14 Negara Terbitkan Imbauan Perjalanan ke Indonesia

Ilustrasi. Wisatawan Mancanegara (wisman) berada di kawasan Pasar Seni Ubud, Gianyar, Bali. (Foto: Antara/Fikri Yusuf)

JAKARTA,  - Sebanyak 14 negara menerbitkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warga negaranya untuk bepergian ke Indonesia terkait teror bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti di Jakarta, Rabu (16/5), menghimpun informasi sebanyak 14 negara yang menerbitkan peringatan keamanan bagi warga negaranya untuk ke Indonesia.

"Sebanyak 14 negara telah mengeluarkan travel advice terkait aksi teror bom di Surabaya dan Sidoarjo per-16 Mei 2018 jam 14.55 WIB," katanya.

Negara-negara itu menggelar pernyataan travel advice melalui website resmi mereka yakni Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Hongkong.

Selanjutnya, New Zealand, Singapura, Malaysia. Kemudian Polandia, Irlandia, dan Canada.

Empat negara yang lain yakni Prancis, Filipina, Swiss, dan Brasil.

"Kemenpar sangat menghargai dan memandang hal tersebut sebagai sebuah kewajiban negara untuk melindungi warganya yang berada di negara lain, bukan sebagai larangan berkunjung," kata Guntur.

Ia menyebut "travel advice" yang dikeluarkan oleh beberapa negara untuk warganya setelah peristiwa pemboman di beberapa titik di Indonesia itu sama sekali bukan berarti larangan berkunjung.

"Sebagai informasi pemerintah Indonesia juga pernah mengeluarkan `travel advice` untuk warga negara Indonesia di Perancis ketika terjadi serangan teror Charlie Hebdo pada 2015," katanya. (Antara)

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Sebuah Perayaan, Kedutaan Besar dan Penghancur Bernama Donald Trump

Opini: Sebuah Perayaan, Kedutaan Besar dan Penghancur Bernama Donald Trump

Api dan pertempuran di Jalur Gaza setelah pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem adalah bukti kekuasaan Presiden Donald Trump yang berbahaya dan merusak, kata pemimpin redaksi DW Ines Pohl.

Apa yang mendorong Donald Trump untuk merayakan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada peringatan 70 tahun pengusiran orang-orang Palestina dari negara baru Israel pada tahun 1948? Kompleks kedutaan meluas hingga ke Yerusalem Timur - wilayah yang akan diklaim Palestina sebagai ibukotanya dalam hal solusi dua negara. Ini adalah tamparan diplomatik di wajah banyak orang Palestina. Itu memang tidak membenarkan terjadinya kekerasan, tetapi ini adalah provokasi yang disengaja,  yang berarti presiden AS juga bertanggung jawab atas banyaknya orang yang tewas dan terluka dalam protes yang diakibatkannya.

Menghancurkan kesepakatan Iran

Pemred DW Ines Pohl

Apa yang mendorong Trump untuk menghancurkan kesepakatan nuklir Iran dengan satu tanda tangan, tanpa berkonsultasi dengan rekan-rekannya di Eropa dan menentukan jalan ke depan? Dengan langkahnya, Trump telah menunjukkan kesediaan untuk mengambilrisiko eskalasilebih lanjut di Timur Tengah, serta membuang 70 tahun hubungan trans-Atlantik yang damai dengan Eropa.

Apa yang membuatnya berusaha memporak-porandakan setiap pencapaian pendahulunya, tanpa punya rencana apa yang harus dilaksanakan usai perusakan itu?

Donald Trump sebelumnya bukan politisi terpilih. Dia belum pernah bersosialisasi dalam bisnis yang sistemnya memberi dan menerima, bergumul untuk mencapai kompromi, juga pertimbangan yang cermat antara keuntungan dan kerugian. Dan dalam skenario terbaik, juga memikirkan dengan hati-hati konsekuensi dari tindakan mereka - termasuk yang jangkauannya sampai jauh ke masa depan.

