julan sayur di pinggir jalan tidak pernah laku.

Kemudian cara lain yang dipakai oleh masyarakat pendatang untuk mematikan perekonomian pendagang asli papua adalah, mereka menyediakan sayur mayor kemudia mereka bawa dengan motor dari rumah ke rumah sehingga konsumen tidak pernah datang belanya sayur di pasar mama-mama pendagang asli papua sediakan dipasar dan di pinggir jalan.

Mama-mama pendagang asli Papua tidak memiliki tempat yang layak untuk berjualan, mereka berjualan di tempat yang tidak layak seperti di pinggir-pigir jalan, di pasar pun mereka jualan di atas tanah tempat yang pecek beralaskan karton dan karung. Sedangkan pasar-pasar yang pemerintah bangun dikuasi oleh masyarakat pendatang.

Pengusaha-pengusaha juga semuanya orang pendatang, semua proyek dari pemeritah dikelola oleh masyarakat non papua, baik jasa kontruksi pendaan barang dan jasa sampai dengan kontraktor, seakan –akan orang Papua tidak mampu mengelola proyek-proyek.
Selain itu sopir-sopir anggutan kota dan panggalan oyek semua milik orang pendatang, semua sector ekonomi milik orang non papua.

2. Penjajahan secara politik

Penjajahan secra politik dilakukan kolonial NKRI di Papua Barat adalah dimana wilayah Papua Barat dianeksasi sejak 1963 sampai dengan saat ini, melalui rekayasa pepera 1969 orang papua dipaksakan memilih Indonesia. Pelaksaan pepera yang cacat hukum dan moral karena tidak sesuai dengan perjanjian New York Agreement 15 agustus 1962. Perjanjian New York hanya rekayasa dan awal pelanggaran terhadap hak –hak dan martabat orang Papua karena dalam perjanjian tersebut tidak orang papua dilibatkan sebagai subyek dalam perjanjian tersebut karena pemilik wilayah Papua Barat adalah orang Papua sorong sampai merauke.

Kemudian penjajahan melalui paket politik secara sitematis adalah pada tahun 2001 orang papua minta merdeka pemerintah Indonesia memberikan tawaran politik yaitu otonomi khusus. Otonomi khusus merupakan sebuah sitem penjajahan baru, terus dipaksakan walapun orang papua menolak.

Kemudian kebijakan –kebijakan lain yang diterapkan di Papua seperti PP NO 77 UP4B dan kini otonomi plus saat ini derafnya sedang dikodok di Jakarta merupan sebuah penjajahan baru setelah UP4B, dan semua paket politik ini merupakan politik kolonial untuk menjajah orang papua barat.

3. Penjajahan dibidang pendidikan

Penjajahan dalam bidang pendidikan juga diterapkan secara sistematis dimana contohnya Kurikulum pendidikan yang disusun seharusnya sesuaikan dengan kondisi di papua namun semua krikulum disusun berdasarkan ideologi pancasila dan cara berfikir mereka, mereka memaksakan orang papua memahami ideologi dan cara hidup mereka.

Contoh : Kurikulum di SD pernah kita belajar tetang cara hidup orang jawa Indonesia pergi ke Sawa, ini Danau toba, pada hal di Papua tidak ada sawa, kemudian seharusnya anak-anak papua ajarkan tentang danau sentani atau danau paniai, namun yang terjadi adalah orang indonesia memaksakan anak-akan papua mengerti barang yang tidak pernah mereka lihat di papua. Hal ini menadakan sistem penjajahan dalam pendidikan diterafkan sejak dini.

Selain sejak dini anak-anak Papua di wajibkan berbahasa Indonesia dan dilarang berbahasa daerah pada hal di pulau jawa ada kurikulum mulok atau muatan lokal tetang bahsa daerah dan kesenian namun kurikulum milok tidak sisusun dalam krikulum. Hal ini dilakuklan untuk menghancurkan nilai-nilai indendintas bangsa Papua, supaya orang papua bisa berfikir seperti orang melayu Indonesia dan cara hidup mereka dipaksakan di papua Barat. Selain fasilitas pendidikan tidak memanday, dimana SD dikampung-kampung mengadakan proses belajar mengajar di tempat yang tidak layak. Kemudian teori terlalu banyak namun perakteknya tidak berjalan sehingga anak-anak didik yang dilahirkan tidak berkualitas.

4. Penjajahan di Bidang Kesehatan

Otonomi khusus belum dapat memenuhi hak hak penduduk asli papua untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan penduduk asli papua semakin bertambah buruk karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, obat-obat dan dokter. Menurut data kesehatan pada tahun 2003, 68 % terinfeksi virus HIV AIDS di tanah papua.

