PERANG PILKADA PAPUA
"Rekayasa Pertentangan Klas Elit Papua Ala Indonesia Pemuas Nafsu Jabatan Pemulusan Eksploitasi SDA Papua"
Oleh: Wissel Van Nunubado
PENDAHULUAN
Semua tahu bahwa pemilu butuhkan dana artinya setiap calon kepala daerah baik jalur partai maupun independen butuhkan dana. Pertanyaan dari mana para calon itu dapatkan dana ?.
Sampai saat ini sudah terlihat ratusan ijin yang sudah diterbitkan pemerintah (pusat dan daerah) yang jadi kendala adalah ada ijin yang sudah eksplorasi dan ada yang belum semua pemegang ijin itu sangat berkepentingan dengan siapa yang akan terpilih sebagai kepala daerah sehingga pastinya hubungan itu akan diperhalus dengan kertas benilai untuk merekatlan hubungan keduannya.
Mengingat sistim yang berlaku adalah sistim pemerintahan indonesia sehingga tanpa berbuat apapun pemerintah pusat yang berkuasa dalam negara ini akan menerima jatahnya sesuai ketentuan disitulah yang berikan petunjuk bahwa antara pengusaha, kepala daerah dan kepala negara memiliki hubungan mesrah demi suksesnya ekonomi politik dalam negara.
Ditengah jaringan ekonomi politik itu yang menjadi kendala dalam mengefektifkannya di papua adalah eksistensi kepemilikan tanah adat sehingga untuk memeranginya hanya dapat sukses dengan jalan memekarkan wilayah pemerintahan daerah dan berteman mesrah dengan kepala daerahnya. Dengan demikian maka suksesi kepala daerah yang ideal bagi pemulusan ekonomi politik menjadi keharusan.
Disinilah letak pertentangan klas elit papua calon Kapital Birokrat Papua dalam semua konflik pilkada yang saya maksudkan diatas.
PEMEKARAN DAERAH DAN PERTENTANGAN ELIT PAPUA PEMICU PERANG PILKADA
Dalam sejarah hidup orang malanesia di wilayah adat pulau papua bagian barat tidak pernah ada sejarah perang atas pencaplokan tanah adat. Mungkin ada tetapi jumlahnya sangat kecil dan terbatas pada beberapa suku saja. Meskipun demikian mereka mengetahui dengan pasti batas wilayah adat sehingga bagi suku yang terlanjut menempati tanah adat suku lain mengakui bahwa mereka adalah suku pendatang yang hanya miliki hak guna bukan hak milik.
Realitas itu dapat terjadi karena orang malanesia yang hidup diatas wilayah pulau papua bagian barat sejak dahulu mengetahui batas wilayah adat setiap suku. Disitulah yang menjadi dasar pijak tidak adanya sejarah perang suku atas dasar ambisi pencaplokan wilayah suku lainnya.
Perang suku yang terjadi dalan sejarah orang papua diakibatkan karena pembunuhan anggota suku oleh suku lain serta perampasan istri orang sehingga dapat simpulkan bahwa perang suku di papua merupakan alternatif penyelesaian persoalan ala orang papua. Hal itu bisa dibenarkan karena perang sukunya juga memiliki aturan perang yang kental akan penghargaan HAM sehingga dapat disebutkan bahwa orang papua telah mengenal dan mempraktekan hukum humaniter sebelum orang lain mengetahuinya.
Pertanyaannya adalah Perang Pilkada adalah tradisi perang orang mana dan bagaimana hukum perang pilkada ?. Diatas itu semua perang pilkada itu sesungguhnya milik siapa dan siapa yang ciptakan dan akhirnya perang pilkada itu untuk siapa ?.
Seperti yang sudah disubutkan pada bagian pendahuluan bahwa seluruh tanah adat sudah diberikan kepada perusahaan melalui ijin yang diterbitkan pemerintah namun praktenya ada yang sudah eksploitasi dan ada yang belum. Mayoritas yang belum disebabkan karenan persoalan tanah adat sehingga jalan keluarnya adalah dengan pemekaran daerah yang telah direncanakan selanjutnya diwujudkan melalui politisi praktis papua yang kalah saing dalam bursa pilkada selanjutnya mendeklarasikan dirinya menjadi kepala daerah.
Dengan terbentuk daerah baru selanjutnya memberikan ruang bagi dipraktekannya pertentangangan klas elit papua melalui pilkada yang menjadi sarana penunjang terciptanya perang pilkada selanjutnya akan naik seorang elit papua menjadi kepala daerah untuk selanjutnya memuluskan eksploitasi SDA Papua oleh perusahaan yang memfaslitasi kapital birokrat papua menempati tampuk kekuasaan atas wilayah tersebut.