Orang hanya perlu melihat simbol yang dipilihnya untuk menggambarkan kekuatannya. Huruf-huruf emas yang mengeja namanya, dan terpampang di menara yang dibangunnya, menunjukkannya: Lihat aku, aku yang terbaik, dan aku bisa melakukan apa yang kuinginkan. Ini juga menunjukkan apa yang jadi dorongan bagi tindakannya, bukan "America First" melainkan "Donald Trump First."


Tidak ada Plan B

Ini bukanlah sesuatu yang baru, semua sudah tahu. Tapi kejadian baru-baru ini menyoroti kekuatan merusak yang dimiliki pria ini. Trump tidak punya rencana B. Ketika dia bertindak, dia tidak memikirkan konsekuensinya, yang mungkin baru jelas empat atau delapan tahun nanti. Dia tidak peduli bagaimana tindakannya dan serangan verbalnya mempengaruhi negara lain selain AS.

Dia menggunakan kekuasaannya, karena ia mampu. Dan selalu dengan tujuan menarik perhatian sebanyak mungkin kepada dirinya sendiri. Dan itu mudah diperoleh jika orang dengan penuh keyakinan menabur kehancuran.

Itulah alasan mengapa dia memilih hari bersejarah yang penting untuk membuka kembali Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Dan itulah alasan mengapa ia keluar dari kesepakatan dengan Iran, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Bangun, Jerman dan Eropa!

Untuk Eropa dan Jerman, ini artinya, harus sigap. Tujuh dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, inilah saatnya bagi Eropa untuk menjadi dewasa. Dan itu berarti memikul tanggung jawab untuk kebijakan luar negeri dan masalah keamanan. Jerman sekarang harus serius dan mulai berinvestasi dalam angkatan bersenjatanya lagi, walaupun banyak orang sampai sekarang bisa tinggal di Jerman, dengan pasukan yang tidak sepenuhnya diperlengkapi untuk pertahanan.

Inggris perlu mengklarifikasi  bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Perancis dan Jerman dalam masalah keamanan dan pertahanan, walaupun Brexit sudah terjadi. Dan Uni Eropa perlu menemukan cara untuk menghentikan krisis internalnya dan muncul sebagai badan yang kuat, dengan definisi yang jelas, di komunitas seperti apa ingin hidup di masa depan.

Ini adalah tantangan besar, tetapi ada satu hal yang jelas: Orang bukan hanya tidak bisa bergantung, melainkan tidak boleh bergantung pada negara yang dipimpin pria seperti Donald Trump. Peristiwa menyedihkan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza jadi bukti menyedihkan bagaimana mendesaknya langkah yang harus diambil.

Sumber: http://www.dw.com/id/kedutaan-as-resmi-dibuka-bentrokan-pecah-di-gaza/a-43774541

RI Kecam Undang-Undang Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Wilayah Tepi Barat dipenuhi permukiman Yahudi yang dibangun Israel dengan mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan kegiatan itu karena mengganggu penyelesaian konflik Israel-Palestina. (Foto: Dok satuharapan.com/AFP)

JAKARTA, - Pemerintah Indonesia mengecam pemberlakuan undang-undang Israel yang memberikan landasan hukum bagi status pemukiman ilegal yang dibangun di atas wilayah milik Palestina yang diduduki Israel.
Undang-undang yang dikenal dengan "Regulation Bill" disahkan oleh parlemen Israel Knesset pada 7 Februari 2017.

Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Israel untuk secara retroaktif mengesahkan status dan memberikan kekebalan hukum bagi ribuan bangunan pemukiman ilegal yang telah dibangun oleh Israel di tanah dan wilayah Palestina sejak dimulainya pendudukan Israel pada 1967.
"Pemberlakuan Undang-Undang tersebut jelas bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 2334 (2016) mengenai pemukiman ilegal Israel yang dibangun di wilayah Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur," demikian pers yang tercantum dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, hari Sabtu (11/2).

Resolusi DK PBB tersebut dan berbagai resolusi terkait lainnya telah menegaskan bahwa pembangunan pemukiman illegal di wilayah Palestina yang dijajah Israel sejak 1967 tidak memiliki legalitas hukum dan merupakan pelanggaran serius hukum internasional. Untuk itu, DK PBB menyerukan Israel agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan pemukiman ilegal.