Setelah Indonesia menguasai wilayah papua barat dari sorong sampai merauke, dan menyebar luaskan segala macam penyakit terhadap manusia papua. Rakyat papua barat awalnya mereka tidak mengenal HIV AIDS, Flu Babi, Flu Ayam dan segala macam penyakit, tetapi sekarang segala macam penyakit menguasai seluru tanah papua.

Akhir kata: Bangkitlah Generasi Anak Bangsa Papua, Bangkitlah Kekuatan Sipil Rakyat Papua, Bangkitlah Membangun Kekuatan Militer Papua Untuk Melawan Penjajah dan Lahirlah Semangat Juang Pembebasan Bangsa Papua Barat Untuk Mengakhiri Perjuangan dan Katakanlah “Salam Revolusi, Kita Harus Mengakhiri”.

Dengan demikian, penulis berpesan bahwa harap mempelajarinya, jika ada kesalahan dalam penulisan penulis mohon maaf. Selanjutnya saran dan kritikan untuk berjuang penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat, boleh konfirmasi melalui alamat penulis yang dicantumkan dibawah ini.

Written by: Steven Peyon
West Papua Human Rights Activist Independence

Sejarah Penjajahan di Papua Barat

new_guinea_1942-1944 (www.lib.utexas. edu

New Guinea merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di mana ditempati pertama kali oleh ras Negroid Melanesia Sebelum Kristus lahir dan terpisah dari daratan Australia sejak 5000 tahun yang lalu akibat pencairan es di Kutub, sehingga mereka adalah Penduduk Asli sebagai pemilik pulau ini.
Pribumi dari Melanesia menduduki pulau New Guine sampai di pulau Halmahera dan pulau Aru kemudian setelah Masehi pada abad keempat, Cina adalah Pendatang pertama yang menduduki Papua Barat pada abad keempat (kira Abad ke-4) kemudian diikuti oleh Islam dari Bahgdad, Irak pada tahun 846 ( Abad ke-8) setelah Masehi. Pendatang terakhir adalah dari Belanda dan Inggris termasuk Indonesia sejak abad ke-18 sampai Abad ke-19.

Meskipun Indonesia mengklaim bahwa Kerajaan Majapahit dari Jawa yang didirikan pada Abad ke-12 telah menempati Papua Barat tapi tidak ada jejak dari Majapahit yang dapat kita temukan di Papua Barat, kecuali jejak Cina, Arab, Belanda dan Inggris serta pada saat itu masih dikuasai Kesultanan Tidore yang merupakan keluarga dari Kesultanan Tidore. Bahasa Melayu di Papua Barat berasal dari Kesultanan Tidore dan Kesultanan Bacan, juga datang dari orang-orang Indonesia yang dibawa oleh Belanda kemudian akhirnya masyarakat Papua dapat berbicara Melayu setelah Indonesia menduduki wilayah Papua Barat kemudian memaksa semua orang Papua untuk menghentikan berbicara menggunakan bahasa suku setempat.

Kesultanan Tidore di pulau Halmahera mengklaim bahwa Papua Barat sebagai wilayah mereka di mana itu disebut Uli Siwa yang mencakup Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Halmahera Selatan dan Kepulauan Aru. Tidore hanya mengaku tapi tidak ada Kantor Pemerintah beroperasi di West New Guinea, kecuali Kesultanan Bacan yang menunjuk beberapa masyarakat setempat di pulau-pulau Raja Ampat di Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol. Mereka disebut Papa Uwah atau dalam bahasa Arab yaitu Papua atau Babuu (budak) karena Kesultanan Tidore datang ke West New Guinea hanya untuk menculik anak-anak untuk membuat mereka sebagai budak atau Papua.

Pada tahun 1526 - 1527, Portugis Jorge de Menezes adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di pulau Biak sehingga memberi nama pulau Ilhas dos Papuas atau Pulau Papua. Selanjutnya pada tahun 1528 Hernan Cortez, ia adalah Penakluk Spanyol di Meksiko yang mengirim Alvaro de Saavedra Ceron untuk merilis pos pertahanan Spanyol di Tidore. Dia berhenti dan tinggal di Kampung Samber, Pulau Biak selama satu bulan, dan memberi nama dari bahasa Spanyol Isla de Oro atau Pulau Emas karena melihat banyak emas di pesisir utara pulau Papua Barat. Kemudian pada tahun 1537 Hernan Cortez mengirim Hernan Grijalva untuk mencari pulau Emas yang akhirnya kecelakaan kapal mereka di Pom ANZUS dan diserang di Teluk Saireri oleh Penduduk Asli Papua, mereka ditangkap sehingga diperbudak oleh orang asli Papua. Kasus ini ditebus lebih dari satu tahun oleh Gubernur Portugis di Ternate.

