Pemohon Visa Wajib Serahkan Password Medsos

White House. Foto: Karen Bleier/AFP

Belum surut polemik kebijakan Muslim Ban, pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan aturan yang terkait keimigrasian. 

Kini dengan dalih yang sama yakni keamanan AS, Departemen Keamanan Dalam Negeri bakal meminta para pemohon visa melampirkan password alias kata sandi media sosial (medsos) mereka. 

’’Yang segera kami wujudkan adalah penegasan. Yakni, beberapa syarat tambahan pada tahap pemeriksaan (imigran atau pengungsi, Red),’’ kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam hearing Komite Keamanan Dalam Negeri House of Representatives (setingkat DPR). 

Dalam pertemuan Selasa lalu (7/2) itu, dia mengungkapkan bahwa target utama kebijakan departemennya masih tetap tujuh negara blacklist Trump.

Kelly menyatakan, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman merupakan contoh negara dengan sistem keamanan yang lemah.

Karena itu, untuk mencegah lolosnya individu radikal dari negara-negara tersebut, AS memperketat pemeriksaan. 

Bukan hanya dokumen, tetapi juga latar belakang masing-masing individu. ’’Kami sangat mungkin melacak media sosial mereka dengan meminta password,’’ tegasnya.

Rencananya, Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksi seluruh kedutaan besar AS di seluruh dunia untuk meminta kata sandi media sosial dari para pemohon visa. 

Mulai Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan demikian, Washington bisa mengecek aktivitas para pemohon visa di jagat maya. 

Termasuk, melacak situs apa saja yang paling banyak diakses si pemohon visa.

Lewat cara itu, menurut Kelly, AS akan lebih mudah mendeteksi perilaku tidak wajar para pemohon visa. 

’’Itu hanya salah satu mekanisme yang kami usulkan demi mencegah masuknya orang-orang radikal ke negara ini. Itu bisa menjadi alternatif untuk menangkal teroris atau menjauhkan AS dari segala bentuk teror,’’ jelas mantan petinggi korps Marinir tersebut. 

Begitu mendeteksi ketidakwajaran pada media sosial si pemohon visa, kedutaan besar AS berhak langsung menolak permohonan individu tersebut. 

Bahkan, individu itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi Washington.

Kendati paparannya sudah sangat terperinci, Kelly menyatakan bahwa rencana tersebut belum akan menjadi kebijakan departemennya. Dia masih menunggu masukan dari para legislator. 

Para pakar dan organisasi HAM langsung memprotes Kelly. Mereka menganggap skrining ala Departemen Keamanan Dalam Negeri itu berlebihan. 

’’Identitas online seseorang adalah akses menuju data melimpah tentang orang tersebut. Baik itu ekspresi yang dia unggah di dunia maya maupun informasi sensitif lainnya. Itu akan memengaruhi relasi individu tersebut dengan orang lain dan komunitas tertentu,’’ terang mereka. 

Jika mekanisme yang bertentangan dengan prinsip dasar HAM itu tetap diterapkan, AS pun harus siap-siap mendapat perlakuan yang sama dari negara lain. 

’’Itu akan membuat bangsa-bangsa lain menerapkan mekanisme yang sama. Karena itu, jangan kaget jika suatu saat nanti warga AS wajib menuliskan kata sandi akun Facebook mereka jika ingin berkunjung ke tempat lain,’’ ujar sumber Agence France-Presse. 

Namun, Kelly tidak menganggap semua itu sebagai kendala. Tokoh 66 tahun tersebut menegaskan bahwa semua pemohon visa yang punya tujuan baik tidak akan keberatan memberitahukan kata sandi media sosial mereka pada kedutaan besar AS. 

’’Apabila memang ingin masuk AS, mereka pasti akan mau bekerja sama. Tapi, jika tidak, ya silakan batal saja,’’ ungkapnya. 

Sementara itu, daftar teror Gedung Putih yang disampaikan Trump setelah mengunjungi markas Central Command Senin (6/2) menuai protes. Rosie Ayliffe menyatakan, 78 insiden yang diidentifikasi Washington sebagai aksi teror itu tidak akurat. 

Sebab, ada beberapa insiden yang sama sekali tidak berkaitan dengan terorisme. Termasuk insiden yang merenggut nyawa putrinya, Mia Ayliffe-Chung. 

Tahun lalu Mia yang berusia 21 tahun menjadi korban penikaman. Trump memasukkan insiden yang menewaskan dua backpacker asal Inggris tersebut sebagai aksi teror. 

