Konflik Freeport vs Indonesia, Momentum Untuk Pembebasan Nasional West Papua

Konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia
Sebagai Momentum Untuk Pembebasan Nasional West Papua

Semua pihak tentunya mengerti akan kondisi ekonomi politik indonesia di tahun 1999 dan dampak yang terjadi di indonesia baik dalam pemerintahannya maupun kemerdekaan Timor Leste melalui mekanisme Hak Menentukan Nasib Sendiri.

Kondisi Ekonomi Politik Indonesia

Atas dasar kondisi diatas, tentunya momen konflik freeport vs pemerintah indonesia hari ini tentunya akan mengantarkan kondisi indonesia dan bahkan internasional pada level krisis moneter. Keterangan CEO PT. Freeport Mc Morand menyangkut kondisi kontrak karya PT. Freeport jika berubah maka secara otomatis akan mengubah kondisi ekonomi amerika sudah menjadi jalan untuk menuju pada krisis moneter yang saya maksudkan diatas. Selain itu, berhubung ada salah satu pemilik saham pada PT. Freeport adalah teman dekan presiden Amerika Serikat juga menjadi modal akan terjadi kondisi krisis moneter dan melaluinya tentunya akan menyeret pemerintah amerika dalam konflik ini.

Kenyatan itu dapat dilihat dalam realitas Politik Trum (Presiden Amerika Serikat) yang secepat mungkin mengatur aturan pertambangan (minyak dan gas). Selain itu, pemerintah Amerika Serikat telah memutuskan hubungan dengan salah satu negara kaya akan minyak di timur tengah yaitu arab saudi.

Artinya hadirnya raja arab saudi ke Indonesia semakin menunjukan pergerakan ekonomi politik mengunakan payung agama. Disisi lain Konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia juga menyeret beberapa tokoh papua seperti bupati timika dan uskup agung timika. Sementara itu, sebagai jawaban atas pernyataan komnas HAM perihal perampokan tanah adat milik masyarakat adat amume serta usulan masyarakat adat amungme diberikan saham dijadikan pintu masuk bagi pemerintah dalam hal ini mentri ignasius jonang yang menjanjikan akan memberikan saham kepada masyarakat adat amume.

Di tengah konflik itu yang dijadikan kambing hitam adalah buruh freeport yang diacam dengan akan dirumahkan atau di PHK. Meskipun demikian buruh freeport sendiri lebih memilik mendorong agar freeport dan pemerintah segerah menyelesaiakan konflik ini. Padahal sesungguhnya buruh freeport adalah korban langsung atas manajemen freeport dan bahkan pemerintah melalui pemotongan gaji buruh melalui mekanisme pencucian uang dan pajak. Selain itu untuk mendorong keuntungan bagi pemelik saham serta royalti bagi pemerintah justru buruhlah yang bekerja siang malam untuk memenuhi target perusahaan dan pemerintah. Berdasarkan kenyataan buruh freeport yang dijajah baik oleh pmerintah dan freeport mengapa tidak mengambil sikap lain, seperti minta upah dinaikan seperti yang pernah dilakukan atau bahkan merebut alat produksi dengan cara menguasai dan menjalankan sendiri biar agar tercapai cita-cita perjuangan buruh internasiona yaitu “jika buruh berkuasa atas alat prooduksi maka rakyat akan sejahtera”.

Teriakan nasionalisme freeport yang digaungkan oleh pemuda indonesia seperti GMNI dan lain sebagainya sebenarnya hanyalah nyanyian yang berujung pada cengkraman freeport oleh para bisnismen indonesia yang akan terus mendorong terciptanya pemupukan modal atas manusia atau buruh freeport akan menjadi alat pemupukan modal tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada nasionalisasi aset belanda pada tahun 1958 yang menghianati perjuangan buruh dan hanya mengantarkan militer menguasai lahan-lahan SDA dan infrastruktur belanda seperti yang terjadi dalam kasus perusahaan minyak belanda yang dikuasai oelh pertamina dimana saat itu pemimpinnya adalah militer, kasus perusahaan perkebunan yang dikuasasi oleh PT.PN yang dipimpin oleh militer, kasus pelabuhan yang dikuasi oleh Pelindo yang saat itu dipimpin oleh militer dan bandara udara belanda yang dikuasasi oleh TNI AU.

Sudah jelas kiranya tujuan dan arah teriakan nasionalisme itu dan tentunya nyanyian nasionalisme itu akan menyengsarakan buruh sebab para pemuda yang teriak itu tidak mungkin melakukan kerja-kerja selayaknya yang dilakukan oleh para buruh khususnya buruh freeport yang berkerja melebihi waktu kerja normal demi mencapai target yang ditetapkan oleh rapat pemegang saham.

Mengulangi Sejarah Timor Leste Untuk West Papua

Kembali pada penegasan diawal terkait, kemerdekaan timor leste melalui mekanisme hak menentukan nasib sendiri disebabkan karena kondisi ekonomi politik amerika serikat yang sedang dilanda krisis moneter. Pertanyaanya adalah apakah konflik freeport vs pemerintah indonesia dapat mengantarkan kondisi serupa dan dapat mengantarakan west papua pada pintu kemerdekaan melalui mekanisme hak menentukan nasib sendiri ?.

Untuk menjawabnya tentunya kita tanyakan pada sejarah papua. Semua tahu bahwa amerika serikat merupakan negara pemegang hak veto dalam PBB. Dimana dengan posisinya yang demikian negara itu, mampu memerintahkan Belanda untuk tidak bertikai dengan indonesia dan mengusulkan proposal bunker yang disahkan dalam sidang umum PBB menjadi The New York Agreemend yang mampu menumbalkan hak politik bangsa papua dan meloloskan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di papua melalui KK I PT. Freeport Mc Morand dan Pemerintah Indonesia. Kenyataan itu menguatkan argumentasi bahwa amerika serikat sangat berpengaruh dalam sidang umum PBB dan bahkan pada kesempatan lain ada pihak yang menyimpulkan bahwa PBB adalah mesin politik luar negeri amerika serikat.

Diatas kenyataan itu, perjuangan politik bangsa papua di tingkat internasional telah sukses di kawasan pasifik melalui keterlibatan west papua sebagai anggota penuh dalam MSG dan dalam laporan PBB tahun kemarin sudah ada beberapa negara yang menyatakan sikapnya untuk diselenggarakan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua. Selain itu, sudah banyak NGO internasional juga yang mendukung kemerdekaan west papua dan bahkan didalam negara indonesia sendiri sudah ada warga negara indonesia yang mendukung kemerdekaan west papua sebagaimana terlihat dalam wadah FRI West Papua. Kenyataan itu telah mewarnai pandangan politik masyarakat dunia untuk mendukung kemerdekaan west papua.

Kemajuan perjuangan politik kemerdekaan west papua tersebut secara langsung meragukan beberapa negarawan indonesia seperti Amin Rais yang menyatakan keraguannya atas nasib papua dalam indonesia yang diujung tanduk. Selan itu adapun penyataan tegas dari salah satu negarawan indonesia yaitu Adnan Buyung Nasition yang mengatakan bahwa menyangkut kemerdekaan west papua tingal menghitung waktu saja, sebab negara indonesia tidak mampu meraih hati orang.
Kemajuan perjuangan politik west papua di kancah internasional dan keraguan beberapa negarawan indonesia serta penyataan tegas diatas membuat negara indonesia sangat takut dengan perjuangan west papua dalam negara indonesia sehingga pemerintah indonesia mengunakan tanggan besi atau tanggan kemanan untuk mematikan gerakan demokrasi bangsa papua baik di wilayah indonesia dan papua. Ketakutan itu bahkan nyata dengan intervensi kekuasaan yang melarang aktifitas ilmiah terkait papua melalui diskusi, rapat dan seminar.

Kembali pada Perjuangan Timor Leste dimana perjuangan politik pembebasan yang digelorakan pasca operasi saroja yang melahirkan Gerakan Freetelin serta diplomasi internasional yang didukung dengan gerakan bawah tanah oleh sayap pemuda mampu menciptakan peluang-peluag yang maju dan meruncing pada situasi menunggu moment. Momentum perjuangannya mencapai titik kulminasi pada saat krisis moneter yang melanda amerika serikat dan berdampak pada kondisi ekonomi politik indonesia yang ditandai dengan lengsernya soeharto dan terbangunnya tatanan reformasi yang membuka peluang bagi kemerdekaan timor leste melalui mekanisme hak menentukan nasib sendiri.

Konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia Momentum Emas

Dengan kenyataan adanya kepemilikan saham milik rekan Presiden Amerika Serikat serta sikap pemerintah Trump yang dengan segera membuat kebijakan pertambangan menunjukan bahwa negara itu sedang takut dengan realita Konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia. Diatas kenyataan itu, CEO Freeport Mc Morand sendiri mengatakan dengan tegas bahwa konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia ini sangat berdampak langsung pada ekonomi politik Amerika Serikat. Hal itu tentunya menjadi landasan dan peluang bagi Arab Saudi melalui rajanya mengunjungi indonesia dengan membawa miliaran dolar Amerika yang dikemas dengan ingin mengembangkan investasi di Indonesia.
Kanyataan itu tentunya semakin melahirkan tanda tanya bagi Amerika Serikat dalam konteks melindungi kepentingannya di wilayah asia pasifik.