Kedatangan orang Eropa berikutnya pada 24 Juni 1545, yaitu San Juan yang diperintahkan oleh Ynigo Ortiz de Retes, ia adalah kapten Spanyol yang berbasis di Meksiko untuk berlayar di pantai Utara untuk menanam bendera Spanyol di muara sungai Mamberamo dan menyatakan itu adalah daerah kekuasaan Spanyol Raya sehingga memberi nama Nueva Guinea atau New Guinea karena penduduk asli yang mirip dengan penduduk asli Guinea di Benua Afrika. Akhirnya, pulau ini mulai dimasukkan ke dalam Dunia pada 1569 sehingga pada 1581 Migel Rojo de Brito mengunjungi pulau-pulau Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Seram Utara untuk mencari pulau emas itu. Pemetaan pulau Emas menjadi cikal bakal dari penaklukan negara-negara Eropa dan Indonesia.

Akhirnya, pada tahun 1605 Belanda East India Company, VOC mengirim ekspedisi ke pulau Maluku dan Papua. Pada tahun 1623, Jan Cartenz berlayar di sepanjang pantai barat laut dan menemukan sebuah gunung yang tinggi yang ditutupi dengan salju kemudian melaporkan tetapi diejek dan tidak dipercaya oleh orang-orang Eropa.

Tidak ada yang percaya bahwa tidak mungkin ada salju di sekitar garis Khatulistiwa 4 derajat Lintang Selatan. Pada tahun 1660 kesepakatan antara Perusahaan Hindia Belanda, VOC dan Kesultanan Tidore di mana VOC mengakui kedaulatan Kesultanan ke pulau-pulau Papua secara umum, namun dalam hubungan sekutu internal yang melarang semua negara Eropa ke wilayah tersebut, kecuali Belanda. Pada tahun 1678 Kapten Johannes Keyts menggunakan tiga kapal berlayar ke Teluk Arguni Onin untuk mengunjungi dan menanam bendera VOC di Fatagar dan Kilbati. Hal ini jelas bahwa wilayah ini masih dibawah kekuasaan Kesultanan Tidore, bukan Kerajaan Majapahit dari Jawa.
Pulau ini dipisahkan oleh Kolonialis dari Inggris, Jerman dan Belanda menjadi tiga bagian melalui Perjanjian London pada 24 Agustus, 1828. Jerman memberi nama Jerman Nugini, Inggris memberi nama British Papua dan Belanda memberi nama Belanda Nugini. Setelah Perang Dunia satu di 11 November 1918 Inggris mengambil alih wilayah Jerman di Jerman Nugini dan mereka memberikan nama Papua Nugini (Sekarang independen menjadi Papua Nugini tapi masih di bawah Persemakmuran Inggris Territoriy).

Ditulis oleh John Anari

350 Tahun Cuman Omong Kosong!

Berhentilah berkata bangsa ini pernah dijajah Belanda selama ratusan tahun!

BEBERAPA waktu lalu, saya mengikuti sholat jumat di sebuah masjid dekat Kampus UI. Dalam khotbahnya, beberapa kali sang khatib menyebut bahwa salah satu penyebab umat Islam Indonesia terpuruk adalah karena kita masih belum bisa keluar dari bayang-bayang penjajah yang sudah menguasai bangsa ini selama 350 tahun. Disebut angka itu, tiba-tiba ingatan saya berkunjung ke tahun 1985. Saat itu, saya duduk di kelas 3 Sekolah Dasar, ketika mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Orde Baru. Di era itulah saya sering sekali mendengar ungkapan para guru bahwa penjajahan di Indonesia berlangsung selama 350 tahun. Hah 350 tahun? Pikir saya. Alangkah lamanya.

Namun tak ada yang protes dengan angka tersebut. Semua orang (termasuk saya) seolah sudah sepakat bahwa Indonesia memang dijajah dalam kurun waktu sebanyak itu. Hingga pada 1991, saat duduk di bangku kelas 1 SMA, saya membaca perdebatan antara Soe Hok Gie dengan salah seorang dosen sejarahnya.

