Papua Ingin Kembalikan Dana Otsus Rp 100 M karena Merasa Diintimidasi

Foto: Wilpret Siagian

Jayapura - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengancam akan mengembalikan dana Otonomi khusus (Otsus) ke pemerintah pusat. Karena dana otsus yang digelontorkan ke Papua, pihaknya selalu dicurigai dan terintimidasi, bahkan sampai diperiksa KPK.

"Dana otsus itu kecil, lebih baik kita kembalikan saja. Dana Otsus itu tak mampu membiayai pembangunan di Papua. Bayangkan saja Rp 100 miliar hanya mampu membiayai pembangunan dua jembatan di wilayah Pegunungan Tengah Papua," katanya saat memberikan sambutan pada pelantikan 6 Bupati/wakil Bupati di Papua, Rabu (17/2).

Padahal menurut Lukas Enembe, dalam kepemimpinnya yang hampir berjalan 3 tahun ini, alokasi dana Otsus itu 80% dikelola kabupaten/kota dan hanya 20% dikelola oleh provinsi, itu juga diberikan untuk lembaga keagamaan.

"Sebelum kepemimpinan saya, pengelolaan dana Otsus 60:40 yakni 60% dikelola provinsi dan 40% kabupaten. Tetapi kami sadar, yang memiliki rakyat kan kabupaten/kota. Jadi kami mengambil kebijakan Dana itu untuk kabupaten/kota," ucap Enembe.

Gubernur mengatakan, pihaknya merasa terbebani dengan adanya dana Otsus menjadi isu merombak tatanan hidup orang Papua. Sejumlah isu sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pejabat di Papua.

"Kami akan membicarakan langkah terbaik dan membicarakannya dengan para bupati, apakah berdampak atau tidak, jika dana Otsus ini kita kembalikan," kata Enembe dalam sambutan saat melantik 6 kepala daerah dari Kabupaten Nabire, Merauke, Asmat, Pegunungan Bintang, Keerom dan Waropen di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua.

Enembe menyebutkan justru dengan menggunakan dana otsus, kepala daerah di Papua disoroti publik. Padahal kepala daerah di Papua ini bekerja sangat berat, dengan akses geografis yang sulit, tingkat kemahalan yang tinggi dan kondisi sosial budaya yang beragam.

Rencana mengembalikan dana Otsus itu, kata dia karena Papua mempunyai harga diri, sumber daya alam Papua kaya, tanpa dana Otsus juga masih bisa Papua dibangun.

Menurut Lukas Enembe, daripada menjadi isu politik, lebih baik kita kembalikan. "Nanti, setelah dikembalikan, kita akan mengelola sumber daya alam kita saja dan memanfaatkannya," jelas.

"Papua ini punya harga diri. Hanya dengan dana sekecil itu saja, kami dikejar-kejar. Nanti di Musrenbang bupati kami akan bahas ini, dana otsus akan dikembalikan atau tidak. Tentu kalau dana Otsus kita kembalikan kepemerintah pusat, maka Freeport akan kita ambil alih untuk kita kelola sendiri," tambahnya.  (dra/dra)

Sumber: News.detik.com

Pelanggar HAM di Papua, Gubernur Lukas: Militer dan Aparat

Ilustrasi: Korban Paniai Berdarah, Desember 2014. (Foto: KBR/Khatarina L.)

Jakarta- Gubernur Papua Lukas Enembe membenarkan banyaknya pelanggaran HAM dan pembunuhan warga Papua setiap tahun. Kata dia, pelakunya adalah aparat keamanan.

Kata dia, hal ini terus menerus terjadi lantaran negara terkesan melakukan pembiaran. Menurutnya, pemerintahan sekarang harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini.

"Bukan dugaan, pembunuhan terjadi setiap tahun di sana. Bukan dugaan, benar dibunuh orang, dibunuh banyak, ini kelemahan kita, tidak pernah diselesaikan. Dibunuh tidak pernah diselesaikan, ini pelanggaran yang luar biasa terjadi bertahun-tahun. Jadi ini yang membuat ini jadi isu internasional, persoalan besar di Papua ini karena pelanggaran HAM yang luar biasa terjadi. (Pelaku?) Iya militer dan aparat. Siapa lagi punya senjata? Harus hentikan, satu nyawa manusia Papua mati, harganya mahal. Kita penduduknya kecil, dibunuh lagi, aduh tambah kecil lagi," kata Lukas Enembe di Hotel Pullman, Thamrin, Jumat (27/1/2017).