Pemerintah RI meyakini bahwa "Regulation Bill" akan menjadi hambatan serius bagi proses perdamaian yang komprehensif, adil dan berkelanjutan, serta menghalangi perwujudan Solusi Dua Negara (two-state solution) sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah di Paris pada 15 Januari 2017.

"Penerapan sepihak Undang-Undang ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dikhawatirkan dapat memprovokasi terjadinya ketegangan, bentrokan dan kekerasan di wilayah pendudukan," kata pernyataan pers Kemlu RI.

Untuk itu, Pemerintah RI menyerukan PBB dan masyarakat internasional agar tidak berdiam diri dan segera mengambil sikap dan langkah tegas terhadap kebijakan Israel tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan semangat internasional untuk proses perdamaian di Timur Tengah.
Sebagai salah satu negara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mendukung proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM 
----------------------------------------

Bagaimana dengan pendudukan indonesia atas tanah Papua ?

Bello Wafat, Tinggalkan 130 Istri dan 203 Anak..

Bello Abubakar. Foto: screencapt Youtube/Al Jazeera

Warga di Bida, Niger, berduka. Minggu (29/1) kemarin, mereka mengantar Mohammed Bello Abubakar (93) ke peristirahatan terakhir. 

Asisten pribadi Abubakar, Mutairu Salawudeen Bello mengatakan, majikannya tersebut meninggal di rumah pada Sabtu (28/1) malam karena sakit. 

"Baba (Abubakar) sempat merasakan waktunya sudah tiba dia dipanggil. Dia juga mengatakan kepada saya telah siap menemui Sang Pencipta," kata Mutairu seperti dilansir dari The Independent.

Bello Abubakar bukan orang biasa. Dia adalah pelaku poligami terkenal di dunia. 

Surat kabar di Nigeria, Daily Trust menyebutkan, setidaknya Bello meninggalkan 130 istri dan 203 anak. Bahkan dilaporkan, ada beberapa janda Bello sedang mengandung anaknya. 

Beberapa tahun yang lalu, Bello pernah diminta para ulama lainnya untuk menceraikan 82 istrinya dalam waktu 48 jam. Tetapi dia menolak dan mengklaim apa yang dia lakukan karena panggilan Ilahi. 

Dalam sebuah wawancara, Bello pernah mengatakan mendapat kekuatan dari Sang Pencipta untuk memperistri banyak wanita. "Seorang pria pasti akan kewalahan melayani sepuluh istri. Tetapi saya diberi kekuatan oleh Allah," katanya. 

Kabarnya, hampir semua istrinya merupakan pasien yang datang untuk meminta pengobatan. Saat Bello Abubakar melamar, mereka tak mampu menolak. Bello disebut sebagai seorang suami dan ayah yang bisa dijadikan teladan. (adk/jpnn)

Sumber: jpnn.com

ISIS Sambut Gembira Trump Larang Imigran dari Negara Muslim

Presiden AS Donald Trump memegang sebuah nota eksekutif untuk mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah setelah menadatanganinya di Oval Office, Gedung Putih pada 28 Januari 2017, di Washington, DC. Penasihat Presiden Kellyanne Conyaw (Ketiga Kiri) dan Kepala Staff Gedung Putih Reince Priebus (Kedua Kiri) bersama dnegan Trump. (Foto: AFP/Mandel Ngan)

BEIRUT, – Melalui saluran media sosial, kelompok ekstremis yang telah dikutuk di seluruh dunia, ISIS, menyatakan senang dengan perintah eksekutif baru Presiden AS, Donald Trump. Mereka mengklaim larangan itu memenuhi prediksi pemimpin al-Qaeda bahwa Barat akhirnya akan berbalik melawan warga Muslim.

Al Qaeda, ISIS dan kelompok-kelompok jihad lainnya sangat gembira dengan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang melarang imigrasi dari negara-negara Muslim ke AS, dan menggambarkannya sebagai bukti bahwa AS sedang berperang dengan Islam.

Perintah eksekutif Trump tersebut menangguhkan kedatangan para pengungsi selama sedikitnya 120 hari, sedangkan pengungsi Suriah tanpa batas waktu -- dan melarang masuk para warga Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman selama 90 hari dengan alasan keamanan nasional.