Soe sangat tidak terima Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Mengutip pendapat Profesor G.J. Resink (akademisi UI yang berkebangsaan Belanda), aktivis dan mahasiswa sejarah itu menyebut angka tersebut hanya “dramatisasi politik” Soekarno untuk membakar rakyat Indonesia punya jiwa.

“Dalam kenyataannya, Belanda tak pernah bisa menguasai 100% wilayah Nusantara sampai akhir kekuasaannya,”kata Soe sambil menyebut beberapa pemberontakan rakyat Aceh yang masih berlangsung hingga 1942.

Rahmat Safari, salah seorang teman saya yang sangat menggilai sejarah, bahkan berani menyebut penjajahan Belanda atas Indonesia hanya 4 tahun (1945-1949). Apa sebab? “Sebelum 1945, secara de facto dan de jure, memang Republik Indonesia sudah ada?”katanya malah balik bertanya kepada saya.

Logika historis Rahmat saya pikir-pikir memang ada benarnya juga. Nama Indonesia sendiri baru disebut-sebut di kalangan ilmuwan ketika pada 1850, seorang etnolog berkebangsaan Inggris bernama James Richardson Logan menulis Ethnology of the India Archipelago (dimuat dalam The Journal of Indian Archipelago and East Asian Edisi IV. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Adolf Bastian, seorang etnolog Jerman (1826-1905) lantas menulis sebuah buku berjudul Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel(Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu).

Sebelum 1945, wilayah Indonesia memang dikenal sebagai Hindia Belanda.Artinya India punya Belanda.Itu untuk membedakan dengan Hindia Barat atau India yang punya Inggris. Dua nama itu murni hasil kesepakatan antara bangsa penjajah semata. Dan jauh sebelum ada nama Hindia Belanda,kawasan kita lebih dikenal sebagai Nusantara (artinya diantara pulau-pulau).Isinya terdiri dari berbagai bangsa dan kerajaan seperti Sunda, Bali, Gowa, Pajajaran, Melayu, Andalas, Pagaruyung, Mataram, Banten dan lain sebagainya.

Kembali ke soal angka 350. Rupanya, angka tersebut hulu-hulunya keluar dari mulut salah seorang Gubernur Hindia

Gubernur Jenderal De Jonge (tengah) foto: www.-archief.nl)

Belanda. Namanya Bonifacius Cornelis de Jonge (1931-1936). Ceritanya, pada sekitar pertengahan tahun 1930-an, ia memberikan keterangan ke pers bahwa sebuah Hindia Belanda yang merdeka masih jauh dari kenyataan: “Kami sudah ada di sini sejak hampir 350 tahun yang lalu, dan kami akan tetap di sini sampai 300 tahun kemudian,”ujarnya.

Benarkah apa yang dikatakan De Jonge? Kalaupun itu dihitung sejak kedatangan pertama kali armada Belanda pimpinan Cornelis de Houtman pada 22 Juli 1596 atau Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwijck pada 1 Mei 1598 ,saya pikir ia  tidak salah. Tapi bukankah saat pertama kali mereka datang ke Pelabuhan Banten tujuannya hanya berbisnis semata,bukan melakukan penjajahan? Alih-alih menjajah, mereka bahkan terikat kesepakatan dengan Kerajaan Banten dan justru mempersembahkan upeti kepada Sultan Banten.

Harus diingat pula, setelah berdirinya Maskapai Perdagangan Hindia Timur (VOC) pada 1602 tak serta merta urusan “penguasaan” ekonomi dan politik Belanda atas kawasan Nusantara berlangsung mulus. Berbagai perlawanan terjadi ketika Belanda berniat menganeksasi wilayah kerajaan-kerajaan yang ada saat itu.

Muncullah berbagai perang yang terjadi di berbagai di kawasan Nusantara. Di Jawa Barat muncul seorang  Haji Prawatasari yang memimpin secara sporadis perlawanan terhadap VOC (1703-1707), di Sumatera Barat meletus Perang Padri (1821-1837), di Jawa Tengah dan Yogyakarta terjadi Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh I (1873-1907), Perang di Jambi (1833-1907), Perang di Lampung (1834-1856), Perang di Lombok (1843-1894), Perang Puputan di Bali (1846-1908), Perang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (1852-1908), Perlawanan di Sumatra Utara (1872-1904), Perang di Tanah Batak (1878-1907), dan Perang Aceh II (1912-1942).