Setelah jokowi memfasilitasi pemilu serempak sudah memudahkan kita melihat pertentangan klas elit merebut tampuk kekuasaan menjadi kapital birokrat papua atas sebuah wilayah atministrasi pemerintahan dengan memanfaatkan pendukungnya melakukan kekacauan-kekacauan yang berujung pada terciptanya perang pilkada. Inilah realitas pertentangan klas elit papua ala indonesia demi memuluskan eksploitasi SDA Papua yang saya maksudkan.
UNTUK SIAPA ORANG PAPUA BERDARAH DALAM PILKADA
Dalam tulisan Kapital Birokrat Papua sudah saya katakan bahwa Kapital Birokrat Papua adalah saudara kandung kapital indonesia dan internasional.
Kurang apa bagi orang papua untuk mendeteksi mereka adalah saudara kandung kapital indonesia dan internasional jutaan tanah adat diberikan kepada perusahaan sawit untuk dieksploitasi. Selain itu pemberian ijin kepada perusahaan tambang baik cair maupun padat untuk dieksploitasi.
Semua itu dilakukan oleh kapital birokrat papua yang adalah orang papua sendiri. Mungkin saat ini (pilkada) mereka akan katakan itu diberikan oleh kepala daerah sebelumnya atau hanya diam saja yang pasti tidak ada hukum perikatan (hukum perdata) yang dapat dibatalkan begitu saja sehingga siapapun yang akan menjabat kepala daerah wajib jalankan semua perikatan yang ada sebelumnya.
Dengan demikian maka pertanyaannya adalah untuk siapa darah orang papua keluar dalam pilkada ?. Para kandidat calon kepala daerah wajib menjawabnya sebab semua pertumpaan darah orang papua itu terjadi hanya untuk memuaskan hasrat haus jabatan para kandidat yang akan menjadi saudara kandung kapital indonesia dan internasional setelah menjabat sebagai kepala daerah atau kapital birokrat papua.
Sejak indonesia terapkan sistimnya budaya korupsi berkembangbiak dengan leluasa dalam tubuh birokrat papua. Pendidikan ditelantarkan, tenaga honorer diperas keringatnya, kesehatan terabaikan, kemiskinan struktural bertambah, anak telantar yg dijuluki aibon merajalelah dijalanan, miras basahi jiwa muda dan tua papua serta penangkapan dan pembunuhan orang papua terjadi didepan mata kepala daerah orang papua namun mereka diam saja. Semua itu menunjukan kebusulan kapital birokrat papua hari ini dan mungkin saat calon kepala daerah itu jadi pastinya hal yang sama akan terjadi, lantas untuk kapital birokrat papua itukah orang papua berdarah dalam pilkada ?.
Ingat selalu bahwa calon kepala daerah atau kapital birokrat papua adalah saudara kandung kapital indonesia dan internasional dia bahkan rela mepaskan tanah marganya kepada perusahaan demi nafsu jabatan dan kekuasaan atas 20% jatah preman dari setiap usaha yang beroperasi di wilayah atministrasinya.
Atas dasar itu sehingga disampaikan kepada orang papua, Jangan mau keluarkan darahmu dalam perang pilkada yang kita tidak tahu siapa pemilik perang itu dan siapa yang akan menikmati hasil dari darah orang papua yang keluar dalam perang pilkada itu.
PENUTUP
Perang pilkada papua yang menunjukan pertentangan elit papua yang berlomba merebut tahta atas wilayah atministrasi pemerintahan daerah murni pertentangan klas yang dibentuk indonesia melalui penerapan sistim demokrasi yang sarat dengan manipolitik demi wujudkan kepentingan ekonomi politik indonesia serta kapital indonesia dan internasional diatas tanah air papua.
Semua kebusukan mereka termasuk kapital birokrat papua sudah orang papua saksikan sendiri sehingga orang papua sudah harus sadar dan meletakan jiwa dan raga posisi yang benar dan independen agar tidak terprovokasi dengan segala rayuan baik oleh kapital indonesia maupun indonesia dan bahkan kapital birokrat papua dengan mengunakan alasan kampung, marga, suku atau bahkan bangsa.
Ingat bahwa tujuan utama mereka adalah menguasai wilayah adat papua dan merampok SDA Papua selanjutnya meninggalkan limbah dan kelaparan dalam kehidupan orang papua.
"Kritikkanmu Adalah Pelitaku"
"Rekayasa Pertentangan Klas Elit Papua Ala Indonesia Pemuas Nafsu Jabatan Pemulusan Eksploitasi SDA Papua"
Oleh: Wissel Van Nunubado
PENDAHULUAN
Semua tahu bahwa pemilu butuhkan dana artinya setiap calon kepala daerah baik jalur partai maupun independen butuhkan dana. Pertanyaan dari mana para calon itu dapatkan dana ?.
Sampai saat ini sudah terlihat ratusan ijin yang sudah diterbitkan pemerintah (pusat dan daerah) yang jadi kendala adalah ada ijin yang sudah eksplorasi dan ada yang belum semua pemegang ijin itu sangat berkepentingan dengan siapa yang akan terpilih sebagai kepala daerah sehingga pastinya hubungan itu akan diperhalus dengan kertas benilai untuk merekatlan hubungan keduannya.
Mengingat sistim yang berlaku adalah sistim pemerintahan indonesia sehingga tanpa berbuat apapun pemerintah pusat yang berkuasa dalam negara ini akan menerima jatahnya sesuai ketentuan disitulah yang berikan petunjuk bahwa antara pengusaha, kepala daerah dan kepala negara memiliki hubungan mesrah demi suksesnya ekonomi politik dalam negara.
Ditengah jaringan ekonomi politik itu yang menjadi kendala dalam mengefektifkannya di papua adalah eksistensi kepemilikan tanah adat sehingga untuk memeranginya hanya dapat sukses dengan jalan memekarkan wilayah pemerintahan daerah dan berteman mesrah dengan kepala daerahnya. Dengan demikian maka suksesi kepala daerah yang ideal bagi pemulusan ekonomi politik menjadi keharusan.
Disinilah letak pertentangan klas elit papua calon Kapital Birokrat Papua dalam semua konflik pilkada yang saya maksudkan diatas.
 |
| Pilkada Papua - sumber zonadamai.com |
PEMEKARAN DAERAH DAN PERTENTANGAN ELIT PAPUA PEMICU PERANG PILKADA
Dalam sejarah hidup orang malanesia di wilayah adat pulau papua bagian barat tidak pernah ada sejarah perang atas pencaplokan tanah adat. Mungkin ada tetapi jumlahnya sangat kecil dan terbatas pada beberapa suku saja. Meskipun demikian mereka mengetahui dengan pasti batas wilayah adat sehingga bagi suku yang terlanjut menempati tanah adat suku lain mengakui bahwa mereka adalah suku pendatang yang hanya miliki hak guna bukan hak milik.
Realitas itu dapat terjadi karena orang malanesia yang hidup diatas wilayah pulau papua bagian barat sejak dahulu mengetahui batas wilayah adat setiap suku. Disitulah yang menjadi dasar pijak tidak adanya sejarah perang suku atas dasar ambisi pencaplokan wilayah suku lainnya.
Perang suku yang terjadi dalan sejarah orang papua diakibatkan karena pembunuhan anggota suku oleh suku lain serta perampasan istri orang sehingga dapat simpulkan bahwa perang suku di papua merupakan alternatif penyelesaian persoalan ala orang papua. Hal itu bisa dibenarkan karena perang sukunya juga memiliki aturan perang yang kental akan penghargaan HAM sehingga dapat disebutkan bahwa orang papua telah mengenal dan mempraktekan hukum humaniter sebelum orang lain mengetahuinya.
Pertanyaannya adalah Perang Pilkada adalah tradisi perang orang mana dan bagaimana hukum perang pilkada ?. Diatas itu semua perang pilkada itu sesungguhnya milik siapa dan siapa yang ciptakan dan akhirnya perang pilkada itu untuk siapa ?.
Seperti yang sudah disubutkan pada bagian pendahuluan bahwa seluruh tanah adat sudah diberikan kepada perusahaan melalui ijin yang diterbitkan pemerintah namun praktenya ada yang sudah eksploitasi dan ada yang belum. Mayoritas yang belum disebabkan karenan persoalan tanah adat sehingga jalan keluarnya adalah dengan pemekaran daerah yang telah direncanakan selanjutnya diwujudkan melalui politisi praktis papua yang kalah saing dalam bursa pilkada selanjutnya mendeklarasikan dirinya menjadi kepala daerah.
Dengan terbentuk daerah baru selanjutnya memberikan ruang bagi dipraktekannya pertentangangan klas elit papua melalui pilkada yang menjadi sarana penunjang terciptanya perang pilkada selanjutnya akan naik seorang elit papua menjadi kepala daerah untuk selanjutnya memuluskan eksploitasi SDA Papua oleh perusahaan yang memfaslitasi kapital birokrat papua menempati tampuk kekuasaan atas wilayah tersebut.