’’Dalam investigasi awal pun, polisi sudah langsung mengesampingkan unsur teror dalam insiden yang merenggut nyawa Mia dan temannya, Tom. Insiden itu tidak berkaitan dengan Islam radikal atau terorisme,’’ tegasnya dalam surat terbuka. 

Ayliffe mengungkapkan, satu-satunya fakta yang merujuk pada Islam hanyalah ucapan pelaku sebelum beraksi.

Saat itu, Smail Ayad, si pelaku, meneriakkan ’’Allahu akbar’’ sebelum menikam dua korbannya hingga tewas. 

’’Tidak ada motivasi lain yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Itu murni pembunuhan. Aksi kriminal,’’ terang Ray Rohweder, detektif yang menangani kasus pembunuhan Mia dan Tom. (AFP/Reuters/Sputnik/hep/c5/any)

Sumber: Jpnn.com

Oposisi Syria Akhirnya Terima Tawaran Dialog Damai

Kondisi perang di Syria. Foto: AFP

Oposisi bersenjata Syria telah menyatakan kesanggupan untuk terlibat dalam dialog damai yang diprakarsai Turki dan Rusia tersebut.

Sebelumnya, Presiden Syria Bashar Al Assad mengutarakan kesediaannya. Dialog damai itu akan digelar pada 23 Januari. 

"Seluruh anggota oposisi bersenjata akan datang. Semuanya sudah sepakat," kata Mohammad Alloush, salah seorang petinggi Jaish Al Islam (Tentara Islam). 

Dia mengaku berbicara atas nama kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang lain.

Rencananya dialog damai itu berlangsung di Kota Astana, Kazakhstan.

Negara itu dipilih sebagai tuan rumah karena dianggap netral. 

"(Dialog damai di) Astana adalah sebuah proses untuk mengakhiri pertumpahan darah yang disebabkan rezim (Assad) dan sekutu-sekutunya. Kami sangat ingin rangkaian kejahatan ini segera berakhir," ungkap Alloush. 

Hal yang sama dipaparkan Ahmad Al Othman dari faksi oposisi bersenjata Sultan Murad.

Dia menyatakan kelompoknya siap mendukung keputusan bersama oposisi bersenjata.

Nanti Alloush memimpin delegasi oposisi dalam pertemuan yang dihadiri Rusia dan Turki tersebut.

Saat ini, oposisi bersenjata masih menyusun daftar delegasi yang akan melibatkan semua faksi tersebut.

Oposisi yang sejak awal menentang segala bentuk dialog dengan rezim Assad akhirnya bersedia duduk satu meja dengan "lawan." 

Kabarnya, Turki-lah yang membujuk mereka untuk hadir dalam pertemuan penting itu.

Di tempat terpisah, Free Syrian Army (FSA) yang memayungi beberapa kelompok oposisi bersenjata menyatakan bahwa oposisi punya agenda lain yang penting disampaikan dalam dialog damai.

Yakni, pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Assad. 

"Ini akan membuktikan keseriusan Rusia sebagai pihak penjamin dalam dialog damai tersebut," kata salah seorang petinggi FSA

Sejak 30 Desember, gencatan senjata yang digagas Turki dan Rusia berlaku di seantero Syria.

Meski tetap diwarnai konflik berskala kecil di beberapa area, gencatan senjata tersebut sukses meredam gejolak.

Setidaknya mengurangi frekuensi pertempuran dan memberikan peluang bagi organisasi-organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada warga sipil. (AFP/Reuters/hep/c10/sof/jpnn) 

Sumber: JPPN.com

Golkar Bantu Pemerintah dan PDIP Hadang Revisi UU Otsus Papua

JAKARTA - DPR bersama Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari kesepakatan yang diambil dalam sidang pleno di Badan Legislasi DPR, Jumat (6/2) malam, ada 159 RUU yang masuk Prolegnas 2015-2019.

Dari 159 RUU itu, 37 di antaranya diprioritaskan tuntas tahun ini. RUU yang masuk daftar prioritas itu di antaranya adalah RUU Pembentukan Daerah Otonom, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Kepala Daerah dan RUU KUHP.

ilustrasi: Aksi unjuk rasa penolakan Otsus oleh aktivis Papua (sinarharapan.co

Namun, tak mudah mencapai kesepakatan itu karena pembahasan berlangsung alot. Hal itu terkait usulan DPD agar revisi UU tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua masuk dalam prioritas Prolegnas tahun ini. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah pun berupaya membujuk mayoritas fraksi di DPR agar revisi UU Otsus Papua tidak masuk Prolegnas 2015.

Awalnya, DPR memang tidak memasukkan revisi UU Otsus masuk Prolegnas 2015. Sebab, baru pada Jumat pagi DPD mengusulkannya. Bahkan, Fraksi PAN dan Fraksi Partai NasDem secara terbuka menolak usulan DPD itu saat pleno digelar siang hari.