Praktis hingga 1942, Belanda tidak bisa sepenuhnya menguasai wilayah Nusantara. Di beberapa kawasan seperti Banten, Aceh dan sebagian wilayah Sumatera lainnya, bahkan secara de facto Belanda hanya menguasai kawasan kota semata. Sedangkan kawasan pelosok dan pedalaman, tetap dikendalikan oleh para pejuang lokal. Pendapat tersebut diperkuat oleh sejarawan dari Universitas Padjajaran, Nina Lubis, Menurut Nina, hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, beberapa kerajaan di Bali, dan beberapa kerajaan di Nusa Tenggara Timur, masih mengadakan perjanjian sebagai negara bebas (secara hukum internasional) dengan Belanda.

Jadi masihkan kita  menyebut dengan “takjub” di mimbar-mimbar dan kelas-kelas bahwa kita telah dijajah Belanda selama 350 tahun? Kalau saya sih ogah. (hendijo)

(sumber: arsipindonesia.com - Sejarahri.com)

Tanah Papua : Meluruskan Yang Bengkok

" PERSPEKTIF ORANG ASLI PAPUA BAHWA PEMERINTAH INDONESIA ITU PENJAJAH ".

Dorus Wakum,S.Pd, Aktivis HAM Papua (Mantan Jebolan Pegiat HAM KontraS Papua)

Orang Asli Papua membicarakan hak-hak dasar dalam kehidupannya dalam bentuk apapun, sudah pasti disanksikan " Seperatis ", apapun itu yang dibicarakan dan diperjuangkan oleh Orang Asli Papua selalu saja mendapat diskriminasi baik sisi diskriminasi kebijakan ( Discrimination Policy ) yang kemudian melegitimasi tindakan kekerasan kemanusiaan (Human Violation) terhadap mereka yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri atas nama Undang-Undang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(NKRI).

Orang Asli Papua Merasa Dijajah Oleh Pemerintah Indonesia, hal ini terbukti dengan kebijakan pemerintah Indonesia atas Manusia dan Tanah Papua; terkadang bila dipikir tindakan orang asli papua itu benar, sebab berbagai kekerasan kemanusiaan yang terjadi di tanah papua adalah fakta kebijakan negara yang sesungguhnya tidak beda jauh dengan sebuah negara penjajah. Adapun catatan KAMPAK Papua dalam melihat, mengkaji, dan menganalisis tindakan-tindakan Negara Penjajah terhadap warga jajahannya, yang tidak beda jauh seperti berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua oleh aparat TNI-Polri atas dasar kebijakan negara dan undang-undang.

Menurut Muhammad Nurjihadji dalam artikelnya " Indonesia adalah Penjajahan Jawa di Luar Pulau Jawa ", menjelaskan bahwa Keberpihakan ekonomi politik pemerintah terhadap sistem ekonomi kapitalis adalah akar dari permasalahan ketimpangan dan penjajahan Jawa atas luar Jawa ini. Dalam hitung-hitungan investor asing, yang ada hanyalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli keadilan dan keberimbangan pembangunan. Oleh sebab itu, Jawa dengan segala keunggulannya (terutama kepadatan penduduk) akan selalu menjadi daya tarik sebagai pusat investasi dengan melakukan eksploitasi kekayaan alam di daerah luar Jawa. Alasannya sederhana dan pragmatis, karena Jawa memiliki sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur memadai, dan yang paling penting Jawa merupakan pasar yang paling potensial.

Selanjutnya, menurut Kartika Dewi dalam artikelnya tentang Ciri-ciri Negara Maju dan Berkembang, bahwa di Indonesia pengurasan sumber daya alm telah dilakukan sejak abad ke-16 oleh Belanda. Akibatnya negara negara di Eropa terjadi penumpukan modal dari hasil penindasan dan pemerasan daerah jajahannya. oleh sebab itu pasar dunia dikuasai oleh negara negara di Eropa. Keadaan itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan negara negara di dunia, yaitu negara negara Eropa menjadi negara maju sedangkan di luar Eropa menjadi negara negara terbelakang.
Contoh penyebab keterbelakangan sebuah negara sebagai berikut:

Politik penjajah selalu menghendaki terjadinya perpecahan bangsa yang dijajah
Orang- orang yang memiliki kualitas setingkat kaum penjajah mendapat penghargaan yang rendah dan tertutup untuk menjadi pemimpin.
Pemimpin- pemimpin bangsa gerak geriknya selalu diawasi dan dibatasi oleh penjajah.
Penjajah tidak menghendaki negara jajahannya maju.
Sarana pendidikan sangat terbatas bagu rakyat umum dan terdapat diskriminasi.