Dilansir dari independent.co.uk, hari Selasa (31/1), melalui layanan pesan Telegram, ISIS menggambarkan larangan itu sebagai "diberkati", menggaungkan bagaimana AS menginvasi Irak pada tahun 2003 disebut "diberkati invasi" untuk menghidupkan kembali sentimen anti-AS di kawasan itu.
Salah satu pengguna menyambut berita tentang "larangan Muslim" sebagai "seruan terbaik kepada Islam", dan berharap ia akan menarik Muslim AS ke dalam perjuangan mereka.

Beberapa posting mengemukakan bahwa prediksi Anwar al-Awlaki - pemimpin Al Qaeda kelahiran AS yang tewas di Yaman pada tahun 2011 - yang menyatakan "Barat akhirnya akan berbalik melawan warga Muslim" menjadi kenyataan.

Politisi dan pejabat di AS menyatakan keprihatinan bahwa undang-undang tersebut terburu-buru dilaksanakan dan akan menyulut tindakan jihad dan menambah anggota baru.

"Dampaknya mungkin akan membuat propaganda ISIS lebih banyak di beberapa daerah," kata Senator Republik John McCain kepada CBS.

Javad Zarif, menteri luar negeri Iran, salah satu negara yang terkena dampak, mencuit bahwa larangan imigrasi Trump "akan tercatat dalam sejarah sebagai hadiah besar untuk para ekstremis dan pendukung mereka".

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Oposisi Syria Akhirnya Terima Tawaran Dialog Damai

Kondisi perang di Syria. Foto: AFP

Oposisi bersenjata Syria telah menyatakan kesanggupan untuk terlibat dalam dialog damai yang diprakarsai Turki dan Rusia tersebut.

Sebelumnya, Presiden Syria Bashar Al Assad mengutarakan kesediaannya. Dialog damai itu akan digelar pada 23 Januari. 

"Seluruh anggota oposisi bersenjata akan datang. Semuanya sudah sepakat," kata Mohammad Alloush, salah seorang petinggi Jaish Al Islam (Tentara Islam). 

Dia mengaku berbicara atas nama kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang lain.

Rencananya dialog damai itu berlangsung di Kota Astana, Kazakhstan.

Negara itu dipilih sebagai tuan rumah karena dianggap netral. 

"(Dialog damai di) Astana adalah sebuah proses untuk mengakhiri pertumpahan darah yang disebabkan rezim (Assad) dan sekutu-sekutunya. Kami sangat ingin rangkaian kejahatan ini segera berakhir," ungkap Alloush. 

Hal yang sama dipaparkan Ahmad Al Othman dari faksi oposisi bersenjata Sultan Murad.

Dia menyatakan kelompoknya siap mendukung keputusan bersama oposisi bersenjata.

Nanti Alloush memimpin delegasi oposisi dalam pertemuan yang dihadiri Rusia dan Turki tersebut.

Saat ini, oposisi bersenjata masih menyusun daftar delegasi yang akan melibatkan semua faksi tersebut.

Oposisi yang sejak awal menentang segala bentuk dialog dengan rezim Assad akhirnya bersedia duduk satu meja dengan "lawan." 

Kabarnya, Turki-lah yang membujuk mereka untuk hadir dalam pertemuan penting itu.

Di tempat terpisah, Free Syrian Army (FSA) yang memayungi beberapa kelompok oposisi bersenjata menyatakan bahwa oposisi punya agenda lain yang penting disampaikan dalam dialog damai.

Yakni, pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Assad. 

"Ini akan membuktikan keseriusan Rusia sebagai pihak penjamin dalam dialog damai tersebut," kata salah seorang petinggi FSA

Sejak 30 Desember, gencatan senjata yang digagas Turki dan Rusia berlaku di seantero Syria.

Meski tetap diwarnai konflik berskala kecil di beberapa area, gencatan senjata tersebut sukses meredam gejolak.