Namun, saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mini di pleno, tiba-tiba situasinya berbalik. Fraksi Partai NasDem yang awalnya menolak, justru mendukung revisi UU Otsus masuk Prolegnas 2015.

NasDem bersama FPPP dan FPKB justru mendorong revisi UU Otsus masuk Prolegnas 2015. Sikap serupa juga ditunjukkan Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan Fraksi PKS memutuskan abstain, sementara dari Fraksi Hanura tak hadir.

Anggota Baleg dari NasDem, Bachtiar Aly mengatakan, pada awalnya fraksinya memang menolak revisi UU Otsus. Alasannya, hal itu akan menjadi bola liar yang sulit dikontrol.

Namun, NasDem akhirnya berubah sikap. “Kalau revisi UU Otsus Papua masuk ke Prolegnas 2015, insya Allah kalau kita bersama, tak ada rintangan,” katanya.

Sementara Golkar berpendapat UU Otsus Papua belum perlu masuk Prolegnas 2015. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya sependapat dengan pemerintah untuk lebih dulu mengedepankan pembangunan di Papua.

"Khusus revisi UU Otsus Papua, Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pemerintah dan ingin mengedepankan pembangunan Papua ditingkatkan agar setara dengan daerah lain di Indonesia," katanya.

Namun, Golkar juga mengingatkan bahwa pemerintah harus bisa bekerja efektif dalam mewujudkan amanah konstitusi. Karenanya, program prioritas pun harus mendapat payung hukum. “FPG memandang penting disusunya proyeksi Prolegnas  dan RUU prioritas, agar kebutuhan payung hukum pemerintahan dapat tersedia, sehingga pemerintah berjalan efektif mewujudkan amanah UUD 1945,” sambung Misbakhun.

Sikap Golkar sejalan dengan FPDIP. Anggota Baleg dari Fraksi PDIP DPR, Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya juga sependapat dengan pemerintah yang ingin pelaksanaan Otsus Papua dioptimalkan terlebih dulu.

Karenanya, FPDIP tak setuju jika revisi UU Otsus Papua masuk Prolegnas 2015. "Maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui 37 RUU Prioritas 2015 di dalam Prolegnas, serta menyetujui 159 RUU periode 2015-2019," katanya.

Terbelahnya fraksi-fraksi di DPR dalam menyikapi revisi UU Otsus membuat Menkumham Yasonna Laoly perlu memberi penjelasan. Menurutnya,  pemerintah bukan berarti menolak usulan tentang revisi UU Otsus Papua.

Namun, katanya, prioritas pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua adalah kebijakan affirmative action untuk Papua. Misalnya dengan menambah dana Otsus, memperbanyak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Tahun ini pemerintah bangun jalan, bahkan melibatkan TNI. Presiden memberi perhatian, bahkan tiga kali dalam setahun presiden ke Papua. Itu bukti perhatian pemerintah untuk Papua," beber Yasonna.

Selain itu Yasonna mengingatkan bahwa usulan revisi atas UU Otsus Papua itu terlalu mepet untuk masuk Prolegnas 2015. "Apalagi usulan revisi ini masuknya saat injury time. Kalau revisi ini mau dimasukkan ke prioritas sekarang, saya juga harus konsultasi dulu dengan menkeu dan kementerian lain,” kelitnya.

Akhirnya penjelasan Yasonna bisa diterima fraksi-fraksi yang menyetujui revisi UU Otsus Papua. Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono mengatakan, kesepakatan itu akan dikukuhkan dalam paripurna DPR. ”Kesepakatan ini akan dibawa dalam rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan," kata Sareh yang memimpin pleno.(rmo/jpnn)

Sumber  : JPPN

ISIS Ancam Serang Indonesia, Polri Siap Hadapi

FAJARONLINE —Ancaman teroris Islamic State of Iraq

and Syiria (ISIS) kian mengkhawatirkan.

Kemarin (28/12) seorang lelaki yang mengaku

anggota ISIS bernama Abu Jandal Al Indonesi

mengunggah video ancaman kepada TNI, Polri,

dan Banser NU. Namun, pihak-pihak yang

diancam tidak gentar.

Dalam video berdurasi sekitar empat menit

tersebut, Abu Jandal mengatakan, pesan ini

ditujukan untuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Polri, dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdatul Ulama.

“Saya mendengar TNI, Polri dan Banser akan membantu koalisi Amerika untuk memerangi ISIS.