Atas dasar lima point diatas , maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah dalam penerapan kelima ciri tersebut terhadap Tanah dan Manusia Papua; diantaranya :

a. Politik Penjajah Selalu Menghendaki Terjadinya Perpecahan Bangsa Yang Dijajah
Sekjend Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid, dalam berbagai orasi politik dan statement media selalu mengatakan Pemerintah Indonesia sedang memainkan peran Politik Devide Et Empera alias Politik Pecah Bela; hal ini memang terbukti selama ini bahwa Pemerintah Indonesia melihat semangat persatuan rakyat papua barat dalam menuntut dan memperjuangkan aspirasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, selama 51 tahun sejak 1963, maka semangat kemerdekaan itu didorong pula dengan adanya reformasi 1998 dengan jatuhnya rezim Soeharto, maka Rakyat Papua Barat merasa mendapat angin segar dengan kondisi politik saat itu, dengan persatuan dan kesatuan rakyat yang dinyatakan lewat Kongres Papua II yang melahirkan seorang sosok pemimpin kharismatik alm. Dortheys Hiyo Eluay yang pada akhirnya dibunuh oleh satuan KOPASUS pimpinan Letnan, Hartomo pada tangga 10 November 2005. Milihat dinamika yang nyata itu, berbagai program Pemerintah Indonesia dengan mengirim Transmigrasi ke Papua dalam jumlah besar dan menguasai sebagian hak orang asli papua, melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap berbagai kelompok binaan untuk melawan masyarakat lokal, mendorong adanya slogan pantai dan gunung, mendorong adanya filosofi Otonomi Khusus menjadi tuan di negeri sendiri, adanya agresi militer dengan melakukan operasi-operasi terselubung, kemudian melakukan pemekaran-pemekaran masiv, mendatangkan minuman keras dan pelajuran yang terinveksi HIV/AIDS. Mengadu domba perang suku melalui provokator partai politik; dan juga adanya Barisan Merah Putih (BMP), Pemuda Panca Marga (PPM), Pemuda Pancasila (PP) dan lain sebagainya yang turut memperkeruh kondisi di tanah papua barat. Maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil memporak-porandakan kondisi dan keadaan di Tanah Papua Barat yang berbuntut adanya MRP bentukan Pemerintah, adanya LMA bentukan Negara, dan juga Milisi-milisi yang turut mengacaukan Tanah dan Manusia Papua Barat. Maka wajar jika berbagai LSM. HAM dan Tokoh Gereja serta Aktivis Pro Demokrasi papua mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sengaja memelihara konflik Vertikal dan Horisotal di Papua, membiarkan terjadinya kekerasan dan korupsi serta perang suku dan lain sebagainya supaya papua distigmakan sebagai daerah primitif, sengaja membiarkan tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan dengan melegalkan peraturan perundang-undangan NKRI.

b. Orang-Orang Yang Memiliki Kualitas Setingkat Kaum Penjajah Mendapat Penghargaan Yang Rendah dan Tertutup Untuk Menjadi Pemimpin
Teori terbaliknya bahwa karena kondisi dan suhu politik papua barat merdeka, maka diberikanlah jabatan kepada sejumlah orang asli papua, supaya rakyatnya menilai bahwa orang asli papua juga mendapat perhatian dari pemerintah indonesia, para pemimpin yang dimaksudkan disini adalah mereka yang dapat bekerja sama dengan pemerintah indonesia, seperti Imanuel Kaisepo mantan menteri Daerah Tertinggal era Gusdur; Fredy Numberi mantan menteri Perhubungan dan Kelautan Era kabinet bersatu dibawa pimpinan Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono; Baltlazar kambuaya Menteri lingkungan Hidup Kabinet Indonesia Bersatu II; yang berhasil diangkat oleh Presiden SBY sebagai Menteri karena berhasil menghalangi dan tidak mengizinkan Kampus UNCEN digunakan oleh Rakyat Papua yang ketika itu akan melakukan Kongres Papua III dibulan Agustus 2012. Mantan Duta Besar Meksiko Barnabas Suebu, Mantan Duta Besar Papua New Guinea Jhon Jopari, Mantan Duta Besar Kolombia Theo Waumuri, dan Mantan Duta Besar Kolombia Michael Manufandu; Gubernur Papua dan Papua Barat, serta para Bupati dan Walikota; yang semuanya diawasi gerak-geriknya oleh TNI-Polri, BIN dan BAIS, faktanya bahwa mantan Gubernur Papua alm. Drs. Jacobus P. Salossa terbunuh tanpa wajar. Penjelasan ini juga menjawab point ke tiga diatas, termasuk mantan Ketua MRP alm. Dr. Agus Alua yang meninggal tidak wajar.

