Pengamat: Belanda Tak Mau Akui Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA - Ketua Komite Utang Kerhomatan Belanda (KUKB) Batara R Hutagalung menyerukan agar pemerintahan Jokowi tegas terhadap Pemerintah Belanda.

Batara, Dalam Sebuah Seminar - Blog

Karena, selain banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan di Indonesia, Belanda sampai hari ini tidak pernah bersedia mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

"Hal ini jelas melanggar kedaulatan Indonesia dan melecehkan martabat bangsa Indonesia," kata Batara saat konfrensi pers di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Sesuai investigasinya, sampai hari ini Belanda tak pernah mau mengutus duta besarnya menghadiri peringataan hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Belanda hanya mau mengakui pelimpahan kewenangan pada Republik Indoensia Serikat (RIS) 1949.

"Kalau mengakui 17 Agustus 1945 berarti mereka mengakui bahwa Belanda sebagai penjahat perang. Ini yang Belanda takuti. RIS itu sudah bubar," sambung Batara.

Menurut Batara, satu-satunya momen resmi Belanda hadir di Istana Negara untuk memperingati 17 Agustus pada 2005. Itupun hanya diwakili Menteri Luar Negeri Belanda yang datang.

Sayangnya, Menlu Belanda hanya menerima (acceptence) kemerdekaan 17 Agustus bukan mengakui (admit). Komentar Menlu Belanda mengaku menyesal atas penjahahan yang dilakukannya di bumi nusantara, bukan permintaan maaf.

"Menlu Belanda hanya bisa memberikan satu kali pengakuan pelimpahan kewenangan kepada RIS tahun 1949, itu sudah cukup. Padahal RIS sudah tak ada. Soal komentar penyesalan menurut Menlu Belanda karena yang melakukan orang tua mereka, bukan pemerintah saat ini. Soal rampasan perang dia tak mau komentar," kata Batara.

Batara melihat masih ada negara kincir angin itu berusaha ikut campur dan menuding Indoneisa telah merendahkan martabat manusia, karena melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana narkotika.

Menurut Batara Belada sudah amnesia sejarah dan dia minta pemerintah Indonesia tidak terpengaruh soal itu. Karena selama ini Belanda sudah menjajah Indonesia sekian lama.

Sumber : Tribun

Brazil dan Belanda Tarik Dubes dari Indonesia

JAKARTA - Pemerintah Brazil dan Belanda dikabarkan  menarik Duta Besar (Dubes) mereka di Indonesia.
Penarikan ini dilakukan paska eksekusi mati warga kedua negara tersebut oleh pemerintah Indonesia dini
hari tadi.

Melansir Reuters, Minggu (18/1/2015), Brazil menyatakan, penarikan Dubes mereka ini untuk
melakukan konsultasi, dan menegaskan ekseskusi  warga mereka yakni Marco Archer Cardoso Moreira akan mempengaruhi hubungan antara Brazil dan Indonesia.

Sementara itu, Belanda jauh lebih keras dengan menyatakan kecaman atas eksekusi mati warga mereka
Ang Kiem Soei, sekaligus langsung menarik mundur Dubes mereka di Jakarta. Menteri Luar Negeri Belanda
Bert Koenders, bahkan menyebut hukuman mati yang dilakukan Indonesia adalah sesuatu hal yang melanggar hak asasi manusia.

"Ini adalah hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, hukuman semacam ini harus ditolak karena merendahkan martabat dan integritas manusia," ucap Koenders.

Dalam eksekusi yang berlangsung dini hari tadi, terdapat enam orang yang menjalani eksekusi mati. Lima
diantaranya adalah warga asing, mereka yang dieksekusi mati adalah para narapidana kasus narkoba.
(esn)

