Ini Pernyataan Perang dari Panglima TPN/OPM Goliath Tabuni

Gen. Goliath Tabuni - Edit by Phaul Heger

Jakarta  - Dalam siaran pers yang diterima GATRA.com hari ini, Minggu (8/1/17) Goliath Tabuni yang mengklaim sebagai Jenderal dan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan perang terhadap Pemerintah Indonesia. Tabuni juga mengundang PBB, khususnya tentara di pangkalan Amerika di Darwin, Australia, untuk masuk Papua.

Dalam pernyataan tersebut juga nampak ada perpecahan dalam tubuh organisasi papua merdeka. Karena itu Tabuni memperingatkan organisasi lain untuk menolak pimpinan lain selain Tabuni.

Berikut pernyataan lengkap Goliath Tabuni sesuai aslinya (pernyataan sikap ini mulanya ditulis huruf besar semua).

Pernyataan Sikap

Bahwa, dengan mengingat perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, maka Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sebagai Tentara Perjuangan Benteng Nasional Bangsa Papua, yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua Barat.

Dengan ini, dibawah Pimpinan Jenderal Goliath Tabuni kami menyeruhkan dan menyatakan pernyataan sikap.

Pertama : Kepada Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di seluruh wilayah Papua Barat, segera melaksanakan revolusi tahapan sesuai perintah panglima tinggi tanggal 11 Desember 2012 di Tingginambut.

Kedua : TPNPB di seluruh pegunungan, pesisir pantai di Papua Barat bersatu dalam satu komando nasional, dan sekarang kami satukan kekuatan senjata dan amunisi. Maka kami nyatakan sikap bahwa siap perang lawan militer Indonesia hanya untuk satu tujuan Papua merdeka.

Ketiga : TPNPB perang bukan minta otonomi, pemekaran atau minta makan minum, tetapi TPNPB perang untuk merebut kemerdekaan Papua Barat, maka perlawanan bersenjata TPNPB dan militer Indonesia, tidak akan berhenti sebelum misi perdamaian PBB masuk di Papua Barat.

Keempat : Kami menyeruhkan kepada negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat di seluruh dunia, bahwa segerah mendesak PBB untuk kirim pasukan perdamaian pangkalan militer Amerika yang ada di Darwin Australia masuk di Papua untuk mengadakan referendum Papua Barat.

 Baca Juga: Kelompok Sipil Bersenjata Papua Nyatakan Perang pada Indonesia

Kelima : Kepada pimpinan ULMWP dan pimpinan NRFPB, WPNCL dan PNWP segerah hentikan perlombaan kabinet dan konstitusi negara masing-masing. TPN-OPM tidak mengakui semua kabinet dan konstitusi selain 1 Juli 1971, oleh karena itu, TPNPB memberikan warning kepada kelompok yang bermain kepentingan yang menghambat perjuangan Papua merdeka.

Keenam : TPNPB dan rakyat bangsa Papua Barat mendukung penuh ULMWP menjadi anggota penuh di MSG pada KTT MSG tanggal 21–22 Desember 2016 di Vanuatu, dengan alas an bahwa bangsa Papua Barat bukan Melayu kami adalah ras Melanesia.

Ketujuh : Komando nasional dibawah Pimpinan Jenderal Goliath Tabuni adalah satu kesatuan Tentara Nasional Bangsa Papua Barat, yang dipilih melalui Forum KTT TPN-OPM di Biak tanggal 1-5 Mei 2012, maka siapapun yang berada di suatu negra merdeka kelaim sebagai panglima tinggi atas nama bangsa Papua Barat demi hukum kami menyatakan tidak.

Demikian pernyataan kami Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka.

Pada tanggal          : 19 Desember 2016
Di Markas KODAP    : Kwiyawagi Papua Barat

---

Editor: Rohmat Haryadi
Sumber: GATRA.com

Mahasiswa Tolak Pendekatan Militeristik Terhadap Papua

Jakarta,  - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Barisan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Freeport (BARAK) melakukan aksi di depan istana, Kamis (8/1). Dalam aksinya, Barak menuntut pemerintahan Joko Widodo agar tidak menerapkan pendekatan militerisme di Papua.

  

Ketua, Barak mengatakan, bumi Papua dianugerahkan dengan penuh kekayaan. Hutan yang luas, laut yang indah dan tanah yang terhampar penuh dengan kandungan tambang yang tidak terhingga.

 "Sayangnya, darah putra-putri Papua sejak dulu selalu menjadi tumbal dari berbagai konflik Sumber Daya Alam yang terjadi," kata Yudha dalam pernyataan persnya, Jumat (9/1).

 Yudha mengungkapkan, terakhir, Desember tahun lalu 3 orang tenaga keamananan dan kepolisian tewas saat berpatroli disekitar area tambang PT Freeport. Kejadian ini merupakan akibat dari pendekatan militerisme yang selalu diterapkan oleh pemerintah terdahulu.

 Tentara, lanjutnya, dengan senjata lengkap layaknya di medan peperangan selalu berjaga di daerah-daerah tambang termasuk Freeport, sehingga secara sosial dan budaya membuat jarak dengan masyarakat sekitarnya.

 "Pendekatan militeristik inilah yang menjadi bibit munculnya tindakan-tindakan masyarakat melakukan tindakan protes dengan cara-cara keras dalam menyelesaikan ketidak adilan yang terjadi disana," jelasnya.

 Yudha mengingatkan, angin segar dihembuskan dalam awal kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, yang menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan cara dialog dan saling percaya bukan dengan pendekatan militeristik.

Komitmen Presiden untuk membangun Tanah Papua dengan damai ini merupakan momentum untuk merubah semua pendekatan yang selama ini salah termasuk halnya dalam melakukan renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport.

"Jokowi harus memastikan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport bermanfaat bagi rakyat Papua khususnya dan Indonesia secara umum. Karena itu Barak menuntut Transparansi dan akuntabilitas dalam renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport. Selain itu, Papua dan Indonesia harus mendapatkan bagi hasil yang lebih dalam perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport. Membangun bukan dengan cara kekerasan, karena milterisme akan terus melahirkan kekerasan lainnya," tutupnya.

---

Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  Sumber : Gatra