Semua pihak telah mengetahui dengan pasti bahwa struktur negara di bangun untuk melindungi kepentingan akumulasi modal dimana dalam struktur negara terdapat supra struktur dan infrastruktur yang membentuk satu bangunan yang intinya untuk memuluskan jalannya akumulasi modal. Di tengah kondisi suprastruktur yang sedang goyang tentunya akan mempengaruhi kondisi dalam bangunannya itu sebagaimana terlihat dalam konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia yang mengakibatkan banyak buruh yang dibakal di PHK. Ketika suprastruktur itu rubuh maka materi-materi itu akan membentuk suprastruktur baru yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya.

Untuk diketahui bahwa terkait kepentingan Amerika Serikat di kawasan asia pasifik mereka telah mengaktifkan kembali pangkalan angkatan laut amerika serikat di pasifik pada tahun 2009 lalu. Nah disinilah terlihat dimana Amerika Serikat sudah mempersiapkan suprastruktur baru untuk melindungi kepentingannya. hal itu secara jelas disadari oleh pemerintah indonesia sehingga Jokowi dalam lawatannya ke austraslia (februari 2017) menekan pemerintah australi agar tidak terlibat dalam persoalan papua.

Perjuangan Timor Leste dalam melindungi selat timor dari ambisi Australia mungkin bisa bisa menjadi pelajaran berharga bagi west papua agar negara west papua tidak menjadi supra struktur bagi pemenuhan kepentingan Amerika Serikat dikemudian hari. Selain itu, pelajaran hidup dengan bersama indonesia yang hanya membangkana kemerdekaan secara politik namun menyadari penjajahan secara ekonomi bisa dijadikan catatan berharga bagi negara West Papua agar dapat terhindar dari bangunan suprastruktur bagi kepentingan Amerika Serikat dikemudian hari.
Dalam rangka mengikuti jejak Timor Leste atas Australia dan menghindari atas kondisi indonesia yang merdeka secara politik dan dijajah secara ekonomi dalam skema suprastruktur kepentingan Amerika Serikat maka “mengandeng buruh pribumi papua dan masyarakat adat papua dalam perjuangan nasional west papua memanfaatkan momentum konflik freeport vs pemerintah indonesia sebagai keharusan”.
Dengan begitu maka basis rakyat papua akan terhindar dari politik adu domba yang dibangun oleh Amerika Serikat melalui Freeport dan Pemerintah Indonesia sebagaimana terlihat dalam konflik freeport vs pemerintah indonesia sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus sebagai berikut :

• Pihak freeport menjadikan PHK sebagai alat untuk mengadu domba buruh dengan pemerintah indonesia dan bahkan buruh yang ketakutan atas lapangan pekerjaannya yang terdampak hilang itu mendesak pemerintah dan freeport agar segerah mengakhiri konflik;

• pemerintah indonesia mengunakan staf ahli presiden menaikan isu bahwa masyarakat adat ingin berdialog segi tiga dengan pemerintah dan freeport. Selain itu melalui pemerintah melalui pemerintah propinsi papua menyatakan sikap mendukung pemerintah untuk mendesak freeport tunduk dengan hukum indonesia. Selain itu, pemerintah indonesia menjadikan kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM sebagai landasan untuk menjanjikan adanya saham bagi masyarakat adat;

• Kunjungan misterius Bupati Kabupaten Timika dan Uskup Agung Timika kepada Ignasius Jonan menjadi sebuah pertanyaan terkait kepentingan siapa yang diwakilakan oleh kedua orang itu.
Ditengah perang urat sarah dan implementasi rekayasa sosial yang penuh siasat, pelit dan ganas diatas oleh freeport maupun pemerintah indonesia diatas, tentunya akan menciptakan situasi baru entah freeport yang menang ataupun pemerintah indonesia yang menang yang jelas basis rakyat papua akan tetap di jajah jika status politiknya masih dalam bingkai negara ini. Fakta telah menunjukan bahwa kerja buruh freeport telah mempu menghadirkan satu amunisi untuk satu hak hidup papua dan sekian miliaran dialirkan ke masyarakat adat melalui lembaga-lembaga yang dibentuk untuk kelola dana tersebut seperti LEMASA dan aliran dana royalti kepada seluruh pemerintah propinsi maupun kabupaten setanah papua namun semua untuk dikorupsi demi kebutuhan foya-foya dan ujungnya hak hidup orang tetap melayang dari amunisi yang dibeli dari hasil eksploitasi SDA Papua
Agar dapat mengantarkan gerakan bersama rakyat papua menuju pemebasan nasional maka sudah saatnya buruh pribumi papua bersikap tegas untuk merebut alat produksi (pengolahan tambang) demi membangun kedaulatan ekonomi dan masyarakat adat amume bersikap untuk mengambil kembali tanah adat demi kedaulatan atas tanah adat.
Situasi itu tentunya membentuk kondisi basis rakyat yang terorganisir dalam dua kelompok besar yaitu kelompok buruh pribumi papua dan kelompok masyarakat adat papua dimana keduannya memiliki visi dan misi yang jelas secara mandiri selanjutnya jika perjuangan pembebasan nasional mendapatkan kedaulatan politik pasca konflik Freeport vs Pemerintah indonesia maka pemerintah West Papua tinggal memfasilitasi buruh pribumi papua berkontrak dengan masyarakat adat untuk mengeksploitasi SDA Papua.
Dengan demikian maka terciptalah kondisi kedaulatan Ekonomi Politik West Papua seperti yang dimaksudkan oleh Socrates Sofyan Nyoman “Minum Air dari Sumur Sendiri”.