Sumber : Sindo

Reaksi Belanda atas Eksekusi Mati Warganya di Nusakambangan

Amsterdam - 6 Terpidana mati akan
dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) secara serentak
pada Minggu 18 Januari 2015 dini hari nanti. Satu di
antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) Rani
Andriani. Sedangkan 5 lainnya adalah warga negara
asing, termasuk seorang warga negara Belanda Ang
Kiem Soei, terpidana mati atas kasus kepemilikan 2
pabrik ekstasi. Warga negeri kincir angin itu bakal
dieksekusi di Lapas Pasir Putih, Nusakambangan,
Cilacap, Jawa Tengah.
Menanggapi eksekusi mati warga negaranya, Pemerintah
Belanda menempuh sejumlah langkah untuk mencegah
eksekusi mati tersebut. Salah satunya dengan
menghubungi negara lain yang warganya juga dihukum
mati.
"Kami berkoordinasi dengan semua pihak, baik
internasional dan level otoritas tertinggi. Kami tengah
berupaya mencegahnya," ujar Menteri Luar Negeri
Belanda Bert Koenders, seperti dikutip dari Daily
Journal, Sabtu (17/1/2015).
Dalam pemberitaan tersebut, juga dimuat bahwa Amnesti
Internasional melontarkan protes atas hukuman mati di
Indonesia lantaran langkah tersebut telah melanggar hak
asasi manusia (HAM).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya
menegaskan bahwa hukuman mati terhadap para
penjahat narkoba ini sebagai langkah tegas yang perlu
ditempuh untuk menangani maraknya peredaran barang
terlarang tersebut.
Hal serupa juga dilontarkan Jaksa Agung M Prasetyo.
Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi sudah
berkomitmen secara tegas untuk memberantas gembong
narkoba. Untuk itu, hukuman mati bagi warga Brasil tak
bisa ditawar lagi.
Selain Ang Kiem Soei , warga asing yang segera
dieksekusi, yakni terpidana mati kasus penyelundupan
sabu-sabu senilai Rp 2,2 miliar asal Brasil bernama
Marco Archer Cardoso Moreira, terpidana mati kasus
kepemilikan 1,1 kilogram heroin asal Vietnam Tran Thi
Bich Hanh atau Asien, Namaona Denis asal Malawi yang
juga terlibat kasus 1 kg heroin serta Daniel Enemuo alias
Diarrassouba Mamadou asal Nigeria yang divonis mati
atas kasus penyelundupan 1,15 kg heroin. (Riz/Tnt)
Credits: Rizki Gunawan

Sumber : m.liputan6.com/news/read/2162399/reaksi-belanda-atas-eksekusi-mati-warganya-di-nusakambangan

Sosialisasi ULWMP di Belanda

Informatie bijeenkomst United Liberation Movement for West Papua

Op zaterdag 10 januari werd er een informatie bijeenkomst gehouden over de United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), het nieuw overkoepelend orgaan die vorige maand is gevormd in Port Vila, Vanuatu.
Benny Wenda, woordvoerder ULMWP en Leonie Tanggahma, lid ULMWP, gaven deze dag informatie over de Saralana Verklaring die ondertekend is in Port Vila.
Het programma startte om 13:00 in het atrium van Church of Our Savior, Koningin Marialaan 2 in Den Haag. Er werd een presentatie gegeven met beelden en verslag over de 5 daagse bijeenkomst in Port Vila, en er werd een duidelijke uitleg gegeven over de Saralana Verklaring. Voor iedereen lag er een kopie (in 3 verschillende talen) van het exemplaar klaar. Ook was er ruimte voor vragen en antwoorden onder het genot van koffie, thee en cake.
In juni zal de ULMWP haar aanvraag indienen voor lidmaatschap in de Melanesian Spearhead Group.

Foto’s door Paul Inggamer:

Bergabung ke fanspage ULMWP
Sumber : http://freewestpapua.eu/

Ratu Belanda turun takhta

Ratu Beatrix dari Belanda mengumumkan, bahwa ia akan mundur dan mewariskan takhta pada anaknya, Pangeran Willem Alexander, pada 30 April 2013 mendatang, seperti dilansir dalam Reuters, Selasa (29/1/2013).

"Dengan sebuah keyakinan besar, saya akan menyerahkan takhta saya pada Pengeran Orange, Willem Alexander," ungkap Ratu Beatrix dalam sebuah pidato langsung yang ditayangkan di televisi nasional Belanda

Ratu Beatrix mengatakan, dia telah memikirkan keputusanya sejak lama. Dia mengungkapkan, bahwa alasannya untuk mundur adalah usianya yang telah menginjak 75 tahun pada Kamis pekan lalu dan usia kerjaan yang telah menginjak 200 tahun pada 2013.

"Saya tidak merasa berat menjalankan pekerjaan untuk memberikan pelayanan pada publik. Tapi, saya yakin tanggung jawab terhadap bangsa harus dilanjutkan ke generasi berikutnya," tutur Ratu Beatrix.

Kabarnya, setelah turun takhta, Ratu Beatrix akan menetap di kastil Drakensteyn. Dia akan mengabdikan hidup pada cucunya, sekaligus menjadi penasihat putranya yang akan segera menjabat sebagai raja. Ratu Beatrix naik takhta pada 1980, setelah Ibunya Ratu Juliana mewariskan takhta padanya.

Upacara pelantikan Putra Mahkota illem Alexander yang saat ini berusia 46 tahun pada 27 April mendatang, akan dilakukan di Gereja New Amsterdam. Dengan penobatan itu, dia akan menjadi raja pertama Belanda sejak William III yang meninggal pada tahun 1890.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengatakan, Ratu selalu ada di hati masyrakat Belanda. "Dia telah menjadi ikon Belanda dan dia juga memberikan sebuah penghormatan pada Willem Alexander, yang akan menjadi Raja Belanda Pertama setelah lebih dari 1 abad," ungkap Rutte.

"Alexander dan Putri Maxima benar-benar siap untuk menjalani tugas tersebut. Mereka akan melayani dan mengabdi untuk Belanda," imbuh Rutte.