Setidaknya mengurangi frekuensi pertempuran dan memberikan peluang bagi organisasi-organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada warga sipil. (AFP/Reuters/hep/c10/sof/jpnn) 

Sumber: JPPN.com

Astronaut Terakhir yang Berjalan di Bulan Tutup Usia

Astronaut NASA Gene Cernan di Bulan. (Foto: twitter.com/nasa)

WASHINGTON, - Astronaut Amerika Serikat (AS) Eugene Cernan, orang terakhir yang menginjakkan kaki di bulan, meninggal dunia pada Senin (16/1) dalam usia 82 tahun, NASA.

Cernan adalah komandan pesawat antariksa Apollo 17 –penerbangan antariksa ketiganya sekaligus misi dengan awak terakhir dari AS ke bulan– pada Desember 1972.

“Kami sangat sedih dengan kepergian pensiunan astronaut NASA Gene Cernan, orang terakhir yang berjalan di bulan,” kata badan antariksa AS itu di Twitter.

Menurut sebuah pernyataan keluarga yang dirilis oleh NASA, Cernan meninggal akibat penyakit yang sudah lama diderita.

“Dengan berat hati kami menyampaikan kepergian suami dan ayah tercinta kami,” kata pihak keluarga.

“Walaupun usianya sudah 82 tahun, Gene sangat bersemangat untuk berbagi keinginannya melihat kelanjutan eksplorasi manusia di luar angkasa dan mendorong para pemimpin negara kita serta pemuda untuk tidak membiarkan dirinya menjadi orang terakhir yang berjalan di bulan.” (AFP)

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Putra Presiden Terpilih Gambia Tewas Digigit Anjing

Presiden terpilih Gambia, Adama Barrow (Foto: ABS-CBN News)

BANJUL,  - Putra presiden terpilih Gambia Adama Barrow yang berusia delapan tahun meninggal setelah digigit anjing, kata narasumber dari pihak keluarga pada Senin (16/01), beberapa hari menjelang rencana pelantikannya.

Barrow, yang sedang berada di Senegal, dijadwalkan akan dilantik pada Kamis, namun Presiden Yahya Jammeh sudah menyatakan dia tidak akan mundur.

“Anak presiden terpilih Barrow, Habibou, meninggal kemarin malam (Minggu) setelah dia digigit anjing,” kata narasumber dari pihak keluarga. Habibou adalah salah satu dari lima anak Barrow (51).
Anak itu “dimakamkan pada siang ini (Senin) di pemakaman di Kanifing,” di pinggiran ibu kota Banjul dan dihadiri oleh “ratusan simpatisan.”

Belum ada informasi lebih lanjut dari Barrow sendiri atau rombongannya mengenai penyebab kematian anak itu.

Adama Barrow dilaporkan sedang berada di Dakar, Senegal, sehingga tidak dapat menghadiri pemakaman Habibou.

Negara Afrika barat kecil itu terperosok dalam kekacauan politik sejak Jammeh menolak kemenangan Barrow dalam pemilu pada Desember dan menolak untuk menyerahkan kekuasaan.

Juru bicara Barrow pada Minggu menegaskan dia akan dilantik sesuai rencana pada Kamis.
Sampai saat itu dia berencana tetap berada di Senegal, tempat dia tiba pada akhir pekan setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi Afrika di Bamako.(AFP)

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.com

Guterres: DK PBB Lebih Banyak Menanggapi daripada Mencegah Konflik

Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam pidato di depan Dewan Keamanan PBB, hari Selasa (10/1) di markas besar PBB di New York. (Foto: dari un. org)

NEW YORK,  - Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Guterres, mendesak Dewan Keamanan mengambil tindakan lebih banyak untuk mencegah konflik, bukan hanya menanggapi konflik.

Guterre dalam pidato di depan Dewan Kemanan, hari Selasa (10/1) berjanji membangun kapasitas mediasi pada badan dunia itu.

"PBB didirikan untuk mencegah perang dengan mengikat kita dalam tatanan internasional yang berbasis aturan. Hari ini, hal itu berada di bawah ancaman besar," kata Guterres.

Dalam pidato pertamanya sejak menjabat pada 1 Januari itu, Guterres mengatakan kesempatan
mencegah konflik hilang karena hilangnya kepercayaan di antara negara-negara, dan kekhawatiran atas kedaulatan nasional.