Setelah jokowi memfasilitasi pemilu serempak sudah memudahkan kita melihat pertentangan klas elit merebut tampuk kekuasaan menjadi kapital birokrat papua atas sebuah wilayah atministrasi pemerintahan dengan memanfaatkan pendukungnya melakukan kekacauan-kekacauan yang berujung pada terciptanya perang pilkada. Inilah realitas pertentangan klas elit papua ala indonesia demi memuluskan eksploitasi SDA Papua yang saya maksudkan.
UNTUK SIAPA ORANG PAPUA BERDARAH DALAM PILKADA
Dalam tulisan Kapital Birokrat Papua sudah saya katakan bahwa Kapital Birokrat Papua adalah saudara kandung kapital indonesia dan internasional.
Kurang apa bagi orang papua untuk mendeteksi mereka adalah saudara kandung kapital indonesia dan internasional jutaan tanah adat diberikan kepada perusahaan sawit untuk dieksploitasi. Selain itu pemberian ijin kepada perusahaan tambang baik cair maupun padat untuk dieksploitasi.
Semua itu dilakukan oleh kapital birokrat papua yang adalah orang papua sendiri. Mungkin saat ini (pilkada) mereka akan katakan itu diberikan oleh kepala daerah sebelumnya atau hanya diam saja yang pasti tidak ada hukum perikatan (hukum perdata) yang dapat dibatalkan begitu saja sehingga siapapun yang akan menjabat kepala daerah wajib jalankan semua perikatan yang ada sebelumnya.
Dengan demikian maka pertanyaannya adalah untuk siapa darah orang papua keluar dalam pilkada ?. Para kandidat calon kepala daerah wajib menjawabnya sebab semua pertumpaan darah orang papua itu terjadi hanya untuk memuaskan hasrat haus jabatan para kandidat yang akan menjadi saudara kandung kapital indonesia dan internasional setelah menjabat sebagai kepala daerah atau kapital birokrat papua.
Sejak indonesia terapkan sistimnya budaya korupsi berkembangbiak dengan leluasa dalam tubuh birokrat papua. Pendidikan ditelantarkan, tenaga honorer diperas keringatnya, kesehatan terabaikan, kemiskinan struktural bertambah, anak telantar yg dijuluki aibon merajalelah dijalanan, miras basahi jiwa muda dan tua papua serta penangkapan dan pembunuhan orang papua terjadi didepan mata kepala daerah orang papua namun mereka diam saja. Semua itu menunjukan kebusulan kapital birokrat papua hari ini dan mungkin saat calon kepala daerah itu jadi pastinya hal yang sama akan terjadi, lantas untuk kapital birokrat papua itukah orang papua berdarah dalam pilkada ?.
Ingat selalu bahwa calon kepala daerah atau kapital birokrat papua adalah saudara kandung kapital indonesia dan internasional dia bahkan rela mepaskan tanah marganya kepada perusahaan demi nafsu jabatan dan kekuasaan atas 20% jatah preman dari setiap usaha yang beroperasi di wilayah atministrasinya.
Atas dasar itu sehingga disampaikan kepada orang papua, Jangan mau keluarkan darahmu dalam perang pilkada yang kita tidak tahu siapa pemilik perang itu dan siapa yang akan menikmati hasil dari darah orang papua yang keluar dalam perang pilkada itu.
PENUTUP
Perang pilkada papua yang menunjukan pertentangan elit papua yang berlomba merebut tahta atas wilayah atministrasi pemerintahan daerah murni pertentangan klas yang dibentuk indonesia melalui penerapan sistim demokrasi yang sarat dengan manipolitik demi wujudkan kepentingan ekonomi politik indonesia serta kapital indonesia dan internasional diatas tanah air papua.
Semua kebusukan mereka termasuk kapital birokrat papua sudah orang papua saksikan sendiri sehingga orang papua sudah harus sadar dan meletakan jiwa dan raga posisi yang benar dan independen agar tidak terprovokasi dengan segala rayuan baik oleh kapital indonesia maupun indonesia dan bahkan kapital birokrat papua dengan mengunakan alasan kampung, marga, suku atau bahkan bangsa.
Ingat bahwa tujuan utama mereka adalah menguasai wilayah adat papua dan merampok SDA Papua selanjutnya meninggalkan limbah dan kelaparan dalam kehidupan orang papua.
"Kritikkanmu Adalah Pelitaku"