Dengan itu, bisa disegerakan pertemuan kita, antara ISIS dengan TNI, Polri dan Banser,” ujar lelaki yang memakai pakaian serba hitam itu. Saat ini, Koalisi Amerika memang sedang kewalahan. Karena itu, tentu membutuhkan bantuan dari TNI. Sehingga, ISIS bisa melawan TNI.

“Namun, kalau kalian tidak datang kemari, kami yang akan datang ke Indonesia. Kita lihat siapa yang paling sakti,” ancam lelaki itu dengan nada kasar. Bahkan, Abu Jandal mengancam dengan lebih kasar dan tanpa sopan santun.“Kami akan habisi satu per satu kalian. Babi-babi seperti kalian tidak akan menang melawan kami,” tuturnya dalam video yang beralamat di https://www.youtube.com/watch” v=Y8EcSOeixRI.

Menanggapi ancaman ISIS yang kian nyata, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjend Fuad Basya enggan berkomentar.“Nanti, belum ada petunjuk dari Panglima TNI,” ujarnya singkat.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, pihaknya tidak gentar oleh siapapun, termasuk ISIS. Sebagai representasi dari negara, Polri akan mencegah adanya gangguan teror dan ancaman lainnya.

“Kami pasti mengantisipasi ancaman teror,” tegasnya.

Saat ini Polri telah mendeteksi adanya 100 warga Indonesia yang tergabung dengan ISIS. Ada yang posisinya di luar negeri dan ada yang didalam negeri. Khusus untuk anggota ISIS yang berada di dalam negeri, polisi telah mengawasinya.

“Sudah sejak lama, kami mengikuti mereka dengan target mencegah terjadinya teror,” tuturnya.

Data adanya warga Indonesia yang tergabung dengan ISIS itu terus diupdate. Caranya, bekerjasama dengan Interpol, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

(Kemenkopolhukam).

“Jadi, perkembangannya terus diketahui,” jelasnya. 

Namun, langkah untuk mengantisipasi terjadinya teror dari ISIS itu saat ini masih terhambat. Pasalnya, belum ada aturan yang bisa dijadikan dasar untuk menangkap anggota ISIS.

“Kami hanya bisa bergerak, kalau benar-benar ada rencana meneror,” tuturnya.

Kalau anggota ISIS itu hanya mengaku menjadi anggota kelompok teroris di Timur Tengah itu, maka Polri tidak bisa berbuat apa-apa. “Dengan ancaman itu, perbaikan regulasi tentu semakin urgen. Polri berharap Presiden dan DPR bisa melihat adanya kekurangan itu,” terangnya.

Sementara itu, sebagai satu-satunya kelompok masyarakat sipil yang ikut diancam, Ketua Umum

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU Nusron wahid menyatakan kalau sama sekali tak ciut.

“Kami sih cuek saja,” kata Nusron saat dihubungi.

Banser adalah satgas yang dimiliki GP Ansor, salah satu organisasi sayap NU.

“Silahkan saja ke Indonesia, usung gagasan khilafah (Islamiyah), niscaya kami tetap tidak

akan tinggal diam,” tandasnya.

Menurut Nusron, gagasan khilafah Islamiyah tidak boleh berkembang dan diwujudkan. Bukan hanya

di bumi nusantara, tapi juga dunia secara umum. Bagi Ansor dan NU, tegas dia, konsep khilafah hanya utopia yang tidak ada jaminan dan ujung kemanfaatannya. “Tapi, kami tidak akan kirim relawan ke Syiria

(untuk melawan). Buat apa? Mending kirim (relawan) ke daerah bencana, lebih banyak

pahala dan manfaatnya,” imbuh tokoh muda yang juga dipercaya sebagai kepala BNP2TKI itu.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan, kalau ancaman terakhir yang disampaikan ISIS lewat Youtube

tersebut menjadi harus pula menjadi warning bagi semua pihak. Bahwa, Indonesia akan dijadikan

salah satu daerah tujuan mendirikan khilafah.

“Kita jangan sampai kecolongan, meski juga tidak boleh berlebihan,” tandasnya.

Yang perlu diintensifkan semua pihak saat ini, menurut Nusron, adalah makin menggencarkan edukasi dan penyadaran ke basis-basis masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Yaitu,  tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah konsep paling relevan.

Dia menegaskan, bagi Ansor dan NU, NKRI sebagaimana ajaran Islam rahmatan lil “alamin  tetap adalah harga mati.

“Tidak bisa ditawar-tawar, kalau untuk NKRI kita nyatakan perang juga tidak apa-apa, itu kalau mereka berani mengganggu. Ingat, kemanusiaan adalah segala-galanya,” pungkas Nusron. (jpnn)