c. Waspada dan Kecurigaan Tingkat Tinggi
Untuk menjawab pertanyaan ke 4 dan 5, penulis dapat menjelaskan sebagai berikut; realitanya benar bahwa Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpin Presiden Ir.Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarno Putri dan Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono; bahwa setiap orang pintar papua pasti mati terbunuh secara tidak wajar seperti Arnold C. Ap seorang dosen di Uncen 1984-1986 termasuk seniman dan budayawan papua, Sam Kapisa yang meninggal di sebuah hotel di Jakarta setelah kembali dari Belanda seorang Seniman dan Budayawan, Prof. Ir. Frans Alexander Wospakrik, MSc yang meninggal tiidak wajar setelah saudaranya yang juga fisikawan ITB Bandung Hans Jacobus Wospakrik, Dr, yang baru menyelesaikan gelar doctornya di inggrris, sehari setelah tiba dari inggris kemudian meninggal dengan tidak wajar. Dr. Agus Alua mantan ketua MRP yang dikenal vocal ini mengalami stroke ringan dan meninggal, Kelompok Group Band Flamboyan Black Brothers yang dikejar rezim Soeharto akhirnya melarikan diri ke luar negeri, masih ada lagi baik itu dari militer maupun polisi yang didik oleh institusi polisi maupun TNI, sebut saja Seth Yafet Rumkorem, Edu Ayomi, Prawar, Awom, dan lainnya yang juga terbunuh dan meninggal secara tidak wajar dengan masing-masing riwayat hidupnya. Masih banyak lagi orang pintar papua yang terbunuh karena dikawatirkan oleh negara, bahwa akan semakin banyak yang pintar maka semakin pusing negara mengurus tuntutan papua merdeka; satu hal yang terpenting dalam catatan penulis sebagai aktivis HAM adalah seorang Aktivis HAM senior Jhon Rumbiak dari ELSHAM Papua yang hingga saat ini lumpuh karena terkena racun udara yang diduga dilakukan oleh intelijen Indonesia dengan CIA; hal serupa yang dialami oleh mantan Gubernur Papua Jaap P.Salossa.
Semua lulusan anak-anak asli papua ini adalah dari sekolah YPK, sekarang YPK sudah hampir tinggal nama saja, sebab seluruh bantuan dana pendidikan dari gereja-gereja dunia dihentikan atau dilarang oleh Pemerintah Indonesia, nah ini membenarkan apa yang disebutkan oleh kartika dewi dalam artikelnya ciri-ciri negara berkembang yang juga adalah wujud penjajahan moderen melalui sistem politik ekonomi sebagai mana diungkapkan oleh Muhammad Nurjihadji dalam artikelnya " Indonesia adalah Penjajahan Jawa di Luar Pulau Jawa ", dengan sistem
Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.
Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.
Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau.
Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.
Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas).

Akhirnya bahwa Penulis berkesimpulan bahwa memang realita Stigmatisasi Separatisme TPN/OPM, Bodoh, Malas, Pemabuk, Doyan Perempuan menghamburkan uang rakyat, dan lain sebagainya adalah sebuah cara untuk membunuh dan membungkam karakteristik orang asli papua yang sesungguhnya adalah pekerja keras, nelayan, pemburuh alias berburuh, dengan sistem nomaden termasuk barter ekonomi budaya papua, semuanya dihancurluluhlantahkan dengan kehadiran pemerintah Indonesia yang nota bene melakukan tindakan Diskriminasi, Marjinalisasi, dan Kekerasan serta Devide Et Emparea; merupakan legalitas kapitalisme baru ala Indonesia menguasai Tanah dan Manusia Papua dalam berbagai segi kehidupan; seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, termasuk pembangunan Infrastruktur, semua itu sudah terlambat, sebab sejak tahun 1963 Agresi Militer ke West Irian, kemudian Kontrak Karya Freeport McMoran 1967 seperti dijelaskan oleh Iswahyudi Sondi dalam artikelnya tentang " Data dan Fakta Kontrak Karya Freeport". bahwa Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @ 10 tahun. Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021 jika pemerintah tidak menyetujui usulan perpanjangan tersebut.