Penutup

Konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia akan terus bergulir hingga tahun 2021 sehingga amat sangat penting untuk dimanfaatkan demi Perjuangan Politik Pembebasan Nasional West Papua. kehadiran raja arab saudi yang jelas dengan misi ekonomi politik yang bertujuan untuk membangun sebuah suprastruktur baru dengan menjadikan agama sebagai perekat pemulusan sirkulasi pemupukan modal dalam konteks pengolahan SDA cair.

Dengan demikian membangun persatuan dan kesatuan serta solidaritas dalam rakyat papua menjadi keharusan, terlebih khususnya adalah buruh pribumi papua dan masyarakat adat papua sebab konflik ini berkaitan langsung dengan kedua pihak dimaksud.

Hari ini secara gamblang menunjukan bahwa freeport dan pemerintah indonesia sedang memecah belah basis rakyat papua yang tergabung dalam kelompok buruh pribumi papua dan masyarakat adat. ditengah kendisi itu kedua pihak meras terlena dengan kondisi itu dan melakukan perjuangan sesuai dengan pesanan ataupun janji-janji palsu yang diucapkan dari para maling (Freeport dan Pemerintah Indonesia).

Sementara itu perjuangan politik pembebasan nasional west papua ditingkat internasional dan nasional papua terkesan mengabaikan kondisi itu, padahal jika dimaksimalkan secara secara sempurna maka akan memudahkan perjuangan menuju kedaulatan ekonomi, kedaulatan tanah adat dan kedaulatan politik.

Perjuangan politik pembebasan nasional west papua merupakan satu kesatuan secara internasional dalam melawan kolonialisme dan imprealisme. Dengan demikian perjuangan politik tersebut menjadi satu kesatuan dalam kepentingan ekonomi politik internasional sehingga sanggat keliru jika Konflik Freeport vs Pemerintah Indonesia yang jelas-jelas akan berdampak pada kondisi ekonomi politik internasional itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Perjuangan Politik Pembebasan Nasional West Papua.

Sejarah kemerdekaan beberapa negara telah menenujukan kenyataan itu, seperti Timor Leste yang merdeka karena momen krisis moneter yang melanda amerika serikat dan berdampak ke indonesia sehingga terjadilah kemerdekaan melalui mekanisme hak menentukan nasib sendiri atau Indonesia yang merdeka karena dijanjikan oleh jepang namun karena Hirosima dan Nagasaki di bom bardirkan sehinga pemerintahan jepang terguncang sehingga keguncangan itu mampu dimanfaatkan oleh Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan indonesia. Kedua sejarah itu sanggat jelas menunjukan ekonomi politik internasional sanggat berpengaruh dalam menentukan kemerdekaan suatu negara termasuk negara west papua.

Mungkin ada pihak yang akan berpandangan bahwa west papua belum didaftarkan ke Komisi Dekolonisasi sehingga masih sanggat sulit. Memang nyatanya demikian namun sesulitnya Proposal Bunker mampu di sulap menjadi The New York Agreemen 1962 yang telah mengorbankan hak politik bangsa papua dan itu menjadi salah satu bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh PBB. Dengan demikian membuka rosolusi PBB tentang implementasi The New York Agreemend maka status politik atas wilayah papua akan kembali menjadi status wilayah tanpa pemerintahan yang wajib di selenggarakan Hak menentukan Nasib ulang dengan difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang dibentuk oleh PBB atau dijalankan oleh PBB sediri sebagai wujud memutihkan sejarah hitam PBB atas hak politik bangsa papua berdasarkan impelemntasi The New York Agreemend 1962 yang cacat hukum internasional itu.

Jangan Sia Siakan Momen
Apa Yang Bisa Dikerjakan untuk Menuju Berakhirnya Kontrak Karya Freeport
Demi Pembebasan Nasional West Papua