Jawaban Menkumham indonesia Soal Ultimatum Perang OPM

Gen. Goliat Tabuni - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

JAKARTA, - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, menyatakan Indonesia fokus membangun Papua dengan lebih baik daripada terkonsentrasi dengan kelompok sipil bersenjata Papua dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang belum lama ini menyatakan perang terhadap Pemerintah Indonesia.

Yasonna mengatakan, sejak lama OPM menyatakan perang terhadap Indonesia tapi hal yang terpenting bagi Indonesia adalah mensejahterakan rakyat Papua.

“Wah itu dari dulu selalu begitu (nyatakan perang), tapi kita kan tetap membangun Papua dengan baik,” kata Yasonna kepada satuharapan.com, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Selasa (10/1) sore.

“Yang penting kan bagaimana rakyat Papua disejahterakan. Itu konsentrasi kita,” dia menambahkan.
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengaku tidak mau ambil pusing dengan kelompok sipil bersenjata OPM.

“Enggak pusing. Memang begitu (mereka) sejak dulu kok,” kata Wiranto kepada satuharapan.com, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Selasa (10/1) sore.

Sebelumnya, panglima tinggi Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Goliath Tabuni, pada 19 Desember 2016 di Kwiyawagi, Papua Barat menyatakan perang terhadap Indonesia.

“Kami nyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua merdeka,” kata Goliath Tabuni lewat siaran pers yang diterima GATRA hari Minggu, 8 Januari 2017. Siaran pers itu terima dari TPNPB atas perintah dari Sebby Sambom, juru bicara Organisasi Papua Merdeka.

Menurut Wiranto, sejak lama OPM menyatakan perang terhadap Indonesia dan sudah ada tim khusus yang menanggani itu.

“Sejak dulu nyatakan perang. Biar saja, nanti diatasi,” kata Wiranto.
“Sudah ada tim sejak dulu,” dia menambahkan.

Goliath Tabuni mengaku memimpin tujuh Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di wilayah pegunungan Papua Barat. Pernyataan yang disampaikan dalam upacara gabungan 7 KODAP itu, menurut Tabuni, ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Dunia Internasional, Oranisasi Perjuangan Papua Merdeka, dan Birokrat Orang Asli Papua di seluruh wilayah Papua Barat.

“Kami bukan ras melayu, kami ras Melanesia,” kata Tabuni pada acara yang dihadiri ribuan rakyat Papua serta prajurit TPNPB.

Roh-roh Moyang bangsa Papua

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby menegaskan pihaknya akan melakukan revolusi total sebagaimana arahan Jenderal Goliath Tabuni yang dibacakan saat upacara di Kwiyawagi, Papua Barat.
Sebby menyatakan, TPNPB-OPM siap berperang dengan Indonesia. "Kekuatan TPNPB-OPM adalah Roh Tuhan, Roh Alam Papua, dan Roh-roh Moyang bangsa Papua," tegasnya.

Menurut aktivis yang tinggal di Papua Nugini itu, TPNPB-OPM tahu kemampuan tentara Polisi Indonesia. "Kami siap lawan dan bunuh TNI/POLRI kemudian ambil senjata dan amunisi mereka untuk tetap bertahan. Kami akan terus melakukan perlawanan," katanya.

Untuk melawan Indonesia, TPNPB-OPM mempunyai 24 KODAP di seluruh Papua dari Sorong sampai Merauke dan juga di Papua Nugini. "Saatnya revolusi total untuk lawan Indonesia, kami akan serang Indonesia dari Timur dan Barat pulau New Guinea. Demikian, kami siap lawan Indonesia sekalipun Indonesia kuat," katanya.

Menurut Sebby, bangsa Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri seperti bangsa-bangsa lain. Dia mengklaim, ribuan rakyat Papua mendukung gerakan mereka.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber:  SATUHARAPAN.COM

Kemenkumham Akan Rekrut Anggota TNI Sebagai Petugas Rutan di Papua

Jakarta, Jubi/Antara – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun rencana pembenahan lembaga pemasyarakatan (lapas) pada 2015 antara lain dengan dimanfaatkannya teknologi informasi yang canggih.

Yasona H. Laoly, Menkumham RI – Jubi/Aprila

“Pembenahan lapas sudah kita susun, tenang saja,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seusai paparan program kerja Kemenkumham 2015 di gedung Kemekumham Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Yasonna, rencananya lapas akan berbasis pada kecanggihan teknologi informasi.

“Kita mau buat IT (information technology), pembebasan remisi jadi sistemnya IT, variabelnya akan kita susun dengan baik dan terbuka,” ungkap Yasonna.

Ia juga mengundang berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum dalam pelaksanaannya.

“Satu lagi, kita akan mengadakan pertemuan nanti ada seminar atau diskusi atau ‘workshop’ sifatnya dengan KPK, Komnas HAM dan ‘stake holder’-lah ( pemangku kepentingan,red)supaya semua sesuai aturan dan benar,” ungkap Yasonna.

Contoh pemanfaatan TI adalah dengan penempatan “control room” (ruang pengendali,red) untuk mengecek kejadian yang terjadi di lapas-lapas di Tanah Air.

Selain itu Yasonna berniat untuk memberikan tambahan sarana pendidikan di lapas.

“Sesmen BUMN berjanji untuk memberikan CSR (Corporate Social Resposibility) BUMN untuk pendidikan lapas, Mendikbud juga menyatakan akan menyediakan perpustakaan,” tegas Yasonna.

TNI Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat menjelaskan bahwa tujuan perbaikan lapas adalah untuk membina narapidana.

“Sebetulnya begini, lapas itu kan bukan tempat untuk memenjarakan orang tapi membina orang, makanya disana (lapas) ada pelatihan, ada pendidikan dan hal-hal yang bersifat kemandirian supaya mereka bisa produktif setelah dari lapas itu,” kata Handoyo.

Namun untuk membangun lapas baru, Handoyo mengaku tidak mudah.

“Sekarang kan tidak secepat atau segampang itu, kalau fisiknya siap, SDM-nya bagaimana di sana? Ada arahan untuk moratorium (PNS), sedangkan kita tahu kalau kondisi kekiniannya lapas itu kurang kualitas atau kuantitasnya,” ungkap Handoyo.

Handoyo menjelaskan bahwa Kemenkumham berencana untuk merekrut anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai petugas rutan.

“(Perekrutan TNI) itu untuk pengamanan dan keamanan. Anggota bintara yang mau memasuki masa pensiun sebagai terobosan dengan begitu kan tidak ada pengangkatan baru, yang mau pensiun usia 53 tahun dan masih produktif, ditarik lagi sampai usia 58. Jadi itu mengatasi masalah moratorium tadi,” jelas Handoyo.

Rekrutmen tersebut menurut Handoyo akan dilaksanakan mulai tahun ini melalui penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

“Insya Allah mulai tahun ini. Kita kan mau melaksanakan MoU dengan Panglima TNI, sudah disiapkan draft-nya. Nanti diadakan pembahasan kemudian selesai dan ada panglima dan menteri hukum tadi,” tambah Handoyo.

Jumlah yang akan direkrut untuk pertama kalinya adalah sekitar 400-an orang.

“Sekitar 400-an lah. Itu kan tidak seluruhnya, terutama ditempatkan di lapas di daerah-daerah konflik seperti Papua dan Aceh dimana teman-teman kita kan harus berhadapan dengan mantan-mantan kombatan,” ungkap Handoyo. (*)

Sumber : Jubi