Berdasarkan kontrak karya ini, luas penambangan Freeport bertambah (disebut Blok B) seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6 juta ha). Dari Blok B ini yang sudah di lakukan kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres (atau sekitar 203 ribu ha). Hal serupa dilakukan oleh Beyond Petrolium BP Migas di Bintuni, dimana Presiden Megawati menandatangani kontrak dengan nilai yang sangat kecil, dari hasil-hasil ini Orang asli Papua sama sekali tidak dilibatkan dan juga sangat merugikan rakyat papua secara khusus tetapi juga Indonesia sebagai Negara Penjajah yang juga dijajah oleh imperialisme Asing sangat tidak menguntungkan, dan disinilah Orang Asli Papua melihat dirinya hanya merupakan Objek Kepentingan negara-negara penjajah termasuk indonesia yang menjajah Tanah dan Manusia Papua.

Penutup artikel ini, penulis ingin menegaskan bahwa memang benar bahwa Pemerintah Indonesia Gagal Mengindonesiakan orang asli papua, adanya penjajahan moderen ala pemerintah Indonesia yang melakukan ekspansi militer, penguasahan Bisnis oleh Militer maupun non papua, panguasaan tanah-tanah adat oleh militer dan polisi indonesia, pembohongan publik oleh Indonesia, Amerika, dan PBB dalam PEPERA 1969, Kontrak Karya I Freeport, BP Migas Bintuni, Ilegal Minning, Ilegal Loging, Ilegal Fishing, dan Kejahatan Kemanusiaan(Pelanggaran Berat HAM) serta Pembungkaman Demokrasi, adalah wujud luka borok yang sudah susah untuk diobati dengan Otonomi Khusus maupun UP4B ataupun Kepres lainya dalam hal percepatan pembangunan papua dan papua barat, nampaknya akan sia-sia saja, sebab upaya pemaksaan dengan pendekatan militerisme dalam pembangunan Tanah dan Manusia Papua bukan merupakan tuntutan rakyat papua barat yang mangharapkan adanya penghargaan dan penghromatan terhadap harkat, martabat, dan harga diri rakyat papua sebagai sebuah bangsa merdeka yang tidak ingin dijajah oleh Pemerintah Indonesia.

Sekalipun perjuangan bangsa papua dibungkam dengan membunuh para pejuangnya, bukan menurun tetapi akan menjadi berlipat ganda semangat pemisahan diri melalui perjuangan Penentuan Nasib Sendiri, lewat dinamika perjuangan Politik, Gerilya, maupun seni dan budaya dalam mengkampanyekan kepada dunia bahwa Orang Papua semakin hari semakin habis dibunuh oleh aparat TNI-Polri melalui tindakan kekerasan atau kejahatan kemanusiaan atas dasar kebijakan negara tanpa ada ikhtikad baik untuk melakukan Dialog Damai yang mengutamakan penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan secara universal.

Sumber : FB

Free Papua Movement vows to go on despite leader's arrest

The Free Papua Movement says it will continue to fight for independence despite the arrest of its leader Daniel Kogoya.

West Papuans, wearing the colours of the province's flag, march on the capital Jayapura on November 14, 2011, to demand a referendum on independence from Indonesia. (Credit: ABC licensed) 

Audio: Why Indonesia is cracking down on the Free Papua movement

There's been a rise in the number of police and military operations in Papua, where the simmering tension shows no sign of abating. (Credit: ABC) 

Mr Kogoya was arrested along with dozens of other activists in a raid on their headquarters in Jayapura on Sunday night.
Authorities said they had been searching for him for over a year, and claimed he was responsible for a number of recent attacks on civilians.
They said the arrest would deal a major blow to the OPM, which John Otto Ondawame, the organisation's international spokesman, has denied.
"It doesn't mean anything. Even if they kill a thousand West Papuans, members of OPM or civilians, we will continue and grow. The deep aspiration of independence for West Papua will never die," he told Radio Australia.
The raid was carried out by a number of police groups, including members of the Australian-trained elite anti-terrorism unit, Detachment 88.

Jakarta's crackdown

Jason Macleod, from the University of Queensland's centre for peace and conflict studies, said it was the second raid of its kind in as many weeks, and shows Indonesian authorities are cracking down on the movement.

"Without a doubt we are seeing an increase in police and military operations," he said.
"Activists have been arrested in other parts of West Papua. We're also seeing an increase in surveillance activities, so a number of the West Papua national committee activists have gone to ground, many are in hiding and a number of church leaders and civil society leaders are also reporting that West Papua is more unsafe than they've experienced it in many years."
However, Jason Macleod agreed it was unlikely that Daniel Kagoya's arrest would reduce the strength of the OPM.
"The most important thing to remember is that the overwhelming majority of the population want independence, and that would be true for political leaders, church leaders, NGO activists, right through to grassroots," he said.

Sumber : Radio Australia