PBB Perkuat Upaya Peningkatan HAM

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara kepada staf PBB di markas PBB di New York, 3 Januari 2017. (Foto: AFP)

NEW YORK,- Menyatakan keprihatinan besar atas diskriminasi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat (27/1) mengatakan PBB harus memperkuat upayanya untuk meningkatkan hak asasi manusia.

Guterres mengatakan dalam acara peringatan Holocaust bahwa diskriminasi yang dialami para imigran dan pengungsi serta stereotip muslim memungkinkan kebencian yang bahkan lebih ekstrem.

Pernyataannya muncul saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan bersiap untuk menangguhkan program pengungsi AS dan menghentikan visa bagi wisatawan dari tujuh negara mayoritas muslim.

“Saya sangat prihatin dengan diskriminasi yang dihadapi para imigran, pengungsi dan minoritas di seluruh dunia. Hari ini, saya melihat stereotip terhadap muslim sangat mengganggu,” katanya kepada Majelis Umum.

“Wacana publik ‘normal baru’ terjadi, ketika prasangka merajalela dan pintu terbuka untuk kebencian yang bahkan lebih ekstrem.”

“Kita perlu waspada,” imbuh Guterres.

“PBB sendiri harus berusaha lebih keras untuk memperkuat mesin hak asasi manusianya dan untuk mendorong peradilan bagi para pelaku kejahatan serius.”

Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan rancangan perintah eksekutif yang akan melarang pengungsi Suriah memasuki AS, sementara program pengungsi AS yang lebih luas akan ditangguhkan selama 120 hari.(AFP)

Editor : Eben E. Siadari
Sumber:  SATUHARAPAN.COM

Guterres: DK PBB Lebih Banyak Menanggapi daripada Mencegah Konflik

Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam pidato di depan Dewan Keamanan PBB, hari Selasa (10/1) di markas besar PBB di New York. (Foto: dari un. org)

NEW YORK,  - Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Guterres, mendesak Dewan Keamanan mengambil tindakan lebih banyak untuk mencegah konflik, bukan hanya menanggapi konflik.

Guterre dalam pidato di depan Dewan Kemanan, hari Selasa (10/1) berjanji membangun kapasitas mediasi pada badan dunia itu.

"PBB didirikan untuk mencegah perang dengan mengikat kita dalam tatanan internasional yang berbasis aturan. Hari ini, hal itu berada di bawah ancaman besar," kata Guterres.

Dalam pidato pertamanya sejak menjabat pada 1 Januari itu, Guterres mengatakan kesempatan
mencegah konflik hilang karena hilangnya kepercayaan di antara negara-negara, dan kekhawatiran atas kedaulatan nasional.

"Kekhawatiran tersebut dimengerti, di dunia di mana kekuasaan yang tidak setara dan prinsip kadang diterapkan secara selektif. Dan pencegahan tidak boleh digunakan untuk tujuan politik lain," kata mantan Perdana Menteri Portugal, dan mantan kepala Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi itu.

"Sebaliknya, pencegahan terbaik dilakukan oleh negara-negara berdaulat yang kuat, bertindak untuk kepentingan rakyat mereka," katanya.

Dewan Keamanan menemui jalan buntu mengatasi perang di Suriah yang sudah berlangsung enam tahun, di mana Rusia dan Tiongkok berhadapan dengan  Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Badan itu juga terpecah dalam menentukan pendekatan mengatasi konflik lain, seperti di Sudan Selatan dan Burundi.

Guterres meminta Dwan untuk menyelidiki dan merekomendasikan prosedur penyelesaian konflik yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Dia menguraikan langkah membangun kemampuan pencegahan di PBB yang telah "terfragmentasi." Dia telah menciptakan sebuah komite eksekutif untuk mengintegrasikan semua kekuatan PBB dan menunjuk seorang pejabat senior untuk menggabungkan kapasitas pencegahan PBB untuk tindakan yang lebih baik.

"Kita menghabiskan jauh lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menanggapi krisis daripada mencegahnya," kata Guterres. "Kita membutuhkan pendekatan baru."
Editor : Sabar Subekti
Sumber:SATUHARAPAN.COM