Lukas menganggap wajar fenomena menguatnya keinginan warga Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Selain masalah pelanggaran HAM, hal ini juga disebabkan pembangunan di Papua tidak pernah berjalan.

"Papua ini dari dulu ditinggalkan pembangunan, ini daerah yang tertinggal. Itu akibat ketidakpuasan dan seterusnya," imbuhnya.

Lukas mengeluhkan penolakan revisi UU Otonomi Khusus oleh pemerintah dan DPR.

"Ini akan berdampak lebih bahaya di Papua, karena konsep yang paling bagus yang kita ajukan ditolak oleh pemerintah," ucapnya.

Menurut Lukas, permasalahan Papua saat ini telah mendapat perhatian dunia dan menjadi masalah internasional. Ia mencontohkan gerakan seperti Petisi Global Free West Papua yang telah mendapat dukungan dari Parlemen Inggris.

Lukas menyebut, menguatnya aspirasi untuk Papua Merdeka ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kata dia, kewenangan pemerintah daerah hanya melaksanakan pembangunan

"Jadi masalah Papua sudah menjadi masalah internasional. Kita di daerah tidak punya kewenangan, karena kita diberi tugas untuk membangun demi kesejahteraan Papua. kalau masalah luar negeri, politik, itu kewenangan pemerintah pusat,"  tuturnya.



Editor: Rony Sitanggang
Sumber: http://kbr.id

Gubernur Papua: Freeport Tak Punya Itikad Baik

Masalah PT Freeport Indonesia dengan masyarakat Papua kembali muncul. Kali ini Gubernur Papua Lukas Enembe melayangkan protes keras kepada Freeport atas kebijakan membangun smelter yang dinilai salah sasaran. Bukan membangun di Papua sebagai tempat eksplorasi, Freeport berencana mendirikan smelter Gresik, Jawa Timur.

"Menolak keras rencana Freeport Indonesia untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keterangan pers di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/1). Dalam penyampaian keterangan pers itu, dia didampingi anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo dan perwakilan dari DPRD Papua.

Lukas menyatakan, pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Berdasar UU itu, perusahaan eksplorasi diwajibkan membangun smelter sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri hilir. Namun, rencana Freeport membangun smelter di Gresik dinilai merugikan. Sebab, tidak ada nilai tambah bagi masyarakat Papua. "

"Freeport tidak memiliki iktikad baik untuk membangun integrasi industri pengolahan di tanah Papua," ujar dia.

Lukas menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua memiliki posisi mendasar atas pembangunan smelter Freeport. Dengan membangun smelter, Freeport diharapkan bisa membangkitkan kawasan potensial di Papua, mengentaskan kemiskinan yang akut, membuka lapangan kerja, dan menguatkan kapasitas fiskal di Papua. "Sejak bercokol di tanah Papua pada 1967, investasi Freeport-McMoran tidak serius. Sangat rendah kontribusi dalam kapasitas fiskal daerah," ujarnya.

Dalam pernyataan di sebuah media, Freeport beralasan bahwa smelter dibangun di Gresik karena waktu yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Freeport juga menyatakan, tidak ada kesiapan infrastruktur di Papua untuk membangun smelter yang diperkirakan menelan biaya Rp 25 triliun. Lukas lantas membantah anggapan itu. "Perlu diingat, UU Minerba dibentuk sejak 2009. Selama ini, Freeport tidak pernah mau bergerak," tegasnya, mengingatkan.

Lukas berharap pemerintah bisa ikut mengevaluasi rencana pendirian smelter di Gresik. Dia meminta pemerintah mengajak gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan DPRD Papua untuk terlibat dalam negosiasi. "Kami berharap ada renegosiasi demi meraih kesepakatan win-win solution," tegas dia.

Tony, yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP, menambahkan, selaku anggota komisi VII yang membidangi energi, dirinya sependapat dengan Lukas. Tony berharap pemerintah mendengar permintaan gubernur Papua dan segera membahas rencana renegosiasi. "Kami meminta, jangan melangkah terlalu jauh dulu sebelum pemerintah Papua dan DPRD diberi kesempatan melakukan pembahasan dan pertemuan dengan Freeport," ujarnya. (bay/c11/fat)

Sumber : Jpnn