"Kekhawatiran tersebut dimengerti, di dunia di mana kekuasaan yang tidak setara dan prinsip kadang diterapkan secara selektif. Dan pencegahan tidak boleh digunakan untuk tujuan politik lain," kata mantan Perdana Menteri Portugal, dan mantan kepala Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi itu.

"Sebaliknya, pencegahan terbaik dilakukan oleh negara-negara berdaulat yang kuat, bertindak untuk kepentingan rakyat mereka," katanya.

Dewan Keamanan menemui jalan buntu mengatasi perang di Suriah yang sudah berlangsung enam tahun, di mana Rusia dan Tiongkok berhadapan dengan  Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Badan itu juga terpecah dalam menentukan pendekatan mengatasi konflik lain, seperti di Sudan Selatan dan Burundi.

Guterres meminta Dwan untuk menyelidiki dan merekomendasikan prosedur penyelesaian konflik yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Dia menguraikan langkah membangun kemampuan pencegahan di PBB yang telah "terfragmentasi." Dia telah menciptakan sebuah komite eksekutif untuk mengintegrasikan semua kekuatan PBB dan menunjuk seorang pejabat senior untuk menggabungkan kapasitas pencegahan PBB untuk tindakan yang lebih baik.

"Kita menghabiskan jauh lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menanggapi krisis daripada mencegahnya," kata Guterres. "Kita membutuhkan pendekatan baru."
Editor : Sabar Subekti
Sumber:SATUHARAPAN.COM

Masyarakat Adat Namibia Gugat Jerman atas Genosida Abad Lalu

Tentara Jerman di Namibia dalam sebuah foto arsip. Mereka dituduh melakukan genosida pada abad lalu, ketika Jerman menjajah Namibia. (Foto: dw. com)

NEW YORK,  - Perwakilan dari dua kelompok adat melayangkan gugatan kelompok di New York terhadap Jerman untuk mengupayakan kompensasi atas dugaan genosida masyarakat mereka oleh penguasa kolonial Jerman lebih dari satu abad lalu di tempat yang kini menjadi Namibia.

Gugatan yang diajukan oleh masyarakat Ovaherero dan Nama pada Kamis (5/1) di New York juga menuntut agar wakil-wakil mereka dilibatkan dalam negosiasi antara Jerman dan Namibia terkait masalah itu.

Kedua negara sudah melakukan pembicaraan mengenai pernyataan bersama terkait pembantaian pada 1904-1905 tersebut, meskipun Jerman berulang kali menolak mengakui genosida memang terjadi atau membayar ganti rugi.

Penggugat mengatakan mereka mengajukan gugatan kelompok “atas nama seluruh masyarakat Ovaherero dan Nama di seluruh dunia, mengupayakan ganti rugi atau kompensasi atas genosida” yang dialami di tangan pemerintah kolonial Jerman.

Mereka juga mengatakan bahwa mereka mengupayakan deklarasi hak mereka “untuk dilibatkan dalam setiap negosiasi antara Jerman dan Namibia” dan bahwa tidak ada penyelesaian yang bisa dicapai tanpa tanda tangan dari salah satu dari mereka.
Sengketa itu terjadi pada abad ke-19 hingga ke-20 ketika Afrika Barat Daya, saat ini dikenal sebagai Namibia, dijajah Jerman.

Gugatan tersebut menuduh bahwa dari 1885-1903 sekitar seperempat dari tanah Ovaherero dan Nama -- ribuan kilometer persegi -- dirampas tanpa kompensasi oleh pemukim Jerman dengan persetujuan dari pemerintah kolonial Jerman.

Gugatan juga mengklaim bahwa pemerintah kolonial Jerman mengabaikan pemerkosaan perempuan Ovaherero dan Nama oleh kolonis, dan praktik kerja paksa.
Ketegangan meningkat pada awal 1904 ketika masyarakat Ovaherero bangkit, diikuti oleh Nama, dalam pemberontakan yang ditumpas oleh tentara Jerman.

Gugatan menuding bahwa sebanyak 100.000 orang Ovaherero dan Nama tewas dalam operasi pemusnahan yang dipimpin Jenderal Jerman Lothar von Trotha.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM